DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 35 Tahun 2023

Nomor: 35
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja peragkat daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 ten tang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; WALIKOTAJAYAPURA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 35 TAHUN 2023 PROVINS! PAPUA WALIKOTAJAYAPURA

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat, dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4.Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 2 Mengingat Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573;

7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ten tang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 6. 3 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2106 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2106 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: Pasal I PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURANDAERAHKOTAJAYAPURANOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAJAYAPURA dan WALIKOTAJAYAPURA MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 ten tang tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14.Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); 4

Pasal 8

Tipologi Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan sebagai berikut:

1.Sekretariat Daerah, Tipe A;
2.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, Tipe A;
3.Inspektorat Daerah, Tipe A;
4.Dinas Daerah, terdiri dari:
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelengarakan urusan Pemerintah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8.Dinas Sosial, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial;
9.Dinas Tenaga Kerja, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Tranmigrasi;
10.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Pertanian;
12.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada urusan pemerintahan bidang Kehutanan serta kebersihan;

a.Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 78); dan
b.Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2109 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 04). diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 8 huruf b diubah dan huruf d ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20 dan huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut: 5
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunana Daerah dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan; A menyelenggarakan urusan dan Ketertiban Umum, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe pemerintahan bidang Ketentraman Perlindungan Masyarakat; dan
3. 24.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran. 23.
4. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik dan Persandian;
5. 17.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah;
6. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan;
7. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Arsip;
8. 20.Dinas Perikanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
9. 21.Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
10. 22.Dinas Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; menyelenggarakan urusan pemerintahan Masyarakat dan Kampung;
11. 15.Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; Kampung, Tipe B bidang Pemberdayaan danMasyarakatPemberdayaanDinas14.
12. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6 ) HELLE A DAWIR, SH, MH PEMBINA TK. I NIP. 19740505 200312 2 012 DAERAH KOTAJAYAPURA AGIAN HUKUM a.n. SEKRET KEP Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya NOMOR REGISTER : 09/2023 LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 226 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA, TTD ROBBY KEPAS AWi, SE., MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730118 200312 1 003 Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 18 Desember 2023 Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 18 Desember 2023 PENJABATWALIKOTAJAYAPURA, TTD FRASNPEKEY Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
13. 1.Distrik Jayapura Utara, Tipe A;
14. 2.Distrik Jayapura Selatan, Tipe A;
15. 3.Distrik Abepura, Tipe A;
16. 4.Distrik Heram, Tipe A; dan
17. 5.Distrik Muara Tami, Tipe A.
18. 5.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kota Jayapura Tipe A fungsi penunjang bidang kawasan perbatasan; dan
19. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura Tipe A fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Distrik terdiri dari:
1. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penujang bidang keuangan;
2. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 7 UPT DINAS SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT I DINAS PEMADAM KEBAKARAN IDAN PENYELAMATAN KELOMPOK JABATAN I FUNGSIONAL I SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN I I I Bl DANG Bl DANG BIDANG SARANA PENCE GAHAN PEMADAMAN DAN DAN PRASARANA PENYELAMATAN I SEKSI PENGENDALI I OPERASI DAN - SEKSI PENCEGAHAN KOMUNIKASI SEKSI DAN INSPEKSI PFMAnAMAN - PENCADANAAN SARAN A PRA<;ARANA SEKSI PEMADAMAN - KEBAKARAN SEKSI PENINGKATAN SEKSI KAPASITAS ;- PEMELIHARAAN AP ARA TUR DAN PERAWATAN SEKSI INVESTIGASI ,ARANA - KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SEKSI SEKSI INFORMASI PEMBERDAY AAN ~ DAN PENGOLAH - MASYARAKAT DAN DATA OUNIA USAHA
3. 8.TIPE 8 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA JAYAPURA Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 35 Tahun 2023 Tanggal 18 Desember 2023 LAMPI RAN 8 a.n. SEl(REJ'ARI DAERAH KOTA JAYAPURA ,;t;f :_K'.~"":pAL BAGIAN HUKUM i~y_~ ~I r- 1~ ( 0..: \::\. - HELLE fA DAWIR, SH, MH 1 J I P MBINA TK. I NIP. 19740505 200312 2 012 Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 163 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA, TTD ROBBY KEPAS AWi, SE., MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730118200312 1003 Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 18 Desember 2023 PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA, TTD FRANS PEKEY URAIAN ESSELON JUMLAH KepalaDinas Il/b 1 SekretarisDinas III/a 1 KepalaBidang III/b 3 Kasubag. Dan Kepala Seksi IV/a 11 Jumlah Total Pejabat yang dibutuhkan 16 Pejabat 9

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 35 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 46 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 46 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 46 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 46 Tahun 2025