DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perlindungan Konsumen, meliputi: asas dan tujuan; hak dan kewajiban; perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; ketentuan pencantuman klausula baku; tanggung jawab pelaku usaha; pembinaan dan pengawasan; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; penyelesaian sengketa; penyidikan; ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab;
c.bahwa Kota Jambi sebagai pusat perputaran barang dan jasa, maka perlu ada jaminan perlindungan hukum terhadap kebutuhan akan barang dan jasa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALI KOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Jambi.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi Perindustrian dan Perdagangan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.
7.Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
8.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
11.Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi termasuk jasa keuangan yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
12.Iklan adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
13.Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
14.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
15.Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
16.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
17.Motivator adalah orang yang telah dilatih untuk memberikan pemahaman kepada konsumen tentang hak dan kewajibannya serta hal lain yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
18.Mediator adalah orang yang telah dilatih untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen jika terjadi sengketa atau perbedaan pendapat mengenai suatu hal antara konsumen dan pelaku usaha.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dankeselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Konsumen bertujuan :

a.meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungidiri;
b.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksesnegatif pemakaian barang dan atau jasa;
c.meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntuthak-haknya sebagai konsumen;
d.menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukumdan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumensehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
f.meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatankonsumen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak Konsumen adalah :

a.hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b.hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang danatau jasa;
d.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yangdigunakan;
e.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketaperlindungan konsumen secara patut;
f.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barangdan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;
i.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah :

a.membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatanbarang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
b.beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
c.membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d.mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6

Hak Pelaku Usaha adalah :

a.hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisidan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
b.hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidakbaik ;
c.hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukumsengketa konsumen;
d.hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugiankonsumen diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
e.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

a.beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
b.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c.memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d.menjamin barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
e.memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang danatau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat danatau yang diperdagangkan;
f.memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
g.memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
1. a.tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperaturan perundang-undangan;
2. b.tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungansebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. c.tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitunganmenurut sebenarnya;
4. d.tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimanadinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
5. e.tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keteranganbarang dan atau jasa tersebut;
6. f.tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, dan ataupromosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
7. g.tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
8. h.tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. i.tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan/kadaluarsa, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha sertaketerangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
(2)Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang, sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
(3)Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah :
1. a.barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus,standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. b.barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
3. c.barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor,persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atauaksesors tertentu;
4. d.barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,persetujuan atau afiliasi;
5. e.barang dan atau jasa tersebut tersedia;
6. f.barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. g.barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. h.barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. i.secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
10. j.menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidakmengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
11. k.menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;
(2)Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan dan atau dipromosikan serta wajib ditarik dari peredaran.

Pasal 10

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

a.harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
b.kegunaan suatu barang dan atau jasa;
c.kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
d.tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e.bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…