DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, meliputi: Maksud dan Tujuan; Pembangunan Menara; Tata Cara Pendirian Menara Telekomunikasi; Pengawasan dan Pengendalian; Jaminan Keselamatan; Sanksi Administrasi; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kota Jambi memiliki potensi yang besar sehingga perlu dikelola dan dikendalikan secara optimal agar mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan terwujudnya pemenuhan hak masyarakat Kota Jambi untuk memperoleh layanan jasa telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 02). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Jambi.
4.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6.Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
7.Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
8.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
9.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
12.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13.Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
14.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
17.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
18.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
19.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
20.Menara Telekomunikasi Sendiri adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh Satu penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
21.Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
22.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
23.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
24.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
25.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
26.Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
27.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kota Jambi atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
28.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
29.Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengatur perizinan, menata dan mengendalikan pendirian serta penggunaan menara telekomunikasi di Kota Jambi.

Pasal 3

Penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk menjaga kawasan kota tetap indah, bersih, tertib, aman, nyaman, dan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat serta mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

(1)Dalam upaya meminimalisasi jumlah menara telekomunikasi, efesiensi dan efektifitas penggunaan tata ruang, pendirian menara telekomunikasi di daerah/kawasan tertentu diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator dan atau penyelenggara telekomunikasi.
(2)Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana kebutuhan titik, lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) kepada Pemerintah Derah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi sesuai dengan tata ruang kota.
(3)Dalam hal penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak operator wajib menyampaikan rencana dimaksud untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
(4)Penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan Pemerintah dalam mendirikan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Pemerintah Kota dalam hal menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam melakukan usaha pendirian dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan mengacu pada prinsip saling menguntungkan.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/ atau Pemerintah Kota dalam hal bekerjasama dengan swasta ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara telekomunikasi dengan terlebih dahulu membuat kajian kebutuhan menara, yang meliputi : kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage) titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman pada pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (business plan) dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake holder).
(5)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada Walikota dan/ atau instansi yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai acuan pendirian menara telekomunikasi bersama.

Pasal 6

Persebaran jarak pendirian menara telekomunikasi disesuaikan dengan peraturan tata ruang, kondisi tempat yang tersedia, keamanan, kenyamanan, estetika dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi.

Pasal 7

(1)Pendirian dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempat khusus seperti lingkungan sekolah, rumah sakit, pasar/pusat-pusat keramaian, Bandar udara dan tempat-tempat vital lainnya, harus memperhatikan potensi tata ruang yang tersedia, jarak pendirian dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta keselamatan operasi penerbangan.
(2)Pendirian dan persebaran menara telekomunikasi ditempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dalam bentuk menara kamuflase dengan tetap mengutamakan keamanan dan estetika.

Pasal 8

Pada bagian bangunan atau di atas bangunan gedung tempat ibadah tidak diperbolehkan mendirikan menara telekomunikasi.

BAB IV

TATA CARA PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

(1)Setiap pendirian bangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB.
(2)Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum
(3)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.pentanahan;
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan;
5. e.marka halangan penerbangan;dan
6. f.pagar.
(4)Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.nama pemilik menara
2. b.lokasi dan koordinat menara;
3. c.tinggi menara
4. d.tahun pembuatan/pemasangan menara
5. e.penyedia jasa kontruksi;dan
6. f.beban maksimum menara

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…