DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), meliputi: maksud dan tujuan; asa, prinsip, dan ruang lingkup; klasifikasi perusahaan pelaksana TSP; penganggaran dan pembiayaan TSP; pelaksanaan TSP; program TSP; kelembagaan; mekanisme dan prosedur pelaksanaan; pelaporan program TSP; penghargaan; penyelesaian sengketa; sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tanggungjawab sosial perusahaan yang baik dan efektif, maka perlu terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
c.bahwa agar adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan produk hukum dalam bentuk peraturan daerah.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Walikota adalah Walikota Jambi.
5.Perusahaan atau pelaku usaha atau sebutan lain adalah :

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik Negara/Daerah atau milik swasta yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang menjalankan kegiatannya di Daerah.
c.badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
1. 6.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
2. 7.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
3. 8.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
4. 9.Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di Daerah;
b.memberi arahan kepada semua perusahaan agar pelaksanaan TSP tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
b.terwujudnya program TSP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah.
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
e.tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
11. k.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup, Kesehatan, Pendidikan dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah;
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaran TSP dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas kegiatan atau kegiatan operasional perusahaan.
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk:
1. a.pengentasan kemiskinan;
2. b.penciptaan lapangan kerja;
3. c.pendidikan;
4. d.kesehatan;
5. e.pengembangan UKM;
6. f.peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
7. g.pembangunan lingkungan hidup;
8. h.olah raga;
9. i.sosial, budaya dan keagamaan.

BAB IV

KLASIFIKASI PERUSAHAAN PELAKSANA TSP

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di Kota Jambi.
(2)Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TSP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak dalam tahun berjalan atau dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Pasal 9

(1)Kecamatan dan kelurahan dapat mengajukan usulan program TSP kepada forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Walikota.
(2)Tata pengajuan persyaratan dan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota

BAB VI

PELAKSANAAN TSP

Pasal 10

(1)Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
(2)Pelaksanaan TSP dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSP.
(3)Perusahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang selanjutnya melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
(4)Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TSP untuk Pelaksanaan program TSP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…