DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 185

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, meliputi; Lansia; Penyandang Disabilitas; Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Kelembagaan dan Koordinasi; Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; Pembiayaan; Penghargaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap lanjut usia dan disabilitas perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada Lansia dan disabilitas;
c.bahwa sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); SALINAN Copyright : http://jdih.jambikota.go.id
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Keputusn Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan.
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabiitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penenganan Lanjut Usia;
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN LANJUT USIA DAN PENYANDANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalahWalikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalahKepala Daerah Kota Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jambi.
5.Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telahmencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6.Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan socialyang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,dan ketentraman lahir batinyang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani,dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasimanusia.
7.Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaandan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8.Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkahsehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9.Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapatmemenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
10.Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
11.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetapagar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id
12.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakatuntuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agardapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13.Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yangmemungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia,sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulankhusus bagi para Lansia.
15.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakansarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancarmobilitas Lanjut Usia.
16.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi socialdan/atau organisasi kemasyarakatan.
17.Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentinganpublik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi socialdan budaya..
18.Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
20.Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara professional.
21.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.
23.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
24.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26.Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id
27.Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
28.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
29.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
31.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
32.Bursa Kerja adalah kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.
33.Subkomite adalah lembaga yang melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat kota.
34.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.

Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan Lansia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id

Pasal 4

(1)Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:
1. a.mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. b.menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
3. c.mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. d.melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. e.memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 5

(1)Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan;
3. c.pelayanan kesehatan;
4. d.pelayanan kesempatan kerja;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.bantuan sosial;
7. g.perlindungan sosial;dan
8. h.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
(2)Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, Pemerintah Daerah, masyarakat terutama berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap Lansia. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id

Pasal 6

Peningkatan kesejahteraan Disabilitas diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 7

Pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan:

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa diskriminasi;
d.partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
h.aksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas dari anak dengan disabilitas;
j.inklusif;dan
k.perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 8

(1)Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. b.penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome;
3. c.penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif; dan
4. d.penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra,disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
(2)Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id

BAB II

LANSIA

Pasal 9

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 10

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, menginspirasi, memotivasi dan mewariskan nilai-nilai luhur serta memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Isi peraturan

Teks185PDFHirarki

Memuat teks peraturan…