DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 34 Tahun 2023

Nomor: 34
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Jayapura

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Walikota ini diatur tentang Percepatan Penurunan Stunting;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemenuhan gizi merupakan salah satu indikator utama pembangunan kesehatan demi terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas tinggi;
b.bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang harus ditangani dengan serius dan diperlukan keberpihakan pengaggaran;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menegaskan bahwa Pemerintah menyelenggarakan Percepatan penurunan Stunting;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penurunan Stunting;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; WALIKOTAJAYAPURA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TENTANG PERATURANDAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 34 TAHUN 2023 WALIKOTAJAYAPURA PROVINS! PAPUA Mengingat Menimbang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 lNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Tahun 2011 ten tang Perundang-UndanganPeraturanPembentukan Undang-Undang Nomor 125. Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Tahun 1969 tentang2. Undang-Undang Nomor 12 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2.Daerah adalah Kota Jayapura.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANGPERCEPATAN PENURUNANSTUNTING. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAJAYAPURA dan WALIKOTAJAYAPURA

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembanguan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172):
13.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398). 4
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Walikota adalah Walikota Jayapura.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8.Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
9.Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
10.Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti cairan lain.
12.Fortifikasi adalah proses penambahan zat gizimikro (vitamindan mineral) pada makanan.
13.Buku Kesehatan Ibu dan Anakan yang selanjutnya disebut dengan Buku KIA adalah buku pantau Kesehatan ibu dan anak yang berisi catatan khusus, mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas dan anak berusia sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
14.Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. 5 Kelompok sasaran penanggulangan Stunting meliputi:

a.anak berusia O (nol)sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
b.remaja putri;
c.pasangan usia subur;
d.pasangan calon pengantin;

BAB II

KELOMPOKSASARANDANKEGIATAN

Pasal 4

Tujuan penanggulangan Stunting adalah:

a.menekan prevalensi Stunting diseluruh Kelurahan/Kampung paling sedikit 14% (empat belas persen); meningkatkan status gizi dan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat terutama anak O (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan bulan); dan
b.memproyeksikan sumber daya manusia yang sehat, unggul, terampil dan berdaya saing.

Pasal 3

Penanggulangan Stunting bermaksud untuk:

a.melakukan pencegahan potensi terjadinya Stunting dengan cara melakukan deteksi dini kekurangan gizi;
b.melakukan pemetaan ketersediaan gizi di seluruh Kampung/Kelurahan;
c.melakukan penanganan secara menyeluruh terhadap kejadian Stunting;
d.memaksimalkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan;
e.meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan;
f.meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor baik tingkat Daerah, Distrik dan Kelurahan/Kampung; dan
g.menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam menjamin ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan gizi.

Pasal 2

15.Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sadan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 6 Bappeda bertanggungjawab melakukan pengintegrasian program dan kegiatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah, yang meliputi:

a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

BAB III

PENGINTEGRASIANPROGRAMDANKEGIATAN

Pasal 7

Kegiatan lain dalam rangka Penanggulangan Stunting meliputi:

a.penguatan kapasitas institusi di Pemerintahan Daerah dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting;
b.penguatan peran organisasi keagamaan dan lembaga adat dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting;
c.melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung;
d.melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga;
e.memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana;
f.meningkatkan kualitas Fortifikasi pangan;
g.melakukan penguatan system Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting;
h.mengembangkan sistem data dan informasi terpadu;
1. 1.melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan J. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.

Pasal 6

Kegiatan utama penanggulangan Stunting meliputi:

a.layanan intervensi spesifik; dan
b.layanan intervensi sensitif.

Pasal 5

e.ibu hamil;
f.ibu menyusui; dan
g.lanjut usia. 7

(1)Intervensi spesifik merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan.
(2)Pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penambahan asupan gizi kepada ibu hamil;
2. b.memastikan untuk setiap ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah paling sedikit 180 (8embilan delapan puluh) tablet selama masa kehamilan;

BAB IV

LAYANANINTERVENSISPESIFIK

Pasal 9

(1)Bappeda bertanggungjawab melakukan pengintegrasian seluruh kegiatan penganggulangan Stunting yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan di Daerah.
(2)Dalam melakukan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bappeda melakukan kesepahaman bersama dengan:
1. a.perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencanan Nasional di Daerah;
2. b.perwakilan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Derah;
3. c.perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.pelaku distribusi pangan dan obat;
6. f.Kementarian Agama;dan
7. g.lembaga non pemerintahan lainnya yang fokus atau salah satu fokus kegiatannya pada pelayanan gizi, sanitasi dan air minum.
(3)Dalam rangka penganggulangan Stunting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun persentase target tahunan untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d.Rencana Pembangunan;
e.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;dan
f.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 8

(1)Dalam rangka intervensi spesifik, setiap anak usia O (nol) bulan sampai dengan 59 (limah puluh sembilan) bulan wajib memilikiBuku KIA.
(2)Buku KIA digunakan untuk memantau tumbuh kembang anak dan/atau kesehatan ibu.

Pasal 10

c.meningkatkan jumlah remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
d.memastikan setiap bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu eksklusif;
e.memastikan anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu;
f.memberi pelayanan tata laksana gizi buruk terhadap anak berusia di bawah lima tahun yang mengalami gizi buruk;
g.memastikan setiap anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan kurang gizi, mendapat tambahan asupan gizidipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
h.memastikan setiap anak berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan kurang gizi, mendapat tambahan asupan gizi;
i.memastikan setiap anak berusia usia 6 (enam) bulan sampai dengan 59 (limapuluh sembilan) bulan memperoleh imunisasi dasar lengkap.

(3)Pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(4)Dalam rangka interfensi spesifik, Dinas Kesehatan bertanggungjawab unruk memastikan ketersediaan:
1. a.tambahan asupan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui;
2. b.tablet tambah darah;
3. c.asupan gizi tambahan untuk anak usia 6 (enam)bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
(5)Jumlah kebutuhan dalam rangka intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(6)Kebutuhan dalam rangka intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan pengadaannya kepada pemerintah Kampung untuk kebutuhan di Kampung yang bersangkutan. 9 Kegiatan Intervensi Sensitif meliputi:
1. a.perbaikan sanitasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. b.peningkatan akses terhadap air minum yang layak yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. c.perbaikan sistem pengelolaan air limbah domestic yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup;
4. d.membudayakan Gemarikan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan;
5. e.sosialiasi stop buang air besar sembarangan yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Daerah; BABV KEGIATANINTERVENSISENSITIF

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…