DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049); SALINAN
4.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 diubah dan menambah 1 (satu) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri bersadarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalahkepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikotaadalah Walikota Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi.
5.Dinas adalah Dinas Kota Jambi.
6.Badan adalah Badan Kota Jambi.
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Daerah Kota Jambi dengan persetujuan bersama Walikota Jambi.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan daerah.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 52 huruf a diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Dalam peraturan daerah ini instansi yang melakukan pemungutan adalah:

a.Retribusi Pemakaian kekayaan daerah: 1) Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah, pemakaian gedung putra retno dan pemakaian Kantin Darma wanita dilakukan olehBagian Umum Setda Kota Jambi. 2) Pemakaian lapangan tenis dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. 3) Pemakaian gedung di jalan KS Tubun RT.16 kel. Simpang Empat Sipin kec. Telanaipura milik pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Jambi. 4) Pemakaian gedung Diklat dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi. 5) Pemakaian kendaraan/mobil jenazah, dan alat pemeriksaan kualitas air minum diluar rumah sakit umum daerah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Jambi. 6) Pemakaian panggung billboard dan videotron/megatron dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. 7) Pemakaian Kendaraan / Mobil Kebersihan, dan alat laboraturium pemeriksaan air limbah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. 8) pemakaian kendaraan/mobil jenazah untuk pemakaman dikelola oleh dinas penata ruang dan kawasan permukiman. 9) Pemakaian penginapan pasar induk dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. 10) Pemakaian Produksi Aspal Mixing Plan (AMP) dan Pemakaian Alat-alat Berat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi. 11) Pemakaian balai adat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan perlindunagan anak.
b.Retribusi Taman Rekreasi Dan Olah Raga pemungutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
c.Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah pemungutan dilakukan olehDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
d.Retribusi terminal pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
e.Retribusi Rumah Potong Hewan pemungutan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
1. 4.Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran huruf A dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 28 Oktober 2017 WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA Diundangkan di Jambi pada tanggal, 29 Oktober2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd OBLIYANI LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (11/2017) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI ttd EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR : 11 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 OKTOBER 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA A. Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:

1.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa:

a.Tanah milik Pemerintah Daerah ditetapkan setiap bulan sebesar untuk kegiatan komersial 7 % x Luas tanah (M2) x harga dasar tanah/NJOP (Rp)
b.Tanah milik Pemerintah Daerah ditetapkan setiap bulan sebesar untuk kegiatan non komersial 5 % x luas tanah (M) x harga dasar tanah/NJOP (Rp)
c.kunjungan balai adat: (baru)
a.untuk tiket masuk sebesar Rp. 5.000,-/orang
b.untuk pemakaian perlengkapan pakaian adat sebesar Rp. 25.000,-/stel
d.Pemakaian lapangan tenis ditetapkan sebesar: Rp. 15.000/jam
e.Pemakaian kantin dharma wanita ditetapkan sebesar : Rp.300.0000/bulan
1. 2.Retribusi Pemakaian kekayaan daerah berupa Gedung/Ruangan/Aula:
a.Pemakaian gedung di jalan KS Tubun RT.16 kel. Simpang Empat Sipin kec. Telanaipura milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,-/bulan.
b.gedung Diklat milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :
1. 1.Kamar (untuk 2 orang) Rp. 100.000,-/kamar/hari
2. 2.Ruangan Aula untuk satu kali pemakaian : Siang hari Rp. 400.000,-/ruangan Malam hari Rp.500.000,-/ruangan
3. 3.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa gedung Putro Retno untuk satu kali pemakaian ditetapkan sebesar:
a.komersial Rp. 5.000.000.-/hari
b.non komersial Rp. 3.500.000.-/hari
c.sosial Rp. 1.500.000,-
1. 4.Retribusi Pemakaian kekayaan daerah berupa kendaraan dinas/mobil lavatori dinas lingkungan hidup ditetapkan sebesar : (baru)
a.penggunaan dalam kota Rp 300.000,- /hari
b.penggunaan luar kota dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- /kilo meter
c.WC portable Rp. 150.000,- /hari
1. 5.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa: penginapan pasar induk Rp 100.000,-/kamar/hari
2. 6.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa:
a.Billboard Rp.50.000,-/m2/bulan
b.Videotron/Megatron Rp.1.250.000,-/m2/bulan
1. 7.Retribusi Pemakaian kekayaan daerah berupaAsphal Mixing Plant (AMP):
a.Aspal HRS/AC-WC Rp. 6.000,-/M2
b.Aspal ATB/AC-BC Rp. 6.200,-/M2
1. 8.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa:
a.Asphal Finisher Rp. 1.500.000,-/hari
b.Asphal sprayer Rp. 250.000,-/hari
c.Air compresor Rp.250.000,-/hari
d.Baby roller Rp. 150.000,-/hari
e.Becho loader Rp. 1.200.000,-/hari
f.Dump truck Rp. 400.000,-/hari
g.Excavator Rp. 1.500.000,-/hari
h.Finisher Rp. 500.000,-/hari
i.Greder Rp. 1.500.000,-/hari
j.Rood Roller 2,5-3 ton Rp. 500.000,-/hari
k.Stempler Rp. 130.000,-/hari
l.Tyre roller Rp. 500.000,-/hari
m.Vibrator Roller 6-8 ton Rp. 750.000,-/hari
n.Wheel loader Rp. 1.100.000,-/hari
1. 9.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa:
a.Kendaraan / Mobil Kebersihan Umur teknis 0 s/d 5 tahun :
1. 1.Dump Truck Rp. 750.000,-/hari
2. 2.Container Rp. 500.000,-/hari
3. 3.Pick up Rp. 500.000,-/hari
b.Kendaraan / Mobil Kebersihan Umur teknis diatas 5 tahun :
1. 1.Dump Truck Rp. 650.000,-/hari
2. 2.Container Rp. 200.000,-/hari
3. 3.Pick up Rp. 300.000,-/hari
c.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa:
1. 1.mobil crane/ mobil tangga 16 m (dalam kota) Rp 750.000/hari
2. 2.mobil crane/ mobil tangga 16 m (luar kota) Rp 1.500.000/hari
3. 3.mobil crane/mobil tangga 9 m (dalam kota) Rp 500.000/hari
4. 4.mobil crane/mobil tangga 9 m (luar kota) Rp 1.000.000/hari
5. 10.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa kendaraan/mobil jenazah (termasuk BBM dan biaya sopir) ditetapkan :
a.Pemakaian dalam kota sebesarRp.125.000,- /satu kali perjalanan
b.Pemakaian ke luar daerah sebesarRp. 125.000,- dan biaya tambahan Sebesar Rp 3.000,- perkilometer untuk satu kali perjalanan.
1. 11.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa kendaraan / mobil dan peralatan pemadamkebakaran ditetapkan sebagai berikut :
a.Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial, non komersial, instansi pemerintah dalam kota jambi pemakaian setiap kegiatan paling lama 6 (enam) jam sebesar Rp 2.000.000.-/unit
b.Penjagaan untuk swasta, pemerintah dan instansi lainnya dalam kota jambi untuk pemakaian paling lama 1 (satu) jam sebesar Rp 500.000.- /unit
c.Pemakaian motor pompa sebesar Rp 300.000.-/jam
d.Pemakaian air dengan mobil tangki dan motor pompa sebesar Rp 5.000,-/m3
e.Pemompaan di wilayah perbatasan (muaro jambi) yang bersifat operasi pemadam oleh pemerintah kota jambi dan swasta untuk pemakaian paling lama 2 (dua) jam sebesar Rp 3.000.000,/-unit
1. 12.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa alat laboraturium pemeriksaan air limbah ditetapkan sebagai berikut: JENIS KEKAYAAN DAERAH SATUAN PEMAKAIAN TARIF ( Rp ) 1 2 3 Laboratorium I. Pemakaian Peralatan lapangan
a.Botol sampel kapasitas 1000 ml
b.Botol sampel kapasitas 500 ml
c.Botol sampel kapasitas 250 ml
d.Botol (steril) sampel air mikrobiologi
e.Botol BOD
f.Pengukur arus
g.Pengukur kedalaman
h.Pengambilan Contoh Bentos
i.Plankton
j.Water sampling horizontal
k.Water sampling vertikal II. Analisa Kualitas Air A. Parameter Fisik
a.Bau
b.Daya Hantar Listrik
c.Keasaman
d.Kekeruhan
e.Oksigen Terlarut (DO)
f.Salinitas
g.Temperatur
h.Warna
i.Zat Padat Terlarut (TDS)
j.Zat Padat Tersuspensi (TSS)
k.Zat Padat Total (TS) B. Parameter Logam
a.Aluminium (Al )
b.Antimoni ( Sb )
c.Arsen ( As )
d.Barium ( Ba )
e.Besi ( Fe ) 4.500 2.500 1.500 15.000 8.000 60.000 60.000 100.000 40.000 30.000 30.000 8.500 20.000 25.750 19.500 39.000 10.000 10.000 34.500 35.700 35.700 35.700 60.000 60.000 72.000 60.000 60.000
f.Bishmut ( Bi )
g.Silikat ( SiO2 )
h.Kadmium ( Cd )
i.Kalium ( K )
j.Kalsium (Ca )
k.Kobalt ( Co )
l.Kromium ( Cr )
m.Magnesium ( Mg )
n.Mangan ( Mn )
o.Mercuri ( Hg )
p.Natrium ( Na )
q.Nikel ( Ni )
r.Selenium ( Se )
s.Seng ( Zn )
t.Tembaga ( Cu )
u.Timbal (Pb)
v.Molibdenum ( Mo )
w.Perak ( Ag ) C. Anorganik Non Metal
a.Amonia ( NH3-N )
b.Boron ( B )
c.Flurida ( F )
d.Khlorida ( Cl )
e.Krom Hexavalen ( Cr+6 )
f.NO3 (sebagai N )
g.Nitrit ( sebgai N )
h.pH
i.Total Fospat ( P )
j.Sianida ( CN )
k.Sulfat ( SO4 )
l.Sulfide ( SO3 )
m.Belerang sebagai H2S D. Organik Agregat
a.BOD
b.COD
c.Detergen sebagai MBAS
d.Senyawa Fenol Sebagai Fenol
e.Minyak dan Lemak ( M / L )
f.Nitrogen Total (N Total)
g.Zat Organik sebagai (KMnO4) E. Biota
a.Benda Apung
b.Benthos
c.Plankton F. Mikrobilogi
a.Coliform Total
b.E. Coli 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 90.000 60.000 60.000 72.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 62.400 68.000 43.700 40.600 68.000 35.000 35.000 10.000 54.600 62.000 21.200 31.200 36.000 105.000 110.000 150.000 108.000 120.000 340.000 30.000 175.000 175.000 175.000 124.800 115.200 III. Analisa Kualitas Udara A. Analisa Udara Ambien
a.Ammonia (NH3)
b.Hidrogen Sulfida (H2S)
c.Hidrogen Sulfida
d.PM10
e.PM25
f.Karbon Monoksida (CO)
g.Nitrogen Dioksida (NO2)
h.Timah Hitam (Pb)
i.Total Partikulat (TSP)-Debu
j.Total Flourides (sebagai F)
k.Flour Indeks
l.Khlorin Indeks
m.Khlorin & Kloirine Dioksida
n.Sulphat Indeks
o.Passive Sampler
p.Dust Fall
q.Tempratur dan Kelembaban Metode Hygrometer
r.Kecepatan Angin Metode Anemoneter B. Analisa Udara Emisi
1. 1.Emisi Sumber Tidak Bergerak
a.Carbon Monoksida (CO)
b.Carbon Dioksida (CO2)
c.Sulfur Dioksida (SO2)
d.Nitrogen Dioksida (NO2)
e.Ammonia (NH3)
f.Klorin (Cl2)
g.Hidrogen Klorida (HCl)
h.Hidrogen Fluorida (HF)
i.Total Sulfur Tereduksi (H2S)
j.Opasitas
k.Partikulat
1. 2.Emisi Sumber Bergerak
a.Carbon Monoksida (CO)
b.Carbon Dioksida (CO2)
c.Nitrogen Dioksida (NO2)
d.Hidrocarbon (HC)
e.Oksigen (O2)
f.Opasitas C. Analisa Lain-lain
a.Analisa Kebisingan 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 200.000 125.000 125.000 125.000 125.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 30.000 35.000 125.000 125.000 125.000 150.000 125.000 25.000 120.000
b.Suhu dan Kelembaban
c.Arah dan Kecepatan Angin 20.000 20.000
1. 13.Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa alat pemeriksaan kwalitas air minum ditetapkan sebagai berikut:
a.FISIK
1. 1.Warna : Rp. 3.500
2. 2.Kejernihan : Rp. 3.500
3. 3.Rasa : Rp. 3.500
4. 4.Bau : Rp. 3.500
5. 5.Kekeruhan : Rp. 3.500
6. 6.Zat Padat Terlarut : Rp. 3.500
7. 7.Zat Padat Tersuspensi (SS) : Rp. 3.500
b.Kimia
1. 1.Fluorida (F : Rp. 10.000
2. 2.Nitart (sebagai NO3) : Rp. 10.000
3. 3.Nitrit (sebagai NO2) : Rp. 10.000
4. 4.Sulfat (SO4) : Rp. 10.000
5. 5.Besi (Fe) : Rp. 20.000
6. 6.Tembaga (Cu) : Rp 20.000
7. 7.Mangan : Rp 20.000
8. 8.Khlorida (Cl) : Rp. 5.000
9. 9.pH : Rp. 5.000
10. 10.Kesadahan : Rp. 5.000
c.Bakteriologis
1. 1.E.coli : Rp. 70.000
2. 2.Colifrom : Rp. 40.000
3. 3.Bilangan Kuman : Rp. 15.000 WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI ttd EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…