DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang izin pengumpulan sumbangan sosial, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 54) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jambi. 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dinas adalah Dinas Sosial Kota Jambi.
5.Organisasi adalah perkumpulan berbadan hukum atau tidak yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan sosial.
6.Pengumpulan sumbangan adalah kegiatan untuk mendapatkan sumbangan sosial berupa uang atau barang yang ditujukan untuk kepentingan sosial.
7.Izin Pengumpulan sumbangan sosial adalan izin tertulis yang diberikan oleh Kepala daerah kepada Organisasi yang akan melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan sosial.
2.Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap organisasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.photocopy salinan akte pendirian organisasi bagi organisasi yang berbadan hukum;
b.izin keramaian dari kepolisian khusus untuk kegiatan pertunjukan amal;
c.photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan susunan pengurus/panitia bagi yang tidak berbadan hokum;dan
d.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Walikota berwenang memberikan izin pengumpulan sumbangan sosial.
(2)Kewenangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas Sosial.
(3)Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap organisasi yang menjalankan kegiatan pengumpulan sumbangan sosial wajib:
1. a.menunjukkan izin pengumpulan sumbangan dari pejabat yang berwenang; dan
2. b.melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan disertai bukti-bukti pengumpulan sumbangan sosial kepada Walikota melalui Dinas Sosial paling lambat 1 (satu) minggu setelah penyaluran sumbangan.
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan format izin dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Organisasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian kegiatan untuk sementara sampai izin diterbitkan

6.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Setiap Organisasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan penerbitan izin.

Pasal 12B

Setiap Organisasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi berupa denda administratif.

7.Diantara BAB V Pasal 14 dan BAB VI Pasal 15 ditambah 1 (satu) BAB yakni BAB VA Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA SANKSI PIDANA

Pasal 14A

(1)Setiap organisasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B dikenakan sanksi pidana.
(2)Penerapan sanksi pidana sebagaimana pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 29 Juni 2018 WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA Diundangkan di Jambi pada tanggal, 29 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI ttd BUDIDAYA LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : ( 3 / 2018 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI ttd EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 14A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 14A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 14 Tahun 2016