DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud Azas dan Tujuan, Jumlah dan Sumber, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pelaporan Pelaksanaan Penyertaan Modal, Ketentuan lain-lain , Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan struktu.r permodalan dan kapasitas Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli kepada Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia» Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahu n 2007 ten tang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 47 Tahun '2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumtrra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 184; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah i u b ah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Un«dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2 0 1 4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2 0 1 2 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI dan WALIKOTA GUNUNGSITOLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENYERTAAN MODAL GUNUNGSITOLI KEPADA SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan. Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Gunungsitoli. sebagai unsur yang merrumpm menjadi kewenangan

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.DPRD adalah DPRD Kota Gunungsitoli.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
7.Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II

MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksud untuk::

a.Memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sumut guna meningkatkan kinerja dalam usahanya;
b.Meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitasi pemanfaatan sumber daya yang ada/ dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal adalah :

a.Menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah;
b.Meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Bank Sumut sebesar Rp.100 Millar (Seratus Miliar Rupiah).

Pasal 5

( 1 ) . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari APBD.

(2). Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan kedalam anggaran pembiayaan daerah jenis penyertaan modal pemerintah daerah.
(3). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2). Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. B AB V PELAPORAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 6 ( 1 ) . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PT. Bank Sumut setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada W alikota.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah. KETENTUAN PENUTUP Pasa19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli. Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 19 Maret 2 0 1 8 WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 19 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, ttd AGUSTINUS ZEGA LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR: (3/29/2018) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI, ORAN! WILFRID LASE, SH PENATA TK. I NIP. 19700424 200112 1 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…