Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Mengubah Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Penutup.
Mengubah Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Penutup.
menetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
4286);
4931);
5494);
1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2 0 1 8 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 199); 1 2 . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 1 3 . Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
1 5 . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pad a Perangkat Dae rah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan; 1 6 . Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 1 7 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2 0 1 8 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI dan WALIKOTA GUNUNGSITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI. Pasal I Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 7). diubah sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
bertipe B, pemerintahan 2.
Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan bidang kesehatan; 3. 4. 5. 6. 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran; Dinas Sosial bertipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang ketahanan pangan dan bertipe B, pemerintahan 8. 9. 10. 1 1. bidang pertanian; Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan bertipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bertipe C, pemerintahan Perhubungan1 2 . Dinas menyelenggarakan urusan bidang perhubungan; 1 3 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja; 1 4 . Dinas Perikanan berti pe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
1 7 . Dinas Komunikasi dan lnformatika bertipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 1 8 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
1 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe B, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli. Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 5 November 2 0 1 9 WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 5 November 2 0 1 9 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, ttd AGUSTINUS ZEGA LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2 0 1 9 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINS! SUMATERA UTARA: (7 / 189/2019) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI, .. d ORANI WILFRID LASE, SH PEMBINA N I P . 1 9 7 0 0 4 2 4 2 0 0 1 1 2 1 0 0 2 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2 0 1 9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NO MOR 8 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI I. UMUM Kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagai tindak lanjut dan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah; Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli tersebut, maka Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 16 (enam belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan Daerah, dan 6 (enam) Kecamatan. Mempedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 1 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Akan tetapi, dari 16 (enam belas) Dinas Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 , ternyata terdapat 2 (dua) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang belum diwadahi dalam bentuk dinas, yaitu: ( 1 ) Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan (2) Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Kedua urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut, wajib untuk dibentuk dan diwadahi dalam bentuk Dinas. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Pada saat penataan kelembagaan perangkat daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebenarnya telah dilakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, yang diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C. Akan tetapi, karena alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, meskipun sudah ada hasil pemetaan dan validasi, namun pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan tersebut tidak jadi diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah. Namun, kedua urusan tersebut dimasukkan dalam tugas Sekretariat Daerah, yakni Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian di Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli; dan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Sub Bagian Kearsipan dan Perpustakaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli. Kota Gunungsitoli sebagai salah satu daerah otonom dengan karakterstik kota, perlu membentuk kelembagaan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan di bidang perpustakaan dan kearsipan, mempedomani basil pemetaan urusan pemerintahan pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good government), sehingga menjadi bagian dalam mewujudkan Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 72
Membuka PDF…
Dokumen