DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020, Uraian lebiha lanjut Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yan belum tersedia anggarannya, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Dipindai dengan CamScanner 4 U n d a n g - U n d a n g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4 4 3 8 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 8 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 9 3 1 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dubah beberapa kahi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2 0 1 9 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 3 4 , Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6485);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 0 Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 5 6 ) ; 1 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 8 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dipindai dengan CamScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI dan WALIKOTA GUNUNGSITOLI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 1 . Pendapatan 714.465.569.052,95Rp 769.395.591.348,60 54.930.022.295,65 Rpa. Semula

b.Berkurang Rp ------------ Juml ah Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp
b.Berkurang Rp Jumlah Belanja setelah peru bahan 789.395.591.348,60 36.572.227.973,30 Defisit/Surplus Rp Rp 752.823.363.375,30 38.357.794.322,35
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Semula
b.Bertambah Rp Rp 20.000.000.000,00 18.935.675.160,35 + Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp Rp 38.935.675.160,35 577.880.838,00 Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 1 . Pendapatan Asli Daerah

a.Semula
b.Berkurang Rp Rp 3 6 . 8 9 6 . 8 1 1 . 7 8 6 , 6 0 7.875.209.408,50 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 29.021.602.378,10
1. 2.Dana Perimbangan
a.Semula
b.Berkurang Rp Rp 589.429.985.562,00 42.891.341.575,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a.Semula Rp 143.068.794.000,00
b.Berkurang Rp 4 . 1 6 3 . 4 7 1 . 3 1 2 , 1 5 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 1 . Belanja Tidak Langsung Rp Rp 546.538.643.987,00 138.905.322.687,85

a.Semula Rp 449.309.344.022,20
b.Berkurang Rp 9.785.716.473,76 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 439.523.627.548,44 Dipindai dengan CamScanner
1. 2.Belanja Langsung
a.Semula Rp 340.086.247.326,40
b.Berkurang Rp 2 6 . 7 8 6 . 5 1 1 . 4 9 9 , 5 4 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 1 . Penerimaan Pembiayaan Daerah

a.Semula Rp 21.000.000.000,00
b.Bertambah Rp 1 8 . 9 3 5 . 6 7 5 . 1 6 0 , 3 5 + Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp Rp 3 1 3 . 2 9 9 . 7 3 5 . 8 2 6 , 8 6 39.935.675.160,35 2 . Pengeluaran Pembiayaan Daerah
a.Semula
b.Bertambah Rp Rp 1.000.000.000,00 0,00 + Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp Rp 1.000.000.000,00 38.935.675.160,35

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Dipindai dengan CamScanner

5.Lampiran V 4 . Lampiran IV 1 . Lampian l 2 . Lampiran I I 3 . Lampiran I I I Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Aset dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Aset dan Pengurangan Aset Lainnya; Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan D.±ngarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini; Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah; Lampiran XIV Daftar Perubahan Anggaran Kegiatan Fisik; Ringkasan Perubahan A P B D ; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan P e r e r i n t a h a n Da r r a h dan O r ya r . s u s , Rincian Perubahan APBD menurut Urusan P e m e r i n t a h a n Daerah, O r g a n , P e n da p a t a n , Belanja dan Pembiayaan; Rckapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Da r r a h, O r ga n s a s 1 , Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpadun U r u n Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan i cga r a Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Lampiran VI6. 7. 8. 9. 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 .

Pasal 6

( I ) D al am keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum terseda anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dipindai dengan CamScanner

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

( 1 ) P e ru b ah ananggaran kegiatan fisik dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 akibat kekurangan dana sebagai dampak kebijakan refocusing, menjadi utang/kewajiban Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Pihak Ketiga yang selanjutnya dibayarkan pada tahun anggaran 2 0 2 1 ;

(2)Utang/kewajiban Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dianggarkan sebesar nilai kontrak/perjanjian kerja setelah dikurangi anggaran yang telah direalisasikan berdasarkan usulan perangkat daerah terkait;
(3)Daftar perubahan anggaran kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran XIV se.bagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli. Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 1 8 November 2020 Pjs. WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd ABDUL HARIS LUBIS Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 1 8 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, ttd AGUSTINUS ZEGA LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : ( 2 - 1 1 9 / 2 0 2 0 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, -4 ---- ORANI WILFRID LASE, SH PEMBINA . NIP. 19700424 2 0 0 1 1 2 1 002 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 I. UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya kemudian dalam Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan dengan asumsi kebijakan umum APBD, yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran 2020 yang berpengaruh pada arah kebijakan Pemerintah Daerah khususnya penambahan program/kegiatan pada belanja daerah. Diamanatkan oleh ketentuan pada pasal 168 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2 0 1 9 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah yang disusun setiap tahun dan merupakan rencana keuangan tahunan daerah sebagai salah satu landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengutamakan legalisasi materi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dipindai dengan CamScanner Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tah un Anggaran 2020 dilaksanakan Pemerin tab Daerah Kota Gunungsitoli bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/03/DPRD/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/04/DPRD/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2 0 1 9 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Angka 1 Yang dimaksud dengan "Pendapatan" adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Angka 2 Yang dimaksud dengan "Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dipindai dengan CamScanner Angka 3 Yang dimaksud dengan "Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Angka l Yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 2 Yang dimaksud dengan "Dana Perimbangan" adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Angka 3 Yang dimaksud dengan "Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah" adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…