DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 39 Tahun 2023

Nomor: 39
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Jayapura

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Walikota ini diatur tentang kawasan Kampung Wisata;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi wisata yang dimiliki oleh Kampung yang bila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun penduduk Kampung;
c.bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam mengelola dan

Menetapkan

menetapkan kawasan Kampung Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966); 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6.PeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RencanaInduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun2010-2025 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5262);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 3 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA dan WALIKOTA JAYAPURA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAMPUNG WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jayapura.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
4.Walikota adalah Walikota Jayapura.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
6.Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Jayapura.
7.Kampung Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8.Kampung Wisata Bersama adalah gabungan 2 (dua) atau lebih Kampung Wisata yang potensinya sama.
9.Pengelola Kampung Wisata yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/BadanUsahaMilik Kampung/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Kampung Wisata.
10.Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Kampung Wisata.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Pengusaha pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14.Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. 5

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Kampung Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan Kampung Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Kampung Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi .

Pasal 3

Kampung Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kemandirian;
d.kelestarian;
e.partisipatif; dan
f.berkelanjutan;

Pasal 4

Kampung Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu Kampung atau sifat atraksi budaya yang identik;
b.pengembangan Kampung sebagai pusat pelayanan bagiwisatawan melalui proses perkenalan kekhasan Budaya;
c.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas- fasilitas wisata dalam skala yang terbatas. 6

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KAMPUNG WISATA

Pasal 5

(1)Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun perencanaan dan penetapan Kampung Wisata.
(2)Perencanaan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kajian dan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Kampung/lembaga masyarakat Kampung.
(3)Wisata perkampungan dapat berupa Kampung Wisata atau Kampung Wisata Bersama.

Pasal 6

(1)Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan setelah adanya usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Kampung/lembaga masyarakat Kampung.
(2)Kajian dilakukan oleh dinas pariwisata bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang materinya paling sedikit meliputi:
1. a.profil kampung;
2. b.profil kebudayaan kampung;
3. c.potensi kampung;
4. d.infrastruktur yang sudah ada dalam rangka mendukung pariwisata kampung;
5. e.pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan objek kampung wisata antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung;
6. f.kejelasan dan sumber pembiayaan program pariwisata kampung;
7. g.kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata kampung;
8. h.program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
9. i.data angka kunjungan wisata pada masing-masing Kampung; dan
10. j.data penunjang pengembangan pariwisata kampung lainnya. 7
(3)Hasil kajian harus telah ada paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4)Kampung Wisata ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA

Pasal 7

Pembangunan Kampung Wisata meliputi:

a.industri Kampung Wisata;
b.objek Kampung Wisata;
c.pemasaran Kampung Wisata; dan
d.kelembagaan Kampung Wisata.

Pasal 8

Pembangunan industri Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Kampung; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Kampung.

Pasal 9

(1)Pembangunan Objek Kampung Wisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pembangunan daya tarik wisata;
3. c.pembangunan prasarana;
4. d.penyediaan fasilitas umum; 8
5. e.pembangunan fasilitas Kampung Wisata secara terpadu dan berkesinambungan;
6. f.pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
7. g.penguatan unsur budaya dan adat istiadat.
(2)Pelaksanaan pembangunan objek Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah.
(3)Pembagian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu materi muatan kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 10

(4)Pemasaran Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi pemasaran Kampung Wisata dan Kampung Wisata Bersama.
(5)Pelaksanaan pemasaran dilaksanakn dengan cara terencana, terpadu dan berkesinambungan.
(6)Pemasaran dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pelaksanaannya dilakukan secara bertanggungjawab.
(7)Pemasaran bertujuan untuk membangun citra Daerah sebagai destinasi Kampung Wisata yang berdaya saing.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi wisata yang dimiliki oleh Kampung yang bila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun penduduk Kampung;
c.bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam mengelola dan

Menetapkan

menetapkan kawasan Kampung Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966); 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6.PeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RencanaInduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun2010-2025 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5262);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 3 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA dan WALIKOTA JAYAPURA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAMPUNG WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Jayapura.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
4.Walikota adalah Walikota Jayapura.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
6.Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Jayapura.
7.Kampung Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8.Kampung Wisata Bersama adalah gabungan 2 (dua) atau lebih Kampung Wisata yang potensinya sama.
9.Pengelola Kampung Wisata yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/BadanUsahaMilik Kampung/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Kampung Wisata.
10.Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Kampung Wisata.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Pengusaha pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14.Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. 5

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Kampung Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan Kampung Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Kampung Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi .

Pasal 3

Kampung Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kemandirian;
d.kelestarian;
e.partisipatif; dan
f.berkelanjutan;

Pasal 4

Kampung Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu Kampung atau sifat atraksi budaya yang identik;
b.pengembangan Kampung sebagai pusat pelayanan bagiwisatawan melalui proses perkenalan kekhasan Budaya;
c.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas- fasilitas wisata dalam skala yang terbatas. 6

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KAMPUNG WISATA

Pasal 5

(1)Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun perencanaan dan penetapan Kampung Wisata.
(2)Perencanaan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kajian dan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Kampung/lembaga masyarakat Kampung.
(3)Wisata perkampungan dapat berupa Kampung Wisata atau Kampung Wisata Bersama.

Pasal 6

(1)Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan setelah adanya usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Kampung/lembaga masyarakat Kampung.
(2)Kajian dilakukan oleh dinas pariwisata bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang materinya paling sedikit meliputi:
1. a.profil kampung;
2. b.profil kebudayaan kampung;
3. c.potensi kampung;
4. d.infrastruktur yang sudah ada dalam rangka mendukung pariwisata kampung;
5. e.pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan objek kampung wisata antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung;
6. f.kejelasan dan sumber pembiayaan program pariwisata kampung;
7. g.kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata kampung;
8. h.program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
9. i.data angka kunjungan wisata pada masing-masing Kampung; dan
10. j.data penunjang pengembangan pariwisata kampung lainnya. 7
(3)Hasil kajian harus telah ada paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4)Kampung Wisata ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA

Pasal 7

Pembangunan Kampung Wisata meliputi:

a.industri Kampung Wisata;
b.objek Kampung Wisata;
c.pemasaran Kampung Wisata; dan
d.kelembagaan Kampung Wisata.

Pasal 8

Pembangunan industri Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Kampung; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Kampung.

Pasal 9

(1)Pembangunan Objek Kampung Wisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pembangunan daya tarik wisata;
3. c.pembangunan prasarana;
4. d.penyediaan fasilitas umum; 8
5. e.pembangunan fasilitas Kampung Wisata secara terpadu dan berkesinambungan;
6. f.pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
7. g.penguatan unsur budaya dan adat istiadat.
(2)Pelaksanaan pembangunan objek Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah.
(3)Pembagian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu materi muatan kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 10

(4)Pemasaran Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi pemasaran Kampung Wisata dan Kampung Wisata Bersama.
(5)Pelaksanaan pemasaran dilaksanakn dengan cara terencana, terpadu dan berkesinambungan.
(6)Pemasaran dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pelaksanaannya dilakukan secara bertanggungjawab.
(7)Pemasaran bertujuan untuk membangun citra Daerah sebagai destinasi Kampung Wisata yang berdaya saing.