DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 38 Tahun 2023

Nomor: 38
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Jayapura

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Walikota ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Kampung;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Jayapura.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Jayapura.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Jayapura.
5.Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Kampung adalah Kepala Pemerintahan Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya sebut dengan BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat kampung yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah mufakat. 5
9.Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara BAMUSKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang disel3enggarakan oleh BAMUSKAM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Pemerintahan Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dasarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat kampung adalah unsur staf yang terdiri dari Sekretrais, Kaur, Kasi, Kepala Sekretariat dan Staf.
12.Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
13.Pengawasan kinerja Kepala Pemerintahan Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi BAMUSKAM terhadap pelaksanaan Kepala Pemerintahan Kampung.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Pemerintahan Kampung kepada BAMUSKAM atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Pemerintahan Kampung dalam satu tahun anggaran;
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BAMUSKAM dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BAMUSKAM sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung. 6

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BAMUSKAM dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BAMUSKAM dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
b.mendorong BAMUSKAM agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
c.mendorong BAMUSKAM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kampung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.keanggotaan BAMUSKAM;
b.kelembagaan BAMUSKAM;
c.sekretariat BAMUSKAM;
d.peserta pembentukan/pemilihan anggota BAMUSKAM;
e.fungsi dan tugas BAMUSKAM;
f.hak, kewajiban, wewenang dan larangan BAMUSKAM;
g.peraturan tata tertib BAMUSKAM;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pelaporan administrasi keuangan; dan
j.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Pasal 5

(1)Anggota BAMUSKAM merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat kampung yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah mufakat.
(2)Jumlah anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan jumlah gasal, terdiri dari :
1. a.5 (lima) orang bagi kampung administrasi dan kampung adat yang memiliki 1 (satu) keondoafian; dan 7
2. b.7 (tujuh) orang bagi kampung yang memiliki Keondoafian lebih dari 1 (satu).

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BAMUSKAM adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUSKAM; dan
g.bertempat tinggal di kampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 7

Dikecualikan Persyaratan Calon Anggota BAMUSKAM dari unsur Adat :

a.pendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar atau sederajat;
b.memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Jayapura.

Pasal 8

Dikecualikan Persyaratan Calon Anggota BAMUSKAM dari unsur Perempuan :

a.memiliki pengalaman organisasi;
b.bukan istri Ondoafi atau Kepala Suku dan bukan istri Kepala Pemerintahan Kampung. 8

Pasal 9

Kampung yang memiliki satu keondoafian dan kampung yang tidak memiliki keondoafian untuk pengisian keanggotaan BAMUSKAM dilakukan berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat yang terdiri:

a.Unsur Adat;
b.Unsur Agama;
c.Unsur Pemuda;
d.Unsur Perempuan; dan
e.Unsur Profesi.

Pasal 10

Dalam hal kampung yang memiliki lebih dari 1 (satu) keondoafian sebagaimana dimaksud pada pasal 9, maka pengisian keanggotaan BAMUSKAM dilakukan berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat yang terdiri:

a.Unsur Adat 2 (dua) orang;
b.Unsur Agama 1 (satu) orang;
c.Unsur Pemuda 1 (satu) orang;
d.Unsur Perempuan 1 (satu) orang; dan
e.Unsur Profesi 2 (dua) orang.

Pasal 11

(1)Pengisian Wakil unsur masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh masing- masing keterwakilan unsur masyarakat yang mempunyai Hak Pilih.
(2)Wakil unsur masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 harus memenuhi syarat calon anggota BAMUSKAM.
(3)Dalam hal keterwakilan Unsur Adat sebagaimana Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf a adalah Ondoafi, dan apabila yang bersangkutan tidak bersedia/berhalangan maka ditunjuk salah satu keterwakilan adat yakni Kepala Suku. 9
(4)Dalam hal keterwakilan Unsur Profesi sebagaimana Pasal 10 huruf e adalah keterwakilan dari masing-masing Keondoafian.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…