Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
b.Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tu gas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
c.Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri dari :
1 . Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan 6.
7. 8. 9. 1 0 . 1 1. bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian; Dinas Lingkungan Hid up menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan Tipe B, pemerintahan perlindungan anak; 1 2 . Dinas Perhu bungan menyelenggarakan urusan bidang perhubungan; 1 3 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
14.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
16.Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang tenaga kerja;
Tipe C, pemerintahan Daerah, fungsi 5.
17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
20.Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari :
1 . Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan tu gas dan penanggulangan bencana.
f.Kecamatan terdiri d a ri :
1.Kecamatan Gunungsitoli merupakan kecamatan Tipe A;
2.Kecamatan Gunungsitoli Idanoi merupakan kecamatan Tipe A;
3.Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa merupakan kecamatan Tipe A;
4.Kecamatan Gunungsitoli Selatan merupakan kecamatan Tipe A;
5.Kecamatan Gunungsitoli Utara merupakan kecamatan Tipe A; dan
6.Kecamatan Gunungsitoli Barat merupakan kecamatan Tipe B.
2.Pasal 4 dihapus
3.Pasal 5 dihapus
4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: