DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini memuat Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan Dan Keolahragaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlaq mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, kreatif, sportif, disiplin, profesional, demokratis, bertanggungjawab dan berdaya saing serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib pemerintah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); SALINAN Copyright : https://jdih.jambikota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN. Copyright : https://jdih.jambikota.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jambi
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
5.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
9.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
15.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
16.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. Copyright : https://jdih.jambikota.go.id
17.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
18.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
19.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
20.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
21.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
23.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
24.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
26.Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga atau Lembaga Berbadan Hukum yang mengkoordinasikan kegiatan Cabang Olahraga Profesional tertentu.
27.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan / perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (single event).
28.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan / perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
29.Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan. Copyright : https://jdih.jambikota.go.id
30.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat Pengembangan IPTek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan kepemudaan dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun kepemudaan dengan tujuan agar terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan agar terwujudnya tujuan keolahragaan nasional untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlaq mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Walikota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan setiap Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah.
(2)Tugas Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah. Copyright : https://jdih.jambikota.go.id

BAB III

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan kepemudaan dilaksanakan melalui :

a.pembangunan kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan meliputi:
1. 1.Penyadaran Pemuda;
2. 2.Pemberdayaan Pemuda; dan
3. 3.Pengembangan Potensi Pemuda.
b.pembinaan organisasi kepemudaan; dan
c.penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan.

Pasal 8

(1)Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan menangani timbulnya resiko dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
(2)Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
1. a.pendidikan agama dan ahlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan semangat bela negara;
4. d.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
5. e.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
6. f.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.
(3)Kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh :
1. a.pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
2. b.masyarakat; dan
3. c.organisasi kepemudaan. Copyright : https://jdih.jambikota.go.id

Pasal 9

(1)Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 diselenggarakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
(2)Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan iman dan taqwa;
2. b.Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/ atau
6. f.penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
(3)Kegiatan Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh :
1. a.Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
2. b.masyarakat;
3. c.organisasi kepemudaan; dan
4. d.pelaku usaha.

Pasal 10

(1)Pengembangan Potensi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 meliputi:
1. a.pengembangan kepemimpinan pemuda;
2. b.pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
3. c.pengembangan kepeloporan pemuda.
(2)Pelaksanaan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh :
1. a.pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemuda dan olahraga;
2. b.masyarakat;
3. c.organisasi kepemudaan; dan
4. d.pelaku usaha. Copyright : https://jdih.jambikota.go.id

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…