DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, meliputi: Prinsip penyertaan modal; Sumber dana dan jumlah serta bentuk penyertaan modal; Hak dan kewajiban; Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; Pengendalian dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O05 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449O).
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang bersumber Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.OI/2OO9 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
20.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2003 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2003 Nomor 09);
21.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
22.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jambi.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
7.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Jambi.
10.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
14.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
15.Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
16.Auditor independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan atas perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk :

a.memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air bersih;
c.meningkatkan kontinuitas, kualitas dan kuantitas;
c.meningkatkan kinerja PDAM.
d.memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal daerah kepada PDAM yang dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip:

a.efektif;
b.efisien;
c.transparan;
d.akuntabilitas; dan
e.saling menguntungkan.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan dalam rangka :
1. a.pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM
2. b.menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. c.penyelesaian serah terima aset daerah yang dipisahkan ke PDAM

BAB IV

SUMBER DANA DAN JUMLAH SERTA BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi dan sumber lain yang sah.

Pasal 7

(1)Besaran penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan senilai Rp. 41.039.797.000 (empat puluh satu milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
(2)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
1. a.Penyelesaian hutang PDAM non tunai kepada negara senilai Rp. 39.039.797.000,-; dan
2. b.Penggantian Program hibah air minum AUSAID senilai sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Pasal 8

Pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)PDAM berhak mendapat dukungan berupa penguatan modal usaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal usaha.
(2)PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…