DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur mengenai hak, tujuan dan lingkup pengaturan, perlindungan pedagang lokal meliputi a. perlindungan dari persaingan terhadap perusahaan distributor, ritel besar dan pedangang besar, b. pedagang non lokal dalam pemasaran komoditas lokal, dan c. lembaga pembiayaan resmi maupun yang tidak resmi yang memungut bunga utang melebihi ketentuan yang berlaku. Perlindungan yang diberikan meliputi pendampingan, sosialisasi, afirmasi, dan penempatan pedagang. Selain perlindungan dilakukan pula pemberdayaan terhadap pedagang lokal, meliputi pelatihan, kunjungan perbandingan, penguatan kerja sama, dan kemitraan. Dinas melakukan pendataan pedagang lokal dan data tersebut diperbaharui setiap empat bulan. Distrik, kelurahan dan kampung melakukan pendataan pedagang lokal di wilayahnya dalam satu buku data. Selain itu diatur pula kewajiban dan tanggung jawab pedagang lokal, salah satunya pedagang lokal yang mendapatkan fasilitas pembiayaan wajib taat untuk membayar kewajiban kepada pihak pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan social di tingkat lokal, diperlukan upaya dan langkah strategis secara komperhensif dan bertanggung jawab guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pedagang lokal;
c.bahwa pedagang lokal yang berada di wilayah Kota Jayapura perlu diproteksi termasuk barang dagangannya yang memiliki ciri khas Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jayapura.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jayapura.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota Jayapura.
5.Pedagang Lokal Asli Papua yang selanjutnya disebutkan Pedagang Lokal adalah Pedagang Orang Asli Papua yang memperdagangkan barang dan jasa, yang sifat usahanya mikro, kecil dan menengah.
6.Promosi adalah upaya untuk memberitahukan dan/atau menawarkan komoditas dan/atau jasa pada masyarakat dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.
7.Penjualan secara Partai adalah penjualan dengan kuantitas besar, paling sedikit 2 tandan atau 100 butir pinang bijian.
8.Komoditas Lokal adalah suatu produk yang dapat diperdagangkan baik dalam bentuk bahan baku, setengah jadi maupun dalam bentuk bahan jadi yang dihasilkan oleh Orang Asli Papua. Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 75); 4

BAB II

HAK, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pedagang lokal berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah.

Pasal 3

Hak untuk mendapatkan Perlindungan dan pemberdayaan Pedagang Lokal yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi :

a.kemudahan;
b.pembatasan persaingan untuk menjual komoditas tertentu;
c.pengutamaan;
d.fasilitasi;
e.kepastian usaha yang berkelanjutan; dan
f.pengembangan usaha.

Pasal 4

(1)Perlindungan pedagang lokal bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan kemampuan pedagang lokal sehingga eksis dan mampu bersaing dengan pedagang besar dan/atau ritelbesar.
(2)Pemberdayaan pedagang lokal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan cara pelatihan dan pemberian kemudahan.

Pasal 5

Pedagang lokal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, adalah pedagang lokal yang sifat usahanya mikro, kecil dan menenengah.

Pasal 6

(1)Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah kemudahan memperoleh segala bentuk perizinan yang berhubungan dengan perdagangan, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam mengakses informasi. 5
(2)Pembatasan Persaingan untuk menjual komoditas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah larangan kepada pedagang non lokal untuk menjual komoditas lokal tertentu.
(3)Pengutamaan dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah, pengutamaan pedagang lokal sebagai pihak penerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari swasta.
(4)Fasilitasi dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah, usaha untuk memfasilitasi pedagang lokal memperoleh kemudahan dalam mengakses permodalan terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.
(5)Kepastian usaha yang berkelanjutan dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah, jaminan eksistensi berjalan dan berkembangnya kegiatan usaha pedagang lokal.
(6)Pengembangan usaha dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah, perencanaan, strategi dan tindakan untuk mendorong peningkatan kapasitas pedagang lokal.

Pasal 7

Komoditas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah

a.pinang;
b.sagu;
c.umbi-umbian; dan
d.noken.

BAB III

PERLINDUNGAN PEDAGANG LOKAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap setiap Pedagang Lokal.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan dari :
1. a.persaingan terhadap perusahaan distributor, ritel besar dan pedagang besar;
2. b.pedagang non lokal dalam pemasaran komoditas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
3. c.lembaga pembiayaan resmi maupun yang tidak resmi yang memungut bunga utang melebihi ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 9

(1)Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
1. a.pendampingan;
2. b.sosialisasi;
3. c.afirmasi; dan
4. d.penempatan pedagang
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pendampingan yang berkaitan dengan pengembangan usaha.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kegiatan penyampaian setiap informasi tentang kebijakan pemerintah, permodalan, bantuan, pengembangan usaha dan setiap hal berkaitan dengan kegiatan perdagangan kecil menengah.
(4)Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kebijakan untuk memberikan peluang utama kepada pedagang lokal dalam melakukan kegiatan usaha.
(5)Penempatan pedagang lokal pada ayat (1) huruf d pada pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib ditempatkan pada tempat usaha yang lebih mudah diakses oleh konsumen.

Pasal 10

(1)Distributor, Pedagang besar dan/atau ritel besar dilarang menjual produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara ecer dan partai.
(2)Pedagang non lokal dilarang menjual produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara ecerdan partai.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal distributor, pedagang besar dan/atau ritel besar mendistribusikan produk lokal tersebut ke luar wilayah Papua.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…