DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Jambi Tahun 2023-2035 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang arah kebijakan; Roadmap GDPK Kota Jambi 2023-2035; tujuan dan sasaran; sistematika; Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa melihat dinamika sosial terhadap meningkatnya permasalahan kependudukan yang menghambat pembangunan perlu dilakukan perencanaan, pengembangan, dan penanganan yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat melalui pembangunan kependudukan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Jambi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Jambi Tahun 2023-2035. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Pemerintahan Daerah; dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
19.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 15); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALI KOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2023-2035.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI BAB III : KONDISI YANG DIINGINKAN BAB IV : POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN BAB V : ROADMAP GDPK KOTA JAMBI 2023-2035 BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggraaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.
5.Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.
6.Roadmap adalah sebuah dokumen perencanaan kerja terinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
7.Roadmap GDPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kependudukan.
8.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
10.Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
11.Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
12.Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14.Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16.Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
17.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
18.Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batín.
19.Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
20.Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Arah Kebijakan yang telah dirumuskan dalam GDPK Tahun 2023–2035 meliputi:

a.pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan persebaran;
b.pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
c.pengendalian kuantitas penduduk dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan;
d.pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama;
e.pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik tingkat pusat, daerah maupun masyarakat;
f.pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan;
g.pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; dan
h.pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

BAB III

ROADMAP GDPK KOTA JAMBI 2023-2035

Pasal 3

(1)Roadmap GDPK adalah sebuah dokumen perencanaan kerja terinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu 2023-2035.
(2)Roadmap GDPK 2023-2035 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun setiap lima tahunan meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang perlu dilakukan.
(3)Roadmap GDPK 2023-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi acuan setiap sektor/Pemerintah Daerah dalam menyusun langkah kegiatan yang berisikan 5 pilar, meliputi:
1. a.kebijakan dan roadmap pengendalian kuantitas penduduk;
2. b.kebijakan dan roadmap peningkatan kualitas penduduk;
3. c.kebijakan dan roadmap pembangunan keluarga;
4. d.kebijakan dan roadmap persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
5. e.kebijakan dan roadmap pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

GDPK Tahun 2023–2035 bertujuan sebagai berikut:

a.memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan kependudukan Daerah Tahun 2023-2035;
b.menjadi pedoman bagi penyusunan Roadmap pembangunan kependudukan Daerah Daerah Tahun 2023-2035;
c.menjadi pedoman bagi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan di Daerah;
d.tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Daerah;
e.terwujudnya penduduk Daerah tumbuh seimbang, sehingga mampu menjadi manusia yang sehat jasmani dan Rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
f.terseimbangan persebaran penduduk Daerah yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
g.terwujudnya data dan informasi kependudukan yang tertib, akurat (valid) dan dapat dipercaya serta berintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan Daerah.

Pasal 5

GDPK Tahun 2023–2035 mempunyai sasaran sebagai berikut:

a.terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi manusia untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan;
b.pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk;
c.keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya keluarga yang optimal; dan
d.pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 6

GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI BAB III : KONDISI YANG DIINGINKAN BAB IV : POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN BAB V : ROADMAP GDPK KOTA JAMBI 2023-2035 BAB VI : PENUTUP

Pasal 7

GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK

Pasal 8

(1)Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK dibentuk oleh Wali Kota;
(2)Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Daerah;
(3)Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi;
(4)Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja tim koordinasi pelaksanaan GDPK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK ini bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c.sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 29 Februari 2024 Pj. WALI KOTA JAMBI, ttd. SRI PURWANINGSIH Diundangkan di Kota Jambi pada tanggal 29 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd. A. RIDWAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 5-64/2023 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA JAMBI ttd MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H Jaksa Madya NIP. 19860913 200812 1 001

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009