Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Jayapura.
2.Walikota adalah Walikota Jayapura.
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor 134 Tambahan Lembaran Kota Jayapura Nomor 134) diubah sebagai berikut: KAMPUNGKEPALAPEMILIHAN2018 TENTANG SERENTAK. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTAJAYAPURA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA JAYAPURA Dengan Persetujuan Bersama 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12.Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor ... , Tambahan Lembaran Kota Jayapura Nomor 134); 4
3.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Orang Asli Papua Port Numbay yang selanjutnya disebut OAP Port Numbay adalah orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia asal suku asli Port Numbay Kota Jayapura Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat yang terdiri dari Masyarakat Adat Kampung Kayu Batu, Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulo, Masyarakat Adat Kampung Tobati dan Kampung Enggros, Masyarakat Adat Kampung Nafri, Yoka, Masyarakat Mabo, dan Masyarakat Adat Kampung Skouw Mabo, dan masyarakat Adat Kampung Skouw Sae.
5.Ondoafi adalah kepala Pemerintah Adat di kampung Orang Asli Papua Port Numbay.
6.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
9.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura.
10.Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11.Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk Bamuskam untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.
5 serentak pada bulan Juli 2030.
(3)Pemilihan kepala kampung selanjutnya dilaksanakan setiap bulan Juli setiap delapan tahun sekali.
(4)Hari dan tanggal pemilihan dan teknis pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.
dilaksanakan