DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pemeriksaan Kualitas Air, meliputi; Ketentuan Pemeriksaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaksanaan Pengawasan; Kewajiban dan Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Kualitas Air dipandang tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air yang memenuhi persyaratan Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kualitas Air. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
8.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Depot Air;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 /Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
11.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kota jabi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas- dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
7.Penyelenggara Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah, kopersi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
8.Air adalah Air Minum, Air Bersih, Air Kolam Renang, Air Pemandian Umum.
9.Air minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10.Air Bersih adalah Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan ataupun yang berasal dari bukan jaringan perpipaan yaitu sumur dangkal, sumur pompa tangan, sumur bor, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan air dan dapat diminum apabila telah dimasak.
11.Air kolam Renang adalah Air didalam Kolam Renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat- syarat kesehatan.
12.Air Pemandian Umum adalah Air yang digunakan pada tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
13.Mobil Tangki air adalah mobil tangki untuk mengangkut air dari penyelenggara air minum dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan ke terminal air dan / atau depot air minum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Depot Air Minum atau yang disingkat DAM adalah usaha Industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
15.Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, mikrobiologis dan radio aktif yang ditunjuk oleh Walikota Jambi.
16.Pengelolaan air minum adalah badan usaha/organisasi/ perusahaan/perorangan yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.
17.Pengujian Lapangan adalah pengujian kualitas air yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel
18.Inspeksi sanitasi adalah Pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan Kualias Air;
19.Pengawasan Eksternal Kualitas Air adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air yang digunakan oleh masyarakat yaitu terhadap air minum dengan system jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersil oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi.
20.Pengawasan Internal Kualitas Air adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air yang digunakan oleh masyarakat yaitu terhadap air minum dengan system jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersil oleh Penyelenggara Air Minum.
21.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi;
22.Sample air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
23.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis,usaha perorangan, Lembaga, dan Dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap Serta Bentuk Usaha lainnya.
24.Sertifikat Laik Sehat adalah tanda pengesahan tertulis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Jambi yang menerangkan bahwa kualitas air telah memenuhi standar baku atau persyaratan yang berlaku.
25.Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan factor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
26.Penjamah adalah orang yang secara langung menangani proses pengolahan air Minum agar aman dikonsumsi.
27.Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti kelayakan terhadap air yang diperiksa untuk di konsumsi oleh masyarakat.
28.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Pemeriksaan Kualitas Air.
29.Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyelidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1)Setiap orang atau badan yang mengelola dan mendistribusikan air Wajib memiliki sertifikat Laik Sehat.
(2)Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas airnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi.
(3)Jenis air yang wajib diperiksakan adalah :
1. a.air yang disitribusikan melalui perpipaan, melalui tangki air dan depot air minum dan air yang di produksi PDAM serta badan usaha lainnya;
2. b.air Bersih;
3. c.air Kolam renang;dan
4. d.air pemandian umum.
(4)Format permohonan sertifikat laik higiene sanitasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Format pedoman dan syarat pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan kualitas air diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 3

(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan atau laboraturium rujukan dengan metode pengujian sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.
(2)Metode pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengambilan contoh (sampel) dan banyaknya contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
(3)Jumlah parameter dan kadar maksimum yang diperbolehkan sebagai syarat untuk memenuhi kualitas air sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 tentang pengawasan kualitas air.
(4)Parameter dan kadar maksimum sebagaimana pada ayat (3) dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Dinas Kesehatan Kota atau Laboratorium rujukan.

Pasal 4

(1)Terhadap parameter selain dari parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran tersebut.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 5

(1)Hasil pemeriksaan kualitas air dimuat dalam berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Berdasarkan Berita Acara yang dimuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang memenuhi persyaratan diterbitkan sertifikat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara dibuat.

Pasal 6

(1)Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun .
(2)Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki sertfikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memeriksakan kualitas air secara berkala.
(3)Pemeriksaan secara berkala dilakukan sebagai berikut :
1. a.penyediaan air minum perpipaan
  1. 1.pemeriksaan bakteriologi Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah : a) penduduk yang dilayani < 5000 jiwa sebanyak 1 sampel setiap bulan. b) penduduk yang dilayani 5.000 s/d 10.000 jiwa sebanyak 1 sampel per 5.000 jiwa setiap bulan. c) penduduk yang dilayani > 10.000 sebanyak 1 sampel per 10.000 jiwa ditambah 10 sampel tambahan setiap bulan.
  2. 2.pemeriksan kimiawi. Jumlah sampel yang diperiksa minimal 10 % dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologis per bulan.
2. b.depot air minum
  1. 1.pemeriksan bakteriologis. a) air baku diperiksa minimal 1 (satu) sampel 3 (tiga) bulan sekali . b) air yang siap dimasukkan kedalam kemasan /botol, minimal satu sampel sebulan sekali .
  2. 2.pemeriksaan kimiawi a) untuk pemeriksaan awal diperiksa lengkap (air baku 1 (satu) sampel dan air yang siap dimasukkan kedalam botol/galon isi ulang satu sampel). b) untuk pemeriksaan berkala satu sampel enam bulan sekali , parameter yang diperiksa disesuaikan dengan yang dicurigai berindikasi pencemaran.
3. c.air bersih 6 (enam) bulan sekali
4. d.air kolam renang 6 (enam) bulan sekali
5. e.air pemandian umum 6 (enam) bulan sekali

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dapat memanfaatkan jasa laboratorium untuk Pemeriksaan Kualitas Air.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kualitas air yang dikelola dan distribusikan yang diperuntukkan bagi orang banyak.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 9

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi penyuluhan dan Bimbingan teknis.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.
(3)Pengawasan eksternal dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.pengawasan berkala; dan
2. b.pengawasan atas indikasi pencemaran

Pasal 10

(1)Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
(2)Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian gallon/wadah air minum.
(3)Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum
(4)Pengawasan eksternal berkala untuk air bersih, air kolam renang, air pemandian umum dilakukan pada setiap sarana air.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…