DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya. Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum dan Perorangan. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat : a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas; b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan; c. arah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi; d. rencana kebutuhan lokasi simpul.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan agar hak-hak anak yang melekat sebagai anugerah Tuhan yang maha Esa dapat dipenuhi menuju Jambi Kota Layak Anak;
c.bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Jambi perlu pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur peyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jambi.
4.Instansi terkait adalah Unsur Kepolisian Republik Indonesia Kota Jambi, Unsur Pengadilan Negeri Jambi, Unsur Kejaksaan Negeri Jambi, Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Kota Jambi, serta unit kerja yang mempunyai hubungan tugas dan fungsi dengan masalah perlindungan anak.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan tugas dan fungsi dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, yang meliputi antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan,Autis dan anak cacat.
9.Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
16.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17.Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap anak hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan.
18.Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat dan terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
19.Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
20.Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan keterampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
21.Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
22.Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam, dan anak dalam konflik bersenjata.
23.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukumdan anak korban tindak pidana.
24.Anak yang tereksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
25.Anak yang tereksploitasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
26.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
27.Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, Mental, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga- lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal lain termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.
28.Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
29.Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
30.Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak adalah bentuk pekerjaan yang mengeksploitasi anak secara fisik, mental dan/atau ekonomi.
31.Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
32.Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
33.Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
34.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
35.Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan;
b.mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
c.melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
d.melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
e.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban anak
b.kewajiban dan tanggungjawab;
c.penyelenggaraan perlindungan anak;
d.pemenuhan hak anak;
e.kelembagaan perlindungan anak;
f.larangan;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan pidana;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Hak anak dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.kelompok hak sipil dan kebebasan;
b.kelompok lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
e.kelompok perlindungan khusus; dan
f.kelompok penguatan kelembagaan.

Pasal 5

Setiap anak berhak:

a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
b.mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
c.mendapatkan hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
d.mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
e.memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
f.mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan anak; dan
g.mendapatkan perlindungan khusus dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

a.menghormati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB IV

PEMENUHAN HAK

Pasal 7

Hak sipil dan kebebasan anak meliputi:

a.hak atas identitas anak;
b.hak perlindungan identitas;
c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d.hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g.hak akses informasi yang layak; dan
h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dengan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran tanpa dipungut biaya dan melakukan pendekatan layanan hingga ke tingkat kelurahan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia fasilitas layanan bagi ibu melahirkan (Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit/Klinik Bersalin) sesuai dengan kemampuan Daerah, dalam rangka perwujudan seluruh penduduk memiliki akta kelahiran.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan memfasilitasi anak berekspresi untuk mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakatnya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berpikir, berhati nurani dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan agama bagi anak.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…