DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, meliputi: Tindak Pidana Pelacuran; Tindak Pidana Kesusilaan; Kewajiban Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
5.Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Resort Kota Jambi.
6.Badan adalah badan usaha atau badan sosial baik yang badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7.Hotel, adalah usaha komersil yang menggunakan seluruhnya atau sebagaian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan. Dalam pengertian hotel termasuk motel, losmen, penginapan, wisma dan semua jenis usaha pelayanan penginapan lainnya.
8.Pemondokan adalah suatu tempat tinggal dengan menggunakan seluruh dan atau sebagian rumah atau bangunan untuk tempat tinggal sementara dengan imbalan pembayaran.
9.Lokalisasi adalah tempat atau kawasan yang dijadikan sebagai tempat pelacuran.
10.Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
11.Panti Pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk pijat dengan menggunakan tenaga manusia atau peralatan mesin modern dengan mendapat imbalan pembayaran.
12.Salon Kecantikan adalah tempat untuk menghias seseorang baik perempuan maupun laki-laki, sehingga berpenampilan yang lebih menarik.
13.Pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan.
14.Pelacur adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan tujuan mendapatkan imbalan.
15.Pelanggan pelacuran adalah seseorang yang menggunakan layanan hubungan seksual dari pelacur.
16.Perbuatan asusila adalah perbuatan:

a.setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri.
b.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
c.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
1. 17.Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan untuk membina para pelaku agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

TINDAK PIDANA PELACURAN

Pasal 2

Setiap orang dilarang:

a.menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran;
b.berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri;
c.memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran;
d.melakukan pelacuran;
e.melakukan hubungan seksual dengan pelacur.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan tempat tinggal, hotel, panti pijat, salon, pondokan, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran.

Pasal 4

Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan pelacuran.

BAB III

TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Pasal 5

Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

Pasal 6

Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

Pasal 7

Setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan dilarang hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a.sengaja memberi bantuan untuk terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan;
b.sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan.

Pasal 9

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 adalah pelanggaran.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1)Walikota berkewajiban melakukan pemberantasan pergaulan bebas, pelacuran dan perbuatan asusila lainnya.
(2)Untuk kepentingan pencegahan, pemberantasan dan penindakan pelacuran dan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota berwenang:
1. a.melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila;
2. b.melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur;
3. c.melakukan penutupan lokalisasi pelacuran dan/atau tempat yang dipergunakan untuk pelacuran;
4. d.melakukan pencabutan izin usaha hotel, panti pijat, salon, asrama, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran dan asusila.
5. e.melakukan kerjasama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.
6. f.melakukan kerja sama antar daerah dan dengan pihak swasta, perguruan tingi dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11

(1)Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah berkewajiban:
1. a.melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan;
2. b.menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan serta memberikan perlindungan kepada pelapor;
3. c.berkoordinasi dengan penyidik Polri.
(2)Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan sosial wajib:
1. a.melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan perbuatan pelacuran dan tindak pidana kesusilaan.
2. b.melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur;
(3)Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang pendidikan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya perbuatan asusila dan pelacuran.
(4)Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang kesehatan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya penyakit kelamin, perbuatan asusila dan pelacuran.

Pasal 12

(1)Untuk kepentingan pemberantasan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Walikota dapat membentuk tim pemberantasan pelacuran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah kota, unsur penegak hukum dan unsur masyarakat.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…