DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Bebahaya dan Beracun

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, Khususnya dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah dihasilkan yang berbahaya dan beracun, dan dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Bebahaya dan Beracun. Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 333);
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun;
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jambi;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
5.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM-PPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
8.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
9.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
10.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
11.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
12.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3;
13.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
14.Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
15.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
16.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3;
17.Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yangmelakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3;
18.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya;
19.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
20.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah Keputusan Walikota yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan penyimpanan sementara limbah B3;
21.Izin Pengumpulan Limbah B3 adalah Keputusan Walikota yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengumpulan limbah B3 skala kota;
22.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
23.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
24.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
25.Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
26.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
28.Segregasi adalah pemisahan dan/atau pengelompokan limbah B3 berdasarkan katagori, sumber, nama dan karakteristiknya.
29.Silo adalah Struktur bangunan yang digunakan untuk menyimpan bahan curah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
b.pengendalian limbah B3 melalui perizinan pengumpulan skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas;
c.pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah;
d.pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan
e.penerbitan izin penyimpanan sementara di industri atau usaha suatu kegiatan dan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kota.

BAB III

KATAGORI, SUMBER DAN KARATERISTIK LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

(1)Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri dari :
1. a.Limbah B3 kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(2)Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri dari :
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan c.Limbah B3 dari sumber spesifik.
(3)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c meliputi:
1. a.Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(4)Limbah B3 memiliki karateristik, meliputi:
1. a.mudah meledak;
2. b.mudah menyala;
3. c.reaktif;
4. d.infeksius;
5. e.korosif; dan/atau
6. f.beracun.

Pasal 4

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

(1)Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
(2)Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi persyaratan :
1. a.lokasi Penyimpanan Limbah B3;
2. b.fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
3. c.peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 6

(1)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
(2)Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 7

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berupa:
1. a.bangunan;
2. b.tangki dan/atau kontainer;
3. c.silo;
4. d.tempat tumpukan limbah;
5. e.kolam penyimpanan limbah; dan/atau
6. f.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
1. a.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
2. b.memiliki penerangan dan ventilasi; dan
3. c.memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Pasal 8

(1)Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
1. a.terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
2. b.mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
3. c.memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
4. d.berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
(2)Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
(3)Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.nama Limbah B3;
2. b.identitas Penghasil Limbah B3;
3. c.tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
4. d.tanggal Pengemasan Limbah B3.
(4)Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian Simbol Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. a.90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
2. b.180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
3. c.365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
4. d.365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,

Pasal 10

(1)Setiap orang yang melakukan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.foto kopi identitas pemohon;
2. b.foto kopi akta pendirian badan usaha;
3. c.foto kopi izin lingkungan;
4. d.foto kopi izin gangguan;
5. e.foto kopi izin mendirikan bangunan;
6. f.nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
7. g.dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
8. h.dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
9. i.formulir isian yang telah disediakan;
10. j.formulir surat pernyataan;
11. k.dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan verifikasi teknis melalui kegiatan pengecekan:
1. a.lokasi penyimpanan Limbah B3;
2. b.fasilitas penyimpanan Limbah B3;
3. c.sistem tanggap darurat;
4. d.pengemasan Limbah B3;
5. e.prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan
6. f.jenis dan/atau volume Limbah B3.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan izin, formulir isian dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Setelah permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi, Tim Teknis melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
(3)Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan izin atau penolakan Izin paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(4)Susunan dan tata cara pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, Khususnya dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah dihasilkan yang berbahaya dan beracun, dan dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Bebahaya dan Beracun. Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 333);
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun;
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jambi;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
5.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM-PPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
8.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
9.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
10.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
11.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
12.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3;
13.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
14.Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
15.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
16.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3;
17.Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yangmelakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3;
18.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya;
19.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
20.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah Keputusan Walikota yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan penyimpanan sementara limbah B3;
21.Izin Pengumpulan Limbah B3 adalah Keputusan Walikota yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengumpulan limbah B3 skala kota;
22.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
23.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
24.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
25.Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
26.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
28.Segregasi adalah pemisahan dan/atau pengelompokan limbah B3 berdasarkan katagori, sumber, nama dan karakteristiknya.
29.Silo adalah Struktur bangunan yang digunakan untuk menyimpan bahan curah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
b.pengendalian limbah B3 melalui perizinan pengumpulan skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas;
c.pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah;
d.pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan
e.penerbitan izin penyimpanan sementara di industri atau usaha suatu kegiatan dan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kota.

BAB III

KATAGORI, SUMBER DAN KARATERISTIK LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

(1)Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri dari :
1. a.Limbah B3 kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(2)Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri dari :
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan c.Limbah B3 dari sumber spesifik.
(3)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c meliputi:
1. a.Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(4)Limbah B3 memiliki karateristik, meliputi:
1. a.mudah meledak;
2. b.mudah menyala;
3. c.reaktif;
4. d.infeksius;
5. e.korosif; dan/atau
6. f.beracun.

Pasal 4

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

(1)Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
(2)Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi persyaratan :
1. a.lokasi Penyimpanan Limbah B3;
2. b.fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
3. c.peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 6

(1)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
(2)Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 7

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berupa:
1. a.bangunan;
2. b.tangki dan/atau kontainer;
3. c.silo;
4. d.tempat tumpukan limbah;
5. e.kolam penyimpanan limbah; dan/atau
6. f.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
1. a.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
2. b.memiliki penerangan dan ventilasi; dan
3. c.memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Pasal 8

(1)Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
1. a.terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
2. b.mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
3. c.memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
4. d.berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
(2)Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
(3)Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.nama Limbah B3;
2. b.identitas Penghasil Limbah B3;
3. c.tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
4. d.tanggal Pengemasan Limbah B3.
(4)Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian Simbol Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. a.90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
2. b.180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
3. c.365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
4. d.365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,

Pasal 10

(1)Setiap orang yang melakukan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.foto kopi identitas pemohon;
2. b.foto kopi akta pendirian badan usaha;
3. c.foto kopi izin lingkungan;
4. d.foto kopi izin gangguan;
5. e.foto kopi izin mendirikan bangunan;
6. f.nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
7. g.dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
8. h.dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
9. i.formulir isian yang telah disediakan;
10. j.formulir surat pernyataan;
11. k.dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan verifikasi teknis melalui kegiatan pengecekan:
1. a.lokasi penyimpanan Limbah B3;
2. b.fasilitas penyimpanan Limbah B3;
3. c.sistem tanggap darurat;
4. d.pengemasan Limbah B3;
5. e.prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan
6. f.jenis dan/atau volume Limbah B3.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan izin, formulir isian dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Setelah permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi, Tim Teknis melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
(3)Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan izin atau penolakan Izin paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(4)Susunan dan tata cara pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.