DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2024

Nomor: 23
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor 134 Tambahan Lembaran Kota Jayapura Nomor 134)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dapat menghasilkan kepala kampung yang berkualitas dan berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
b.bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak; WALIKOTAJAYAPURA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 23 TAHUN 2024 WALIKOTAJAYAPURA PROVINS! PAPUA

2.Undang-Udang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi lrian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);T 2
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jayapura.
2.Walikota adalah Walikota Jayapura.
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor 134 Tambahan Lembaran Kota Jayapura Nomor 134) diubah sebagai berikut: KAMPUNGKEPALAPEMILIHAN2018 TENTANG SERENTAK. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTAJAYAPURA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA JAYAPURA Dengan Persetujuan Bersama 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 12.Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor ... , Tambahan Lembaran Kota Jayapura Nomor 134); 4
3.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Orang Asli Papua Port Numbay yang selanjutnya disebut OAP Port Numbay adalah orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia asal suku asli Port Numbay Kota Jayapura Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat yang terdiri dari Masyarakat Adat Kampung Kayu Batu, Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulo, Masyarakat Adat Kampung Tobati dan Kampung Enggros, Masyarakat Adat Kampung Nafri, Yoka, Masyarakat Mabo, dan Masyarakat Adat Kampung Skouw Mabo, dan masyarakat Adat Kampung Skouw Sae.
5.Ondoafi adalah kepala Pemerintah Adat di kampung Orang Asli Papua Port Numbay.
6.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
9.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura.
10.Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11.Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk Bamuskam untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung. 5 serentak pada bulan Juli 2030.

(3)Pemilihan kepala kampung selanjutnya dilaksanakan setiap bulan Juli setiap delapan tahun sekali.
(4)Hari dan tanggal pemilihan dan teknis pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota. dilaksanakan

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Kampung untuk pertama kali secara serentak pada Bulan April 2022.
(2)Pemilihan Kepala Kampung Serentak untuk ke dua kali dilaksanakan

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
14.Panitia Pengawas adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung.
15.Calon Kepala Kampung adalah bakal calon kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingakat Kampung sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
16.Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
17.Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang sera kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
18.Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
19.Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskam khusus untuk Pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
20.Surat Suara adalah Kertas berukuran tertentu yang didalamnya dicetak foto, nomor dan nama para Calon Kepala Kampung.
21.Surat Suara tambahan adalah Surat Suara yang ditambah untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan hal-hal lain pada kertas surat suara. 6
4.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Panitia Pemilihan Kota terdiri atas:
1. a.Panitia Pengarah terdiri atas:
  1. 1.Walikota;
  2. 2.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
  3. 3.Komisiyang membidangi Pemerintahan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura;
  4. 4.KomisiPemilihan Umum Kota Jayapura; dan
  5. 5.Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura.
2. b.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
3. c.Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
4. d.Bidang Pembinaan Penataan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
5. e.Anggotaterdiri atas :
  1. 1.Kepala Distrik yang wilayah kampungnya masuk dalam daftar pemilihan Kepala Kampung;
  2. 2.2 (dua) orang staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kata Jayapura.
(2)Panitia Pemilihan ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) sebelum tanggal pemilihan seren tak dilaksanakan.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahapan Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan. 7
(1)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung dan segala keputusan Musyawarah Khusus disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan kepada Walikota melalui Kepala Distrik.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah Khusus.
(3)Panitia Pemilihan dipilih dari Perangkat Kampung dan unsur masyarakat kampung.

Pasal 8

5.Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: dengan Keputusan Walikota.

g.Bendahara
h.Anggota
f.Sekretaris
e.Wakil Ketua
d.Ketua
c.Penanggung Jawab Jayapura;
1. 3.Kepala Kejaksaan Negeri;
2. 4.Ketua KPU;
3. 5.Ketua Bawaslu;
4. 6.Ketua Komisi A DPRK Kota Jayapura. Wakil Walikota. Sekretaris Daerah. Asisten Pemerintahan. Kepala Bagian Pemerintahan. Staf Bagian Pemerintahan. Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 1701Kodim Walikota.

1.Kepala Kepolisian Resort Kota Jayapura;
2.Komandan

a.Pembina
b.Pengarah

(1)Panitia Pemilihan Kota terdiri dari: 8

Pasal 10

Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kota meliputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Tingkat Kota;
1. 7.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Kota dan Panitia Pemilihan paling lama satu bulan setelah dibentuk wajib melakukan rapat bersama membahas sinergitas, perencanaan, pembiayaan, jadwal dan tahapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Serentak.
(2)Panitia Pemilihan Kota memfasilitasi untuk melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kedudukan sekretariat bersama Panitia Pemilihan Kota dan Panitia Pemilihan ditetapkan oleh walikota.
(6)Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada Bamuskam.
(7)Dalam hal Bamuskam tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung dilakukan Kepala Distrik.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.tokoh Agama
3.Tokoh Perempuan
4.Karang Taruna
5.Salah Satu Ketua RW
6.Salah Satu Ketua RT

b.Wakil Ketua
c.Sekretaris
a.Ketua Badan Permusyawaratan Kampung yang membidangi Penelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan. Salah satu Tokoh Adat Salah satu Kaur atau Kasi pemerintah kampung
1. 1.Tokoh Adatd. Anggota

(4)Panitia Pemilihan dari unsur masyarakat kampung yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan yang sah.
(5)Panitia Pemilihan terdiri atas: 9

Pasal 11

Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mempunyai tugas meliputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kampung;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Kepala Distrik;
c.melakukakn pendaftaran dan penetepan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
1. 8.Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap Panitia Pemilihan di tingkat Kampung;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suarad an perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
f.menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak;
g.menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Kampung;
h.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung;
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; J. merencanakan, mengelola, menyalurkan, dan mempertanggung jawabkan seluruh dana pemilihan Kepala Kampung kepada Walikota;
k.menunjuk rumah sakit dan/ atau puskesmas ternpat pemeriksaan calon Kepala Kampung;
1. 1.melakukan pergantian Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
m.mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Kampung;
n.menyusun dan menetapkan petunjuk teknis yang terkait dengan tahapan Pemilihan Kepa Kampung serentak 10

Pasal 12

(1)Bakal Calon Kepala Kampung wajib memenuhi syarat:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit dan/atau puskemas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kota;
  1. 11.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Panitia Pemilihan Kota membentuk Panitia Pengawas tingkat kampung.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengawas tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

10.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 lA sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIIIA PANITIAPENGAWAS
1.melaksanakan pemungutan suara; J. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan;

k.menetapkan calon Kepala Kampung terpilih;
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
m.mempertanggung jawabkan dana Pemilihan Kepala Kampung.
1. 9.Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: 11

Pasal 12A

Ondoafi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 1 dan huruf m meliputi Ondoafi:

a.Makanuay dari Kampung Kayu Batu;
b.Sibi dan/atau Youwedari Kampung KayoPulo;
c.Hamadi dan/ atau Ireeuw dari Kampung Tobati;
d.Hamadi dan/ a tau Ireeuw dari Kampung Enggros;
e.AwiSembekra dan/ atau AwiWakre dari Kampung Nafri;
f.Ohee dari Kampung Waena;
1. 12.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
1. 1.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 2 (dua) kali masa jabatan;
k.Bakal calon kepala kampung adalah masyarakat asli kampung, tidak dalam jabatan Ondoafi;
1. 1.Calon Kepala Kampung adalah Orang Asli Papua Port Numbay yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ondoafi;dan
m.mendapat surat persetujuan dari Ondoafi.

(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon petahana wajib melampirkan surat keterangan telah menyelesaikan laporan hasil pertanggung jawaban dari Inspektorat.
(3)Laporan hasil pertanggung jawaban dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggung jawaban satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala kampung. 12

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 12A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 12A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018