DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, meliputi; Asas, Tujuan dan Sasaran; Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan; Peserta Didik dan Tenaga Pendidik; Satuan Pendidikan Kepramukaan; Hak dan Kewajiban; Pendanaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk mengintegrasikan nilai keimanan, kebudayaan, kepemimpinan, solidaritas, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang diamanahkan dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); SALINAN Copyright : http://jdih.jambikota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kota Jambi.
3.Walikota adalah Walikota Jambi.
4.Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelengarakan pendidikan kepramukaan.
5.Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
6.Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.
7.Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan dna kode kehormatan pramuka sebagaimana tercantum di dalam Dasa Darma Pramuka.
8.Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan merupakan penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
9.Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dan Perguruan Tinggi di Kota Jambi.
10.Gugusdepan adalah satuan pendidikan pramuka yang dapat berpangkalan di sekolah, di perguruan tinggi, di masjid, kelompok masyarakat (komunitas), di instansi pemerintah dan/atau swasta.
11.Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
12.Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disingkat SAKA adalah wadah pendukung pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan khusus dan kewirausahaan yang berada pada pembinaan organisasi perangkat daerah.
13.Pramuka Siaga adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 sampai 10 tahun.
14.Pramuka Penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 sampai 15 tahun.
15.Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 sampai 20 tahun. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id
16.Pramuka Pandega adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 21 sampai 25 tahun.
17.Pramuka dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka berusia serendah-rendahnya 26 tahun.
18.Pramuka dewasa adalah Pembina dan Pelatih Pembina yang bertugas sebagai tenaga pendidikan dalam Gerakan Pramuka
19.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kota Jambi yang menaungi Satuan Karya Pramuka.
20.Pusat pendidikan dan Pelatihan adalah badan penyelenggara Pendidikan dan Latihan Kepramukaan di Kwartir Cabang.
21.Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
22.Prinsip dasar kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
23.Metode kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan pendidikaan kepramukaan.
24.Ekstrakulikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik sebagai bagian dari kegiatan kurikuler.
25.Eksrakulikuler Wajib Pramuka merupakan program ekstrakulikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakulikuler tersebut.
26.Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakulikuler Wajib yang diselenggarakan sekali dalam setiap satu tahun ajaran.
27.Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakulikuler Wajib yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
28.Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler yang merupakan kegiatan tambahan untuk peserta didik pramuka yang memiliki peminatan khusus.
29.Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar yang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa yang akan membina anggota muda di gugus depan.
30.Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan yang kemudian disebut KML adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa yang akan mengelola dan memimpin di gugus depan.

BAB II

Copyright : http://jdih.jambikota.go.id ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan adalah:

a.membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup;
b.mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
c.proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara;dan
d.memenuhi tugas-tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai amanat undang-undang.

Pasal 4

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan terhadap seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD.

Pasal 6

(1)Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler.
(2)Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
(3)Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Copyright : http://jdih.jambikota.go.id
(4)Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan, dan diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistim penilaian syarat kecakapan umum dan khusus dalam Gerakan Pramuka.

Pasal 7

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.

Pasal 8

(1)Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan latihan dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan.
(2)Bentuk kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara, simulasi, permainan mendidik, kegiatan di alam terbuka, dan praktek kegiatan bakti.
(3)Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran.
(4)prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan, Satuan Pendidikan dan PD wajib bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan wajib merujuk pada :

a.pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
b.Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…