DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah masing-masing. Pejabat PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang--undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); SALINAN
5.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
15.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota Jambi dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Jambi.
4.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6.Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Resort Kota Jambi.
7.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13.Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah masing-masing.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing- masing.
(2)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS mempunyai wewenang :

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang- undangan;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h.melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Pejabat PPNS dapat berkoordinasi dan meminta bantuan Penyidik Polri berupa bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban :
1. a.menerima laporan atau pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
2. b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
3. c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  1. 1.pemeriksaan tersangka;
  2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  3. 3.penyitaan barang;
  4. 4.pemeriksaan saksi; dan
  5. 5.pemeriksaan tempat kejadian
4. d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 7

(1)sebelum diangkat menjadi PPNS, PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Jambi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan atas usul Walikota melalui Menteri Dalam Negeri.
(2)Untuk dapat diusulkan mengikuti pendidikan dan pelatihan , PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 ( dua ) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(3)Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan Pejabat PPNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PNS yang telah lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan diangkat sebagai PPNS dengan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas usul Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)PNS yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
(2)Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(3)Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 10

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima oleh Walikota atau SKPD yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut.
(3)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yag ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.
(5)Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…