DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perumbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDJ berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; WALIKOTA KUPANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2019 PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR WALIKOTA KUPANG i:~ - • •

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAER.\H TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANA."GGARAN PE!':DAPATAN DAN BELANJADAERAH KOTAKUPANGTAHUNANGGARAN2018. MEMUTUSKAN: • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTA KUPANG Dengan Persetujuan Bersama

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wak.il Bupati, Serta Walikota dan Wak.il Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wak.il Bupati, Serta Walikota dan Wak.il Walikota; •
3.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pernilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); (21 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(l 0-2..?87.917.001,33) dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran belanja setelah perubahan
b.Realisasi Se1isih Kurang Rp. l.193.807.700.620,38 Rp. l.169.535.197.600,75 Rp. (24.272.503.019,63) sejumlah(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp.{24.272.503.019,63)dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pendapatan setelah perubahan
b.Realisasi Selisih Kurang Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: •

Pasal 3

Rp. 77.719.969.007,70

d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
c.Pembiayaan Daerah: - Penerimaan Rp. 89.956.909.489,75 - Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00 - Pembiayaan Netto BR. 84.956.909.489,75 + Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah Rp. l.169.535.197.600,75
b.Belanja Daerah Rp. l.176.772.138.082,80 S1:1FfJl1:1s/(Defisit) Rp. (7.236.940.482,05)•

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 1

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

Pasal 5

77.719.969.007,70Rp. (231.816.974,00)Rp. Rp. 77.951.785.981,70Rp. 77.719.969.007,70Rp.• 231.816.974,00Rp . 89.929.859.489,75Rp. 90.161.676.463,75Rp. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awai
b.Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Subtotal (1 - 2)
d.Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)
e.Subtotal (3 + 4)
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
g.Lain-lain
h.Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Pasal 4

(295.444.974,00)RP 85.252.354.463,75 84.956.909.489,75 Rp. Rp.

(6)Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (295.444.974,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Aaggaran pernbiayaan netto Setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih •
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
2. b.Realisasi .,,,R""p.,_._ _,,5:..:,;,0""0,c.,Oa:..:.·,,:,00><-0"-'.""0""0-"0.,_,10=0 Selisih Rp. 0,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (295.444.974,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan Rp. 90.252.354.463,75
2. b.Realisasi .:.;R,.,p"'-.___,8a:.:9c.!.. 9""5""6"-'...::.9,,:,0a:..9""".4'-"8"'9..1c,7'"""5 Selisih Lebih Rp. (295.444.974,00)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 78.015.413.981, 70 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Defisit setelah perubahan Rp (85.252.354.463,75)
2. b.Realisasi Rp. (7.236.940.482,05) Selisih Lebih Rp 78.015.413.981,70 4 ,.
3. a.Saldo kas awal per 1 Januari 2018
4. b.Arus kas dari akrivitas operas.
5. c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan
6. d.Arus kas dan aktrvitas pembiayaan
7. e.Arus kas dan aktivitas non anggaran
8. f.Saldo kas akhir Per 31 Desember 2018

Pasal 8

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas

Pasal 7

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/Defisit Laporan Operasional
c.Dampak Kumulatif
d.Ekuitas. Akhir • Rp. 90.161.676.463,75 Rp 283.867.052.635,75 Rp. (291.103.993. 117,80) Rp. (4.972.950.000,00) Rp 102.427.500,00 Rp. 77.822.396.507,70 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut : • Rp. l.854.035.176.196,55 Rp. 1.224.789.200,00 Rp. l.852.810.386.996,55 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut: Rp. l.805.675.692.867,34 Rp. 151.331.359.709,85 Rp. (104.196.665.580,64) + Rp. l.852.810.386.996,55 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut: Rp. 151.331.359. 709,85 +Rp.

Pasal 6

d.Surplus Laporan Operasional
c.Pos Luar Biasa: - Pendapatan Rp. - Beban ~R""-'-·~~~~~~~~~~- Jumlah Pos Luar Biasa
a.Pendapatan Rp. l.173.735.156.517,73
b.Beban Rp. l.022.403.796.807,88 Surplus dari Operasi Rp. 151.331.359.709,85 Dalam • Lampiran Xj. i.
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran.IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII Lampiran IX Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lamp'iran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Operasional; : Laporan Perubahan Ekuitas; : Neraca; : Laporan Arus Kas; : Catatan atas Laporan Keuangan. : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir:
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; I. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasr Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XI\' : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran X\111; Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lamprran XIX · Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampuan >.."'X : lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. •

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 01/2019 ELVI;;;/: AIRATA LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 01 • Diundangkan di Kupang padatanggal 16 Juli2019 V-Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,'!/ Ditetapkan di Kupang pada tanggal 16 Juli 2019 VWALt~rG,?( 'l( JEFIRS,~~ ~- RIWU KOREr· • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…