DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketahanan Keluarga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Wali Anak dan Pengampuan, Kelembagaan, Koordinasi, Kerjasama, Sistem Informasi, Pendanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga sebagai lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang dimasyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketahanan Keluarga merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu pengaturan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna
10.Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 8). hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8.Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
9.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan danpendidikan.
10.Fasilitasi Ketahanan Keluarga adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung dalam rangka mewujudkan kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin
11.Motivator Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayahtugasnya.
12.Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
13.Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Data Pilah Keluarga adalah informasi yang dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur capaian ketahanan keluarga.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin;
2. b.menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga; dan
3. c.mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan dunia usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.wali anak dan pengampuan;
d.kelembagaan;
e.koordinasi;
f.kerja sama;
g.sistem informasi; dan
h.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Ketahanan Keluarga yang meliputi Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
(2)Rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang diarahkan untuk:
1. a.landasan legalitas dan keutuhan keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial budaya dan agama.
(3)Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan Ketahanan Keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 6

Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat

(4), Walikota menetapkan perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
(3)Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.

Pasal 8

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.pemerintah daerah;
b.keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Ketahanan Keluarga, yang meliputi:
1. a.penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga berbasis agama;
2. b.ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik
3. c.strukturisasi dan legalitas Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
4. d.ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
5. e.ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
6. f.strukturisasi dan legalitas Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
7. g.ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
(2)Fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014