DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang meliputi: Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Kewajiban dan Hak; Penetapan Sasaran Warga Miskin; Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan; Program Penanggulangan Kemiskinan; Pelaksanaan; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu yang menyertakan seluruh lintas sektoral dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
c.bahwa agar upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien dan terkoordinasi antara penyelenggarapemerintahan daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat maka dibutuhkan suatu pengaturan dalam bentuk produk hukum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5248);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepetan Penanggulangan Kemisikinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
17.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota jambi Tahun 2009 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALI KOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakatmiskin;
b.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak- hakdasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
d.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan
e.mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan ditujukan terhadap warga miskin yang terdiriatas:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

a.kewajiban dan hak;
b.penetapan sasaran warga miskin;
c.arah kebijakan, strategi dan program;
d.pelaksanaan dan pengawasan; dan
e.peran serta masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah berkewajiban:
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak dasar warga miskin;dan
2. b.menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
(2)Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
(3)Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. BagianKedua Kewajiban Masyarakat, Pengusaha/Dunia Usaha dan Keluarga

Pasal 7

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat dan pengusaha/ dunia usaha berkewajiban:
1. a.berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar warga miskin; dan
2. b.berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin.
(2)Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Pasal 8

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
(2)Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap warga miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, meliputi;

a.hak ataspangan;
b.hak atas layanan kesehatan;
c.hak atas layanan pendidikan;
d.hak atas pekerjaan dan berusaha;
e.hak atas perumahan;
f.hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
g.hak atas sumber daya alam;
h.hak atas rasa aman; dan
i.hak untuk berpartisipasi.

BAB IV

PENETAPAN SASARAN WARGAMISKIN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan penetapan sasaran warga miskin melalui identifikasi, verifikasi dan penyusunan data terpadu.

Pasal 11

(1)Proses identifikasi kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria kemiskinan.
(2)Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hak-hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Proses pembaharuan kriteria kemiskinan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(4)Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

(1)Data dasar dalam proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data serta data lainnya yang sesuai yang dimiliki oleh OPD terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Data hasil identifikasi diverifikasi untuk meningkatkan ketepatan data.
(3)Dalam rangaka melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota .
(4)Verifikasi dilaksanakan berdasarkan potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada di seluruh wilayah Daerah.
(5)Hasil verifikasi diumumkan melalui media publikasi di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
(6)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Basis Data Terpadu.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…