DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Mengingat Menimbang WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR ·3 TAHON 2023 TENT ANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rak Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyediaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Laporan operasional;
4. d.Laporan perubahan ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan arus kas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022 Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI Dengan Persetujuan Bersama

20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akmal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 540);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
24.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
25.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 6) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nornor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lernbaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nornor 06).

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 2.04 7 .150.352,20 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. l.670.844.905.471,00
2. b.Rea1isasi Rp. 1.668.797.755.118,80 Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.047.150.352,20
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 190.085.226.450,43 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp. 1.812.932.658.629,00
2. b.Realisasi Rp. l.622.847.432.178,57 Selisih lebih/(kurang) Rp. 190.085.226.450,43
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 188.038.076.098,23) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 142.087.753.158,00)
2. b.Realisasi Rp. 45.950.322.940223 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 188.038.076.098,23)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan (Rp. 4.666.469,49) sejumlah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 215.087.753.158,00
2. b.Realisasi Rp. 215.092.419.627,49 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 4.666.469,49)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00 sejumlah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 73.000.000.000,00
2. b.Realisasi Rp. 73.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
(6)selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp. 4.666.469,49) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 142.087.753.158,00
2. b.Realisasi Rp. 142.092.419.627,49 Selisib lebib/(kurang) (Rp. 4.666.469,49) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 3

142.092.419.627,49Rp. 215.092.419.627,49

73.000. 000. 000, 00 Rp. Rp. 45.950.322.940,23Rp. l.668.797.755.118,80 1.622.847.432.178,57 Rp. Rp.

a.Pendapatan
b.Belanja dan Transfer Surplus/defisit
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Pasal 2

4.722.421.347.652,58 119.173. 782.000,88 4.603.247.565.651, 70 Rp. Rp. Rp.

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban c, Jumlah ekuitas

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a.Ekuitas awal Rp. 4.170.660. 777.613,11
b.Surplus defisit (LO) Rp. 159.303.302.505,06
c.Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan Rp. 273.283.485.533,53 mendasar
d.Lain-lain Rp. 0,00
e.Ekuitas akhir Rp. 4.603.24 7 .565.651, 70 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Pasal 6

159 .303.302.505,06Rp. 0,00Rp. 159 .303.302.505,06 0,00 0,00 0,00 Rp. Rp. Rp. Rp. 19.945.878.818,64)(Rp. 19.945.878.818,64) 4.228.124.590,48 24.174.003.409,12 (Rp. Rp. Rp.

(2)Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
1. a.Surplus non operasional
2. b.Defisit non operasional Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
(3)Pos luar biasa
1. a.Pendapatan luar biasa
2. b.Behan luar biasa Pos luar biasa Surplus/defisit laporan operasional 179.249.181.323, 70Rp. 179.249.181.323, 70
  1. 1.736.265.404.946,85 1.557.016.223.623,15 Rp. Rp. Rp. ( 1) Kegiatan operasional
3. a.Pendapatan
4. b.Behan Surplus/defisit dari kegiatan Operasional

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Saldo anggaran lebih awal Rp. 159.678.657.158,49
b.Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun Rp. 159.683.323.627,49 berjalan
c.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp. 188.042. 742.567, 72
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp. 4.666.469 ,00)
e.Lain-lain Rp. 0,00
f.Saldo anggaran lebih akhir Rp. 188.042. 7 42.567, 72 Lapora~ peruh~han saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis pendapatan, belanja dan pernbiayaan; Rincian APBD Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan dan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajibanjangka panjang; Lampiran 1.4

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII I. Lampiran IX J. Lampiran X
k.LampiranXI I. Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII Lampiran 1.3
a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran 1.2 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022 Rp. 159.741.100.040,49
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 414.492.673.188,72
c.Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 371.542.350.248,49)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp. 14.590.904.000,00)
e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 51.790.152,00
f.Koreksi saldo kas tahun sebelumnya Rp. 4.666.469,00
g.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 Rp. 188.156.975.601,72 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 8

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBITAHUN 2023 NOMOR) NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBIPROVINSIJAMBI: z,- \ ""3 / c.-D): ) A. RIDWAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, Diundangkan di Jambi Pada Tanggal o t ! Juli 2023 MAULANA Pit. WALI KOTA JAMBI, Ditetapkan di Jambi Pada Tanggal O c; Juli 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014