DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya dapat membentuk wadahnya;
c.bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 56 Tahun 2002 Seri D Nomor 05);
7.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 56) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah daerah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Camat.
5.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Lurah.
6.Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
7.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8.Penduduk setempat adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga.
9.Kepala Keluarga, untuk selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10.Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
11.Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang secara spontan dan sudah melembaga antara warga kelurahan dan atau antara warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
12.Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13.Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang.
2.Ketentuan Pasal 2 dalam BAB II dihapus.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dihapus

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pembentukan Rukun Tetangga secara administrasi ditetapkan oleh Lurah atas usul masyarakat dan berdasarkan forum musyawarah RT dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
(2)Setiap Pembentukan Rukun Tetangga paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan/atau 200 jiwa.
(3)Penduduk yang bertempat tinggal di asrama, komplek, Apartemen, Rumah susun, kondominium atau yang sejenis dapat dibentuk Rukun Tetangga tersendiri atau digabungkan dengan Rukun Tetangga yang berdekatan.
(4)Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas :

a.membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
b.membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara.
c.menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
d.melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
e.membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintahan.
f.menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah kota.
g.membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
h.membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.
i.membantu dalam mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan budaya daerah.
j.membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus RT mempunyai fungsi :

a.pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya.
b.memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
c.pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
d.penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggota Rukun Tetangga adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan berdomisili di wilayah tersebut.

7.Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggota Rukun Tetangga mempunyai Kewajiban :

a.melaksanakan keputusan Forum Musyawarah Rukun Tetangga.
b.menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban Rukun Tetangga.
c.berperan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Rukun Tetangga.
d.melaksanakan kewajiban terhadap Program yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
1. 8.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
(2)Ketua Rukun Tetangga terpilih menyusun kepengurusan Rukun Tetangga bersama Forum Musyawarah.
(3)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang Agama, bidang Keamanan, Kebersihan, dan Keindahan, bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Kesenian, Pemuda dan Olahraga, bidang Sosial, bidang Hubungan masyarakat dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

9.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk menjadi pengurus Rukun Tetangga harus memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia.
b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c.pendidikan minimal tamatan SMA sederajat.
d.berkelakuan baik.
e.berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 58 tahun dan/atau telah menikah.
f.sehat jasmani dan rohani.
g.telah bertempat tinggal paling sedikit 2 (dua) tahun di RT yang bersangkutan dan berdomisili di wilayah tersebut.
h.mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap masyarakat.
i.tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga Kemasyarakatan lainnya.
j.tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
1. 10.Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga diselenggarakan dalam Forum Musyawarah.
(2)Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
(3)Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
(4)Panitia pemilihan pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah.
(5)Pengurus Rukun tetangga terpilih diangkat dan diberhentikan oleh Lurah berdasarkan rekomendasi forum musyawarah Rukun tetangga setempat.
(6)Tata cara pemilihan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

11.Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002