DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan kawasan perkampungan bertujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan memprioritas pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perkampungan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pembangunan Kawasan Perkampungan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3553);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaiamna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731)
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
15.Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 76). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA dan WALIKOTA JAYAPURA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Daerah adalah Kota Jayapura.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Jayapura. 5
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Penyelenggara urusan pemerintahan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Jayapura.
9.Kepala Distrik adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
10.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
13.Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14.Pembangunan Kawasan Perkampungan adalah pembangunan antar Kampung yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pendekatan partisipatif. 6
15.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkampungan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKPD adalah tim yang dibentuk Walikota untuk menyelenggarakan pembangunan kawasan perkampungan sesuai tingkatan kewenangannya.
16.Pihak Ketiga adalah pihak di luar pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Kampung yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perkampungan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perkampungan didasarkan atas prinsip:

a.partisipasi;
b.holistik dan komperhensif;
c.berkesinambungan;
d.keterpaduan;
e.keadilan;
f.keseimbangan;
g.transparansi; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

Pasal 4

Sasaran pembangunan kawasan perkampungan antara lain:

a.penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kampung dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai tata ruang kota;
b.pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkampungan;
c.pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perkampungan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
d.pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi;

BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN

Pasal 5

Pembangunan kawasan perkampungan terdiri atas:

a.pengusulan;
b.penetapan dan perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.pelaporan dan evaluasi; dan
e.pengawasan.

Pasal 6

(1)Pengusulan pembangunan kawasan perkampungan dilakukan oleh Kampung dan/atau beberapa Kampung yang berbatasan langsung dalam 1 (satu) wilayah distrik atau kelurahan dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
(2)Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan peternakan. 8

Pasal 7

(1)Penetapan dan perencanaan pembangunan kawasan perkampungan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan perkampungan dan rencana pembangunan kawasan perkampungan ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pasal 8

(1)Rencana pembangunan kawasan perkampungan diprioritaskan dan diarahkan pada:
1. a.penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi;
2. b.peningkatan kualitas lingkungan permukiman Kampung;
3. c.perluasan kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua; dan
4. d.peningkatan produksi dan ketahanan pangan.
(2)Rencana pembangunan kawasan perkampungan berjangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah sesuai perkembangan dan kebutuhan kawasan.
(4)Rencana pembangunan kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh TKPKPD.
(5)TKPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, dan BAMUSKAM. 9
(6)Unsur satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Kepala Distrik, Kepala Bagian Pemerintahan, dan OPD terkait dengan jenis kawasan.
(7)TKPKPD ditetapkan dengan keputusan walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perkampungan yang telah ditetapkan.
(2)Program dan kegiatan sebagaimana pada ayat (1), berupa penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan.
(3)Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Distrik, dan Pemerintah Kampung, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perkampungan.

Pasal 10

(1)Pembangunan Kawasan Perkampungan dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan masukan dari TKPKPD dan/atau Pemerintah Kampung.
(2)Penunjukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKPD.
(3)Pembangunan Kawasan Perkampungan yang dilaksanakan oleh OPD, pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 10
(4)Pembangunan Kawasan Perkampungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung, pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
(5)Dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, Walikota dapat menunjuk OPD terkait atau Pemerintah Kampung untuk melaksanakan pembangunan kawasan Perkampungan.

Pasal 11

(1)Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perkampungan dilakukan oleh TKPKPD.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus berbasis Kampung dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan.
(3)Laporan kinerja dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui BAPPEDA.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…