DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur : Merubah ketentuan Pasal 3, menghapus Pasal 4 dan Pasal 5, merubah ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Menghapus Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 0 1 9 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, perlu disesuaikan kembali atau diubah;
b.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 1 1 . Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2 0 1 6 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2 0 1 9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 72); 1 2 . Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 77); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI dan WALi KOTA GUNUNGSITOLI Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2 0 1 6 N o m o r 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2 0 1 9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 72), diu bah se bagai beriku t:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
b.Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tu gas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
c.Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri dari : 1 . Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
1. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
3. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan 6. 7. 8. 9. 1 0 . 1 1. bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian; Dinas Lingkungan Hid up menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan Tipe B, pemerintahan perlindungan anak; 1 2 . Dinas Perhu bungan menyelenggarakan urusan bidang perhubungan; 1 3 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
5. 14.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
6. 15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
7. 16.Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang tenaga kerja; Tipe C, pemerintahan Daerah, fungsi 5.
8. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
9. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
10. 19.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
11. 20.Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari : 1 . Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
1. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
2. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
3. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan tu gas dan penanggulangan bencana.
f.Kecamatan terdiri d a ri :
1. 1.Kecamatan Gunungsitoli merupakan kecamatan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Gunungsitoli Idanoi merupakan kecamatan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa merupakan kecamatan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Gunungsitoli Selatan merupakan kecamatan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Gunungsitoli Utara merupakan kecamatan Tipe A; dan
6. 6.Kecamatan Gunungsitoli Barat merupakan kecamatan Tipe B.
7. 2.Pasal 4 dihapus
8. 3.Pasal 5 dihapus
9. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2)Pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan W ali Kota.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.

(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata hubungan kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Wali Kota.

6.Pasal 12 dihapus
7.Pasal 13 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli. Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 22 Oktober 2021 WALI KOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 22 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, ttd AGUSTINUS ZEGA LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINS! SUMATERA UTARA : (6-144/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUGSITOLI, ORAN! WILFRID LASE, S.H. PEMBINA NIP.19700424 2 0 0 1 1 2 2 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI I. UMUM Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintaha.n daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi, berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut diharapkan kinerja pemerintahan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk penataan organisasi perangkat daerah adalah dengan melaksanakan evaluasi dan perubahan kelembagaan. perangkat daerah yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemerintah daerah. Mempedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 1 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Serta ketentuan Pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli, Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli, Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli serta perubahan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli, memperhatikan hasil pemetaan dan validasi pada Tahun 2 0 1 6 yang lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomandasi hasil fasilitasi penataan kelembagaa.n perangkat daerah oleh pemerintah daerah provinsi, maka ada beberapa perubahan nomenklatur perangkat daerah yakni nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan di bidang pengawasan, urusan pemerintahan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya beberapa peraturan kementerian yang mengatur pedoman nomenklatur perangkat daerah yang baru keluar setelah pembentukan perangkat daerah Tahun 2 0 1 6 . Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli ini diubah, dalam rangka mendukung untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good government), sehingga menjadi bagian dalam mewujudkan Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2

Pasal 4

Ketentuan Kecamatan daerah telah disisipkan Pasal 3 huruf "f'. Angka 3

Pasal 5

sebagai perangkat pada Pasal I Angka 1 Kelurahan bukan merupakan perangkat daerah, melainkan perangkat Kecamatan sehingga tidak diatur dalam peraturan daerah ini. Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Angka 6

Pasal 12

Ketentuan tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik telah disisipkan pada Pasal I Angka 1 Pasal 3 huruf "e" butir 4. Angka 7

Pasal 13

Ketentuan tentang perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana telah disisipkan pada Pasal I Angka 1 Pasal 3 huruf "e" butir 5. Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 83

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016