DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 197

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan Umum, asas dan Prinsip, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tanggungjawab dan wewenang, Tahapan dan mekanisme, Umum, Prabencana, Tanggap Darurat, Pascabencana, Pendanaan, Bantuan Bagi Korban Bencana, Peran masyarakat dan Lembaga Nias, Peran masyarakat, Peran Lembaga Usaha, Kerjasama Antar Daerah, Pengawasan, Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan, Pemantauan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan terrnasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa wilayah Kata Gunungsitoli yang merupakan bagian dari Kepulauan Nias terletak pada kondisi geografis, geologis dan hidrologis yang rawan terjadinya bencana, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif guna mewujudkan proses pembangunan yang berkesinambungan;
c.bahwa bencana dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis bagi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 493 I);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 t Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); I I. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan Nasional Penanggulangan Bencana;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi; I Menetapkan
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
19.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
20.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Gunungsitoli; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH dan WALi KOTA GUNUNGSITOLI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Pemerinta.h Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. 2.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. 3.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, adalah Iembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
3. 4.Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
4. 5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. 6.Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
6. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
7. 8.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang seianjutnya disingkat Kepala BPBD, adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli yang menjabat Kepala BPBD secara ex-officio.
8. 9.Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD aparatur pemerintah daerah yang dipimpin Pelaksana yang membantu Kepala BPBD penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
9. 10.Unsur Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah, adalah masyarakat profesional yang ahli dan pimpinan lembaga/ instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana yang merniliki tugas mem berikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. , 11.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. 12.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 13.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modemisasi, epidemi, wabah penyakit dan bahaya kebakaran. 14.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 15.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana. 16.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancarn bencana.
11. 17.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. 18.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 19.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancarnan bencana. 20.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Kepala dalam yang adalah
13. 21.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
14. 22.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyara.kat pada wilayah pasca bencana.
15. 23.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. 24.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. 25.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelem bagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. 26.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 27.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 28.Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 29.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. 30.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
19. 31.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. 32.0rganisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. 33.Lembaga lntemasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi intemasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
21. 34.Dokumen Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. 35.Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah wadah yang menaungi instansi/lembaga, masyarakat, dan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di daerah.
22. 36.Daerah Ra wan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. 37.Ancaman bencana adalah suatu kejadian a tau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesarnaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian lingkungan hidup; dan
h.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu:

a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdaya guna dan berhasil guna;
e.transparansi dan akuntabilitas;
f.kemitraan;
g.pemberdayaan;
h.nondiskriminatif; dan
1. 1.nonproletisi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Gunungsitoli.

Pasal 5

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d.menghargai budaya lokal;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;dan
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. BAB JV RUANG LlNGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

a.tanggung jawab dan wewenang;
b.tahapan dan mekanisme;
c.pendanaan;
d.bantuan bagi korban bencana;
e.peran masyarakat dan lembaga usaha;
f.kerjasama antar daerah;
g.pengawasan;
h.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
1. 1.penyidikan;
j.ketentuan pidana.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

(I) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
(3)BPBD dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur antara lain:
1. a.instansi pemerintah yang terkait;
2. b.masyarakat;
3. c.organisasi kemasyarakatan;
4. d.lembaga usaha/ BUMD/BUMN;
5. e.media massa;
6. f.organisasi pemuda dan olahraga;
7. g.organisasi kemahasiswaan;
8. h.lembaga pendid.ikan;
9. i.lembaga kesehatan;
10. j.organisasi keagamaan;
(4)Untuk menunjang tugas dan fungsinya, BPBD dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB), Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai kebutuhan daerahnya dengan melibatkan unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan mmnmmum;
b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.pengurangan risiko bencana dan pemadu~n pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumbcr ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kota.

Pasal 10

(I) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat :

a.menetapkan kawasan rawan bencana yang berisik.o tinggi sebagai kawasan terlarang untuk permuk:iman; dan/atau;
b.mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memperoleh ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Walikota. Umum Pasal 1 1 Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :
1. a.prabencana;
2. b.tanggap darurat; dan
3. c.pascabencana.

Isi peraturan

Teks197PDFHirarki

Memuat teks peraturan…