DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang mencakup sistematika RPJMD; pembiayaan; pengendalian dan evaluasi; dan perubahan RPJMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor SALINAN 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
10.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.dang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
13.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025- 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Wali Kota Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah PD yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Jambi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dankabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11.Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu)tahun.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.
(2)RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
(3)RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi serta memperhatikan:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW; dan
3. c.Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

a.visi, misi, dan program Wali Kota sebagai Kepala Daerah;
b.arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
c.program yang menggambarkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat dan juga pemerintah yang mendukung perwujudan visi, misi dan program Wali Kota.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.APBD Provinsi;
c.APBD; dan
d.Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Wali Kota melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan daerah.
(4)BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
(2)Dalam rangka efektifitas,perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra perangkat daerah dan RKPD.
(5)Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA JAMBI, Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) NIP. 198609132008121001

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 20 Agustus 2025 WALI KOTA JAMBI, ttd. MAULANA Diundangkan di Jambi pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd. A. RIDWAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI 3-32/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

1.UMUM Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan kejelasan hukum dalam memberikan pedoman terhadap proses perumusan perecanaan Pembangunan. Berkaitan dengan penyelenggaraan otomoni daerah yang telah diamanatkan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) perubahan ke-2, yaitu: “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Makna dari otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintah Pusat, lebih rinci diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perangkat peraturan perundang-undangan ini telah memberikan pedoman secara lebih jelas berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam merumuskan rencana pembangunannya. Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi menimbulkan indikasi-indikasi ketidak seimbangan pembangunan aspek-aspek perkotaan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seiring dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Penyusunan RPJMD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…