DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga bertujuan untuk : a. mewujudkan ruang publik yang cukup bagi insan olahraga; b. untuk mendorong pelaksanaan keolahragaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian; d. memelihara, meningkatkan kesehatan, kebugaran serta prestasi, kualitas sumber daya manusia, menanamkan nilai moral dan ahklak mulia, sportivitas, disiplin, serta mengembangkan minat dan bakat olahraga guna dapat mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Manfaat Peningkatan sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai berikut : a. masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga; b. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan; c. masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga di daerah; d. masyarakat ikut serta mendorong upaya pembangunan, pembinaan dan pengembangan olahraga.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusiasecara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
c.bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai standar dan kebutuhan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Jambi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistim Keolahragaan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); SALINAN
4.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi di bidang Keolahragaan.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk medorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan /atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengeolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9.Pengolahraga adalah orang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang mimiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
13.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan.
15.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara teratur, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk memcapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
16.Olahraga privat adalah olahraga yang dikelola oleh swasta.
17.Olahraga publik adalah olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah.
18.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
19.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.
20.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
21.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan olahraga.
22.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
23.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
24.Standar Nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga.
25.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
26.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atau pemenuhan standar nasional keolahragaan.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga bertujuan untuk :

a.mewujudkan ruang publik yang cukup bagi insan olahraga;
b.untuk mendorong pelaksanaan keolahragaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian;
d.memelihara, meningkatkan kesehatan, kebugaran serta prestasi, kualitas sumber daya manusia, menanamkan nilai moral dan ahklak mulia, sportivitas, disiplin, serta mengembangkan minat dan bakat olahraga guna dapat mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Pasal 3

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berfungsi untuk :

a.Memberikan fasilitas olahraga bagi masyarakat Kota Jambi;
b.Meningkatkan prestasi olahraga Kota Jambi.

Pasal 4

Manfaat Peningkatan sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai berikut :

a.masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga;
b.peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan;
c.masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga di daerah;
d.masyarakat ikut serta mendorong upaya pembangunan, pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN JENIS

Pasal 5

(1)Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana olahraga sesuai kemampuan APBD / APBN.
(2)Jenis sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar Nasional yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jenis-jenis Cabang Olahraga meliputi :

a.Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga;
b.Atletik;
c.Billyard;
d.Bola basket;
e.Bola volly;
f.Brigde;
g.Bulu Tangkis;
h.Balap Motor;
i.Catur;
j.Dayung;
k.Drum Band;
l.Gulat;
m.Judo;
n.Karate;
o.Kempo;
p.Panjat Tebing;
q.Pencak Silat;
r.Panahan;
s.Renang;
t.Sepak Bola;
u.Sepak Takraw;
v.Sepeda Sport;
w.Taekwondo;
x.Tarung Derajat;
y.Tenis Lapangan;
z.Tenis Meja; aa. Tinju; bb. Wushu; dan cc. Dan lain-lainnya.

Pasal 7

(1)Jenis cabang olahraga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikembangkan dengan sarana dan prasarana olahraga dengan fasilitas yang memadai.
(2)Jenis sarana dan prasarana olahraga terdiri dari indoor, outdoor dan air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
1. a.Indoor, merupakan sarana dan prasarana olahraga yang menggunakan fasilitas gedung;
2. b.Outdoor, merupakan sarana dan prasarana olahraga yang berada diluar gedung (alam ruang terbuka); dan
3. c.Olahraga yang dilaksanakan pada permukaan air sungai, danau (olahraga dayung).

BAB IV

STANDAR SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA SPORT CENTER

Pasal 8

(1)Standar sarana dan prasarana olahraga mencakup persyaratan :
1. a.ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
2. b.lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;
3. c.keselamatan yang sesuai dengan keselamatan bangunan;
4. d.keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan system pengamanan; dan
5. e.kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.
(2)Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup :
1. a.perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
2. b.keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan, perlengkapan dan peralatan;
3. c.kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
4. d.pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

BAB V

PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Penetapan prasarana olahraga meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

(1)Perencanaan prasarana dituangkan dalam rencana detil tata ruang kota.
(2)Perencanaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan jangka panjang kota.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…