DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri, meliputi: Kriteria Gangguan; Ketentuan Perizinan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pengendalian; Kewajiban dan Larangan; Retribusi Izin Gangguan; Kegiatan Usaha yang tidak wajib izin Gangguan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan dan Industri tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan izin gangguan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Stbl, Tahun 1940 Nomor 450;
3.Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN
6.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Hidup dan surat pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
14.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 11) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Jambi.
4.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi.
5.Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi.
6.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.
7.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
9.Usaha adalah Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Perusahaan adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan menggunakan sarana dan peralatan.
12.Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
14.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi dan badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
15.Penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang lingkungan hidup.
16.Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KRETERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1)Kreteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan;
3. c.ekonomi.
(2)Ganguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, danau, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran, kebisingan dan/atau kebauan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi terjadinya kecemasan, kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak disekitar lokasi usaha.

Pasal 3

Jenis-jenis Usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.mengisi formulir Permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas photo terbaru 4 x 3 sebanyak 3 lembar;
2. b.photo copy KTP;
3. c.photo copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak;
4. d.photo copy izin mendirikan bangunan (IMB);
5. e.photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah;
6. f.Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh Ketua RT setempat.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.bagi kegiatan usaha yang berstatus badan hukum/badan usaha harus dilengkapi dengan Photo copy akte pendirian perusahaan dan bagi koperasi dilengkapi dengan photo copy anggaran dasar yang sudah disahkan.
2. b.bagi kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan sedang dan besar dilengkapi dengan rekomendasi dari Lurah setempat.
(4)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
1. a.nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha/kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telpon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
9. i.pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pemeriksaan, penilaian teknis dan analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada lokasi tempat usaha.
(2)Pemeriksaan dan penilaian teknis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 6

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3), Kepala Badan Lingkungan Hidup menandatangani Rekomendasi yang dibuat oleh tim teknis sebagai pertimbangan Walikota dalam menerbitkan Izin Gangguan.

Pasal 7

Izin gangguan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 8

Izin gangguan berlaku selama kegiatan usaha, perusahaan dan indstri melakukan usahanya.

Pasal 9

(1)Izin gangguan wajib dilakukan perubahan apabila:
1. a.penambahan sarana usaha;
2. b.penambahan kapasitas usaha;
3. c.perluasan lahan dan bangunan usaha; dan
4. d.perubahan waktu atau durasi usaha.
(2)Perubahan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengajukan permohonan perubahan izin kepada Walikota melalui BPMPPT.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005