DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, yang meliputi: Pengalihan Bentuk; Maksud dan Tujuan; Permodalan; Penyertaan Modal; Logo, Kedudukan, Asas dan Lingkup Usaha; Organ dan Kepegawaian; Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Tata Cara Evaluasi; SPI, Rencana Kerja dan Laporan; Laba Perusahaan; Kerjasama; Pinjaman; Restrukturisasi; Kepailitan; Dana Pensiun; Asosiasi; Pembinaan; Penilaian TIngkat Kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota JambiTentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undnag Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambiyang selanjutnya disebut Perumda Air MinumTirta Mayang adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6.Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan umum daerah.
7.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mayang yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mayang baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan.
8.Pegawai adalah pegawai PERUMDA Air MinumTirta Mayang.
9.Gaji adalah gaji pokok pegawai PERUMDA Air MinumTirta Mayang.
10.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaansesuai dengan peraturan Perundang- Undangan.
11.Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
12.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
13.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
15.Cadangan Tujuan adalah cadangan yang di bentuk dengan
16.menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
17.Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat- syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak.
18.Air Limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia baik air limbah domestik dan/atau industri.
19.SPI adalah Satuan Pengawasan Internal.
20.UjiKelayakandanKepatutanyangselanjutnyadisingkatUKKadal ahprosesuntukmenentukankelayakandankepatutanseseorang untukmenjabatsebagaianggota Dewan PengawasdananggotaDireksiPerumdaAirMinum Tirta Mayang.
21.Pelanggan adalah pelanggan PerumdaAirMinum Tirta Mayang.
22.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
23.Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24.Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bersama Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut DAPENMAPAMSI.

BAB II

PENGALIHAN BENTUK

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi dialihkan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengalihan bentuk menjadi Perumda Air Minum Tirta Mayang adalah :

a.untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Mayang dalam memenuhi tanggung jawab guna menjamin pemenuhan hak rakyat terhadap air minum dan akses air minum;
b.sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
c.mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengalihan bentuk menjadi Perumda Air Minum Tirta Mayangadalah:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum;
b.pengelolaan air limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
d.memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan air bersih secara efisien dalam menciptakan kehidupan yang ramah lingkungan; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 5

Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta MayangKota Jambi ditetapkan sebesar Rp. 204.928.278.169,- (dua ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

(1)Sumber ModalPerumda Air Minum Tirta Mayang terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.hibah;
3. c.pinjaman; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan guna menambah modalPerumda Air Minum Tirta Mayangyang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

BAB V

PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang milik daerah.
(2)Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

LOGO,KEDUDUKAN, ASAS, DAN LINGKUP USAHA

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Mayangmenggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Pasal 9

(1)Perumda Air Minum Tirta Mayangberkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jambi.
(2)Perumda Air Minum Tirta Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan.
(3)Pembukaan cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
(4)Pembukaan anak perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Mayangberdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…