DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJPD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALi KOTA KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

: Pendahuluan Bagian ini berisi gambaran materi RPJP yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJPD, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pernbangunan daerah lainnya, dan sistematika RPJPD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5.Jsu strategis daerah adalah kondisi atau ha! yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9.Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 13.Rencana...
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonornis, efisien dan efektif.
15.Daerah adalah Kata Kupang.
16.Walikota adalah Walikota Kupang.
17.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:
1. a.sebagai landasan dan arah jangka panjang penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha di Kata Kupang dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
2. b.sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, seperti RPJMD Kata Kupang.
(2)Tujuan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyiapkan rencana pembangunan daerah Kata Kupang untuk kurun waktu 20 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan arah pembangunan, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan seluruh komponen pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita pembangunan daerah, meliputi:
1. a.menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kata Kupang;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan badan;
3. c.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; mengamanatkan adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan antar proponen terkait;
4. d.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. e.mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan
6. f.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 KONDISI ADMINISTRATIF, GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS 2.1.1 Kondisi Administratif Secara administratif, Kota Kupang terdiri atas 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan, dengan luas wilayah daratan adalah 159,32 km atau 15.932 ha (Kepmendagri, No. 100.1-6177, Tahun 2022). Adapun tata batas administrasi wilayah Kota Kupang berdasarkan pemetaan dan pemasangan patok tata batas wilayah sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sistematika RPJPD meliputi:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III Permasalahan dan Jsu Strategis Daerah;
4. d.Bab IV..
5. d.Bab IV Visi dan Misi Daerah;
6. e.Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
7. f.Bab VI Penutup.
(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pengendalian pelaksanaan RPJPD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan RPJPD telah berpedoman pada RPJPD provinsi dan RTRW Daerah.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B I V

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang. Ditetapkan di Kupangpada J tanggal 10 April 2 0 2 5 [ [w "A K U P A N G,f Diundangkan di Kupang pada tanggal 10 April ee ] JP]. SEKRETARIS DAEI ' O T A K U P A N G " IGNASIUS REPELITA LEGA LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 01 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINS! NUSA TENCGARA T I M U R : 0 1 / 2 0 2 5 PENJELASAN... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045 I. UMUM Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan cita Juhur kehidupan berbangsa dan bernegara yakni "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Upaya mewujudkan cita Iuhur tersebut melalui pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan dan terintegrasi antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini tentu merupakan konsekuensi logis dari keberadaan amanat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah provinsi / kabupaten / kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menu rut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan dilakukan secara terencanan dalam sistem pembangunan nasional yang meliputi: 1) rencana pembangunan jangka Panjang pusat dan daerah; 2) rencana pembangunan jangka menengah pusat dan daerah; dan 3) rencana pembangunan jangka Pendek pusat dan daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut juga berlaku dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang. Mengakhiri periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang tahun 2005 - tahun 2025, maka disusunlah Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Hukum Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan kota kupang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Landasan filosofis dari penyusunan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 adalah: "bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan... LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KOTA KU PANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045 ISi DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 Pembangunan di era pembangunan jangka panjang reformasi telah kedua 2025-2045 memasuki tahapan yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka itu, daerah sesuai kewenangannya diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Menurut Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang. Demikian juga dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Penjabaran lebih lanjut sebagai pedoman penyusunan perencanaan 1-1 diatur dalarn Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah. Pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 tahun 2017 ditegaskan bahwa perencanaan pernbangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pernerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kemudian, penyusunan perencanaan daerah harus berdasarkan pada empat prinsip, yaitu (a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pernbangunan nasional; (b) dilakukan pemerintah daerah bersarna para pernangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan, (d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Menurut Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, bahwa penyusunan RPJPD tahun 2020-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini RPJPD ini adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RPJPD Kata Kupang Tahun 2025-2045 memperhatikan:

1.Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengernbangan daerah.
2.RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045.
3.Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Kupang Tahun 2007-2025 untuk penyusunan RPJPD Kata Kupang Tahun 2025-2045.
4.Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pernbangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tarnpung lingkungan, serta isu-isu strategis dalarn Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2025-2045.
5.Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kupang No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Kupang, yang -2 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Kata Ku pang Tahun 2023-2043.
6.Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Pariwisata, Rencana lnduk percepatan pembangunan pulau sumba tahun 2023 - 2042 dan Dokumen Rencana lnduk lainnya. Secara historik, RP)PD Kota Kupang 2025-2045 disusun setelah RPJPD 2007- 2025 berakhir. lmplementasi RPJPD Kata Kupang 2007 2025 dengan visi: Kata Kupang yang Maju, Mandiri dan Adil, kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan pendek Kota Kupang yang terimplementasi dalam periodisasi kepemimpinan Walikota Kupang dari S.K. Lerik (2002 2007), Daniel Adoe (2007-2012), Jonas Salean (2012-2017), Jefri Riwu Kore (2017-2022), Penjabat Walikota George M. Hadjoh (2022-2023) dan Penjabat Walikota Fahrensy Priestly Funay (2023-2024). Masing-masing kepala daerah dalam kepemimpinannya sesuai periodisasi pemerintahan telah berkontribusi terhadap kemajuan Kota Kupang dalam berbagai dimensi kehidupan dan menjadi fundasi untuk dilanjutkan dalam pembangunan jangka panjang 2025-2045. Pembangunan Kota Kupang ke depan, selain berbasis pada capaian pembangunan sebelumnya, perlu secara serius memperhatikan keunikan Kota Kupang dan keseimbangan lingkungan yang selaras dengan prinsip kota berkelanjutan. Sebab, menurut Bappenas, diperkirakan pada 2045 sekitar 70 persen populasi penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Implikasinya, ke depan dalam pembangunan Kota Kupang perlu diprioritaskan beberapa masalah krusial, yaitu pembangunan rendah karbon dengan ruang terbuka hijau 30 persen, konservasi daerah tangkapan air, sistem pengelolaan sampah modern, mitigasi pengurangan risiko kenaikan permukaan air laut, percepatan pembangunan perumahan, pengembangan transportasi publik dan smart city. Dari aspek manusia, pembangunan kota digagas dengan berpusat pada manusia dengan menciptakan masyarakat urban yang inklusif, sehat, cerdas dan sejahtera. Pembangunan kota berwajah manusia ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dengan menciptakan lingkungan kota yang ramah anak, ramah disabilitas, ramah kaum muda, ramah lansia, ramah gender dan ramah kaum miskin urban. Dengan demikian, melalui penyusunan RPJPD ini, maka pada tahun 2045 diharapkan Kota Kupang dapat menjadi kota termaju di bagian selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkontribusi maksimal terhadap pencapaian Indonesia Emas. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 terdiri dari: Jangka 1) dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang 2025-2045; dan 2) Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kota I-3 Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kata Ku pang Tahun 2025-2045. Dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 meliputi:
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor I-4 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
8.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1-5 Tata Cara (Lembaran 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 17.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); Program Negara
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2 0 1 7 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 112); 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132); 25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133); dan
26.Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031. I-6 tentang Sistem Negara Republik Data 2019 Selain itu juga terdapat legislasi semu yang juga dipedomani sebagai dasar materi muatan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kota Ku pang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:
1.Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrern;
2.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/S] Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023; dan
3.Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/S], Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kata Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 meliputi:

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856). 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokurnen Rencana Pembangunan Daerah lainnya. 1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Penyusunan RPJPD Kota Ku pang tahun 2025-2045 mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Analisis koherensi visi Pembangunan nasional dan daerah bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap Pembangunan jangka Panjang Kota Kupang. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, secara khusus arah pengembangan 1-7 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Kupang. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan perbatasan sebagai kekuatan ekonomi selatan-selatan dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia. 1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 2045 dengan visi: 'Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai provinsi kepulauan terutama kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpengaruh langsung terhadap Kota Kupang, secara khusus pada pengembangan l<ota l<upang sebagai ibu kota provinsi, pengembangan Kawasan Industri Bolok untuk hilirisasi industri berbasis potensi agro-maritim NTT, pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pariwisata dan sektoral pengembangan sumber daya manusia, kapasitas potensi pertumbuhan ekonomi daerah, penjagaan kondusivitas daerah, konektivitas daerah kepulauan dan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD l<ota l<upang. 1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 mempedomani RTRW Nasional sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional, terutama pada arah pengembangan kebijakan Rencana Tata Ruang Bali-Nusa Tenggara yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Kupang. 1.3.4 RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Penyusunan RPJPD l<ota l<upang Tahun 2025-2045 mempedomani RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara khusus pada pengembangan Kota Kupang sebagai bagian dari Kawasan Perbatasan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD l<ota l<upang. 1.3.5 Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar RPJPD l<ota l<upang Tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT. terutama pada isu pengelolaan daya dukung lingkungan sumber daya a lam, pengembangan pasar ekonomi, isu sosial kependudukan dan isu interkoneksi kewilayahan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RP]PD Kota Kupang. 1.3.6 Dokumen Perencanaan Multi-Sektor RP]PD l<ota l<upang Tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor, seperti Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs 2030), kajian 1-8 ten tang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional, Kajian Strategis Daerah Perbatasan dan hasil kajian lainnya, misalnya kajian Potensi Ekonomi Daerah Kepulauan, Kebijakan Kependudukan, Kajian Pemajuan Kebudayaan, Kajian Pengembangan Smart City, Kota Layak Anak dan Disabilitas dan Kota Bebas Kumuh Gambar 1.1 Keterkaitan RP[PD dengan Dokumen Lainnya 1.1. Maksud dan Tujuan 1.1.1 Maksud Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang akan dijadikan sebagai pedoman utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Selain itu, dakumen RPJPD Kata Kupang Tahun 2025-204S juga akan menjadi Pembangunan perencanaan perencanaan maupun dokumen menyusun dokumen RPJMD, RKPD landasan dalam Daerah seperti sektoral lainnya di Kota Kupang. 1.1.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan dakumen RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 yaitu untuk merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka Panjang Kota Kupang, dalam rangka:
4. 1.Menjamin sinergitas pembangunan baik antara pemerinah Kata Ku pang dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kata Ku pang dengan Pemerintah Provinsi NTT, maupun dengan pemerintah daerah lain di sekitar Kota Kupang;
5. 2.Menciptakan sinergitas antarpelaku Pembangunan baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat, dalam mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang Kota Kupang;
6. 3.Menyediakan peta jalan 20 tahunan bagi Kota Kupang dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, inklusif dan berkelanjutan. 1-9 1.2. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kata Kupang Tahun 2024-2045 disusun dengan tata urutan pembabakan sebagai berikut: Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Aspek Geografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum. Sebelah Utara Berbatasan dengan Teluk Kupang Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Sebelah Timur Ba rat dan Kecamatan Kabupaten Kupang Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kecamatan Taebenu Nekamese Kabupaten Kupang. Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 64,43 k m , sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,03 k m . Kecamatan dengan daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di Kecamatan Maulafa dan sebagian Kecamatan Alak, sedangkan kecamatan dengan daerah terendah di atas permukaan laut adalah Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Kelapa Lima. Lebih luasnya wilayah Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, disebabkan kedua kecamatan ini merupakan wilayah pengembangan baru dan mengambil bagian pinggiran (hinterland) Kota Kupang. Kecamatan Alak berada pada bagian barat, sementara Kecamatan Maulafa berada pada bagian timur ke arah selatan Kota Kupang. Demikian juga empat wilayah Kecamatan sebelumnya merupakan bagian wilayah Kota Kupang sebelum mekar dari wilayah Kabupaten Kupang yang pada saat itu hanya terdiri dari Kecamatan Kupang Utara dan Kecamatan Kupang Selatan. II-1 Sebelah Barat l"; w a s + c Qi~; o v e r t ie. . 4 . . . i . . . 4 4 . u . a . d . . • Gambar 11.1 Peta Administratif Kota Ku pang Sumber: Revisi RTRW Kota Ku pang 2023 Disparitas luas wilayah kecamatan yang cukup tinggi, berimplikasi pada tingkat kepadatan yang cukup variatif, dan pada gilirannya berdampak pada aktivitas pembangunan fisik kewilayahan terutama ketersediaan ruang fisik untuk menampung berbagai aktivitas pembangunan kedepannya. Untuk wilayah Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, akhir-akhir ini merupakan wilayah yang cukup intensif menampung pembangunan permukiman baru sebagai respon atas meningkatnya permintaan. Jumlah kelurahan di Kota Kupang tercatat sebanyak 51 wilayah kelurahan, yang tersebar sebanyak 1 2 kelurahan terdapat di Kecamtan Alak, kemudian 9 kelurahan di Kecamatan Maulafa, 7 kelurahan di Kecamatan Oebobo, 8 kelurahan di Kecamatan Kota Raja, 10 kelurahan di Kecamatan Kota Lama dan 5 kelurahan di Kecamatan Kelapa Lima. Dari sebaran jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan, memperlihatkan adanya perbedaan luasan yang cukup signifikan di antara kelurahan. Perbedaan luasan yang ada pada gilirannya diperlukan perencanaan penataan pemanfaatan ruang wilayah, terutama apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan fisik kewilayahan, sehingga diharapkan tidak berujung pada konflik ruang fisik dan sosial kewilayahan. II-2 Tabel 11.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Kupang Tahun 2023 No. Kecamatan Luas Wilayah Persentase terhadap (am) Luas Kota Ku pang 1 2 3 4 1 Alak 64,43 40,44 2 Maulafa 53,58 33,63 3 Ocbobo 15,47 9,71 4 Kota Raja 7,09 4,45 5 Kelapa Lima 15,72 9,87 6 Kota Lama 3,03 1,90 Kota Kupang 159,32 100 S u m b e r : Kota Kupang Dalam Angka, 2023 2.1.2 Kondisi Geografis dan Fisiografis Secara geografis, Kota Kupang terletak pada 123° 32' 14" - 123° 37' 01" Bujur Timur dan 10° 36' 1.4" - 10° 39' 58" Lintang selatan. Kota Kupang umumnya berada di wilayah dataran rendah, dengan ketinggian antara 0-350 m dpl [di atas permukaan laut). Bila dilihat pengelompokkan wilayah berdasarkan kondisi topografinya yang menggambarkan titik tinggi wilayahnya, maka sebarannya di wilayah Kota Kupang dapat digambarkan sebagai berikut :
a.Daerah tertinggi di atas permukaan laut dengan titik tinggi 100--350 mdpl, terletak di bagian selatan wilayah Kota Kupang.
b.Daerah terendah di atas permukaan laut dengan rentang titik tinggi 0 - 50mdpl, terletak di pesisir utara dan barat wilayah Kata Kupang. Berdasarkan peta kondisi topografi wilayahnya, diketahui bahwa rata-rata kemiringan lereng wilayah maka dapat Kata Kupang berada pada rentang 0 - 40% dan bahkan ada beberapa kawasan yang kelerengannya lebih dari 40%. Selanjutnya bila disusun pembagian atau klasifikasi informasi kemiringan lereng dalam wilayah Kata Kupang, maka kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut • Kemiringan lereng 0 - 8 % : Wilayah kota Kupang yang memiliki rentang kemiringan lereng 0 - 8 % tersebar pada wilayah-wilayah pesisir pantai bagian barat dan utara. Dari bagian barat dimulai dari daerah Tenau hingga Tg. Bululutung, sepanjang pantai utara Kata Kupang dari Namosain hingga Lasiana. (dan Kearah Selatan), dan sedikit bagian di wilayah Kata Kupang. • Kemiringan lereng 8 - 15 % : Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 8 - 15 % tersebar di wilayah bagian tengah kota. • Kemiringan lereng 15 - 25 % : Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 15 - 25 % dan > 25% umumnya tersebar di wilayah bagian selatan kota. Gambaran kemiringan lereng adalah sebagai berikut: • Daerah dengan kemiringan lereng 0-15 %, yang merupakan dataran landai dan datar • Daerah dengan kemiringan lereng 15-25%, yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, 11-3 • Daerah dengan kemiringan lereng 25-40%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit dengan tingkat kelerengan tergolong curam. Gambaran sebaran kondisi topografi wilayah Kota Kupang yang ditunjukkan dari garis kontur dan titik tinggi tempat-tempat yang berada di wilayah Kota Kupang dapat d i l i h a t pada Peta Ketinggian Lahan dan Peta Kelerengan Lahan. • Gambar 11.2 Peta Ketinggian Lahan Sumber: Revisi RTRW Kota Kupang,2023 • . -! Gambar 11.3 Peta Kelerengan Kota Kupang Sumber : Revisi RTRW Kota Kupang, 2023 I-4 2.1.3 Luas Tutupan Lahan Pemanfaatan fungsi lingkungan hid up oleh manusia menggambarkan pola pemanfaatan sumber daya alam yang direpresentasikan melalui jenis penutupan lahannya, sehingga ketika terjadi perubahan jenis tutupan lahan (land covering), maka dapat dipastikan telah terjadi perubahan kinerja dari jasa lingkungan hidup, sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Kupang pada tahun 2023 jumlah luas tutupan lahan kota kupang seluas 22,50 persen dari total luas kota kupang berupa tutupan lahan yang dibangun. Persaingan peruntukan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di Kota Kupang, sebagaimana terjadi pula di daerah lain, menimbulkan alih fungsi lahan. Secara regulasi pemerintah telah mengatur perlindungan lahan seperti Undang- undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, ada juga Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akan tetapi dalam alih fungsi lahan masih terus terjadi. Pemicu utama dari alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk dan berbagai efek domino dari pemenuhan kebutuhan penduduk. Laju peningkatan pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan penggunaan lahan untuk berbagai tataguna seperti lahan non pertanian yang meliputi lahan untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, industri, infrastruktur irigasi dan transportasi, dan lainnya. Tutupan lahan dominan di Kota Kupang adalah Permukiman, diikuti Hutan Lahan Kering Sekunder dan Pertanian Lahan Kering. 2.1.4 Daya Dukung Pangan Lahan merupakan komponen penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi memengaruhi ketersediaan lahan di suatu daerah. Lahan tidak pernah bertambah, tetapi kebutuhan akan lahan terus bertambah setiap tahun, dialihfungsikan menjadi perumahan dan fasilitas lainnya. Sebagai daerah yang terus berkembang, ketersediaan lahan di Kota Kupang menurun akibat kegiatan pembangunan dan investasi. Ketersediaan lahan di sini terus mengalami tekanan yang berdampak pada kemampuan menyediakan pangan. Penentuan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Status daya dukung pangan Kota Kupang mampu swasembada pangan dalam arti jumlah pendudukanya telah melampaui jumlah penduduk optimal. Kata Kupang dapat bekerja sama dengan Bulog dalam penyediaan beras, bekerja sama dengan Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Rote Ndao dalam hal penyediaan pangan, dapat pula melalui program-program yang dikembangkan untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman, misalnya melalui program intensifikasi tanaman pangan, sehingga dapat menaikkan indeks pertanaman. Berdasarkan dokumen KLHS RP]PD Kota Kupang tahun 2023 daya dukung lingkungan hidup untuk I1-5 penyediaan pangan kota Kupang merupakan agresi nilai DDLH seluruh grit-grit pada wilayah bersangkutan, yang pada tahun 2010, 2015, dan 2022 nilainya berkisar 0,03-0,05 atau dalam kategori sudah terlampaui / tidak aman. 2.1.5 Daya Dukung Penyediaan Air Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang. Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Prinsip dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup adalah membandingkan antara nilai ketersediaan jasa lingkungan dengan kebutuhan populasi dalam suatu wilayah jasa lingkungan. Dengan prinsip tersebut, penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Berdasarkan data KLHS RP/PD Kota Kupang tahun 2023 jumlah kebutuhan air total adalah sebesar 750,26 juta m/tahun sementara ketersediaanya sebesar 175,41 juta m/tahun, sehingga statusnya devisit sebesar 574,85 juta m/tahun. 2.1.6 Jasa Ekosistem 2.1.6.1 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD Kota Kupang memiliki jasa ekosistem penyediaan pangan yang rendah, Dari enam kecamatan yang ada di Kota Kupang terdapat 3 kecamatan yang memiliki potensi penyedia pangan berkategori sangat tinggi, yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, dan Kecamatan Maulafa dengan total luas 107,21 ha. Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP28) yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi merupakan upaya kunci agar daya dukung pangan tetap dalam kondisi baik. Berdasarkan data BPS Kota J(upang tahun 2024 luas Jahan sawah menu rut jenis pengairan untuk irigasi teknis sebesar 58,17 persen dan tadah hujan sebesar 41,83 persen dari total keseluruhan jumlah luas lahan sawah dikota kupang. 2.1.6.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Kupang mampu mendukung kebutuhan hid up bagi warganya, namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk tentu sedikit banyak akan menganggu ketersediaan air bersih. Karena itu potensi ketersediaan air bersih untuk mensuport kebutuhan masyarakat sangatlah perlu. Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang. Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air 11-6 air tahunannya bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD Kota Kupang menunjukkan dominasinya berada pada kategori sangat rendah mencakupi luas 10.260,36 ha atau 64,52% dari total luas jasa yang tersedia. Persentase luas lahan yang memberikan jasa penyediaan air bersih berkategori sangat tinggi hanya mencapai 0,01% (1,27 ha) terdapat di Kecamatan Kelapa Lima, namun terdapat area seluas 25,14 ha (0,16%) yang berpotensi memberikan jasa ekosistem penyedia air berkategori tinggi yang terdistribusi pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Alak (15,33 ha atau 0,10%), Kelapa Lima (9,06 ha atau 0,06%), dan Maulafa (0,75 ha). (Sumber data: PDAM Kata Kupang tahun 2023) 2.1.6.3 Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hid up sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hid up secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Secara menyeluruh dominasi daya tampung lingkungan jasa ekosistem (JE) pendukung tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Kupang pada kategori rendah dengan luas 9.431,23 ha, meliputi 59,31% diikuti kategori tinggi mencakup 4.811,60 ha (30,26%) dan kategori sedang mencakupi area seluas 1.659,80 ha atau 10,44%. Potensi area terluas dalam memberikan jasa ekosistem ini yang berkategori sedang tinggi dikontribusi oleh Kecamatan Alak (3.601,83 ha a tau 22,65%) dan Kecamatan Maulafa (2.544,22 ha atau 15,99%). Sedangkan kecamatan yang menjadi pendukung terkecil adalah Kota Lama (1,73 ha) dan Oebobo (69,59 ha). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.4 Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata Perkembangan pariwisata di Kota Kupang memiliki potensi wisata yang tinggi dan berpengaruh terhadap eksistensi penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang dalam hal ini terkait penyediaan jasa rekreasi dan Ekowisata. Distribusi luas jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata menunjukkan dominasinya pada kategori sangat rendah seluas 8.686,73 ha (54,62%) dari total luas jasa yang tersedia, diikuti kategori rendah 4.898,73 ha (30,80%), dan kategori sedang seluas 1.684,81 ha (10,59%). Kategori tinggi dan sangat tinggi total luasnya 632,28 (3,98%), yang tersebar pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Alak, Maulafa, dan Kelapa Lima. (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.5 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim lsu perubahan iklim adalah isu yang saat ini telah dianggap sebagai isu global, karena dampaknya yang mulai dirasakan di berbagai wilayah. Perubahan ekosistem, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, 11-7 serta perkembangan-perkembangan lainnya menyebabkan kondisi iklim dirasakan mengalami perubahan. Hal tersebut antara lain dapat diindikasikan dengan naiknya suhu udara pada beberapa wilayah di dunia. Berdasarkan data distribusi luas jasa ekosistem pengaturan iklim maka luas lahan yang mendukung jasa i n i paling dominan pada kategori rendah mencapai 11.732,67 ha (73,78%), diikuti kategori sedang dengan luas 2.208,97 ha (13,89%) dan kategori tinggi seluas 1.681,11 ha (10,57%). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.6 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Pada saat kini permasalahan terkait ketersediaan air semakin dirasakan, pasokan air untuk keperluan semakin berkurang yang berakibat pada penurunan kapasitas produksi. Demikian halnya dengan ketersediaan air bersih yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya. Ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan menyebabkan kebutuhan akan air menjadi semakin tinggi. Disisi lain, kondisi hutan yang rusak juga akan berdampak terganggunya fungsi pengendalian banjir dan erosi. Gangguan tata air ini dapat menimbulkan banjir yang merusak berbagai aset ekonomi seperti jalan, bangunan atau pemukiman, areal pertanian dan saat musim kemarau debit air menyusut dan kelangkaan air bersih terjadi Kata Kupang. Secara umum potensi daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem pengaturan tata air di Kata Kupang berkemampuan rendah dengan luas mencapai 10.091,32 ha meliputi 63,46% dari total luas jasa yang tersedia. Posisi kedua masuk dalam kategori sedang 3.161,02 ha atau 19,88%. Potensi jasa berkategori sangat tinggi hanya seluas 615,03 ha (3,87%) terdistribusi pada tiga wilayah, yaitu Alak (394,68 ha atau 2,48%), Maulafa luas 2 1 1 , 1 8 ha (1.33%), dan Kelapa Lima (9,17 ha atau 0,06%). Sementara kecamatan Kata lama memberi kontribusi terkecil terhadap pengaturan tata air. (Berdasarkan basil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.7 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir Ekosistem yang produktif beserta segala jasanya dapat menyediakan sumberdaya untuk manusia dan pilihan-pilihan yang ada dapat dimanfaatkan untuk melawan bencana alam. Ekosistem yang tertata dengan baik akan mengurangi resiko dan kerentanan, sementara ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena mempertinggi resiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian atau penyakit. Sedangkan distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir menurut kecamatan menunjukkan dominasi potensinya berada pada tingkat sangat tinggi dengan persentase luas 62,13%; sedangkan persentase jasa ini yang masuk kategori sedang dan tinggi berturut-turut sebesar 16,33% dan 20,18%. Jasa ekosistem berkategori rendah hanya mencakupi area seluas 215,88 ha atau 1,36% total luas daratan Kata Kupang. Tidak ada wilayah 1-8 kecamatan yang menjadi penyedia utama jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir berkategori sangat rendah.(Berdasarkan hasil analisis KLI-1S RPJPD tahun 2023) 2.1.6.8 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor. Dari sudut pandang lingkungan, bencana longsor adalah fenomena yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem secara besar-besaran. Hal ini dapat merusak lahan pertanian, hutan, infrastruktur, dan pemukiman manusia, serta dapat memicu perubahan ekologis yang signifikan. luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor Kota Kupang menunjukkan dominasinya pada kategori sedang seluas 11.625,70 ha (73,11%) diikuti kategori tinggi seluas 2.578,93 ha (16,22%) dan kategori rendah seluas 1.697,15 ha (10,67%), sedangkan kategori sangat tinggi hanya seluas 0,84 ha (0,01 %) yang terdapat di Kecamatan Kela pa Lima. (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023). Dari total luas jasa yang tersedia, dua kecamatan yang menjadi pendukung utama yakni Alak dan Maulafa. Sementara kecamatan yang menyediakan daya tampung terkecil adalah Kota Lama clan Oebobo. 2.1.6.9 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hulan dan Lahan Hasil analisis data tiga proksi daya tampung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan berhasil mengklasifikasikan empat kategori berdasarkan kisaran nilai koefisien jasa ekosistem (KJE), mulai dari sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Nilai koefisien jasa ekosistem (KJE) tertinggi berdasrkan betang alam, tutupan lahan, dan vegetasi asli adalah 5.00 atau berkategori sangat tinggi. Kombinasi bentang alam, tutupan lahan clan vegetasi asli yang menghasilkan nilai KJE tertinggi ini adalah: Jenis vegetasi asi hutan monsun tepian sungai malar hijau dan tutupan lahan berupa permukiman, sawah,tanah kosong dan tubuh air berkombinasu dengan seluruh jenis bentang alam. Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Kupang menunjukan pada kategori sangat rendah 0,00 ha (0,00%) diikuti kategori rendah 215,88 ha (1,36%) dan kategori sedang 2.597,50 ha (16,32%), kategori tinggi 3.208,68 ha (20,17%), seclangkan kategori sangat tinggi 34.680,59 ha (62,08%) yang terdapat di Kecamatan Alak sebesar 27.551,20 ha (38,94%). (Berdasarkan basil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.10 Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan pemurnian limbah tentang peran yg dimainkan ekosistem dalam filtrasi dan dekomposisi limbah organik dan polutan di air serta asimilasi dan detoksifikasi senyawa melalui proses tanah dan subtanah. Sebagai contoh lahan basah rnenyingkirkan polutan berbahaya dari air dengan menjebak logarn dan materi organik dan mikroba tanah menghancurkan limbah organik sehingga tidak begitu berbahaya. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh bahan pencemar (limbah) yang berasal dari berbagai sumber. Keberadaan limbah di lingkungan I1-9 harus ditangani secara tepat karena selain berpotensi menjadi polutan, keberadaan limbah dapat mengganggu keindahan, kenyamanan dan kesehatan. Karena keberadaannya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem itulah, limbah harus ditangani secara bijak seperti dengan cara mengurangi penggunaan barang tertentu (reduce), pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle). Alam sendiri mempunyai kemampuan untuk mengolah limbah agar tidak memberikan dampak. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh jenis limbah/sampah dan kondisi lingkungan. Kota Kupang sebagai suatu kesatuan ekosistem juga memiliki potensi dalam pengaturan pengolahan dan penguraian limbah. Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang berkategori tinggi sebesar 85,19% a tau seluas 13.546,75 ha, terdistribusi pada seluruh wilayah kecamatan, yaitu: Alak seluas 5089,17 ha (32,00%), Maulafa (4711,74 ha atau 29,63%), Oebobo (1473,12 ha atau 9,26%), Kelapa Lima (1273,29 ha atau 8,01%), Kota Raja (708,30 ha atau 4,45%) dan Kata Lama (291,13ha atau 1,83%). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.11 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati suatu wilayah tergantung dari kondisi lingkungannya. Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pendukung biodiversitas menunjukkan bahwa terdapat 4 Kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem pendukung biodiversitas berkategori sangat tinggi dengan total luasan hanya 50,53 ha (0,32%), terluas adalah Kecamatan Alak (20,71 ha), selanjutnya Maulafa (16,25 ha), Kelapa Lima (11,83 ha) dan yang tersempit adalah Kata Lama (1,73 ha). (Berdasarkan has ii analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2 .1. 7 Kondisi Hidrologis dan Klimatologis Wilayah Kata Kupang merupakan daerah yang kering, di mana pada saat musim kemarau sering mengalami krisis air bersih. Kata Kupang hanya dilewati oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya. Sumber utama ketersediaan air di Kata Kupang adalah berasal dari curah hujan. Berdasarkan data curah hujan dari tujuh stasiun pengukur hujan yang terdapat di Kota Kupang dan sekitarnya, rata-rata hujan tahunan Kata Kupang adalah sebesar 1.589 mm. Dari hasil analisis tahun 2023 dalam buku Revisi RTRW Kata Kupang diperoleh potensi ketersediaan air di Kata Kupang adalah 53.123.070 n3 Namun demikian dengan kondisi jenis tanah dan sistem batuan induk yang ada, menyebabkan potensi kehilangan air tanah cukup besar pada gilirannya berdampak pada kelangkaan ketersediaan air. Secara I1-10 umum, iklim Kota Kupang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum, Kota Kupang memiliki iklim tropis dan kering (semi arid) dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata rata 8 jam per hari. Dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April -- November, sedangkan musim hujan pada bulan Desember - Maret. Keadaan seperti ini terjadi setiap tahun dengan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Hal ini menjadikan Kata Kupang sebagai wilayah yang tergolong kering. Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2024), curah hujan di Kata Kupang tahun 2023 sebesar 2.202,7 mm dengan jumlah 120 hari hujan dan curah hujan bulanan berkisar antara 1,0-640,5 mm. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari sebesar 640,5 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 19 hari. Curah hujan terendah pada bulan Mei sebesar 1,0 mm. Sementara itu, kecepatan angin rata-rata bulanan berkisar antara 2,0-6,0 Knot. Kecepatan angin maksimum bulanan berkisar 7-12 Knot, dimana kecepatan maksimum tertinggi terjadi pada bulan Juli 2023 sebesar 12 Knot. Tekanan udara rata-rata berkisar antara 1005,5 1012,7 milibar. 2.1.8 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kegiatan sektor pertambangan dan penggalian tidak banyak berkembang di Kata Kupang. Peranan sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung relatif stabil dan kecil. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, sektor ini menyumbang hanya sekitar 0,09 persen terhadap PDRB Kata Kupang. Hasil usaha penggalian lebih banyak digunakan untuk sektor konstruksi dan industri (seperti pembuatan tegel dan batu batako). Pemakaian bahan galian o\eh sektor konstruksi lebih besar dibanding dengan sektor lainnya sehingga naik turunnya output dari sektor ini mengikuti perkembangan sektor konstruksi. Bahan galian yang menjadi bahan untuk konstruksi lebih banyak didatangkan dari wilayah Kabupaten Ku pang yang menjadi lokasi bahan galian seperti pasir dan batu. Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 23,93 milyar rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Produksi pertambangan di Kata Kupang menurut jenis bahan galian ditunjukkan pada Tabel 11.2 Tabel 11.2 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menu rut Jenis Bahan Galian di Kota Kupang Jenis Luas Izin Luas Produksi Nama Usaha No Bahan Perusahaan Pertambang Area (Ton/Tah Galian an (Ha) (Ha) un) I Batu Semen Kupang 22,6 0,5 82,095 Kapur (1),PT I1-11 2 Tanah Semen Kupang 20 Liat (1),PT - - 3 Batu Fresly Jaya, CV 1,4 Kapur - - Total 44 0,5 82,095 Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT (2019) Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman has ii tam bang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Terdapatnya bahan galian di suatu tempat erat kaitanya dengan kondisi geologi daerah tersebut. Kondisi geologi yang dimaksud adalah posisi lempeng kulit bumi, baik lempeng samudera maupun lempeng benua yang saat ini dapat dilihat dari rekaman stratigrafi. Indonesia terletak pada lempeng benua yang di bagian selatan adalah penunjaman lempeng samudera. Posisi dari bagian lempeng tersebut mulai dari ujung penunjaman sampai menjauhinya akan mengontrol sebaran bahan galian. Pada wilayah ujung penunjaman atau di daerah kontak suatu batuan dengan batuan beku intrusi banyak ditemukan jenis bahan galian yang berasal dari batuan metamorf, seperti asbes, marmer, mika dan garnet. Hasil pembekuan magma yang terbentuk di bagian dalam kulit bumi akan menghasilkan batuan beku, seperti granit, diabas, diorit dan juga dapat menghasilkan urat-urat kuarsa yang mengandung bijih emas. Batuan beku dalam yang bersifat asam mengandung logam tertentu seperti tembaga, besi dan lainnya. Batuan beku luar hasil kegiatan vulkanisme dapat menghasilkan lava, rempah-rempah vulkanik yang berukuran pasir sampai bongkah antara lain basalt, andesit, batu apung, tuf dan pasir vulkanik. Sedangkan batuan beku yang dekat permukaan berupa basalt dan andesit. Melalui proses sedimentasi dari hasil rombakan batuan yang ada dapat diendapkan bahan galian seperti emas sekunder, pasir besi, batugamping klastik dan lainya. Batu gamping non klastik terbentuk di daerah pantai sampai laut dangkal yang dibangun oleh organ is me laut seperti koral, Algae, Foraminifera dan lainnya. Endapan lempung dapat terbentuk di darat sampai laut dalam. Endapan lempung yang terbentuk di laut dangkal biasanya mengandung karbonat (gampingan) dan dinamakan napal. Sementara pasir dapat terbentuk di sungai, pantai dan laut dangkal. Pasir kuarsa terbentuk di laut dangkal dan juga di pantai atau di darat yang merupakan hasil rombakan batuan beku asam seperti granit. 2.1.9 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan dan ekosistem perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologik yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, genetik (varietas/ras) dan ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang berbeda kerena setiap ekosistem merupakan habitat dari suatu komunitas. Dengan kata lain, keragaman sepsies sangat dipengaruhi oleh tipe ekosistem. I1-12 Keanekaragaman hayati baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem merupakan sumber daya alam (SDA) yang sangat kompleks, karena SDA ini terdapat dalam jumlah yang terbatas sekalipun keanekaragamannya sangat tinggi. Selain itu, walaupun mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (renewable), sumberdaya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya. Permasalahan tersebut tercermin dari tinggginya tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dari kepunahan. Keterancaman tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu (a) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan, termasuk secara ilegal; dan (b) kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Kompleksitas sumberdaya alam hayati tersebut bertambah dengan tingginya jumlah dan laju pertambuhan penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, sehingga tekanan terhadap keanekaragaman hayati semakin tinggi. Pengenalan akan keragaman hayati menjadikan modal untuk memahami sumber daya potensial bagi pembangunan berkelanjutan. Karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu wilayahpun dapat tergambar dari keragaman hayati tersebut. Species hidup dan berevolusi dalam habitat alam yang kompleks di dalam suatu sistem di mana keanekaragaman ekosistem membentuk aneka species ikutan. Bila terjadi kerusakan pada species tertentu secara langsung berpengaruh pada eksistem pada umumnya termasuk manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, inventarisasi keragaman hayati yang ada di daerah Kata Kupang merupakan sesuatu yang urgen. Keanekaragaman hayati di Kota Kupang terdapat di Kawasan Taman Wisata Alat Laut (TWAL) Teluk Kupang. TWAL ini terdapat dalam dua wilayah yaitu Kata Kupang dan Kabupaten Kupang. Kawasan TWAL yang melewati wilayah Kota Kupang terdiri atas Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kata Lama. Kawasan Laut di Kata Kupang dan Kabupaten Kupang ditunjuk sebagai Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 18/Kpts-11/1993 tanggal 28 Januari 1993 dengan luasan 50.000 hektar yang terbentang sepanjang pantai Teluk Kupang, termasuk Pulau Burung, Pulau Kera, Pulau Kambing, dan Pulau Semau. Kemudian ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:423/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999 dengan luas 62.450,60 Ha dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TWAL Teluk Kupang Periode 2018 s/d 2027 Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan luasan 63.881,79 Ha (BBKSDA NTT, 2023). Potensi-potensi yang ada di TWAL Teluk Kupang terdiri atas: 1 Ekosistem Mangrove yang memanjang dari pesisir Paradiso, Oesapa, Tanah Merah, Oebelo, Nunkurus, Pariti hingga sebagian pesisir pantai Pulau Semau terutama di bagian Timur. Ekosistem mangrove terluas adalah di Oebelo. I1-13 2 Ekosistem terumbu karang yang terdapat di sepanjang pesisir TWAL Teluk Kupang kecuali di bagian Tanah Merah, Oebelo, Nunkurus dan Pariti. Hal ini disebabkan tingginya tingkat sedimentasi sehingga menyebabkan turbiditas perairan tinggi (keruh) dan tidak sesuai untuk habitat pertumbuhan karang. 3 Ekosistem padang lamun terdapat di sepanjang perairan TWAL Teluk Kupang yang merupakan daerah peralihan dari ekosistem pasir putih sebelum mencapai ekosistem terumbu karang. Ekositem yang ada di TWAL Teluk Kupang searah jarum jam dari atas yaitu ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan pasir putih. 2.1.10 Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah Pola penggunan lahan di Kata Kupang dipengaruhi oleh aktifitas perkembangan dan pergerakan penduduk yang berdampak pada semakin meluasnya lahan-lahan yang awalnya masih berupa lahan kosong berkembang menjadi permukiman. Berdasarkan hasil Revisi RTRW Kota Kupang tahun 2023 pola penggunaan lahan di Kata Kupang terbagi menjadi dua yaitu pola penggunan lahan terbangun dan pola penggunan lahan non terbangun. Pola penggunan lahan terbangun dicirikan dengan terdapatnya konstruksi bangunan diatas lahannya yang berupa fasilitas fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan RTH dan lain sebagainya yang diatas lahannya terdapat konstruksi bangunan. Sedangkan untuk pola penggunaan lahan non terbangun kebalikan dari pola penggunaan lahan terbangun dimana diatas lahan tidak terdapat konstruksi bangunan seperti pertanian, perkebunan, semak belukar, pekarangan dan lain sebagainya yang diatas lahannya tidak terdapat konstruksi bangunan. Selanjutnya mengamati penyebaran masing-masing jenis penggunaan lahan dalam wilayah Kota Kupang, pada tahun 2010 penggunaan lahan didominasi oleh semak belukar 8.398,95 Ha. Dan tahun 2013 penggunaan lahan didominasi oleh padang rumput 6.894,23 Ha sehingga dapat dikatakan terjadinya pembukaan lahan dari semak belukar menjadi padang rumput untuk peternakan dan perkebunan serta kawasan terbangun yang pada tahun 2019 penggunaan lahan tersebut didominasi oleh area terbangun dengan luas area 6.152,86 Ha sebagai alih fungsi lahan dari aktivitas pembukaan lahan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kata Kupang nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kata Kupang tahun 2 0 1 1 - 2031 penggunaan lahan di Kata Kupang terdiri atas: 2.1.10.1 Kawasan Lindung Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, Kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya. Secara umum arahan pengembangan kawasan lindung dilakukan dengan mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 30% dari luas lahan kota, memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, dan 11-14 mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung. Penetapan kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang ini bertujuan untuk mencegah berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di dalam maupun di sekitar kawasan lindung. Jenis, dan kriteria kawasan lindung telah diatur dalam Keppres No. 57 Tahun 1989 dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990. Kawasan lindung di maksud terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan pantai, sungai, waduk dan lain sebagainya. 8erdasarkan hasil analisis Revisi RTRW Tahun 2023 luasan Kawasan Lindung 1.910,27 ha atau baru mencapai 1,99 % dari luas wilayah Kota Kupang. 2.1.10.2 Kawasan Budidaya Penetapan arahan pengembangan kawasan budidaya pada dasarnya diarahkan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya alam dan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kriteria untuk mendelineasikan kawasan budidaya secara umum bertitik tolak dari faktor kesesuaian dan kemampuan lahan. Sebagai wilayah perkotaan, maka kawasan budidaya lebih potensial diperuntukkan bagi pengembangan permukiman. Kawasan budidaya yang diarahkan bagi pengembangan fasilitas perumahan yang diatur secara berjenjang berdasarkan arahan kepadatan bangunan agar tercipta lingkungan perumahan yang nyaman, aman, dan sehat. Berdasarkan hasil analisis Revisi RTRW Tahun 2023 luasan Kawasan Budidaya 14.023,41 ha atau baru mencapai 88,01 % dari luas wilayah Kota Kupang Kawasan perumahan di wilayah Kota Kupang diarahkan sebagai berikut:
1. 1.Kawasan perumahan/permukiman kepadatan tinggi dengan arahan kepadatan sekitar 40 - 60 unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona Pusat Kota dan Zona Kota Secara Umum, yaitu pada kawasan BWK I dan BWK IH yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kata Raja, Kata Lama, Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah Kecamatan I<elapa Lima;
2. 2.Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan sedang dengan arahan kepadatan sekitar 2 0 - 40 unit rumah/ha, di wilayah Kata Kupang diarahkan di zona Pinggiran Kata, yaitu pada kawasan BWK Ill, IV dan V, yang meliputi sebagian Kecamatan Alak, sebagian Kecamatan I<elapa Lima, sebagian Kecamatan Oebobo dan sebagian Kecamatan Maulafa;
3. 3.Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan rendah dengan arahan kepadatan sekitar 0 - 20 Unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona pedesaan, yaitu pada kawasan BWK VI dan BWK Vil, yang meliputi sebagian I<ecamatan Alak dan sebagian Kecamatan Maulafa.
4. 4.Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan khusus dengan arahan kepadatan sekitar maximum 2 unit rumah/ha, di wilayah Kata Kupang diarahkan di zona pedesaan, yaitu pada kawasan BWK VI dan BWK Vil, yang meliputi sebagian Kecamatan Alak dan 11-15 sebagian Kecamatan Maulafa. Total luasan kawasan perumahan eksisting ± 237 Ha, dan rencana pengembangan sebesar ± 160 Ha;
5. 5.Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Fatubesi, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Bonipoi, Kelurahan Air Mata, Kelurahan Solar dan secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lainnya; pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik di kelurahan Kelapa Lima, kelurahan Naikoten I, kelurahan Belo, kelurahan Liliba dan secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lain;
6. 6.Pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun di Kelurahan Belo, Kelurahan Sikumana, Kelurahan Manulai II, Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Kolhua, Kelurahan Naimata, Kelurahan Lasiana, dan Kelurahan Liliba;
7. 7.Pembangunan rumah kebun atau agropolitan di Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Naioni, dan Kelurahan Sikumana; dan
8. 8.pembangunan/Revitalisasi Kawasan Kumuh, di kelurahan Fatubesi, kelurahan Oesapa, kelurahan Naikoten I, kelurahan Oebobo, kelurahan Kuanino, kelurahan Airmata, kelurahan Fatululi, kelurahan Bonipoi secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lainnya.
9. 9.Rencana pengelolaan kawasan perumahan Kata Kupang meliputi:
a.Pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk perumahan harus memiliki lingkungan yang amandari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta mendorong peningkatan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;
b.Pengembangan kawasan perumahan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
c.Revitalisasi dan penataan kembali bagi kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah eksisting;
d.Pengembangan kawasan perumahan sebagai akibat perkembangan infrastruktur dan perkembangan kegiatan sektor fungsional seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru akibat kegiatan sentra ekonomi, atau kawasan perumahan disekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang. 2.1.11 Potensi Pengembangan Wilayah Tujuan pengembangan wilayah Kata Kupang di masa depan disusun dengan memperhatikan visi, misi dan tema penataan ruang wilayah untuk rentang waktu 20 tahun kedepan. Sehingga dengan memperhatikan ha! tersebut maka tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kota Kupang yang ingin dicapai di masa depan adalah : "Mewujudkan Kota Kupang sebagai pusat kegiatan nasional dengan konsep water front city yang berkelanjutan". Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah yang telah 11-16 dirumuskan sebelumnya, maka disusun suatu kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang ini meliputi kebijakan dan strategi yang terkait dengan struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis. Kebijakan dan strategi Pola ruang, meliputi kebijakan dan strategi kawasan lindung, kebijakan dan strategi kawasan budidaya serta kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis. Berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan tetap mengedepankan tercapainya fungsi ruang secara lestari dan berkelanjutan terutama dalam menopang Kota Kupang yang berketahanan lingkungan serta mampu menopang kegiatan pembangunan di bidang-bidang terkait lainnya. • • 7 ,.s .4 :~-. t -r- 3 e - = . - w + ( L t G 4 ( t o t ( C 1 2 ( t 1 4 % + ( antara lain jarak suatu kondisi geologi setempat. � - - - - 2.1.12 Wilayah Rawan Bencana 2.1.12.1 Gempa Bumi, Tsunami Menurut Peta Zona Seismik untuk Konstruksi Bangunan dari Beca Carter Holling dan Ferner Ltd (1976), wilayah Kota Kupang termasuk dalam Zona 5 (percepatan gempa antara 0,25 - 0,33 g) dan Zona 4 (percepatan gempa antara 0,20 - 0,25g), yaitu percepatan gempa untuk periode ulang setiap 20 tahun (Gambar 2.6). Besarnya intensitas atau tingginya tingkat kerusakan akibat gempa bumi (dinyatakan dalam skala M M I = Modified Mercalli Intensity) bergantung pada beberapa faktor, wilayah terhadap sumber gempa bumi dan Gambar 11.4 Wilayah Gempa Indonesia dengan Percepatan Puncak Batuan Dasar dengan Periode Ulang 500 Tahun Sumber: RTRW Kota Kupang 2011-2031 l<ota l<upang dan sekitarnya paling tidak telah terjadi gempa sebanyak em pat kali yang mengakibatkan kerusakan, yaitu pada Tahun 1908, 1938, 1963 dan 1975. Gempa bumi yang terjadi Tahun 1975, pusat gempa berada di utara Kota Kupang (Laut Sawu), pada kedalaman 0 - 99 km, dengan magnitud 6,1 skala Richter, telah mengakibatkan retakan tanah dan retak-retak pada bangunan. Wilayah NTT termasuk Kota Kupang pun menjadi daerah yang rawan dan rentan terkena imbas dari gelombang tsunami ketika gempa 11-17 bumi baik tektonik maupun vulkanik terjadi di lautan. Bahkan Menurut Kertapati (2007), pada Tahun 1953, di wilayah pantai sebelah barat Kupang pernah terjadi tsunami, tetapi tidak diperoleh infonnasi yang lengkap mengenai daerah yang terlanda maupun jumlah korban akibat tsunami. Untuk itu dalam menghadapi ancaman bencana seperti gempa dan tsunami, maka kebijakan pemerintah untuk mengedepankan aspek pencegahan dan mitigasi serta meningkatkan peran serta masyarakat perlu menjadi prioritas. Hal ini dimaksudkan agar upaya meminimalkan resiko ketika terjadi bencana seperti gem pa dan tsunami. 2.1.12.2 Banjir Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Berdasarkan KRB Kata Kupang tahun 2 0 2 2 - 2 0 2 6 menunjukkan bahwa wilayah di Kata Kupang yang berpotensi terdampak bencana banjir seluas 573 ha, merata di semua kecamatan. Indeks Kelas Bahaya Banjir di Kata Kupang ditunjukkan pada tabel !1.3 Tabel 11.3 Potensi Bahaya Banjir di Kata Kupang No Kecamatan Bahaya Luas (ha) Rendah Sedang Tinggi Total 1 Alak 18 16 4 38 2 Kota Lama 5 1 2 8 3 Kelapa Lima 24 4 5 33 4 Kota Raja 64 40 10 1 1 2 5 Oebobo 83 40 6 129 6 Mau la fa 198 46 9 253 Kota Kupang 553 147 36 573 Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022) 2.1.12.3 Kekeringan Kekeringan adalah berkurangnya persediaan air di bawah normal yang bersifat sementara baik di atmosfer maupun di permukaan. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Penyebab utama terjadinya kekeringan adalah defisit curah hujan yang terjadi selama periode tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau yang biasanya disebut dengan kekeringan meteorologis. Musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga risiko bencana kekeringan merupakan tekanan ekologi yang dihadapi oleh daerah ini. Risiko bencana kekeringan ini semakin diperparah dengan adanya kondisi cuaca ekstrim sebagai akibat perubahan iklim global. Risiko bencana kekeringan memiliki konsekuensi langsung terhadap risiko rawan pangan, kelangkaan air bersih, dan risiko kebakaran hutan dan lahan Total luas bahaya kekeringan di Kota Kupang adalah 15.498 ha dan berada pada Kelas Tinggi, dengan potensi bahaya kekeringan terluas berada di Kecamatan Alak dengan luas 5.821 ha. Rincian luasan potensi bahaya kekeringan menurut kecamatan di Kota Kupang tersaji pada tabel 11.4 11-18 Tabet 11.4 Patensi Bahaya Kekeringan di Kata Kupang No Kecamatan Bahaya Luas (ha) Rendah Sedang Tinggi Rendah 1 Alak 0 0 5.821 5.821 2 Kota Lama 0 0 287 287 3 Kelapa Lima 0 0 1.442 1.442 4 Kota Raja 0 0 709 709 5 Oebobo 0 0 1.474 1.474 6 Maulafa 0 0 5.765 5.765 Kota Kupang 0 0 15.498 15.498 Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022) 2.1.12.4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gelornbang ekstrirn adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Wilayah Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelornbang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi rnerupakan luasan wilayah yang merniliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kata Ku pang adalah 390,016 ha. Tabel 11.5 Patensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kata Kupang No Kecamatan Bahaya ( Luas) Rendah Sedang Tinggi Total 1 Alak 12 166 0 178 2 Kota Lama 0 76 0 76 3 Kelapa Lima 49 87 0 136 4 Kota Raja 0 0,016 0 0,016 5 Oebobo 0 0 0 0 6 Maulafa 0 0 0 0 Kota Kupang 61 329,016 0 390,016 Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022) 2.1.12.5 Bencana Kebakaran Lahan Bencana kebakaran hutan dan lahan perlu rnenjadi perhatian dan harus diwaspadai terutama pada musim kemarau. Banyak darnpak yang disebabkan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama bagi kesehatan. Asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan polusi udara yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kata Kupang mencakupi area seluas 6.438 ha yang tersebar pada 6 wilayah kecamatan dan berada pada kelas Sedang. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas Sedang seluas 3647 ha dan kelas Tinggi seluas 2.791 ha. 11-19 Tabel 11.6 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Kupang No Kecamatan Bahaya Luas (ha) Rendah Sedang Tlnggl Total 1 Alak 0 2.233 1.142 3.375 2 Kota Lama 0 11 0 l 3 Kelapa Lima 0 10 70 80 4 Kota Raja 0 75 165 240 5 Oebobo 0 61 33 94 6 Maulafa 0 1.267 1.81 2.648 Kota Kupang 0 3.647 2.791 6.438 Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022) Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah dan/atau batuan, atau percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Tabel 11.7 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Kota Kupang No Kecamatan Bahaya Luas (ha) Rendah Sedang Tinggi Total l Alak 0 1141 20 1.161 2 Kota Lama 0 24 0 24 3 Kelapa Lima 0 61 4 65 4 Kota Raja 0 23 l 24 5 Oebobo 0 83 5 88 6 Maulafa 0 614 14 628 Kota Kupang 0 1.946 43 1.990 Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022) 2.1.13 Kondisi Demografi 2.1.13.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Penduduk Kota Kupang berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2023 sebanyak 466.630 jiwa yang terdiri atas 234.963 jiwa laki laki dan 231.669 jiwa perempuan (BPS, 2024). Dari total jumlah penduduk Kota Kupang tersebut tersebar pada enam kecamatan dengan jumlah yang bervariatif, di mana terbanyak berdomisili di wilayah Kecamatan Maulafa dan terendah di Kecamatan Kota Lama (Tabel 11.8). Lebih banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Maulafa diduga karena sebagai wilayah kecamatan ini mengambil lokasi di bagian pinggiran Kota Kupang sehingga menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan wilayah permukiman baru termasuk desakan pemanfaatan ruang di pusat Kota Kupang untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi ini menyebabkan dari nilai lahan relatif lebih murah dibanding wilayah pusat kota, sehingga permintaan ruang permukiman menjadi lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.8. I1-20 Tabel 11.8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Ku pang Tahun 2019 - 2023 Jumlah Penduduk (Ribu jiwa) Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Alak 67.39 76.61 79,09 81,59 84,11 877,82 884,92 923.32 960,12 967,79 Mau lafa 83.45 97,60 100.67 103,77 106,88 1.801,50 1,787,88 1,863,96 1,396,66 1.950,44 0ebobo 105.35 100,17 101,44 102,65 103,80 7.478,34 7.071,73 7.230,94 7.389,31 7.299,23 Kota Raja 57,15 56.90 57,62 58,31 58,96 10.556,39 9.364,10 9.519,84 9.784,75 9.665,57 Kelapa 85,95 75,17 75.94 76,65 77.31 5.098,07 5.024,50 5.143,21 5.224.30 5.147,00 Lima Kota Lama 35,68 34,59 34,94 35,27 35,57 12.741,93 10.784,16 10.965,84 11.213,66 11,047,83 Kot.a 434,97 441.04 449.70 458,25 466,63 2.412,89 2.456,08 2.528,69 2.601.17 2.588,52 Kupang Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2024) Rendahnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Kota Lama, diduga sebagai wilayah kecamatan mula-mula sebelum Kota Kupang dimekarkan dari Kabupaten Kupang, juga saat ini dalam tata ruang wilayah, kecamatan ini diperuntukan sebagai wilayah bisnis dan perdagangan. Demikian juga pertambahan penduduk yang terjadi lebih memilih untuk tidak menggunakan wilayah tersebut sebagai lokasi permukiman. Kepadatan penduduk di Kota Kupang sampai tahun 2023 rata-rata sebesar 2.588,52 jiwa per k m . Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kota Lama, sementara terendah terdapat di Kecamatan Alak. Indikator tingkat kepadatan penduduk yang ada pada gilirannya menjadi dasar dalam mendesain program dan kegiatan, di mana wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah diharapkan dapat menjadi prioritas pengembangan kedepannya. Laju pertumbuhan penduduk Kota Kupang secara akumulatif memperlihatkan angka pertumbuhan positip rata-rata sebesar 1,07%/tahun antara tahun 2019-2023 (Gambar 11.5). Kontribusi pertumbuhan tersebut selain disebabkan adanya pertumbuhan alamiah (karena kelahiran) juga diduga akibat tingkat migrasi masuk penduduk dari luar wilayah NTT dan atau kabupaten lain yang ada di NTT. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Maulafa, sementara pertumbuhan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Kelapa Lima. 1,40 1,20 1,25 1,00 0,80 0,60 0.40 0,20 0,00 1,28, %% 1,07 Alak Maulata Oebobo Kota Raja Kelapa Lima Kota lama Kota Kupang Gambar 11.5 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kupang (%) Sumber: BPS Kota Kupang, 2024 I1-21 Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi merupakan kecamatan yang berlokasi pada bagian wilayah pinggiran (hinterland) Kota Kupang, sementara kecamatan dengan pertumbuhan penduduk rendah berlokasi pada bagian pusat Kota Kupang. Kondisi ini semakin memperkuat pemahaman bahwa saat ini bagian wilayah pinggiran merupakan wilayah yang menarik untuk dijadikan lokasi permukiman, di mana diduga dari sisi harga lahan masih relatif murah demikian juga lingkungannya masih lebih bersih dan nyaman. Dengan demikian kebijakan pembangunan kawasan publik perkotaan dan atau bagian wilayah Kota Kupang kedepan, seyogianya mempertimbangkan aspek kenyamanan dan juga aksesibilitas sehingga mampu memberikan pelayanan yang seimbang, efektif dan efisien. 2.1.13.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Komposisi penduduk menurut kelompok umur atau usia sangat penting sebagai dasar dalam penyediaan pelayanan penduduknya. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur sepanjang siklus hidupnya. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk usia sekolah sangat besar, maka kebutuhan akan sekolah dasar juga akan cukup banyak. Komposisi penduduk menurut kelompok umur juga dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi penduduk di suatu wilayah, karena berdasarkan kelompok umur dapat ditentukan apakah penduduk di suatu wilayah tersebut mempunyai ciri banyak kelompok tua atau kelompok muda. Komposisi penduduk Kota Kupang berdasarkan kelompok umur tahun 2020 - 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 11.9 Tabel 11.9 Komposisi penduduk Kota Ku pang menurut kelompok umur Tahun 2020 - 2023 Kelornpok Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Umur (tahun) Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % iiwa iiwa iiwa iiwa 0-4 42.944 9.70 43.713 9.59 44.578 9.51 50.131 10,74 5-9 35.132 7.93 35.995 7.90 36.839 7.86 38.084 8,16 10-14 30.497 6.89 31.294 6.87 32.251 6.88 32.387 6,94 15-19 36.365 8.21 36.737 8.06 37.320 7.96 31.911 6,84 20-24 42.393 9.57 42.662 9.36 42.890 9.15 38.646 8,28 25-29 49.626 11.21 51.243 11.24 52.765 11.25 45.391 9,73 30-34 46.345 10.47 48.036 10.54 49.874 10.64 48.924 10,48 35-39 39.982 9.03 41.294 9.06 42.617 9.09 43.598 9,34 40-44 32.219 7.28 33.340 7.31 34.444 7.35 36.587 7,84 45-49 24.960 5.64 25.971 5.70 26.921 5.74 28.743 6,16 50-54 19.953 4.51 20.862 4.58 21.684 4.62 22.329 4,79 55-59 15.434 3.49 16.194 3.55 16.877 3.60 17.625 3,78 60-64 11.138 2.52 11.755 2.58 12.286 2.62 13.108 2,81 65-69 7.273 1.64 7.703 1.69 8.067 1.72 8.901 1,91 70-74 4.100 0.93 4.371 0.96 4.579 0.98 5.377 1,15 75+ 4.397 0.99 4.677 1.03 4.921 1.05 4.890 1,05 Jumlah 442.758 100 455.847 100 468.913 100 466.632 100 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2021-2024) Berdasarkan sebaran jumlah penduduk menurut kelompok umur di atas, apabila dikelompokkan lebih lanjut atas empat kelompok usia, 11-22 diperoleh proporsi komposisi penduduk menurut kelompok umur. Antara tahun 2020-2023 persentase tertinggi penduduk berada pada kelompok usia dewasa (25-59 tahun). Jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut sebanyak 228.519 jiwa (51,61%) di tahun 2020 dan 236.940 jiwa (51,98%) pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 245.182 jiwa atau 52,29% di tahun 2022. Jika ditambah dengan kelompok penduduk pra dewasa (15-24 tahun) sebanyak 80.210 jiwa (17,11%), sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 243.197 jiwa atau 52,12% termasuk dalam kategori penduduk usia produktif yang merupakan modalitas sosial bagi pembangunan di Kota Kupang. Data proporsi penduduk Kota Kupang menurut kelompok umur ditunjukkan pada Tabel II.10 Tabel 11.10 Proporsi Penduduk Kata Kupang Menu rut Kelompok Umur Proporsi (%) Kelompok Umur Tahun Tahun Tahun Tahun 2020 2021 2022 2023 Penduduk usia muda(0 - 14 24,52 24,35 24,24 25,85 tahun) Penduduk pra dewasa (15 17,79 17,42 17,11 15,12 24 tahun) Penduduk usia dewasa(25 51,61 51,98 52,29 52,12 59 tahun) Penduduk usia tua (2 60 ) 6,08 6,25 6,37 6,92 Sumber: Diolah dari data BPS Kota Kupang (2021-2024) Berdasarkan sebaran kelompok umur, dihitung perbandingan antara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun dengan jumlah penduduk usia 1 5 - 64 tahun di suatu daerah pada waktu tertentu. lndikator ini lebih dikenal dengan istilah rasio ketergantungan/beban tanggungan (dependency ratio), dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah penduduk usia tidak produktif per 1 0 0 penduduk usia produktif atau menunjukkan banyaknya penduduk usia non produktifyang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif selain dirinya sendiri. Penduduk Kota Kupang tahun 2023, sebagian besar berumur antara 15 - 64 tahun yaitu sebanyak 326.862 jiwa, sementara penduduk berumur 0-14 tahun sebanyak 120.602 jiwa dan berusia 265 tahun sebanyak 19.168 jiwa, maka angka beban tanggungan (dependency ratio) sebesar 29,94% (dibulatkan 30%), yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 30 penduduk yang belum/tidak produktif. Semakin rendah dependency ratio menunjukkan semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif (penduduk usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (penduduk usia 65+). 2.1.13.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja di masa yang akan datang. Tabel II.11 di bawah ini menggambarkan bahwa rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kota Kupang menurut kecamatan pada tahun 2020 dan 2021, yaitu berturut-turut 101 dan I1-23 102 yang artinya, tiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 dan 102 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, di Kata Kupang terdapat penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Tabel 11.11 Rasia Jenis Kelamin Penduduk Kata Kupang Tahun 2022 Tahun 2023 Kecamatan Laki-laki Perempuan Sex Laki-laki Perempuan Sex Rasio Rasio Alak 41.398 40.192 103 42.677 41.433 103 Maulafa 52.399 51.371 102 53.970 52.910 102 Oebobo 52.084 50.566 103 52.667 51.133 103 Kota Raja 29.301 29.009 101 29.637 29.343 101 Kelapa Lima 38.325 38.325 100 38.461 38.849 99 Kota Lama 17.467 17.813 98 17.606 17.964 98 Kota Kupang 230.974 227.276 102 235.018 231.632 101 Sumber: BPS Kota Kupang,2023-2024 (diolah) 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga sebelumnya. pertambahan konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang selama 10 tahun terakhir (2013-2023) sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan Prociuk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,86% pertahun. Di mana tahun 2013 pertumbuhan PDRB sebesar 7,20% merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar sepanjang tahun 2013-2023. Tahun 2014 laju pertumbuhan menurun menjadi 6,81%, kemudian menurun lagi di tahun 2 0 1 5 menjadi 6,63%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 2017 dengan pertumbuhan sebesar 6,74% dan 6,83%, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2018-2019 menjadi 6,59% dan 6,04%. Perekonomian Kota Kupang mulai meningkat pada tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 1,34%, setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga negatif (-2,05%) yang terjadi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2022, perekonomian Kata Kupang sudah menampakkan pemulihannya dengan tumbuh 3,43%, dan meningkat sebesar 3,93% tahun 2023. Namun pertumbuhannya masih jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi Pandemi Covid-19. II-24 7,20 6,81 6,63 6,74 6,83 6,59 6,04 4,86 Garn bar 11.6 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang, Tahun 2013-2023 Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kata Kupang pada tahun 2 0 2 3 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga konstan 2 0 1 0 mencapai 17,81 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,14 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,93 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,43 persen. Pertumbuhan positif ini disebabkan oleh banyak kategori lapangan usaha yang mulai menunjukkan tanda pemulihan. 17 kategori lapangan usaha pertumbuhannya bernilai positif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,84%); Pertambangan dan Penggalian (1,88%); Industri Pengolahan (4,40%); Pengadaan Listrik dan Gas (13,39%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3,64%); Konstruksi (6,60%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,37%); Transportasi dan Pergudangan (3,99%); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,29%); Informasi dan Komunikasi (2,74%); Jasa Keuangan dan Asuransi (1,85%); Real Estate (2,31%); Jasa Perusahaan (2,50%); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan ]aminan Sosial Wajib (4,09%); Jasa pendidikan (0,24%); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,06%); dan Jasa Lainnya (4,01%). Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas yang mengalami pertumbuhan hingga 13,39 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah pada jasa pendidikan 0,24 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami penurunan pertumbuhan hingga di level minus, khususnya pada kategori Jasa Perusahaan sebesar minus 44,41%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 28,40%; Transportasi dan Pergudangan sebesar minus II-25 19,52%; Jasa Lainnya (R, S, T, U) sebesar minus 12,65%, Konstruksi sebesar minus 10,26%; lndustri Pengolahan sebesar minus 6,69%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar minus 5,86%; dan Real Estate sebesar minus 1,01%. Kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan pertumbuhan positif dan signifikan di tahun 2 0 2 0 yaitu kategori lnformasi dan Komunikasi sebesar 14,25%, Pengadaan Listrik dan gas (8,25%), Jasa Keuangan dan Asuransi (7,46%), dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (7,04%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 11.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Konstan Menu rut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Lapangan Usaha PDRB Regional Bruto/PDRB (%) 2019 2020 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan 3,24 2,22 4,31 4,74 3,84 Perikanan Pertambangan dan Penggalian 3,61 0,88 0,63 0,54 1,88 Industri Pengolahan 11,23 -6,69 -7,19 3,96 4,40 Pengadaan Listrik & Gas 0,63 8,25 6,28 6,44 13.,3 9 Pengadaan Air, Pengelolaan 5,24 7,04 12,74 3,62 3,64 Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 3,54 -10,26 3,69 -0,99 6,60 Perdagangan Besar dan Eceran; 8.,3 -5,86 1.73 7.3 6,37 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi & Pergudangan 3,74 -19,52 0,68 4,09 3,99 Penyediaan Akomodasi dan 7,81 -28,4 2,82 21,83 10,2 Makan Minum 9 Informasi dan Komunikasi 7,66 14,25 5,32 4,37 2,74 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,18 7,46 2,45 0,87 1,85 Real Estate -0,57 -1,01 0,08 0,37 2,31 Jasa Perusahaan 5,11 -44,41 -15,42 1,06 2,50 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 9,24 4, 1 8 -6,06 9,89 4,09 Wajib Jasa Pendidikan 5,69 1,94 -2,17 -0,28 0,24 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7,98 6,94 8,35 0,67 3,04 Sosial Jasa lainnya 7,99 -12,65 -4,37 0.23 4,01 PDRB 6,04 -2,05 1,34 3,43 3,93 Sumber: BPS Kota Kupang (2024) 2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB harga berlaku (ADHB) yang ditampilkan dalam kinerja ekonomi suatu wilayah menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri. Semakin besar nilai setiap kategori yang ada menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan pengertian PDRB harga berlaku, PDRB harga konstan (ADHK) seutuhnya digunakan untuk menunjukan laju/trend pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun untuk setiap kategori dari tahun ke tahun dalam wilayah tersebut. 11-26 Perekonomian perubahan yang Kata Kupang tahun 2 0 1 9 - 2 0 2 3 fluktuatif sebagai akibat dampak mengalami Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 bernilai negatif (-2,05%) dan pada tahun 2 0 2 1 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1,34%. Laju pertumbuhan ekonomi Kata Kupang pada periode 2019 2023 berturut-turut sebesar 6,04 persen, -2,05 persen, 1,34 persen, 3,43 persen dan 3,93 persen. Pertumbuhan ekonomi sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang mengalami peningkatan, ha! i n i terjadi karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 terdapat pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Min um, dan Konstruksi. Nilai PDRB Kata Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mencapai 28,48 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sekitar 2,28 Triliun rupiah jika dibandingkan dengan nilai PDRB tahun
1. 2022.Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi pasti diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Kupang tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 11.13. Tabel 11.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kata Kupang Tahun 2019-2023 (juta rupiah) Komponen 2019 2020 2021 2022 2023 Pengeluaran Konsumsi Rumah 17.601.082,38 16.820.249,26 17.148.734,59 18.756.507,19 19.881.735,40 Tangga Konsumsi Lembaga Non profit yang 975.532,76 963.078,44 1.023.047,61 1.135.448,67 1.217.723,43 Melayani Rumah Tangga Konsums 5.590.747,14 5.066.843,23 4.938.674,12 4.564.307,57 4.762.362,41 Pemerintah Pembentukkan Modal Tetap 17.128.368,03 15.507.948,97 16.378.938,33 17.025.708,40 18.545.082,54 Bruto Perubahan 137.354,70 159.383,78 163.706.88 165.841,21 161.554,92 Inventori Ekspor 2.819.049,52 1.738.993,43 1.519.991,78 1.701.234,26 Na lmpor 19.841.183,85 16.343.389,76 16.762.755,98 17.149.497,04 Na Net Ekspor -17.022.134,33 -14.604.396,33 -15.242.764,20 -15.448.262,78 14.604.396,33 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2023) Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010. PDRB pengeluaran ADHK 2 0 1 0 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan perubahan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB-ADHK 2 0 1 0 Kota Kupang pada periode 2 0 1 9 - 2 0 2 3 ditunjukkan pada Tabet 11.14. 11-27 Tabel 11.14 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menu rut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2019-2023 (juta rupiah) Komponen 2019 2020 2021 2022 2023 Pengeluaran Konsumsi Rumah t 2.058.597.81 11.763.665 11.948.135,24 12.435.059,13Tangga 11.763.665.00 Konsumsi Lembaga Non profit yang 668.949,55 Melayani Rumah 688.613,44 668.949,55 702.208,05 751.148,97 Tangga Konsumsi 3.307.342,22 2.976.399,00 2.849.805,48 2.586.787,62 2.976.399,00 Pemerintah Pembentukkan 11.194.207,48 10.056.552,87 10.389.966.93 10.210.144,95 10.056.552,87 Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori 69.870,93 80.032,03 80.055,09 80.603,08 80.032,03 Ekspor 1.634.002,03 992.129,93 840.942,64 922.294,72 Na mpor 12.258.713,66 10.186.732,14 10.241.469,59 9.847.820,03 Na Net Ekspor -10.624.711.63 -9,194,602,21 -9,400.526,95 -8.925.525,31 -9.194.602,21 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2024) Nilai PDRB-ADHK di Kata Kupang dalam periode 2019-2023 mengalami penurunan hingga bernilai negatif di tahun 2020 yaitu sebesar -2,05 persen. Hal ini dikarenakan oleh dampak Covid-19 sehingga semua sub sektor mengalami penurunan daya beli karena masyarakat Kota Kupang cenderung membelanjakan uangnya untuk keperluan kesehatan. Pada tahun 2021, pemulihan ekonomi mendorong PDRB-ADHK mencapai peningkatan hingga 16,57 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022, perekonomian dunia mulai pulih sehingga PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan hingga mencapai 3,93 persen. Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 28,48 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,28 Triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 26,20 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya kenaikan harga-harga. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kata Kupang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 17,14 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 17,81 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kota Kupang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,93 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Uraian PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kata Kupang periode tahun 2019-2023 digambarkan secara jelas dalam Tabel 11.15 dan 11.16. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kota Kupang pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar 11-28 dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 16,51 persen (meningkat dari 15,70 persen pada tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,96 persen (meningkat dari 14,77 persen pada tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,16 persen (turun dari 13,89 persen pada tahun 2022). Berikutnya lapangan usaha lnformasi dan Komunikasi sebesar 12,88 persen (turun dari 13,53 persen pada tahun 2022) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,58 persen (turun dari 8,63 persen pada tahun 2022). Selain kelima bidang usaha di atas, Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kota Kupang. Pada tahun 2023 kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,07 persen atau senilai 2,29 triliun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan lapangan usaha mengalami perlambatan pada tahun 2019 sebesar 16,69 triliun rupiah berkurang menjadi 16,35 triliun rupiah atau 0,02 persen pada tahun 2020. Sedangkan untuk tiga tahun terakhir yakni tahun 2 0 2 1 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan sebagai berikut: tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat menjadi 1,33 persen pada tahun 2021, tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,92 persen. Kontribusi lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB Kata Ku pang masih cukup besar meskipun pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2021 sampai tahun 2023 kontribusi lapangan usaha mengalami peningkatan. Sementara, kontribusi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di tahun 2023 terhadap PDRB Kata Kupang sebesar 4,68 persen. 11-29 � r "' •2,._ c μ 0 to N 0 N 0 rl 0 N " r "'[ c c c V, 2- L z c d b0 £ a "'Cl. c "' • ....J f- μ ,._ "0 2 ".4 c z 0 .2 c D,._ r J: e "'V, r 2 V "'d < • 4 2 2 cc "' , D M c - c c .. t 0 L cc "' u aR Lu c Lu - f .,.- c rl °' 0 0 7 Lz av < r c < c ,..; tN • ,.; < ct - d t N 0 0 0 0 0 0 0 C N c 0 0 0 0 co 0 2 rl M 0 0 D c et t cc M c o a 'u t - - N rl 3 c p " 0 Lui cc Lui M • d c N rt p "' c N tN ..; t Lu c 0 N c "' i tM p L co D N t d t N " 7 u c " cc "' t ..; "' N pr N N o "' p o " " c cc t "' 0 (N o p? " p Lu;;: u C ": - t .,.- L o 22 � et o M cc v c 6 < t ,..; a; 6 cd rl - rl M N "' c t °' et NN 0 u cc "' co tu c av " .0 ...- .,._ d < � t .,.- ,.,,· c < r u L o rl. D .0 N a "5 • D 0 .,. o o cc f • "' t °' N u C z • t c c "' t "' - rl u L L u co ...; c "' 0 L c "' o rl rl "' t 0 - t? cc N co t "
c.r o 20 L N "' "' .y .c c 7 t p .c M t N 0 N N • • ---- c o N £ co C cc Lu M rl "' 0 M 0:: 0 " " "' • ;;: «t rl t - t "'. "' M c t "' po Mc v c + < c t ,..; "; a av < c ± t - ,..; " z f "' N m .. N Nc N "' 0 r 6 c < p .,.- 5 0 r p ,.; "'· u p ..; 0 ..; 0 0 tN ,,, - 6 t ts " L L t .c Cl. N "? M 0 D 0 0 o N °' N rl D "'2c M c y o L r u o " t..; N - t --d ? 0 0 i c L cc p " L L "' t z 0 N c p M o o t "' , 0 N cc c "' c t M D .r " ? rl p N N "£ c Lu c "' • co C "' t N p a "' t • co D M rl < " rl L - rl .,- v "' 0 o t C .4 o v c ,..; c c i r--· rl. M cc ,.; o az rl - rl L • ± 0 "' M "' "' p L N N 0 c ..; 0 v z • a a0 .,.- N 0o o N 0 .,.- d c a,· N o "' M L "' ? M N • m c f 0 t o t 0 o "' " - 0 c .¢ 0 M o co p t t ai u c N < °' ¢ " pr 0 M ci N o o N c M M M u L N co 7 N u L " "' N a " 0 rl t t " rl M M - ? t iv o C t p rl rl d " M c N Lu L a .< 'N C o rl rl rl a t N Lu t 0 D tc av c c 0 c f a v + " c 6 ccf rl - rl 0 0 o N Lu M Lt p u a t r--· rl + t o 0 c0 cc 0 p t ,..; "'. ttu N c c L u - s c "' c • t c " D N u ": c N N ., cc -2c c "' °' y o «i 0 p 0 i N t? c N <t M N N - 0 M t 0 7 c rl N p L N "' M N °' o m ? c c2 t .0 cu ? Lu " d M t N N - N z .c " " ·;;;C C. ,._ " r 3.4 £ .. C .4 z r z - z zz C c 0 r Vl 5 z " z 7 V,2c.. = C 0 z z z z o 5 V, " u r r 5 2 Ur 00 " a uJ a r 4 .c u to " 5 c " -0 -0 c z • z z z z ¢ V, .4 V, 5 rt V, u • z t U r z < • • r • c D u V) ,._ U a e 0 z £tr £ • • ,._ C .. 0 £ 2 z r • c .¥ 0 ,._ r r £ r • = c -
a.2 V, z C Ur -0 • ± " -0 r o .4 r 2 z u 7 . r z r 5 C V, ,._ 2 .c -0 .4 r .. c iii • = ::; c <' • • ,, -4 c < • = V, r 2D " V, z " z 5 r 3 5 5 z U 2 V, " C • r U ·;;; c • • c - z .4 C ,._ 5 "' :, 13 ,._ . C r z " " V 0 " 0 0 2 c £ ± u U ± ,._ 2 r • U £ £ V, • • r " r r - ,._ V, L 4 t " z "' c zc £ V, > ·- 5 - - :, "Cl z " r E,._ ,._ U • • 5 5 ,._ • 5 • z £ V, " V, ,._ " u 0 u " " 2 ·- z 0 • U "• • z • • .4 • 2- [ • z - 5 2- < .. c M ' • E Vl z 0 .-4 M N c N C' t c N z r E •r c Vl c c ... c = ;. V c 2 Vl 5 <' 2 24 2 .. ° 0 2 u " o L o 0 "? 0 "- .... .... ? .... v 0 .... c c .,.- c ,.; .... t tN 0 t 0 c 0 0 0 0 0 C 0 D .... • 0 a, .... Lu N cc "' 2r Ci t c cc L ..,; ci 0 0 L i ci ts D .,. d N N (N u c2 N N :le c "" p o ? t 0 e u c "- .... f p o v < .... < c .,.- ui .... .... � ,c <1l N a � N .0 .... tN J3 0 t t a .... .... r 0 N r .... r-.: .,.- • z "' N M rl et a • c2 .c y N .... t 0 c t pr u t d .c po 0 D 0 u 0 • "' t p t 0 - • M d N N N t D 2. V N ---- 0 •z .0 c co L c o ... < p? ' c c t ,.; ,,._ .... t t 0 v .... < c vi ,,.- = ' rl .... z o t s N o 0 ? u " c N 0 .; u,' 2 t N ..,,- o "' 0 c 0 ui v M o .4 • 0 "' co ? L L "' z 0 o r t L c c "' t c p t 0 0 N .4 M f tN N u t L "£ ( N o c -t < .0 0 0 «t N Lu .... • 0 " .... • .... .... r-- 0 E v < .... c c .; .; o rl .... ... .. 0 (N "' ,,. M .,._ 0 vi .y 0 ro' N c u a, • L u M '" N " "' 4 t "' N " L D 0 "' N Lu « ci 0 u o ..,; ro u L p M f (N N N M t i iv e o "' .... pr t rl «t ' 0 o .... rl 0 0 v t < .... c ci 0 ,,.- t .... "'t "' o N c c 0 a L M .; c N co' co • M 0 a ,,.- ,,. 0 2r o Lu o "' 0 r-- p .0 ": 0 N ui .;. 0 i L " .... ci (N po p? d N N N c o 'N v C r 5 •c .. ... .¥ £ z • ± £ r 0 0 -� V, r • ... z : = V • "' .z -L c r " z U .c " • U " <.O 5 .0 " "' z C • z 5 • • .. c " " to = -0 2c 2- V, z " z z 5 ... z • -4 ... r • = U r .. z " " a 5 z 0 -0 5 � • 0 4 = • .2 r 0 .¥ co • :::; < z C c r " • • • 0 • 7r • r r -0 0 2z 5 .n z r ct • £ -0 U r = r "'• 20 5 "' r r • 5 " 5 50 2r .n "' c ... 5 5 U z • = C U " 5 • .. • • "' 0 :::; 0 "' • • � • cr o C ° .... 0 0 ¢ '" cc "' 0 .... ..,,- v t M t 0 c C 0 N 'N t? c o N 0, c t 2 c:i cc ¢ N ct "' ts p 0 N d .0 cip .... tN g c co R co 0 0 c D "' 0 .... ...- v f tu ? 0 tu .... 0 c t .... < � tN 0 L r L 5 5 .... C " u • c 0 o a a po «et "' "' o N p ,.; .c t d c ? .... • t • ---- 0 u t � R L M 0 z e .,.- c .... 0 ... vi '" t cc .... .; z f t 0 N y "z 0 .... t 0 r° " tN "' u c tM cc "' t t .... tM c N c u 0 ± L tN M f • L y o et "' p .;. -d pr .... 0 N £ 0 et • ° 0 N t 0 • L c 0 0 ::I ..,,- e,' t E .... 0 ... • 0 AN M N c 0 c a "' r tN "' " c 0 3 co D .... ,..._ 0 t u M "' 0 t l L ": "' 0 rs " r.... N co .... 0 ° o 0 p 0e t m.... et f 0 u p t .... 0 ui t a c N N N M L "' .... 0 p "' cc 0 v t c M c p t " c 0 et t rl "' .;. N -� "' a a N z 0 J3 N c • � 5 Er D " • "' 4 c • • 2> • co z z £ c .4 "' z C " E • z .!'? � iii .¥ J3 0 r • a c "' V, U r: ± • z " 2 •0 " 2.. ¥4 " • "• v,' cc c 4 "' • £ ± = 2 A. z c t r-- o M • rl "' co cocc rl c < c "' t "' a N p v o o 0c "'- ,.; '6 < :,j .,.-N M d rl ,-< M t 0c C c c c c tu c 0 "' o 0 c L; .. 0 0 M Lr c 0 o 'N t c Lu - t 0 C. c 0 i ai rl t ,..; l M p c • CJ' 0 c ? t c L p r r' f t c t t co + M + y Lu t u ,-; co Lu r',... M - ,..; N ,-< cc r-- p? 0 t o M CJ' o ccLu c 0 < c co 6 t 0 M c 6 t CJ' 0e r ,.; c oi c a ...- v t rl rl L L rl o N ? t et � N c' t ...- v r m c a50 Lu a -s tu ? v 0 D tu • f o - u ,-< :, C. t p t - r-- N c N 0 Lu tu ;::, cc u t r' tN i N c 0 o "' ci .c t " o rl a, c CJ' o c 0 M cc .., rl • y «t t t 0 N t ? co u r • - 'N - 0 f 'A. f --- 0 � .N Lu d • c e .2 0 p p "' Lu M 0 e ° pr o M- et a, ? " t o rl 0 cc o r--' + c v < cd t Lu ? t =C c f N 0 co rl u co E% tN r--' p ...- ...- • u .;: CJ' 0 6 0 c c c ¢ + t ct tN D c c "' r N p
1. 0.p t t o "' N t v D c o .4 ct c u r 0 a. t c ,... t aN .; z 0 ts t 0 0 r Lu I'- L o "' r u c N CJ' t , d 0 N u -d N t c u .,; 0 ,... N ,... - N .... a 0 • CJ' et C co I'- p t t tN «t "'l 0 o .< M "'- 0 c t c ui o M 0 z 0 t ? c r c' a .,.- c-0 ,... ,... t t 0 l • 0 tc 0 M N tN c t? ..- v 0 t ...- a 'N d 0 c a C')_ + "' N 0 0 t " c p L • CJ' a, t co 0 N • t D o a • t tN t «t - t cN D pc 0 '""' 0 t I'- 0 0 t N N L c L c .., 0 L t N «t t t N t ,..; D u .,; - N - N t p ? 0 N u L "' cc - 0 c < t V Lu et 0 t et c r-- 00 a v ..- t c < • ..- = M' t rl t a cz cc M M r-- tN t t c a t .,._ ...- a "'l <o t N f v a, N 0 N "' c - 0 N C. c c 0 0 .0 CJ' "' N 0 M a ct c co 0 0 t ": ui ci 0 o t u a o 0 Lu - .c p t "' "'M t t o "' c , d "' V o p «t - i o c .,; rl N ,... rl t £ c ."1 z 3 "'r 0 • -" r. "' • ct 4 z c 2z "' o z C z: z • V, � c " c 7 c r " " z 5c -0 U c, :, r c :, .¥ "' Jl c " "' 2 "' z .- r 2 r • < c 2 � -0 z • z E z z tc • 0 E r 2 � c £z 5 U c = 5 0 -0 5 z ..!! U r 4 z r z r z iii -0 .X c c. c 4 5 r < z r z V c c r 77 :g r "' r z -0 z ± "' r z 5 z ± " ·;;; c '- 2 -0 0 ,!;! :, fl % � 5 V c "'z -0 0 "' " 0 , 0 £ E 4 "' c z = .. 4 .c'-£ >, z £ c = r £ � " r r " 5 "' "' " "' "' (/) - z z s " • a � � c ¥ •h "- 2¢ < .. • N M 2.2.1.3 PDRB Perkapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Peningkatan nilai PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan nilai PDRB nominalnya. Nilai PDRB Per Kapita ADHB tahun 2019 sebesar Rp. 56,04 juta, namun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 54,37 juta dan pada tahun 2 0 2 1 menurun menjadi Rp. 53,93 juta, pada tahun 2 0 2 2 mengalami peningkatan menjadi Rp. 56,27 juta, dan pada tahun 2 0 2 3 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 61,03 juta. Nilai PDRB Per Kapita Kata Kupang ADHB merupakan yang tertinggi dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT, namun masih di bawah nilai PDRB-ADHB per Ka pita Nasional yang mencapai Rp. 74,96 juta. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.7 dan Tabel II.17. 2023 61,03 23,08 74,96 I I 2019 2020 2021 2022 56,04 54,37 53,93 56,22 19,56 20,05 29,58 21,71 59,06 57,26 62,23 71 a Kota Kupang aNTT Nasional 80 70 60 50 40 30 20 JO 0 a KotaKupang NTT Nasional Gambar ll.7 PDRB Per Kapita Kata Kupang, NTT dan Nasional Sumber: BPS Kata Kupang, 2023 Tabel ll.17 PDRB Per kapita dan Laju Pertumbuhan Per kapita Kata Kupang Tahun 2019-2023 Tahun Tolak Ukur 2019 2020 2021 2022 2023 PDRB ADHB (Miliar Rp) 24.410,95 23.913,11 24.410,34 26.199,55 28.478,36 PDRB ADHK (Miliar Rp) 16.693,92 16.351,00 16.569,64 17.138,22 17.810,93 Jumlah Penduduk(Jiwa) 434.97 441.04 440.70 458.25 466.63 PDRB ADHB Per kapita(Juta Rp) 56,04 54,37 53,93 56,27 59,47 PDRB ADHK Per kapita(Juta Rp) 38,33 37,18 36,61 36,81 38,17 Laju Pertumbuhan PDRB Per l<apita 3,17 -3,00 -1,54 0,54 3,69 ADHK(%) Sumber: BPS Kota Ku pang (2020-2024) PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari Rp. 56,04 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 53,93 juta pada tahun 2021, dan pada tahun 2 0 2 2 PDRB per kapita ADHB meningkat menjadi sebesar Rp. 56,27 juta, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 59,47 juta. PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2 0 2 3 mengalami peningkatan sebesar Rp. 38,17 juta dari tahun 2 0 2 2 sebesar Rp. 36,81 juta atau mengalami peningkatan sebesar 1,36 persen. 2.2.1.4 Indeks Gini/Gini Ratio lndeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi di suatu daerah. Pengukuran tingkat kesenjangan ini diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi yang ada di suatu daerah dengan melihat aspek pemerataan ekonominya. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. lndeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu indikator tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. lndeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Secara umum, Indeks Gini Kata Kupang cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2019 sebesar 0,345, tahun 2020 sebesar 0,321 tahun 2 0 2 1 sebesar 0,305, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,381 dan pada tahun 2 0 2 3 meningkat menjadi 0,388. Selama periode tersebut, Indeks Gini Kata Kupang lebih rendah dibandingkan lndeks Gini Provinsi NTT maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan kesejahteraan rumah tangga di Kata Kupang cenderung makin baik dan lebih baik dari rumah tangga di tingkat Provinsi NTT dan Nasional. Akan tetapi pada dua tahun terakhir yakni 2 0 2 2 dan 2023, Indeks Gini Kata Kupang lebih tinggi dari Provinsi NTT dan sama dengan Indeks Gini Nasional. Untuk lebih jelasnya lndeks Gini Kata Ku pang, Provinsi NTT, dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 11.8. 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0.2 0,15 0,1 0,05 0 a kota Kupang NTT Nasional 2019 0,345 0,356 0,38 2020 0,321 0,354 0,385 I 2021 0,305 0,345 0,384 2022 0,381 0,342 0,383 2023 0,388 0,325 0,388 I I kota Kupang NIT Nasional Gambar JI. 8 lndeks Gini Kota Kupang, NTT dan Nasional Tahun 2018-2023 Sumber: BPS Kota Kupang, 2024 2.2.1.5 Tingkat Inflasi Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan langsung dengan mekanisme pasar dengan penyebabnya terdiri atas beberapa faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya hambatan dalam distribusi barang. Dalam persepektf lainnya, inflasi juga didefinisikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu dan persediaan uang yang digunakan untuk mengartikan peningkatan kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiper inflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10 - 30% setahun; berat antara 3 0 - 100% setahun; dan hiper inflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Tingkat laju inflasi di Kata Kupang sebagaimana dirilis oleh BPS Kata Kupang menunjukan bahwa selama kurun waktu 2 0 1 9 - 2 0 2 3 relatif rendah dengan laju inflasi berada pada kisaran 0,5 - 2,21 persen pada tahun 2023 dalam kategori kelompok inflasi ringan. Tingkat laju inflasi yang relatif rendah merupakan kondisi yang diharapkan terus berlangsung, sehingga untuk jangka pendek dan menengah merupakan suatu prakondisi yang baik dalam menopang perkembangan ekonomi masyarakat dan wilayah Kota Kupang secara lebih baik. Laju inflasi di Kata Kupang yang selama ini merupakan salah satu kota selain Kata Maumere dan Kata Waingapu yang dijadikan indikator untuk menilai inflasi yang terjadi di NTT. Laju inflasi di Kata Kupang dibandingkan laju inflasi NTT dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 11.9 7,07 ; 10,8 0,78-_ ·0,89-8] 0,5 ·0,29 2019 2020 2021 2022 2023 - KotaKupang - NTT Nasional Gambar 11.9 Laju lnflasi Kata Kupang, NTT dan Nasional Sumber: BPS Kata Kupang (2020 - 2024) dan BPS Gambar 11.9 menunjukan bahwa besar inflasi yang terjadi di Kota Kupang selama tahun 2019-2023 berada di bawah laju inflasi nasional, namun pada tahun 2022, inflasi meningkat tajam hingga mencapai 7,07 persen. Pada tahun 2022, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Transportasi yaitu sebesar 21,13 persen, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 10,18 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,34 persen, sedangkan deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,50% (Tabel 11.18). Tabel 11.18 Laju lnflasi Kata Kupang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun Rata No. Kelompok Pengeluaran 2021 2022 2023 Rata
2. 1.Bahan, Minuman danTembakau 2.07 9.34 2,46 4,62
3. 2.Pakaian dan Alas kaki -0.36 0.84 0,08 0,19 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan 1.29 0.98 1,83 1,37 Bahan Bakar Lainnva 4. Perlengkapan, Peralatan, dan 1.25 4.35 0,60 2,07 Pemeliharaan Rutin Ru mah Tangga
4. 5.Kesehatan 2.04 3.77 1,53 2,45
5. 6.Transportasi 4.77 21.13 4,33 10,08 7. Informasi, Komunikasi dan Jasa 0.20 -0.50 0,18 -0,04 Keuangan
6. 8.Rekreasi, Olah Raga, danBudaya 0.02 0.60 0,27 0,30
7. 9.Pendidikan 0.68 2.19 0,01 0,96 10. Penyediaan Makanan dan 1.51 0.99 3,93 2,14 Minuman/Restoran
8. 11.Perawatan Pribadi dan JasaLainnya 1.99 6.94 1,41 3,45
9. 12.Bahan Makanan 1.99 10.18 0 4,06 Kata Kupang 1.45 5,07 1,39 2,63 Sumber: BPS Kota Kupang (2024) kebutuhan dasar yang terus meningkat mendorong meningkatnya permintaan. Selama ini, sektor konsumsi merupakan sektor penggerak utama perekonomian di Kota Kupang khususnya. Apabila ditelusuri menurut rentang waktu bulan dalam setahun, peningkatan permintaan yang memicu meningkatnya pengeluaran cenderung terjadi pada bulan tertentu seperti pada hari raya besar keagamaan dan awal tahun ajaran baru. Dengan demikian menghadapi situasi yang ada, sangat diperlukan tindakan stabilisasi harga dengan kegiatan pemantauan secara terus menerus dalam ha! ini perlunya peran yang lebih intensif dari Tim Pemantau lnflasi Daerah (TPID) Kota Kupang. Termasuk juga peran instansi terkait yang berperan penting baik langsung maupun tidak langsung untuk ikut mengendalikan gejolak fluktuasi harga yang terjadi. 2.2.1.6 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Akar kemiskinan tercermin dari tidak seimbangnya distribusi makanan, lahan dan modal. Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2024), jumlah penduduk miskin Kota Kupang pada tahun 2023 sebanyak 41,20 ribu jiwa. Data ini menunjukan adanya penambahan jumlah penduduk miskin dibanding jumlahnya pada tahun 2019 sebanyak 39,86 ribu jiwa. Akan tetapi jika dilihat dari presentasenya mengalami penurunan dari 9,22 persen pada tahun 2019 menjadi 8,61% pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Kupang tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 11.19 dan Gambar II.10 Kemiskinan Kota Kupang masih Iebih rendah dari kemiskinan Provinsi NTT maupun nasional, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Kupang akan dilaksanakan secara komprehensif melalui pengembangan kelompok sektor sekunder dan tersier yang merupakan sektor andalan di wilayah perkotaan pada umumnya. Pengembangan industri jasa dan manufaktur yang berbasis pada produk pariwisata dan pertanian diperkirakan akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Tabel 11.19 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Ku pang dan NTT Jumlah Penduduk Garis Kemiskinan(Rp/kapita/bulan) No Tahun Miskin [Ribu Jiwa) Kota Kupang NTT
10. 1.2019 39,86 545.219 373.922
11. 2.2020 39,72 587.921 403.005
12. 3.2021 41,77 599.880 415.116
13. 4.2022 42,20 648.982 460.823
14. 5.2023 41,20 732.921 507.203 Sumber: BPS Kota Kupang (2024) II-5 25 20 15 10 I 5 I I I I0 2019 2020 2021 2022 2023 a Kota Kupang 9,22 8,96 9,71 8,61 8,61 NTT 21,09 20,9 20,99 20,05 19,96 Nasional 9,41 9,78 10,14 9,54 9,36 Kota Kupang NTT Nasional Gambar II.10 Persentase Penduduk Miskin Kota Ku pang, NTT dan Nasional Keterangan: Data Maret 2 0 1 5 - Maret 2023 Berdasarkan data indikator kemiskinan, Garis Kemiskinan di Kota Kupang selama tahun 2019-2023 terus mengalami pertumbuhan. Garis kemiskinan pada tahun 2023 setiap bulan pendapatan per kapita penduduk miskin mencapai sebesar Rp. 732.921 per bulan. lndeks kedalaman kemiskinan adalah suatu nilai agregat, di mana semakin rendah nilai tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin menyempit. Berdasarkan data pada tabel 11.20 menunjukan angka kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) di Kota Kupang pada kurun waktu tahun 2019-2023. Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Kupang cenderung berfluktuatif pada kisaran 0,90-1,60 persen pada tahun 2019, sampai dengan 2020 berada pada kisaran 1,60 persen sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 0,90 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,44 persen dan pada tahun 2023 menu run menjadi 1,07 persen, penurunan yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan oleh dampak Covid-19 yang mempengaruhi secara luas terhadap sendi-sendi perkonomian nasional, termasuk perekonomian Kota Kupang. Tabel 11.20 lndeks Kedalaman Kemiskinan dan lndeks Keparahan Kemiskinan Kota Ku pang Tahun 2015-2023 No. Tahun lndeks Kedalaman Kemiskinan lndeks Keparahan (%) Kemiskinan (%)
15. 1.2019 1,60 0,39
16. 2.2020 1,60 0,37
17. 3.2021 0,90 0,17
18. 4.2022 1,44 0,39
19. 5.2023 1,07 0,21 Sumber: BPS Kota Kupang (2020-2024). Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi yang saling melengkapi, di mana pada kasus kelompok penduduk miskin yang tinggi IL-6 tetapi jurang kemiskinannya rendah, sementara pada kelompok penduduk lain memiliki kemiskinan yang rendah tetapi jurang kemiskinannya tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa maka semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di antara penduduk miskin yang ada. Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa trend indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2019-2023 dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat kemiskinan rendah, akan tetapi ada penyebaran penduduk miskin dibanding angka garis kemiskinan yang ada masih relatif tinggi. Hal ini perlu penanganan melalui implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara nyata dengan tetap berbasis pada potensi sumberdaya ekonomi regional terutama sektor-sektor potensial yang dapat mendongkrak percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian regional Kota Kupang. 2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.3.1 lndeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (1PM) merupakan salah satu indikator yang secara tidak langsung digunakan untuk melihat besarnya keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Oleh karena itu, suatu daerah bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan manusia, apabila pembangunan daerah tersebut difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan sekaligus meningkatkan 1PM. Sasarannya masyarakat dapat menikmati pendidikan, memperoleh layanan kesehatan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hid up, dimensi pengetahuan menggunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS Kota Ku pang (2023), capaian Indeks Pembangunan Manusia (1PM) Kota Ku pang pada periode tahun 2019- 2023 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 IPM Kota Kupang sebesar 79,55, tahun 2020 menjadi 81,91, pada tahun 2021 sebesar 81,93, tahun 2022 sebesar 82,37 dan pada tahun 2023 IPM Kota Ku pang mencapai 82, 77. Capaian peningkatan 1PM terse but sebagai hasil pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi dan sektor pendidikan. Program pembangunan bidang kesehatan di Kota Kupang seperti peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin. IL-7 Untuk bidang ekonomi, Pemerintah Kota Kupang terus berupaya mendorong sektor-sektor penunjang peningkatan pertumbuhan PDRB agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Upaya tersebut dilakukan agar Pendapatan per kapita masyarakat Kota Kupang mengalami peningkatan. Pada bidang pendidikan, Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang laboratorium dan UKS, alokasi pembiayaan pendidikan melalui 20% dari total APBD, yang dialokasikan untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang, seperti bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa program Indonesia pintar (PIP). Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2023, untuk SD/MI sebesar 92,15 dan SMP /MTs sebesar 75,13. Tabel 11.21 Komponen lndeks Pembangunan Manusia Kata Kupang Tahun 2019-2023 Komponen lndeks Pembangunan Aspek 1PM Manusia (IPM) 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Harapan Hidup(Tahun) 69,37 69,55 69,73 70,11 74,66 Rata-rata Harapan Lama 16,24 16,40 16,41 16,43 16,44 Sekolah (Tahun) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 11,47 11,58 11,60 11,61 11,62 Pengeluaran Riil Perkapita Oisesuaikan (Ribu Rp) 13.592 13.337 13.218 13.513 13.762 1PM 79,55 79,71 79,74 80,20 82,77 Sumber: BPS Kata Kupang (2024) Berdasarkan tabel 11.21 memperlihatkan perkembangan 1PM penduduk Kata Kupang mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tahun 2019-2023. 1PM Kota Kupang merupakan IPM yang tertinggi jika dibandingkan dengan 21 kabupaten di Provinsi NTT. Untuk lebih jelasnya perbandingan nilai IPM Kata Kupang dengan 1PM NTT dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 11.11. 71,92 71,94 72,29 72,91 74,39 65,23 65,19 65,28 65,9 68,4 • • 79,55 81,91 81,93 82,37 82,77 2019 2020 2021 2022 2023 -Kota Kupang NIT Naional Gambar 11.11 Perbandingan Nilai 1PM Kata Kupang, NTT dan Nasional Sumber: BPS Kota Kupang (2024) III-8 2.3.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya 2.3.2.1 Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SOM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di daerah. Untuk mengukur pencapaian kesejahteraan sosial di bidang pendidikan terdapat beberapa indikator, diantaranya meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. Sesuai dengan data yang dipublikasi oleh BPS Kota Kupang, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal mencapai 11,47 tahun pada tahun 2019 dan terus meningkat hingga mencapai 11,62 tahun pada tahun 2023 dan harapan lama sekolah untuk penduduk usia sekolah pada tahun 2019 mencapai 16,24 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 16,44 tahun. lndikator teknis lainnya yang berfungsi menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan di Kota Kupang juga masih menunjukan kondisi yang makin membaik. Tabel IL.22 Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Kupang Tahun 2019-2023 Tahun Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Harapan Lama Sekolah 16,24 16,40 16,41 16,43 16,44 (tahun) Rata-Rata LamaSekolah 11,58 11,62 (Tahun) 11,47 11,60 11,61 Sumber: BPS Kota Kupang (2024) Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan yang sedang diduduki di suatu wilayah, APM SD adalah persentase Murid SD usia 7-12 tahun dibagi dengan penduduk usia 7- 12 tahun pada wilayah tersebut, begitupun kelompok umur 13-15 untuk SMP. Jika semua penduduk usia sekolah bersekolah dan berada pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umur di atas maka, APM mencapai titik tertinggi yaitu 100 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya. APM pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2023 mencapai 92,15 persen dan pada jenjang SMP mencapai 75,13 persen. Rendahnya capaian APM tahun 2022, mengakibatkan lebih besarnya APK pada jenjang SD maupun SMP. Sampai Tahun 2023, APK Jenjang SD lll-9 mencapai 93,34 persen dan pada jenjang SMP mencapai 92,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah yang ditetapkan. Sehubungan dengan ha! tersebut di atas, yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang kondisinya belum mencapai 100 persen dari setiap jenjang pendidikan, dimana capaiannya pada tahun 2023 untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,70 persen, umur 1 3 - 1 5 tahun sebesar 97,59 persen, dan umur 16-18 tahun sebesar 88,59 persen. Selanjutnya, Angka melek huruf di Kota Kupang periode 2 0 1 9 - 2 0 2 3 berada di kisaran 9 8 , 0 6 - 99,13 persen atau masih terdapat 0,87 - 1,94 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum mampu membaca atau menulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 1. 2 3 . Tabel IL.23 APM, APK, APS dan Angka Melek Huruf di Kota Kupang Tahun 2019-2023 No. lenis Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023
20. 1.APM (%) Jenjang SD 91,08 91,03 91,14 92,14 92,15 Jenjang SMP 72,66 72,95 73,91 73,23 75,13
21. 2.APK(%) Jenjang SD 105,41 103,64 105,14 107,13 93,34 Jenjang SMP 94,35 100,59 101,79 94,29 92,46
22. 3.APS (%) PAUD 28,33 - - 68,83 Umur 7-12 Tahun 98,99 99,27 99,21 98,44 99,70 Umur 13-15Tahun 98,76 98,64 98,70 97,62 97,59 Umur 16-18Tahun 89,57 89,39 89,32 89,23 88,59 4. Angka Melek Huruf 98,94 98,81 99,13 99,09 99,24 (%) Sumber: BPS Kota Kupang (2020-2024) 2.3.2.2 Kesehatan Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama pembangunan di bidang kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata agar derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat adalah rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang layak, dan keadaan sanitasi lingkungan yang tidak layak. Pencapaian pembangunan di bidang kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan, dapat menghambat usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kondisi kesehatan penduduk terukur dari realisasi kinerja pembangunan kesehatan yang tergambar melalui angka usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, meningkatnya status gizi bayi/balita, dan menurunnya angka kesakitan, II-10 kecacatan dan ketergantungan. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. AHH penduduk di Kota Kupang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019, AHH di Kota Kupang mencapai 73,77 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 74,66 pada tahun 2023. Angka sebesar 74,66 ini berarti bayi yang lahir menjelang tahun 2023 diharapkan dapat hidup sampai lebih dari 70 tahun. AHH yang makin bertambah menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah makin membaik, baik dari sisi pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program-program sosial lainnya. lndikator kesehatan lain yang juga sangat pen ting adalah status gizi balita, yaitu keadaan gizi anak balita umur 0-59 bulan. Pada anak balita terjadi proses pertumbuhan yang pesat sehingga membutuhkan zat gizi tinggi untuk setiap kilogram berat badannya. Status gizi bayi/balita yang terekap melalui data underweight, wasting dan stunting. Kasus stunting merupakan permasalahan nasional yang terus didorong untuk diturunkan, sehingga upaya yang dilakukan harus secara komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan stakeholder termasuk partisipasi masyarakat dan orang tua. Sampai Februari 2023 persentase stunting di Kota Kupang tercatat sebanyak 19 persen dan terus mengalami penurunan menjadi sebesar 17,2 persen pada posisi Agustus 2023. Atau dengan lain perkataan terjadi penurunan sebesar 1,8 persen (kurang lebih 4.000 balita) dalam kurun waktu 7-8 bulan. Gambaran kinerja yang ada memperkuat pemahaman bahwa apabila program percepatan penurunan stunting dilakukan secara konsisten, dan diperkirakan akan secara drastis mampu menghilangkan stunting di Kota Ku pang secara lebih nyata. Tingkat keberhasilan program kesehatan, salah satunya dapat dilihat dari Angka Kesakitan. Sebagaimana terlihat pada tabel 11.24 menujukkan beberapa indikator kesehatan penduduk Kota Kupang jika dibandingkan dengan kondisi umum di NTT beberapa indikator menunjukan persentase yang lebih tinggi. Persentase penduduk Kota Kupang dengan keluhan kesehatan cenderung meningkat pada tahun 2022 yakni sebesar 41,87 persen dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT umumnya sebesar 29,06%. Sementara persentase angka kesakitan penduduk Kota Kupang masih Iebih rendah dibanding penduduk NTT pada umumnya. Tabel Il.24 Indikator Kesehatan Penduduk Kota Kupang Tahun 2020-2022 2020 2021 2022 No Uraian Kota NTT Kota NTT Kota NTI Kupang Kupang Kupang 1. Persen Penduduk dgn 32,49 34,44 23,64 30,14 41,87 29,06 Keluhan Kesehatan 2. Persen Angka 16,33 19,17 29,17 47,24 13,43 13,66 Kesakitan Persen Penduduk Sakit
23. 3.dan Melakukan 55,53 61,31 83,48 76,18 93,39 84,08 Pengobatan Mandiri I I 1 - 1 1 4. Persen Penduduk Sakit 49,08 50,8 17,58 36,19 34,13 39,89 dan Berobat Jalan Persentase bu 5. Melahirkan dengan 96,66 84,88 87,92 89,25 95,97 90,11 Pertolongan Tenaga Medis Sumber: Statistik Kesehatan Provinsi NIT (2022) Hal menarik yang ditemukan bahwa persentase penduduk yang mengalami sakit dan secara mandiri melakukan pengobatan ke pusat layanan kesehatan relatif tinggi, bahkan masih lebih besar dibandingkan penduduk NTT pada umumnya. Termasuk pertolongan terhadap ibu yang melahirkan oleh tenaga medis lebih besar di Kata Kupang dibandingkan Provinsi NTT. Keseluruhan kondisi yang ada mengindikasikan bahwa pemahaman untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan sudah cukup tinggi. Untuk itu penyediaan dan penyebaran fasilitas layanan kesehatan yang disertai dengan peningkatan kualitas layanan yang memadai sangat dibutuhkan. Pada tahun 2023 masih terdapat 20,57 persen penduduk Kata Kupang yang tidak memiliki kartu jaminan layanan kesehatan, walaupun sebanyak 42,25 persen telah mengikuti dan memiliki layanan jaminan kesehatan seperti BPJS dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT pada umumnya (Gambar II.12). Kondisi ini sekaligus memberikan pemaknaan bahwa aspek kesehatan bagi penduduk Kata Kupang masih perlu dibenahi dengan lebih memberikan perhatian terhadap layanan kesehatan yang lebih pasti dan memadai melalui upaya preventif dan promotif. Sementara dari aspek kuratif telah cukup tersedia berbagai fasilitas layanan kesehatan mulai dari Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit, baik negeri maupun swasta dengan fasilitas layanan berupa peralatan dan tenaga medis yang memadai. 1l, .-.:::I- coo 11 BPJS PBI BPJS Jamkesda Lainnya Tidak Memiliki u Kota Kupa ng 34,51 42,25 0,07 2,7 20,57 Provinsi NTT 51,26 13,44 6,96 0,44 28,59 Gambar 11.12 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut jaminan Kesehatan Tahun 2023 Di bidang Keluarga Berencana, sampai tahun 2023 tercatat sebanyak 25.543 dari 48.066 atau 53,14 persen Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi akseptor aktif (CU). Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan persentase CU terhadap PUS tahun 2023 sebesar 78, 76 persen dan tahun 2022 sebesar 70,62 persen. Sementara ditinjau dari alat KB modern yang digunakan sebesar 47,94% suntikan, 19,36% susuk KB/implan, 12,54% sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, 11,24% IUD/AKDR/spiral, 7,27% Pil, dan 1,65% lainnya (sterilisasi pria/vasektomi/MOP, kondom). III-12 2.3.2.3 Ketenagakerjaan Penduduk yang dikategorikan sebagai angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai aktivitas utama yaitu bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut mencerminkan tentang intensitas keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pertumbuhan ekonomi dan faktor lainnya. Status perkawinan mempengaruhi TPAK perempuan, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Akibatnya kebanyakan perempuan masuk kelompok pekerja tidak dibayar. Rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah: Jumlah Angkatan Kerja dibagi dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun dikali 100%. Kondisi ketenagakerjaan dalam 5 tahun terakhir di Kota Kupang menunjukkan persentase penduduk yang bekerja secara konsisten mengalami peningkatan persentasenya dari 53,00 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2 0 2 3 mengalami peningkatan menjadi 61,06 persen. Penduduk Kota Ku pang menurut kelompok umur terlihat bahwa persentase penduduk yang bekerja, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 70,04 persen. Tabet 11.25 Persentase Penduduk Menurut Jen is Kegiatan, TPAK dan TPT di Kota Kupang Persentase Status 2019 2020 2021 2022 2023 Bekerja 53,00 57,15 56,26 56,08 61,06 Mencari Kerja 5,75 6,99 6,08 5,25 3,69 Bukan Angkatan Kerja 41,25 35,86 37,66 38,67 35,25 TPAK 58,75 64,14 62,34 61,33 64,75 TPT 9,78 10,90 9,76 8,55 5,69 Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, 2020-2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) total Kota Kupang cukup fluktuatif dimana pada tahun 2019 adalah 58, 75 persen, meningkat di tahun 2020 dan 2021 masing-masing menjadi 64,14 persen dan 61,33 persen dan tahun 2023 menurun menjadi 64,75 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada tahun 2019 sebesar 9,78 persen menurun menjadi 5,69 persen pada tahun 2023. Lapangan usaha yang paling banyak diusahakan penduduk yang bekerja di Kota Ku pang sebesar 79,85 persen adalah sektor tersier yakni Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, sementara sebanyak 15,63 persen bekerja di II1-13 sektor sekunder (Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, serta Konstruksi), dan hanya 4,52 persen penduduk yang bekerja di sektor primer (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan). Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jenis kegiatan pada lapangan usaha, dalam periode 2019 sampai dengan 2023, sektor tersier berada di kisaran 78,91 persen. Untuk sektor sekunder mengalami perubahan sebesar 15,47 persen sementara untuk sector primer sebesar 5,62 persen. Dengan melihat perbandingan tenaga kerja yang bekerja pada ketiga sektor diatas diketahui bahwa produktivitas pekerja pada sektor tersier masih merupakan lapangan usaha yang tertinggi. 2.3.2.4 Aspek Budaya
24. 1.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (!PG). !PG merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender , IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (1PM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka !PG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. !PG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. !PG Kota Kupang menunjukan predikat kesetaraan menengah tinggi, dengan indeks pada tahun 2020 sebesar 95,73, meningkat pada tahun 2 0 2 1 menjadi 95,99, meningkat menjadi 96,47 ditahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 96,39. Dibandingkan dengan Indeks pembangunan gender Provinsi NTT tahun 2023 sebesar 93,38.
25. 2.lndeks Ketimpangan Gender (1KG) Ketimpangan gender merupakan suatu keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. Ketimpangan gender lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Indeks ketimpangan gender (1KG) di Kota Kupang tahun 2020 sebesar 0,34 naik menjadi 0.42 pada tahun 2021, pada tahun 2022 turun menjadi 0,34 dan pada tahun II-14 2 0 2 3 naik menjadi 0,39, dengan demikian IKG di Kata Kupang termasuk dalam kategori sedang. Indeks Ketimpangan Gender Kata Kupang masih dibawah IKG Provinsi NTT tahun 2 0 2 3 yakni 0,43, oleh karena itu perlu perbaikan disemua dimensi yang menjadi faktor penentu menurunnya lndeks Ketimpangan Gender (1KG).
26. 3.Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauhmana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan palitik serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan diberbagai bidang kehidupan. IDG merupakan indeks komposit yang dibentuk aleh beberapa komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, sumbangan pendapatan perempuan. JOG Kata Kupang tahun 2020 sebesar 75,61, tahun 2 0 2 1 75,58, tahun 2022 75,20, dan pada tahun 2 0 2 3 Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 75,22 ini menunjukan bahwa semakin kecil jarak angka JOG dengan nilai 100, maka semakin setara pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IDG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Oengan demikian maka IOG di Kata Ku pang selama 4 tahun menunjukan tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender yang tinggi.
27. 4.Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Kota Kupang. IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus. Indeks perlindungan anak Kota Kupang tahun 2 0 2 1 adalah sebesar 58,24 dan meningkat menjadi 64,01 ditahun 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPA Provinsi NTT tahun 2 0 2 3 sebesar 52,82. Makin tinggi nilai IPA mengindikasikan indeks perlindungan anak yang makin baik, Pemerintah Kota Kupang terus melakukan pemenuhan hak anak terhadap 5 klaster diatas. Untuk Kata Kupang semua klaster penyusun IPA, IPHA dan IPKA mengalami peningkatan, dan kontribusi terbesar adalah capaian klaster I yaitu hak sipil dan kebebasan dan klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menghitung capaian pemenuhan hak anak. Nilai IPHA Kata Kupang tahun 2021 adalah sebesar 56,97 dan meningkat menjadi 63,53 ditahun 2022. Nilai indeks tersebut diatas nilai indeks provinsi NTT tahun 2022 yaitu 52.03. Indeks Perlindungan Khusus Anak ( IPKA) menghitung capaian yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan III-15 khusus seperti anak penyadang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Nilai indeks IPKA Kata Kupang ditahun 2 0 2 1 adalah sebesar 71,31 dan meningkat menjadi 72,79 ditahun 2022.lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPKA provinsi NTT tahun 2022 yaitu 48,23.
28. 5.Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual, TPPO, penelantaran, dan lainnya sejumlah 68 orang sedangkan pada tahun 2 0 2 2 meningkat menjadi 137 orang, Pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat menjadi 300 kasus, dengan jumlah korban kekerasan perempuan sebanyak 165 orang, korban anak laki-laki sebanyak 53 anak dan korban anak perempuan sebanyak 82 anak. Dari data SIMFONI PPA yang ada Jumlah Korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian paling banyak terjadi di Rumah dibandingkan dengan tempat lain, sekolah, fasilitas umum. Jumlah pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tua dibandingkan dilakukan oleh keluarga/saudara, tetangga, petugas sekolah/guru, lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada korban mencakup pelayanan pengaduan dan proses pengaduan, bantuan kesehatan, bantuan hukum, bantuan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial,pemulangan dan pendampingan oleh tokoh agama. Motif dan latar belakang terjadinya kekerasan terhadap anak adalah perilaku orang tua, tidak ada ketahanan keluarga, pengaruh media sosial, kurangnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, ketidaksetaraan gender. Tantangan yang dialami dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain : kurangnya tenaga yang terlatih dalam penanganan korban kekerasan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih terbatasnya peran serta aktif dari pemerintah, swasta, masyarakat dan media dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan Pemerintah I<ota I<upang adalah adanya pembuatan Naskah Akademik dan Draft Pera tu ran Daerah ten tang Kota Layak Anak (KLA) yang telah dilakukan tahun 2023 dan dilanjutkan untuk proses peraturan daerah pada tahun 2024. Dalam peraturan daerah tersebut memuat tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Ada 4 hak anak menurut konvesi hak anak yaitu hak Kelangsungan Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta Hak Partisipasi. Kebijakan terkait perlindungan anak telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tahun 2022 yang termuat dalam Peraturan Wali Kata I<upang Nomor 25 Tahun 2022 tentang UPTD PPA Kata I<upang. Pemerintah Kata Kupang juga telah mencanangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) pada 51 Kelurahan di Kata Kupang. 1I1-16 Online Perlindungan 2021 jumlah korban 2.3.2.5 Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kata Kupang merupakan pusat pemerintahan provinsi NTT, mengakibatkan wilayah ini merupakan target dari sebagian besar penduduk untuk datang dan menetap di Kata Kupang. Penduduk yang datang di Kata Kupang tidak saja berasal dari internal NTT akan tetapi juga dari luar NTT dengan berbagai latar belakang etnis budaya, sehingga membentuk komunitas yang beragam. Dengan berbagai ragam budaya tersebut, semakin memperkaya aspek seni dan budaya penduduk Kata Kupang yang dapat diberdayakan serta mendukung kemajuan pembangunan kewilayahan dan masyarakat. Aspek lain yang juga tidak kalah penting sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Kata Kupang sebagai suatu modal sosial adalah pembinaan kelompok pemuda dan olahraga. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung bakat dan prestasi pemuda di bidang olahraga, tampaknya telah secara nyata tidak saja dilakukan pemerintah, akan tetapi peran serta dan dukungan langsung masyarakat dan swasta telah menyediakan sejumlah fasilitas olah raga seperti lapangan sepak bola, futsal, basket dan bola voli yang tersebar di wilayah Kata Kupang. Demikian juga terbentuknya klub sepak bola dan/atau kelompok olahraga lainnya merupakan potensi yang dapat terus didorong sehingga dapat memberikan manfaat penting dalan kerangka pembinaan generasi muda Kota Kupang secara lebih baik. 2.3.3 Pariwisata Pembangunan sektor kepariwisataan pada hakekatnya mengoptimalkan berbagai potensi wisata terkait obyek serta berbagai sarana penunjang termasuk kesiapan masyarakat sekitar dalam merespon permintaan para wisatawan terhadap obyek yang dikelola, obyek wisata yang dimaksud berupa obyek wisata alam, wisata budaya dan peninggalan sejarah, juga yang tidak kalah penting adalah dukungan sektor dan bidang usaha terkait seperti hotel dan restoran, transportasi, perdagangan, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam merespon permintaan pasar wisata, melalui pengembangan unit usaha kerajinan, kuliner serta berbagai bentuk usaha ekonomi kreatif lainnya. Hal ini apabila terwujud, maka pengembangan sektor kepariwisataan dapat memberikan multiplier effect (perubahan yang luas) bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat. Potensi pengembangan obyek wisata di Kota Kupang dapat dikatakan cukup beragam dengan penyebaran yang hampir merata. Sebagai kota pantai, maka obyek wisata alam pantai cukup dapat diandalkan, demikian juga peninggalan sejarah berupa bangunan dan tempat bersejarah kiranya dapat diandalkan sebagai obyek wisata potensial. Kendala yang dijumpai pada hampir seluruh obyek yang ada belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan perekonomian. Untuk lebih jelasnya mengenai obyek, sarana dan prasarana pariwisata Kota Kupang dapat dilihat pada tabel berikut ini. II-17 Tabel 11.26 Jumlah 0bjek/Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Ku pang Tahun 2019-2023 Tahun No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 1. Jumlah ODTW 49 49 67 73 76 (Obiek) Jumlah Akomodasi Hotel(unit) Hotel 88 71 76 74 74 2. Kamar 3.039 2.936 2.825 2.899 2.985 Tempat Tidur 4.796 4.640 4.327 4.619 4.785 3. Rumah 1.198 1.237 1.123 1.103 957 Makan/Restoran(unit) 4. Jumlah Wisatawan - 202.532 235.898 306.502 315.301 Domestik (orang) 5. Jumlah Wisatawan - 20.377 1.180 7.035 15.627 Mancanegara (orang) Sumber data: BPS Provinsi NTT (2024) Pada tahun 2023, Kota Kupang memiliki 76 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di enam kecamatan dengan di dukung sejumlah akomodasi, penyedia makanan dan minuman, tempat rekreasi dan olahraga serta tempat hiburan dan perbelanjaan. Keberadaan prasarana hotel dan restoran, serta layanan biro perjalanan wisata kiranya menjadi aspek penunjang penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Kupang. Dengan demikian Kota Kupang memiliki peluang sangat besar dalam menarik minat kunjungan wisatawan. Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Kupang memiliki enam lingkup pengembangan yang didukung oleh 76 ODTW dan 1 1 1 biro perjalanan wisata. Pengembangan industri pariwisata ini memiliki empat lingkup pengembangan yang didukung oleh 11 pemandu wisata, 1 1 6 akomodasi hotel, 1 1 2 3 rumah makan/restoran yang mendapat sertifikat Clean, Health, Safety and Enviroment (CHSE). Tabel IL.27 Jumlah Kamar yang Tersedia Menurut Klasifikasi Hotel Kota Kupang Tahun 2019-2023 Jumlah Kamar Hotel Tahun Bintang Bintang Bintang Bintang 1 2 3 4 2019 73 410 667 267 2020 73 410 667 267 2021 73 410 667 267 2022 73 410 667 267 2023 77 464 684 331 Sumber: BPS Kota Kupang (2024) Sektor pariwisata di Kota Kupang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan perekonomian daerah. Pada tahun 2023, keseluruhan lapangan usaha di Kota Kupang mengalami pertumbuhan bernilai positif, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan 10,29 persen. II1-18 2.4 ASPEK DAYA SAING 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Aspek daya saing daerah diproyeksi melalui kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari tingkat pengeluaran per kapita atau pengeluaran rumah tangga dalam satu satuan waktu tertentu, demikian juga melalui trend distribusi PDRB menurut komponen pengeluaran dalam satu periode tertentu. Pada gambar 11.13 menunjukan trend rata rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kota Kupang antara tahun 2 0 1 9 - 2 0 2 3 . Tampak bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pengeluaran pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2 0 2 1 , di mana meningkat dari Rp.1.407.029,-/kapita/bulan pada tahun 2019 menjadi Rp.1.519.469,-/kapita/bulan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita Kota Ku pang mengalami penurunan menjadi Rp. 1.378.657,-/kapita/bulan sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 1.447.960,-/kapita/bulan. 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 ].300.000 1.250.000 T 1.407.029 T "" 1376s7 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 11.13 Pengeluaran per Kapita Penduduk Kota Ku pang Tahun 2018-2021 Sumber : Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2022 Gambaran pengeluaran per kapita penduduk pada hakekatnya memperlihatkan kemampuan ekonomi dan daya saing penduduk dalam memenuhi kebutuhan, sekaligus perbaikan kesejahteraannya. Selanjutnya bahwa rata-rata pengeluaran dimaksud jika dipetakan atas pengeluaran untuk kegunaan makanan dan non makanan, memperlihatkan bahwa jumlah terbesar lebih untuk pemenuhan pengeluaran non makanan, seperti tersaji pada Gambar II.14 I1-19 l non makanan makanan 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 11.14 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kata Kupang, menurut Kegunaan Pengeluaran, Tahun 2019-2024 Sumber : Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2024 Gambaran capaian atas data pengeluaran dimaksud, memberikan pemaknaan bahwa telah terjadi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Kata Kupang. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa kecenderungan peningkatan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dan wilayah, ditandai dengan lebih tingginya pemenuhan kebutuhan sekunder dan atau tersier (non-makanan) dibanding pemenuhan kebutuhan primer (makanan). Dengan demikian dorongan untuk tetap mempertahankan kondisi yang ada, seyogianya juga diupayakan untuk lebih meningkatkan kemampuan ekonomi disertai peningkatan daya beli masyarakat. Pada kondisi ini secara langsung diharapkan dapat berdampak pada kemajuan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara regional, daya saing daerah Kata Kupang juga dapat ditelusuri melalui distribusi nilai PDRB menurut komponen pengeluaran, seperti tersaji pada Tabel 11.28 Berdasarkan harga konstan tahun 2010, Tabel 11.28 menunjukan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB Kota Ku pang terjadi kecenderungan peningkatan nilai Konsumsi Rumah Tangga antara tahun 2019-2023, dan relatif lebih besar dibanding komponen pengeluaran lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor konsumsi masih memegang peran pen ting dalam perekonomian regional Kata Ku pang dalam kurun waktu tersebut. Komponen pengeluaran Impor walaupun masih cukup besar kontribusinya, akan tetapi menunjukan trend yang menurun, sementara komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto cenderung memperlihatkan trend yang stabil. Demikian juga untuk komponen pengeluaran lainnya, memperlihatkan trend yang stabil dan menu run. Tabel 11.28 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2019 - 2023 (/ta Rp) Komponen Tahun Pengeluaran 2019 2020 2021 2022 2023 Konsumsi 11.967.697,81 11.763.665 11.968.091,81 12.382.949,27 12.830.749,79 Rumah Tangga Konsumsi 695.506,85 732.368,71 783.274,81 Lembaga Non 688.613,44 668.949,55 111-20 profit Melalui RT Konsumsi 3.366.942,22 2.976.399,00 2.819.805,48 2.613.764,55 Pemerintah 2.662.897,01 Pembentukan Modal Tctap 11.255.407,48 10.056.552,87 10.381.681,84 10.204.970,92 10.806.471,24 Bruto Perubahan 69.870,93 80.032,03 80.856,36 81.503,21 78.653,30 Inventori Net Ekspor Barang dan -10.584.644,13 -9.194.602,21 -9.376.439,60 -8.877.425,56 -9.351.114,05 Jasa Sumber : BPS Kota Kupang,2024 Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing Kata Kupang secara stabil dan berkelanjutan, maka kebijakan peningkatan kapasitas dan potensi sektor ekonomi andalan sangat diperlukan demi peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat, disertai peningkatan kapasitas pembentukan modal tetap sebagai indikasi penting bagi kemampuan investasi di Kota Kupang. Pengembangan hilirisasi sektor andalan yang merupakan karakteristik pembangunan ekonomi perkotaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjamin penyerapan angkatan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi atas produk barang dan jasa sektor ekonomi andalan di Kota Kupang. 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.4.2.1 Infrastruktur Transportasi Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/daerah. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung dan berperan penting dalan pendistribusian barang maupun penumpang. Selain infrastruktur di sektor transportasi, infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi kemajuan suatu daerah dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi masyarakat dan wilayah. Demikian juga ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan wilayah. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama antar wilayah dan daerah. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik. Keempat faktor elementary, merupakan rangkaian sistem kebijakan yang harus saling terintegrasi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian domestik. 111-21 I ■- ■ Alak Maulafa Oebobo Kota Raja Kelapa Kota Lama Total Lima 224,14 307,7 183,8 64,15 160,86 39,66 980,31 a Jalan Kota Jalan Kota 1200 1000 800 600 400 200 0 Gambar 11.15 Panjang Jalan (Km) Menurut Status Jalan dan Kecamatan Di Kata Kupang, Tahun 2023 Sumber: BPS Kota Kupang, Tahun 2024 Total panjang jalan di Kata Kupang menurut status jalan meliputi jalan negara sepanjang 63,07 km, jalan provinsi sepanjang 28,07 km dan jalan kabupaten/kata sepanjang 980,31 km (Gambar 11.15}. Jalan negara terpanjang terdapat di kecamatan Alak, terutama yang menghubungkan Pelabuhan Laut Tenau dengan kabupaten lain di daratan Timar yakni menghubungkan dengan jalan trans Timar. Demikian juga di kecamatan Kelapa Lima, Kata Raja dan Maulafa yang relatif cukup panjang karena wilayah-wilayah kecamatan tersebut saling terhubung dengan jalur jalan lingkar luar dan trans Timar. Untuk status jalan Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan pemerintah Kata Kupang terpanjang terdapat di Kecamatan Maulafa, kemudian diikuti Kecamatan Alak, Oebobo ,Kelapa Lima, Kata Raja dan terendah di Kecamatan Kata Lama. Ketersediaan prasarana jalan dalam Kata Kupang dapat dikatakan sudah bukan kendala, karena prasarana jalan dimaksud telah mampu menghubungkan an tar bagian wilayah yang satu dengan bagian wilayah lainnya. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mengatasi kualitas prasarana jalan yang tersedia yang ditandai dengan kondisi permukaan dan tingkat kerusakan yang setiap tahunnya terus dihadapi. Sampai tahun 2020 sebesar 95,18% dari panjang jalan yang ada di Kata Kupang telah beraspal, dan persentase ini meningkat dari 85,42% pada tahun 2018. Sebaliknya yang tidak beraspal tersisa 4,82% di tahun 2020 yakni mengalami penurunan dari 14,58% pada tahun 2018. Tabel 11.29 Kondisi Permukaan Jalan Di Kata Kupang Tahun 2019-2023 Tahun Kondisi Permukaan 2019 2020 2021 2022 2023 Jalan Jumlah Jumlah % Jumlah %Jumlah % Jumla h % % Jalan Aspal 1.423,05 85.42 1.496,81 95,18 1.496,81 95.18 1.389,91 88,26 751.59 76,66 Jalan Tidak 242,88 14,58 75.72 4,82 75.72 4,82 183,11 11.62 216.35 22.06 Diaspal Kondisi Baik 639,87 40,63 1.434,24 91,08 1.434,24 91,08 1.309,13 0,83 639,06 65,18 III-22 Tahun Kondisi Permukaan 2019 2020 2021 2022 2023 [alan Jumlah % Jumlah % fumlah % Jumlah % Jumlah % Kondisi Sedang 227,84 14,47 8.88 0.56 8.88 0.56 42.,70 2.71 8,00 0,81 Kondisi Rusak 441,49 28,04 56,32 3,58 56.32 3.58 36.53 2.31 67.48 6.88 Kondisi Rusak 265,58 16,86 75.33 4.78 75.33 4,78 186.41 11,83 Berat 265.77 27.11 Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2024 Dari aspek tingkat kerusakan permukaan jalan, walaupun terjadi peningkatan kondisi baik menjadi 91,08% di tahun 2020 dari 40,63% pada tahun 2019, akan tetapi sampai tahun 2023 masih tersisa 6,88% dengan kondisi rusak dan 27,11 % dengan kondisi rusak berat. Tingkat kerusakan jalan yang ada harus menjadi fokus perbaikan, terutama jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Kupang, seperti yang berlokasi di lingkungan perumahan dan atau yang menghubungkan antar kelurahan yang tidak tersedia jalan dengan status jalan provinsi. Untuk itu dorongan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, agar supaya dapat dilaksanakan dengan menjaga kualitas jalan termasuk bentuk pemeliharaan jalan yang bisa dilakukan. Selain transportasi darat, Kota Kupang juga memiliki prasarana transportasi laut berupa Pelabuhan utama (penumpang dan barang) yakni Tenau di samping beberapa pelabuhan penyeberangan rakyat. Demikian juga prasarana perhubungan udara berupa Bandara El Tari. Keberadaan kedua prasarana transportasi yang walaupun pengelolaannya ditangani langsung oleh BUMN (PT Pelindo dan PT Angkasapura), dalam pelayanannya sangat mempengaruhi kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke Kota Ku pang. Termasuk dalam menunjang pengembangan perekonomian Kota Kupang secara berkelanjutan.Tabel 11.30 menggambarkan kondisi aktivitas kunjungan kapal, serta arus penumpang dan kegiatan bongkar muat barang pada pelabuhan Tenau Kupang tahun 2019-2023. Tabel I1.30 Kondisi Aktivitas Pada Pelabuhan Tenau Tahun 2 0 1 9 - 2 0 2 3 Tahun No Jenis Aktivitas Satuan 2019 2020 2021 2022 2023
29. 1.umlah Kunjungan Kunjungan 603 537 572 1.018 361 Kapal
30. 2.Jumlah Penumpang
a.Naik Orang 204.919 127.712 91.228 86.174 202.897
b.Turun Orang 176.888 130.117 92.208 79.142 219.900
1. 3.Volume Bongkar Muat Barang
a.Bongkar Ton 952.795 939.464 1.076.432 192.712 192.322
b.Muat Ton 302.665 339.994 376.300 31.182 32.051 Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2022-2024. Gambaran informasi di atas lebih mempertegas bahwa keberadaan prasarana pelabuhan Tenau menjadi sangat pen ting dalam memberikan pelayanan kepada penumpang yang menggunakan jasa perhubungan laut, demikian juga dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah melalui kelancaran bongkar dan muat barang dalam mendukung ekspor dan impor dari dan ke wilayah I<ota I<upang khususnya dan NTT umumnya. III-23 Pada kondisi ini dipastikan dapat meningkatkan aspek perekonomian regional dan masyarakat secara berkelanjutan. Bandara El-Tari yang berada di Kota Kupang merupakan salah satu kelas bandara yang melayani penerbangan dari dan ke wilayah Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Dari sebanyak 18 bandara yang ada dan tersebar di 22 Kabupaten-Kota di NTT, bandara El-Tari merupakan salah satu bandara terbesar yang dapat didarati oleh berbagai macam pesawat berbadan lebar. Dengan kondisi yang demikian, menyebabkan jumlah penumpang yang datang dan berangkat dari bandara El-Tari hampir sama banyak dengan ke-17 bandara lainnya di NTT (Gambar 11.16) Berangkat Datang Bandara EI-Tari 2017 847.294 913.804 ■ 2018 992.052 1.042.380 2019 817.758 936.224 2020 441.124 495.384 Brangkat Datang Bandara Lainny 836.737 809.611 993.230 968.897 956.555 942.376 508.715 526.676 Gambar 11.16 Jumlah Penumpang Berangkat dan Datang pada Bandara di NTT Tahun 2017-2020 Keberadaan bandara El-Tari yang terus ditingkatkan kapasitas dan kelengkapan layanan disertai peningkatan keamanan penerbangan, diperkirakan akan memberikan dampak bagi peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan masyarakat terutama arus investasi yang sangat membutuhkan kecepatan dan kenyamanan arus barang dan penumpang. Untuk itu koordinasi dan kerjasama kolaboratif antara pemerintah Kota Kupang dengan atoritas layanan bandara sangat dibutuhkan, yang pada gilirannya berdampak positif pada kemajuan Kota Kupang secara berkesinambungan. 2.4.2.2 Infrastruktur Listrik dan Air Minum Nilai elektrifikasi listrik di Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2021 mencapai angka 88,37%, dan Kota Ku pang telah mencapai hampir 100% dan tertinggi dibanding kabupaten lain di NTT. Tabel 11.31 menggambarkan jumlah pelanggan yang menggunakan sumber listrik PLN menurut kecamatan pada tahun 2019 sampai 2023. Pada kurun waktu tersebut memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pelanggan pada semua wilayah kecamatan di Kota Kupang di mana rata-rata peningkatan sebesar 5 persen. Peningkatan jumlah pelanggan tertinggi terdapat di Kecamatan Kelapa Lima sementara terendah di Kecamatan Kota Lama. 111-24 Tabel 1 1. 3 1 [umlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan Tahun Pertumbuhan No Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 (%/Tahun)
1. 1.Alak 21.833 25.625 27.183 24.667 25.767 4,45
2. 2.Maulafa 22.817 26.364 27.922 24.512 26.118 6,55
3. 3.Oebobo 22.665 27.068 28.629 25.465 26.197 2,87
4. 4.Kota Raja 20.450 24.731 26.289 22.663 23.627 4,25
5. 5.Kelapa Lima 22.160 26.319 27.877 23.454 25.974 10,74
6. 6.Kota Lama 20.120 24.401 25,959 25.947 26.374 1,64 Total 130.045 154.508 163.859 146.708 154.057 5,00 Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2020-2024 Penelusuran menu rut jenis pelanggan, terbanyak di dominasi oleh pelanggan rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan bisnis/komersial, pelanggan sosial dan pemerintah. Sementara pelanggan sektor Industri masih relatif rendah (Tabet 11.32). Rendahnya pelanggan industri mengindikasikan bahwa sektor industri yang berkembang di Kata Ku pang masih terbatas mengingat Kata Ku pang lebih mengarah kepada pusat bisnis/komersial terutama yang memperdagangkan produk barang dan jasa konsumsi. Tabel 11.32 Jumlah Pelanggan Listrik menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang Tahun Pertumbuh No Jenis Pelanggan an 2019 2020 2021 2022 2023 (%/Tahun}
7. 1.Rumah Tangga 131.022 142.925 151.705 135.269 142.217 5,13
8. 2.lndustri 39 44 54 47 52 10,63
9. 3.Bisnis/Komersial 8.566 8.837 9.120 8.713 8.877 1,88
10. 4.Sosial 1561 1.671 1.764 1.471 1.573 6,93
11. 5.Pemerintah 929 952 1.099 1.093 944 (13,6) 6. Penerangan Jalan 98 105 117 1 1 5 394 242,6
12. 7.Lainnya 21 - - - - - Total 142.236 154.534 163.859 146.708 154.057 5,00 S u m b e r : BPS Kota Kupang, Tahun 2020-2024 (diolah) Keberadaan infrastruktur listrik di Kota Kupang yang tidak saja memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai sumber penerangan bagi rumah tangga, akan tetapi diharapkan mampu menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif terutama industri dan atau sektor bisnis/komersial lainnya. Hal ini penting sehingga diharapkan mampu rnendarang peningkatan ekonomi wilayah dan masyarakat. Mengingat infrastruktur listrik adalah sebagai investasi dan bukan komoditi, sehingga keberadaannya diharpakan mampu rnenggerakkan kemajuan dan peningkatan perekonomian secara mantap dan merata. lnfrastruktur lain yang penting dalam menapang perekanamian, kesejahteraan, sosial dan lingkungan adalah air bersih. Harus diakui bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan kendala yang harus diselesaikan. Bahkan kondisi "bencana air" dapat saja dialamatkan terutama pada rnusim kernarau yang ditandai dengan tingginya permintaan air bersih yang bersumber dari air tanah yang III-25 diperdagangkan. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber air dan distribusi air bersih yang dikelola PDAM Kata Kupang dan Kabupaten Kupang belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan air bersih. Tabel I1.33 Jumlah Pelanggan Air menu rut Jenis Pelanggan d i Kota Kupang Tahun Pertumbuhan No Jenis Pelanggan 2020 2021 (%/Tahun)2019 2022 2023
13. 1.Sosial 888 888 696 703 718 2,13
14. 2.Rumah Tangga 12.703 12.703 37.042 38.865 43.051 10,77 3. Instansi 486 486 418 435 493 13,33 Pemerintah
15. 4.Niaga 1.949 1.949 1.917 1.927 1.977 2,59
16. 5.Industri 8 8 13 8 8 0
17. 6.Khusus/lainnya 9 9 6 20 23 15 Total 16.043 16.043 40.092 41.958 46.270 10,28 Sumber : BPS Kata Kupang, Tahun 2020-2024 (diolah) Tabel 11.33 menyajikan data pelanggan air bersih Kata Kupang menurut jenis pelanggan pada tahun 2019 sampai 2023. Jumlah pelanggan terbanyak adalah konsumen rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan niaga, social. Sementara jenis pelanggan lainnya relatif rendah. trend pertumbuhan jumlah pelanggan pada tahun 2022 ke 2023, terjadi kenaikan pertumbuhan pelanggan rumah tangga sebesar 10,77%/tahun. Berdasarkan data terse but diatas dapat di ketahui bahwa pertumbuhan pelanggan air minum pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 10,28 %/tahun. kenaikan jumlah pelanggan rumah tangga disebabkan karena adanya penambahan sambungan rumah oleh PDAM untuk memberikan pelayanan air bersih secara lancar dan kontinyu. Pengembangan sumber air baru dan meningkatkan distribusi bagian wilayah khususnya "sumber air kali dendeng" diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permintaan air bersih oleh konsumen. Komersialisasi air tanah oleh masyarakat secara individual yang marak dilakukan saat ini, pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk Kata Kupang yang terus bertambah, dibutuhkan kebijakan penataan yang komprehensif dan terintegrasi tidak saja di tinjau dari aspek teknis dan lingkungan penyediaan akan tetapi kerjasama antar daerah (Kata Kupang dan Kabupaten Kupang) sangat diperlukan dengan melibatkan berbagai institusi terkait. Dari aspek sanitasi dapat dikatakan masih merupakan kendala yang perlu diatasi, terutama melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diindikasikasikan dengan terbatasnya jumlah dan penyebaran tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA) dibanding dengan jumlah limbah/sampah rumah tangga yang dihasilkan. Upaya recycling limbah di TPA yang telah dilakukan, tampaknya belum mampu secara optimal mengatasi persoalan sampah yang dihasilkan, bahkan perilaku masyarakat dalam menangani limbah/sampah yang dihasilkan termasuk pembuangan yang tidak tertib dibanding dengan kemampuan IE-26 pemerintah dalam penanganan sampah yang ada harus menjadi perhatian kedepan untuk ditangani secara lebih komprehensif. 2.4.3 Fokus lklim Investasi Untuk terciptanya iklim investasi yang lancar dan aman, maka diperlukan kondisi kondusif yang ditandai dengan kemudahan dalam proses perizinan dan angka kriminalitas yang rendah. Terkait kegiatan investasi dan penanaman modal serta perizinan di Kota Kupang, langsung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berbagai upaya dalam menerapkan prosedur penanaman modal dan perizinan usaha telah banyak dilakukan, akan tetapi harus diakui bahwa hingga saat ini belum mampu memberikan pelayanan secara prima dan memberikan kepuasan yang berarti. Hal ini ditunjukan dari hasil kajian yang dilakukan, diperoleh bahwa sampai tahun 2023 lndeks Kepuasan Masyarakat (!KM) sebagai nilai persepsi masyarakat dari 9 kriteria yang dinilai diperoleh rata-rata nilai IKM sebesar 82,29 dengan memperoleh grade B yang berarti baik (Tabel 11.34). T h 2023 Tabel 1.34 IKM K. KRNil. ' R1 a l ata ata ota upang a un Kode Unsur Pelayanan dan Pernyataan Nilai Rata-Rata U1 Kesesuaian Persyaratan Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis 3,10 pelayanan U2 Kemudahan Prosedur 3,11 Kemudahan prosedur pelayanan U3 Kecepatan Waktu Pelayanan 3,11 Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan U4 Kewajaran Biaya/Tarif Pela ya nan 3,99 Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan U5 Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang 3,14 diberikan U6 Kompetensi Petugas Pelayanan Kompetensi/kemampuan Petugas dalam memberikan 3,15 Pelayanan U7 Perilaku Petugas Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan 3,17 dan Keramahan U8 Kualitas Sarana Prasarana 3,10 Kualitas Sarana Prasarana yang tersedia U9 Penanganan Pengaduan 3,76 Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Sumber: DPMPTS Kota Kupang, 2023 Dari sisi peningkatan jumlah izin yang diberikan untuk investasi, terutama investor bersakala nasional baik PMDN maupun PMA tercatat adanya peningkatan dari 432 investor pada tahun 2019 meningkat menjadi 11.465 investor di tahun 2023. Demikian juga jumlah nilai investasi meningkat dari Rp.850 milyar pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.1,2 Triliun di tahun 2023. Dengan meingkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa II1-27 iklim investasi di Kata Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi a tu ran dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai. Aspek penting lain yang harus menjadi fokus amatan apabila dikaitkan dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif adalah berkenaan dengan angka kriminalitas. Tabet 11.35 menunjukan jumlah tindak pidana dan persentase penyelesaiannya di Kata Kupang antara tahun 2 0 1 9 - 2 0 2 3 , berdasarkan olahan data dari Polres Kupang Kota. Tabel IL.35 Jumlah dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2019-2023 di Kota Kupang Tahun Jumlah Kasus Penyelesaian (%) 2019 2211 44 2020 2007 45 2021 745 40 2022 1705 47 2023 1721 41 Sumber: Kota Kupang Dalam Angka. 2024 Dengan memperhatikan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana di Kata Kupang menurun antara tahun 2019-2021, akan tetapi pada tahun 2 0 2 2 - 2 0 2 3 mengalami kenaikan. Sebagian besar tindak pidana yang terjadi umumnya berupa jenis kejahatan konvensional dan kriminalitas biasa, sementara gangguan keamanan relatif rendah. Demikian juga bahwa upaya penyelesaian di tingkat Polsek dan Polres relatif tinggi, sehingga kasus pidana yang berhasil di limpahkan ke pengadilan relatif rendah. Berdasarkan kondisi kriminalitas yang ada di Kota Kupang, dapat dikatakan bahwa Kata Kupang cukup kondusif dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor untuk melalukan investasi di Kata Kupang. Untuk itu kerjasama antara pihak keamanan, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sangat dibutuhkan demi menjaminnya kegiatan investasi yang a man dan berkelanjutan. 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Aspek sumberdaya manusia sebagai indikator daya saing daerah penting untuk ditelaah melalui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan angka ketergantungan. Berdasarkan Data BPS Kota Kupang, jumlah penduduk di Kata Kupang mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2023, pada tahun 2019 sebanyak 434,97 ribu jiwa dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 466,63 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang ada diperkirakan sebagai akibat pertumbuhan alamiah karena kelahiran dan migrasi. Jumlah penduduk yang meningkat dapat mempengaruhi struktur umur sekaligus potensi daya saing penduduk di Kata Kupang. II-28 Berdasarkan tabel 11.35 menggambarkan potensi SOM Kata Kupang menurut umur produktif dan non-produktif dengan menggunakan standar umur produktif adalah berkisar antara 15-64 tahun dan tidak produktif adalah mereka yang berusia 0-15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada tahun 2021 diketahui umur produktif tercatat sebanyak 71,98% meningkat menjadi 72,02% pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 70,03% pada tahun 2023. Walaupun peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang relatif rendah, akan tetapi dapat menggambarkan tersedianya potensi SOM produktif di Kata Kupang yang dapat diandalkan untuk menunjang daya saing perekonomian regional dan masyarakat. Potensi SOM yang ada sekaligus menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diperdayagunakan untuk pengembangan investasi dan pembangunan ekonomi regional secara berkelanjutan. Pemetaan kelompok usia yang lebih rinci seperti yang tergambarkan pada Tabel 11.36 dan apabila dikaitkan dengan target RPJPD Kota Kupang kurun waktu 20 tahun kedepan, maka tersedia bonus demografi dari mereka saat ini yang berusia antara 15-29 tahun. Kelompok usia yang demikian menempati persentase tertinggi dibanding kelompok usia lainnya pada kurun waktu yang ada. Potensi bonus demografi jika mampu dikembangkan melalui program penyiapan dan pendampingan untuk peningkatan pengetahun dan skill yang memadai, diperkirakan akan sangat besar dampaknya dalam menunjang pembangunan Kata Ku pang kedepan. Tabel 11.36 Jumlah Penduduk Kata Kupang menurut Kelompok Umur Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kelompok umur (Tahun) Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % (Jiwa) (iwa) (iwa) (iwa) (iwa) 0-14 113.362 26.06 108.573 24.52 111.002 24.36 113.668 24.25 120.602 25.84 15-29 169.057 38.86 128.384 28.99 130.612 28.66 132.975 28.36 115.948 24.84 30-44 84.109 19.34 118.546 26.78 122.670 26.91 126.935 27.08 129.109 27.66 45-64 57.619 13.24 71.485 16.16 74.782 16.41 77.768 16.58 81.805 17.53 >=65 10.825 2.48 15.770 3.56 16.751 3.68 17.567 3.75 19.168 4.10 Total 434.972 100 442.758 100 455.847 100 468.913 100 466.632 100 S u m b e r : BPS Kota Kupang. Tahun 2020-2024 (diolah) Aspek daya saing adalah rasio ketergantungan yang merupakan indikator demografis yang sangat penting karena indikator ini berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Nilai rasio ketergantungan (dependency ratio index) diperoleh melalui perbandingan antara jumlah usia tidak produktif (0 14 tahun d a n > = 65 tahun) dengan usia produktif (15-64 tahun). lll-29 44 43 42 41 40 39 38 37 36 42,76 A / »s» / » 39,05 38,93 38,g �==-------"' 2019 2020 2021 2022 2023 Rata Rata Rasio Ketergantungan Gambar 11.17 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota I<upang Tahun 2018-2022 Gambar IL 17 menunjukan nilai rasio ketergantungan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2 0 1 9 - 2 0 2 3 . Pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan dari 39,95% menjadi 38,86% kemudian meningkat pada tahun 2 0 2 3 menjadi sebesar 42,76%. Dapat dijelaskan rata-rata nilai rasio ketergantungan penduduk di Kota Kupang sebesar 39,91% mengartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 39-40 penduduk usia non-produktif. Dinamika perkembangan nilai rasio ketergantungan yang fluktuatif bahkan sedikit menurun pada empat tahun terakhir mengindikasikan bahwa terjadi penurunan beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non produktif. Untuk kurun waktu kedepan jika nilai rasio ketergantungan ini dihubungkan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan opportunity of labor yang tersedia bagi kemajuan I<ota I<upang secara signifikan. 2.4.5 Kemampuan Literasi Dan Numerasi Hasil Assessment Nasional Dalam Rapor Pendidikan dan Kondisi Balita Stunting Ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan literasi, numerasi, dan prevalensi stunting di NTT dan Kota Ku pang, antara lain: • Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan stunting, Keluarga miskin oftenkali memiliki akses yang terbatas terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang berkualitas. • Kurangnya edukasi Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan balita juga merupakan faktor risiko stunting. Orang tua perlu mendapatkan edukasi tentang pentingnya pemberian AS! eksklusif, makanan pendamping AS! yang bergizi, dan pemantauan pertumbuhan anak. III-30 • Akses air bersih dan sanitasi yang buruk Akses yang tidak memadai terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi pada anak-anak, yang dapat menyebabkan stunting. • Kualitas pendidikan yang rendah Kualitas pendidikan yang rendah dapat berdampak pada kemampuan literasi dan numerasi siswa. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dan sekolah perlu dilengkapi dengan infrastruktur dan sumber belajar yang memadai. 2.5 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.5.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada hakekatnya meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Berdasarkan capaian indikator wajib sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya untuk memperlihatkan kinerja pelaksanaan pembangunan sesuai bidang pembangunan tersebut di atas, selama lima tahun terakhir memperlihatkan adanya berbagai kemajuan. Walaupun harus juga diakui bahwa pada beberapa indikator capaian tertentu masih ditemukan ketidaktercapaian akibat kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kata Ku pang selama kurun waktu tersebut. Di bidang pendidikan dapat dikatakan bahwa urusan pendidikan dasar menengab yang merupakan urusan wajib pemerintab sudah cukup memadai yang ditunjukan oleh capaian indikator wajib. Namun demikian ha! penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagi semua penduduk usia sekolab. Pembangunan bidang kesehatan memperlihatkan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan Universal Child Imunization (UCI), meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/ AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintab (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat II-31 kesejahteraan sosial penduduk Kota Ku pang secara berkelanjutan. Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah, persentase ruang publik, persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia. Fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di Kota Kupang sejak lima tahun terakhir berjumlah 6.416 unit dengan rincian; pada tahun 2019 sebanyak 1150 unit, tahun 2020 sebanyak 1.861 unit, tahun 2021 sebanyak 95 unit, tahun 2022 sebanyak 2.740 unit dan tahun 2023 sebanyak 570 unit. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah (2,22%) disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum sampai tahun 2 0 2 3 baru mencapai 43,53% walaupun angka ini meningkat dari 26,46% pada tahun 2019. Faktor pemicu rendah cakupan layanan ini lebih disebabkan rendahnya jaringan distribusi perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada. Dengan kondisi dimaksud menyebabkan kelangkaan layanan air minum sering dijumpai terlebih saat musim kemarau. Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pada tahun 2023 masih terdapat area permukiman kumuh di Kota Kupang seluas 110,24 ha. Sedangkan rumah tidak layak huni pada tahun 2018 teridentifikasi sebanyak 10.141 unit, dari jumlah tersebut telah dibangun 1.119 unit selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023, dengan demikian sisa RTLH yang belum tertangani sebanyak 9.022 unit. Gambaran atas kondisi ini, menunjukan bahwa masih dijumpainya permasalahan di sektor perumahan dan permukiman yang harus dibenahi tidak saja penataan kawasan permukiman akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan penduduk dan penegakan aturan terutama berkaitan dengan konsistensi implementasi RTRW, RTBL, dan lain sebagainya. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang salah satu tugasnya adalah mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi terutama dalam ha] pelayanan yang diberikan termasuk mempertimbangkan ratio personil dengan jumlah penduduk serta fasilitas penunjang kambtibmas yang ada dan menyebar di setiap kelurahan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga II1-32 ketertiban dan keamanan di lingkungan menjadi aspek penting yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan. Permasalahan bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 189.929 orang yang meningkat dari sebanyak 93.849 orang pada tahun 2019. Demikian juga jumlah orang miskin yang cukup besar yaitu sebanyak 41.200 orang atau 8,61% pada tahun 2023. Walaupun dari data yang tersedia bahwa pemerintah Kota Ku pang telah berupaya memberikan bantuan dalam penanganan terhadap mereka yang terkategori sebagai kelompok PMKS, akan tetapi tentu saja pemerintah masih terkendala dengan dukungan pembiayaan serta fasilitas dan tenaga yang dibutuhkan. Demikian juga permasalahan dalam penanganan masalah kemiskinan termasuk mereka yang terkategori dalam kelompok miskin ekstrim yang juga cukup besar yakni sebanyak 4.628 Rumah Tangga atau 3,22 persen pada tahun 2 0 2 3 . Dari data tersebut diketahui bahwa penduduk miskin di kota kupang masih cukup banyak oleh karena itu diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait. 2.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Untuk jenis urusan ini meliputi ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik dan lain sebagainya. Atas pelaksanaan berbagai bidang pembangunan di atas, banyak kemajuan yang telah diraih. Namun demikian harus diakui masih dijumpainya berbagai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kota Kupang saat ini dan kedepan. Di bidang ketenagakerjaan, memperlihatkan bahwa sampai tahun 2023, permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan tingginya jumlah angkatan kerja (224. 730 orang). Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (64,75%) dan pengangguran terbuka sebesar 5,69%6. Mencermati permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi, maka diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan. Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi di Kota Kupang bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yakni sebanyak 137 kasus di tahun 2022 dan meningkat 163 kasus pada tahun 2023 menjadi 300 III-33 pembangunan bidang dan perlindungan anak, kasus. Angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender relatif sudah cukup tinggi, demikian juga keterlibatan perempuan di pemerintahan dan legislatif sudah cukup baik. Termasuk juga prevalensi dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO relatif rendah. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana. Dalam ha! penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 64,07. lndikator utama lainnya yang mempertunjukan rendahnya upaya penanganan lingkungan hidup di Kota Ku pang yakni sampai tahun 2023 persentase penanganan sampah yang baru 70,19%; Ratio TPS sebesar 1,29 /1.000 penduduk; persentase pemantauan mutu air baru mencapai 67%. Selain itu juga bahwa persentase penegakan hukum lingkungan rendah yaitu sebesar 0,20%, akibat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UPL, UKL, SPPL) sebesar 1, 73%. Berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi menuntut diterapkankannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip SR sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana. Dari sejumlah indikator capaian di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik. Namun demikian yang masih perlu untuk diperbaiki dan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius adalah menghadapi pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk yang cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (pull factor) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya. Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan. Sebagai gambaran pada tahun 2023 cakupan peserta KB aktif baru sebanyak 25.543 orang, jumlah pasangan usia subur sebanyak 48.066 pasang dengan demikian maka persentase cakupan peserta KB aktif sebesar 53,14 persen. cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif sebesar 12,25%, serta beberapa indikator II-34 penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah. Padahal harus diakui bahwa apabila kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendah capaiannya, akan berdampak luas pada aspek-aspek lainnya terutama di bidang kesehatan keluarga dan secara lebih luas terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kata Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum dan moda transportasi umum massal. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana ha! ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan. Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan, mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan kepemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 17.475 unit, yang didominasi oleh usaha mikro (17.240 unit), usaha kecil sebanyak 235 unit dan menengah hanya satu unit. Sampai tahun 2023 dari jumlah UMKM yang ada tersebut tercatat bertambah 40% dari tahun sebelumnya. Demikian juga bahwa yang terkategori sehat hanya sebanyak 60%. Berdasarkan fakta yang ada, maka diperlukan pembinaan kelompok UMKM secara terencana sehingga unit-unit usaha yang ada mampu berkembang serta lebih profesional dalam pelayanan usaha termasuk meningkatkan skala ekonominya. Bidang kepemudaan dan olah raga yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengembangkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada dalam rangka peningkatan prestasi. Demikian juga penyediaan prasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi swasta secara terencana dan berkelanjutan. Bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu upaya II-35 meningkatkan peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan. Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TlK sehingga kebutuhan layanan perpusatakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya. 2.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan pemerintahan pilihan berhubungan dengan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Dari berbagai capaian yang telah diraih serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki yang pada gilirannya dapat dioptimalkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini, maka diperlukan identifikasi atas berbagai kendala yang ada secara cermat dalam rangka perbaikan pelaksanaan kedepan. Keberadaan bidang pembangunan di atas pada hakekatnya akan berperan penting dalam mendongkrak kemajuan Kata Kupang secara inklusif. Beberapa capaian dan permasalahan yang dihadapi terkait bidang-bidang pembangunan yang masuk dalam kelompok urusan pemerintahan pilihan antara lain : Bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Pada tahun 2023 aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk masih relative rendah dan terbatas, baru 5 unit usaha. Prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar, mengingat Kata Kupang yang minim sumber daya alam daratan oleh karena itu sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global. Bidang pariwisata terdapat sejumlah obyek wisata dan sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran dan angkutan. Namun demikian potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dalam mendongkrak pertumbuhan dan kemajuan perekonomian Kata Kupang secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kata Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Hotel yang ada lebih didominasi oleh hotel non-bintang, sementara hotel berbintang tersedia dengan jumlah yang terbatas yakni; hotel bintang 1 sebanyak 2 unit, hotel bintang 2 sebanyak 6 unit, bintang HI-36 3 sebanyak 7 unit dan hotel bintang 4 sebanyak 3 unit. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di atas, maka upaya untuk mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan. Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (land based aktivity). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk home industri kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Bidang perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan yang di dominasi usaha skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan. 2.5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal. Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diemban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa sampai tahun 2023, terjadi kenaikan PAD hingga 2,37 persen. Sementara kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan yang terbaca pada APBD mencapai sebesar 18,25 persen. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat sampai angka antara 40 60% dari total APBD Kata Ku pang dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kata Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kualitas SOM pengelola keuangan daerah harus 111-37 menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif. Keseluruhan capaian dari berbagai bidang pembangunan, dapat dioptimalkan ketika jumlah dan kualitas ASN penyelenggara pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang kedepan yang patut dilaksanakan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM ASN disertai peningkatan jumlah ASN yang sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia. 2.6 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJPD KOTA KUPANG NTT TAHUN 2007-2025 2.6.1 Ringkasan Capaian RPJPD Kota Kupang Tahun 2007-2025 Pelaksanaan Pembangunan Kota Kupang selama periode RPJPD 2007-2025 memperlihatkan adanya kemajuan terutama ditinjau dari capaian beberapa indikator makro regional pada kurun waktu dimaksud. Tabel 11.36 menunjukan bahwa dari 5 indikator makro yang ada, 3 indikator memperlihatkan perkembangan yang positif dalam arti trend yang menaik dan menurun sesuai karakteristik perubahan indikator dimaksud. Sementara terdapat dua indikator yakni laju pertumbuhan ekonomi dan persen penduduk miskin yang menunjukan trend yang sebaliknya. Tabel 11.37 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Kupang Capaian Kinerja Capaian Awai Periode Pertumbuhan NO lndikator Perencanaan pada Tahun /Penurunan Ket

(2007)Berjalan (%) 1 2 3 4 5 6 7 1 Indeks Pembangunan Nilai 75,91 82,77 6,86 Trcn Manusia Meningkat 2 Penduduk Miskin Jiwa/Ribu 20,30 41,20 20,9 Tren Meningkat 3 Laju Pertumbuhan % 9,00 3,93 (5,07) Tren Ekonomi Menu run 4 PDRB Per Kapita (ADHB) Juta/ 3,14 59,47 56,33 Tren Rupiah Meningkat Angka Pengangguran (8,45) Tren 5 % 14.14 5,69 Menurun Pertumbuhan ekonomi yang menurun sepanjang periode 2007 2 0 2 3 diduga tidak saja dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi internal, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bahkan ketika terjadi bencana seroja yang berlanjut dengan pandemi covid-19 diduga menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Demikian juga penduduk miskin menunjukan trend 111-38 yang meningkat, diduga dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti yang mempengaruhinya. Indeks Pembangunan Manusia (1PM) walaupun menunjukan perkembangan yang sedikit fluktuatif dalam hal ini terjadi penurunan antara tahun 2009-2010, akan tetapi kemudian terus mengalami peningkatan antara tahun 2 0 1 0 sampai tahun 2023 (Gambar 11.18). 8 2 7 7 80, 79,55 79,71 79,14 78.8% 1 9 6.9.1 6.8 14,81 I 76.38 A t 9 , 8, 1 4 7 8, 2 % 7 , 7 1 . 5 8 ' ? ' 0 ' ? • I 1 0 , + e l 0 ? . Gambar I 1 . 1 8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kata Kupang Tahun 2007-2023 Jumlah penduduk miskin secara nominal menunjukan peningkatan yang yang cukup besar, akan tetapi angka ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat. Akibatnya secara absolut meningkat akan tetapi secara relatif sampai tahun 2023 menunjukan angka yang relatif rendah, bahkan terendah dibanding persentase pada kabupaten lainnya di NTT. Untuk gini ratio sebagai indikator ketimpangan antar penduduk, relatif menunjukan trend perkembangan yang cukup baik pada kurun waktu 2 0 0 7 - 2 0 2 3 . Hal ini berarti bahwa walaupun secara absolut jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, akan tetapi dari aspek kemerataan pendapatan antar penduduk Kota Kupang relatif cukup baik. 50.00 45.00 10.00 35.00 30.00 25.00 ,000 L 15.00 10,00 s.00 I_a! _ 6» 8 if ##,,itN, 0# � .. 0.35 0.3 0.25 0.2 0,15 0.1 0.05 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pentatui AM+sir + Rib e 20,30 46,10 35,40 35,60 34 47 35,00 33,80 33.30 39.73 39,59 40,22 40.44 39,386 39.74 41,77 40,20 41,20 G r u s 0.35 0.35 0,31 0.30 0,38 0.34 Gambar 11.19 Jumlah Penduduk Miskin dan Gini Rasia Kata Kupang Tahun 2007-2023 III-39 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kupang tahun 2007-2023 menunjukkan trend yang fluktuatif, yang secara detail walaupun mengalami penurunan akan tetapi masih di atas 6% sampai tahun 2019. Angka ini menurun dari 9,00% pada tahun 2007. Pada tahun 2020 menurun tajam bahkan mengalami pertumbuhan negatif sampai pada angka -2,05%. Kondisi ini terutama disebabkan oleh pandemi covid-19, yang mana ha! yang sama juga dialami oleh sebagian besar wilayah di Indonesia. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, yakni laju pertumbuhan ekonomi Kota Kupang sebesar 3,93% di tahun 2023. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukan trend yang sebaliknya, yakni terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2007-2023. Dengan kedua indikator makro ekonomi yang ada, maka upaya optimalisasi potensi ekonomi regional diharapkan dapat mempengaruhi perbaikan kesejahteraan penduduk Kota Kupang yang lebih baik, yang pada gilirannya kemajuan ekonomi masyarakat dan wilayah dapat tercapai secara berkelanjutan. 30 000 000 00 - � 25.000.000,00 - 20.000.000,00 15.000.000,00 I 10.000.000,00 I 5.000.000,00 I - - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ] 9pRserit (ADHBlut Rup 313N 3746$ 0 811 + 9.066 1031 1161 1305 1481 16 68¥ 18 76 10.571 22498 24410 23913 24 410 26199 ]ttjPrturnbut £lover (%] 9,00 .48 6,10 $.23 8,26 7,34 7,$s 6,81 6,63 6,74 6,83 6,78 6.29 (2,05 1.34 3,43 10.00 8,00 6,00 4.00 2.00 02,00 (4.00 PDRB Per Kapita (ADHB)(Juta Rupiah) -o Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Gambar 11.20 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita (ADHB) Kota Kupang Tahun 2007-2023 Indikator makro ekonomi lain yang juga dapat dicermati sebagai penggambaran atas capaian pelaksanaan pembangunan di Kota Kupang, adalah terkait jumlah dan persentase penggangguran. Gambar 11.21 memperlihatkan dinamika perkembangan indikator jumlah dan persentase pengangguran di Kota Kupang antara tahun 2007-2023. Dari data yang tersedia, sampai tahun 2019 jumlah pengangguran di Kota Kupang tercatat sebanyak 11.885 orang atau secara relatif sebanyak 9,78%. Jumlah terse but menu run dari sebelumnya sebanyak 14.927 orang atau sebesar 14,14% pada tahun 2007. Kedua nilai tersebut mengalami dinamika yang fluktuatif pada kurun waktu tersebut. Selanjutnya secara relatif antara tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan jumlah pengangguran di Kota Kupang. Berdasarkan fenomena perkembangan jumlah pengangguran di Kota Kupang memberikan pemaknaan bahwa capaian pelaksanaan 111-40 pembangunan yang ada telah secara signifikan mampu menurunkan angka pengangguran. Dan ini berarti bahwa jika ha! ini terus ditingkatkan, maka harapan kesejahteraan penduduk dan wilayah diharapkan dapat terwujud untuk kurun waktu jangka panjang kedepan. 20.000 18.000 16.000 14.000 12 000 10 000 8000 6.000 4.000 2.000 2022 2023 8.5$ .612,50 10,17 9,78 10,90 9,6 I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201$ 2016 2017 201$ 2019 2020 2021 2.,00 4.00 8.00 A Pere t 4,14 11.99 1A428 1258 693 $3$% 90$ 1,38 142 10.00 12,00 14.00 16.00 114 1340 1498 1180 1I88 Angka Pengangguran (%) =- Jumlah Pengangguran (Jiwa) Gambar II.21 Jumlah dan Persentase Pengangguran di Kata Kupang Tahun 2007-2023 Indikator ekonomi lain yang dapat ditelusuri terkait ketercapaian implementasi rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kota Kupang tahun 2007-2025 adalah berkenaan dengan lndeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Oleh Bappenas menetapkan lndeks Pembangunan Ekonomi lnklusif ditujukan untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Adapun skala nilai !PEI bergerak dari 1-10; dimana Skala:1-3 kurang memuaskan, 4-7 memuaskan, 8-10 sangat memuaskan. Berdasarkan pemahaman di atas, Gambar I I . 2 2 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi lnklusif di Kota Ku pang antara tahun 2019-2023. 6,17 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 ,4 A /\ r s s / \ s o s" RN s 3 • 5,00 -- IPEI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5,59 6,26 5,58 5,69 5,67 5,77 5,84 6,17 6,06 5,85 5,96 5,96 6,05 Gambar 11.22 Perkembangan lndeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kata Kupang Tahun 2007-2023 Sumber : https://inklusif.bappenas.go.id//data; 2022 I1-41 Tampak bahwa capaian nilai IPEI sepanjang kurun waktu implementasi RPJPD 2007-2025 berada pada level yang memuaskan. Jika Kota Kupang ingin meningkatkan nilai IPEI paling tidak di atas 7 (sangat memuaskan), maka sangat diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan an tar kelompok dan wilayah. 2.6.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Kinerja Daerah Pada Periode 2007-2025 Terkait faktor yang diduga berperan penting sebagai penghambat dalam pencapaian kinerja daerah khususnya di Kata Kupang antara lain:

1.Keterbatasan kapasitas; mencakup keterbatasan kapasitas SDM, Sumberdaya Modal, keterbatasan akses dan keterbatasan menghadapi perubahan yang cepat;
2.Keterbatasan daya saing daerah; meliputi keterbatasan promosi daerah, keterbatasan keterkaitan an tar daerah;
3.Keterbatasan pengembangan iklim usaha dan investasi serta keterbatasan kualitas komoditas. Selain ketiga faktor diatas, beberapa faktor yang diduga menjadi faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja RPJPD adalah:
1.Perencanaan pegawai yang belum sesuai dengan klasifikasi jabatan dan analisis beban kerja;
2.Masih rendahnya pemanfaatan dan ekplorasi potensi-potensi unggulan daerah;
3.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi daerah;
4.Daya saing sumber daya manusia daerah yang masih rendah;
5.Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
6.Infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang belum memadai;
7.Bel um adanya sinkronisasi hulu dan hilir terhadap sektor unggulan daerah; Secara teoritis, beberapa faktor yang diduga mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pembangunan antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan dan akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia bisa menjadi faktor pendukung dan juga bisa menjadi faktor penghambat pembangunan suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang dicerminkan oleh jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika kenaikan jumlah penduduk tidak dikelola dengan efektif dan efisien maka akan berakibat pada tingginya beban ketergantungan (dependency ratio) penduduk, yang pada akhirnya akan menjadi beban pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2 0 0 7 - 2 0 2 5 yaitu "Kata Kupang yang Maju, Mandiri, Adil 111-42 dan Sejahtera", maka terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong ketercapaian kinerja y a i tu :
1.Komitmen dan integritas pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan dan akuntabel;
2.Peningkatan peran Apa rat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3.Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi;
4.Pemanfaatan media sosial dan media cetak;
5.Peran serta masyarakat dalam pembangunan yang cukup tinggi untuk mengelola potensi-potensi lokal;
6.Pemanfaatan aset-aset daerah dan Perbaikan Sistem keuangan bersamaan dengan penataan kelembagaan birokrasi daerah;
7.Faktor lainnya yang mendukung ketercapain pembangunan daerah adalah adanya konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara kelembagaan dan keuangan. 2.7 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK Tren perkembangan demografi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan aspek yang harus diperhitungkan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di suatu daerah. Untuk itu gambaran atas prakiraan perkembangan aspek dimaksud di Kata Kupang untuk dua puluh tahun yang tertuang dalam dokumen RPJPD dapat ditelusuri melalui sejumlah indikator yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai turunan dokumen perencanaan lainnya. 2.7.1 Proyeksi Penduduk Kota Kupang Proyeksi penduduk Kata Kupang sampai tahun 2045 di dasarkan pada jumlah penduduk tahun dasar 2025 serta asumsi atas sejumlah indikator kependudukan antara lain Total Fertility Rate (TFR), Infant Mortality Rate (IMR), dan asumsi Net Migration Rate. Berdasarkan asumsi yang ada serta tingkat pertumbuhan penduduk lima tahun sebelumnya, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kupang sebanyak 517.791 jiwa meningkat dari sebanyak 466.632 jiwa pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan penduduk selama dua puluh tahun kedepan diharapkan dan diproyeksikan harus dalam persentase yang berkurang. Hal ini berarti bahwa walaupun jumlah penduduk Kata Kupang terus mengalami peningkatan, akan tetapi dalam pertambahan jumlah yang semakin berkurang (Gambar 11.23). Kondisi tersebut pen ting untuk dicapai, mengingat luas wilayah yang tetap dan dukungan sumberdaya alam yang terbatas memerlukan penataan yang cermat, termasuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan dukungan ruang wilayah dimaksud. Gambar 11.23 memperlihatkan bahwa diperkirakan jumlah penduduk Kota Ku pang akan meningkat menjadi sebanyak 802.955 jiwa pada tahun 2045 yang meningkat dari 517.791 jiwa pada tahun 2 0 2 5 . Peningkatan jumlah penduduk tersebut diakibatkan tingkat I1-43 pertumbuhan sebesar 2,51% pada tahun 2025 menjadi sebesar 2,01 o/o pada periode antara 2040-2045. Untuk itu kebijakan pengendalian penduduk melalui peningkatan pertumbuhan penduduk alamiah (tingkat fertilitas dan mortalitas) sangat diperlukan, termasuk mengendalikan arus migrasi/urbanisasi yang mungkin akan meningkat pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan. 517,791 1 653,689 . 1 • 727,047 2,15 do 802,955 2025 2030 2035 2040 2045 ■ Tingkat Pertumbuhan Pddk (%) Jumlah Penduduk (Ribuan) Gambar 11.23 Proyeksi Tingkat Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Kata Kupang Tahun 2025-2045 Jika diasumsikan bahwa proporsi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tidak mengalami banyak perubahan dibanding tahun dasar 2023, maka pada tahun 2025 penduduk yang berusia antara 15 65 tahun yang merupakan kelompok usia produktif akan menempati jumlah terbanyak dibanding kelompok usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun. Dan jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2045. 7 7 7 7 2025 2030 2035 2040 2045 125,564 129,878 151,983 170,493 192,308 372,913 402,884 457,713 511,987 567,047 19,417 50,959 43,993 44,568 43,600 Gambar 11.24 0 - 1 4 15-65 > 65 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Ku pang Tahun 2025-2045 Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kupang pada kelompok usia 15-65 tahun sebanyak 372.913 jiwa meningkat menjadi sebanyak 567.047 jiwa pada tahun 2045. Demikian juga pada kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia > 65 tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan membandingkan kelompok umur produktif (15-65 tahun) dengan kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun dan > I1-44 65 tahun) diperoleh indeks dependency ratio (rasio ketergantungan) pada tahun 2025-2045 sebagaimana tersaji pada Gambar 11.25 44,89 38,88 / 42,01 41,60 204520402030 2035 Gambar 11.25 Rasia Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Kupang Tahun 2025-2045 2025 Gambar 11.25 di atas, menunjukan terjadi peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2030 sebesar 44,89% yang meningkat dari 38,38% pada tahun 2025. Selanjutnya akan terus menurun sampai tahun 2045 menjadi sebesar 41,60%. Angka rasio ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2045 terdapat kurang lebih sebanyak 41-42 penduduk usia non produktif dari 100 jiwa penduduk usia produktif. 2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi penduduk merupakan aspek penting yang wajib diperhitungkan, demi menjamin keberlangsungan kesejahteraan penduduk Kota Ku pang kedepan. Untuk itu proyeksi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, air minum, listrik dan penerangan, tempat pengelolaan sampah, fasilitas layanan kesehatan, dan lain sebagianya mutlak diperlukan. 2.7.2.1 Kebutuhan Prasarana TempatTinggal Kebutuhan prasarana tempat tinggal diasumsikan sama dengan jumlah rumah tangga yang hidup dan bermukim di Kota Kupang. Dengan asumsi bahwa rata-rata jumlah jiwa dalam setiap rumah tangga di Kota Ku pang sebanyak 5 orang, maka diperkirakan jumlah kebutuhan tempat tinggal di Kota Kupang seperti tersaji pada Garn bar 11.26 10000,000 8000,000 6000,000 4000,000 2000,000 U,UUU umah Penduduk Jumlah RT/Tempat Tinggal Tambahan Tempat Tinggal 2025 517,791 103,558 9.776 2030 583.721 116,744 13,186 1..- my. 51.- 2035 2040 2045 653,689 727,047 802,955 130,738 145,409 160,591 13,994 14,672 15.182 Gambar 11.26 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Tinggal di Kota Kupang Tahun 2025-2045 111-45 Jika diasumsikan bahwa jumlah tempat tinggal pada tahun 2023 sebagai tahun dasar adalah sama dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1 1 3 . 6 2 0 , maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan kebutuhan rumah tinggal sebanyak 9.776 unit. Demikian juga kebutuhan tempat tinggal terus mengalami peningkatan sampai tahun 2045, di mana total tempat tinggal sebanyak 160.591unit yang meningkat sebanyak 15.182 unit dibanding dengan tahun 2040. Berdasarkan gambaran di atas, maka sangat diperlukan kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam melakukan penataan ruang permukiman, terutama dalam mengantisipasi lonjakan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang ada. Penataan dimaksud terutama dalam mengantisipasi arus urbanisasi dan atau migrasi penduduk dari luar wilayah yang terbanyak bekerja di sektor informal. Demikian juga bahwa penataan dimaksud untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman baru tanpa kendali yang berpotensi terciptanya kawasan kumuh yang meluas. 2.7.2.2 Kebutuhan Air Bersih Untuk mencapai standar hidup yang layak, maka salah satu prasarana yang wajib terpenuhi adalah air bersih. Menurut SNI 19 6728.1-2002 kebutuhan air Domestik penduduk perkotaan diperkirakan sebanyak 120 liter /orang/hari. Angka ini tampaknya terus mengalami peningkatan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan tidak saja untuk konsumsi, akan tetapi juga untuk kegiatan produktif lainnya. Dengan demikian dalam memperkirakan kebutuhan air bagi masyarakat Kota Kupang, digunakan standar minimal sebesar 200 liter/orang/hari. Berdasarkan asumsi dan standar yang ada, diperkirakan jumlah kebutuhan air bagi penduduk Kota Kupang pada tahun 2025 sebesar 37.798.734 liter atau sebesar 37.798 m3 dan akan terus meningkat menjadi sebanyak 58.615.702 liter atau 58.615 m3 pada tahun 2045. Pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih ini diharapkan dapat teratasi dengan memanfaatkan sumber air bersih baikyang ada di dalam wilayah Kota Ku pang maupun yang bersumber dari wilayah Kabupaten Kupang. Hasil analisis potensi ketersediaan air di Kota Kupang tercatat sebesar 53.123.070 m3 pada tahun 2002. Akan tetapi tampaknya potensi ketersediaan ini semakin berkurang akibat perubahan iklim dan curah hujan, luas tutupan lahan sebagai kawasan tangkapan air yang semakin berkurang akibat perubahan fungsi ruang dan berbagai aktivitas fisik lainnya. Permasalahan tata kelola air bersih tidak saja berkaitan dengan upaya konservasi sumber-sumber air baku dan atau air tanah, akan tetapi aspek kelembagaan pengelolaan juga masih memerlukan penataan yang lebih memadai. Dampak yang muncul adalah sering terjadi kelangkaan air bersih bagi penduduk Kota Ku pang, tidak saja dalam ha! kuantitas akan tetapi juga pada aspek kualitas air. Dengan kondisi tersebut di atas, maka upaya pemenuhan kebutuhan air penduduk perlu dilakukan dengan berbagai kebijakan pengelolaan air secara lebih memadai. 2.7.2.3 Kebutuhan Listrik dan Penerangan I1-46 Pemenuhan kebutuhan listrik untuk mendukung berbagai aktivitas domestik dan a tau produktif serta penerangan merupakan aspek pen ting yang memerlukan perhatian lebih dan segera dapat teratasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa walaupun rasio elektrifikasi hampir mencapai 100%, akan tetapi masih dijumpai beberapa bagian wilayah kelurahan pinggiran Kota Kupang yang belum mendapatkan layanan listrik dan penerangan secara memadai. Asumsi yang digunakan untuk menghitung prayeksi kebutuhan listrik di dasarkan pada jumlah penduduk, yakni sebanyak 450 Volt/jiwa/tahun dengan jumlah gardu setiap 200 KVA. Untuk itu berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Kupang yang ada pada tahun 2 0 2 5 dibutuhkan pasokan listrik sebanyak 233.006 Volt dengan gardu sebanyak 1.165 buah. Jumlah ini akan terus meningkat sampai tahun 2045 dibutuhkan pasokan listrik sebanyak 361.330 Volt dengan gardu sebanyak 1.807 buah, sebagaimana tersaji pada Gambar II.27 400000,000 350000,000 300000.000 250000,000 200000,000 150000.000 100000,000 50000,000 UU 2025 2030 2035 Jumlah Penduduk 517,791 583,721 653,689 Kebut. Lstrik (450 V/Jiwa) 233.006 262.674 294.160 Gardu Lstrik (setiap 200 KVA) 1.165 1.313 1.471 2040 2045 727,047 802,955 327.171 361.330 1.636 1.807 Gambar IL.27 Jumlah Kebutuhan Listrik Di Kota Ku pang Tahun 2025-2045
2.7.2.4 Prasarana Pengelolaan Sampah Persampahan di Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan, tidak saja membutuhkan perhatian pemerintah akan tetapi juga partisipasi masyarakat. Kelangkaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan juga Tempat Pembuatan Akhir (TPA) baik jumlah maupun distribusi atas sampah yang dihasilkan penduduk Kata Kupang sering menjadi kendala, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Bahkan perilaku penanganan sampah di tingkat penduduk juga semakin memperparah permasalahan persampahan di Kata Kupang. Berdasarkan jumlah penduduk diproyeksikan jumlah sampah yang dihasilkan di Kata Kupang pada tahun 2025 sebanyak kurang lebih 188.288 m3, sehingga kebutuhan kontainer sampah dengan kapasitas 12 m3/unit sebanyak 15.691 unit. Pada tahun 2045 Jumlah produksi sampah diproyeksikan terus meningkat sebanyak 291.984 m3 dengan kebutuhan kontainer sebanyak 24.332 unit (Gambar 11.28). II1-47 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400.000 300,000 200,000 100,000 ,UUU Jumlah Penduduk Produksi Sampah (m3) Kebutuhan Kontainer Sampah (12 m3/unit) 2025 517,791 188,288 15.,691 2030 583,721 212,262 17,689 237,705 19,809 264,381 22,032 2045 802,955 291,984 24,332 2035 2040 653,689 727,047 Gambar 11.28 Jumlah Produksi Sampah dan kebutuhan Kontainer Sampah Di Kota Kupang Tahun 2025-2045 Penanganan terhadap permasalahan sampah di Kata Kupang tampaknya tidak cukup hanya sampai kepada penyediaan TPS maupun TPA yang memadai, akan tetapi bagaimana merubah perilaku masyarakat/penduduk dalam penanganan sampah yang dihasilkannya. Untuk itu kebijakan pemerintah Kata Kupang harus dirumuskan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, bahkan jika memungkinkan peningkatan nilai tambah dari produksi sampah yang dihasilkan harus menjadi prioritas kedepan. 2.8 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kota Kupang untuk dua puluh tahun kedepan harus menjadi fokus perhatian penting, mengingat sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur dinamika perkembangannya sangat pesat. Dinamika perkembangan tersebut semakin dipicu oleh tingginya arus urbanisasi penduduk dari luar Kota Kupang yang datang dan bermukim yang pada gilirannya berimplikasi terhadap permintaan ruang wilayah yang semakin meningkat, tidak saja untuk permukiman akan tetapi untuk pemenuhan akan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian perencanaan pemanfaatan ruang wilayah sekaligus penataan terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah harus didesain sedemikian rupa, sehingga tidak saja menjamin atas pemenuhan kebutuhan ruang akan tetapi sekaligus menjadi pusat pertumbuhan baru yang efisien dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Kupang Tahun 2 0 1 1 - 2 0 3 1 secara tegas telah ditetapkan beberapa sistem pusat pelayanan kota, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat pelayanan kota selanjutnya dibedakan kedalam pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan dengan fungsinya masing-masing. Untuk sub pusat pelayanan kota dibagi kedalam 7 bagian wilayah kota (BWK) yaitu:

a.BWK 1 meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Oebobo dan sebagian kecamatan Kata Lama, dengan pusatnya terletak di kelurahan Naikoten I 111-48
b.BWK II meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Oebobo dan sebagian kecamatan Kota Lama, dengan pusatnya terletak di sekitar kawasan pasar Oebobo kelurahan Fatululi
c.BWK III meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah kelurahan Liliba di kecamatan Oebobo dengan pusat terletak di pertigaan Kelurahan Oesapa dan Oesapa Barat (Bundaran Undana).
d.BWK IV meliputi sebagian kecamatan Alak, dan sebagian kecil kecamatan Maulafa dengan pusat terletak di kelurahan Alak.
e.BWK V meliputi sebagian kecamatan Maulafa serta sebagian kelurahan Liliba dan kelurahan Oebufu kecamatan Oebobo dengan pusat terletak di kelurahan Kolhua
f.BWK VI meliputi kelurahan Naioni kecamatan Alak dan kelurahan Fatukoa kecamatan Maulafa dengan pusat terletak di kelurahan Naioni.
g.BWK VII meliputi sebagian kelurahan Sikumana, sebagian kelurahan Bello dan sebagian kelurahan Kolhua di kecamatan Maulafa dan sebagian kecamatan Alak dengan pusat terletak di kelurahan Bello. Selanjutnya untuk pusat lingkungan yang ada tersebar pada ketujuh BWK dengan rinciannya :
a.BWK I dilengkapi dengan 1 pusat lingkungan yaitu di kelurahah Fatubesi
b.BWK II dilengkapi dengan 2 pusat lingkungan yaitu di kelurahan Oesapa dan kelurahan Tuak Daun Merah
c.BWK I I I dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu di kelurahan Lasiana, kelurahan Oesapa dan kelurahan Penfui.
d.BWK IV dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu kelurahan Namosain, kelurahan Manulai II dan kelurahan Alak.
e.B W K V dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu kelurahan Liliba, kelurahan Oebofu dan kelurahan Oepura.
f.BWK VI dilengkapi dengan 2 pusat lingkungan yaitu kelurahan Fatukoa, dan kelurahan Naioni.
g.BWK VII dilengkapi dengan satu pusat lingkungan yaitu di kelurahan Kolhua. Dari sejumlah pusat pelayanan yang ada, masing-masingnya mengemban fungsi yang spesifik sesuai peruntukan terutama untuk mendukung kemajuan kota sekaligus menjamin tumbuh kembangnya Kota Kupang secara efisien dan berkelanjutan. Demikian juga bahwa pusat-pusat dan sub pusat pelayanan dimaksud kelak menjadi pusat pertumbuhan wilayah Kota Kupang yang pada gilirannya memberikan dampak kemajuan tidak saja pada aspek ekonomi akan tetapi pada aspek sosial dan fisik kewilayahan bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Pusat pelayanan kota diarahkan pada: a). Kawasan perkantoran gubernur NTT sebagai pusat pelayanan pemerintahan provinsi NTT, perdagangan dan jasa dan pertanian lahan basah; b). Kawasan Kata Lama sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, kawasan rekreasi bahari, reklamasi pantai dan kawasan rekreasi kuliner, dan c). Kawasan Kota Baru sebagai pusat pelayanan pemerintahan Kota II 1-49 Kupang, pendidikan, perdagangan dan jasa serta taman kota yang mendukung reklamasi. Dari ketujuh Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai sub pusat pelayanan masing-masingnya mengemban fungsi sekaligus mendukung arah pengembangan Kota Ku pang, y a i tu :
a.BWK I memiliki arah pengembangan sebagai kawasan perdagangan, pangkalan pendaratan ikan (PP), kawasan pemerintahan provinsi, kawasan pelayanan kesehatan dan kawasan permukiman, kawasan pariwisata dan reklamasi pantai dengan intensitas kegiatan tinggi.
b.BWK II memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pelayanan pemerintahan kota, perdagangan, pariwisata, dan reklamasi pantai dan permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi.
c.BWK III memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, pusat pariwisata, kepadatan transportasi udara dan darat, kawasan pantai dan kawasan permukiman dengan pelayanan reklamasi sedang.
d.BWK IV memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan industri, pergudangan, kawasan strategis minapolitan, pelabuhan perikanan, pariwisata, reklamasi pantai, permukiman dan pusat listrik tenaga diesel Tenau serta tempat pengembangan sebagai kawasan kepadatan sedang, perdagangan dan pembuangan akhir sampah.
e.BWK V memiliki arah pengembangan permukiman jasa.
f.BWK VI memiliki arah pengembangan permukiman terbatas, kawasan agropolitan, kawasan pekuburan dan kawasan konservasi untuk kepentingan resapan air.
g.BWK VII memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan permukiman terbatas, kawasan agropolitan, kawasan pekuburan dan kawasan konservasi untuk kepentingan pengamanan tangkapan air untuk rencana bendungan Kolhua. Dalam konteks pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kata Kupang, maka pengerahan pembangunan khususnya pada BWK sebagai pusat pelayanan dasar harus dikembangkan secara konsisten, mengingat pemenuhan kebutuhan ruang wilayah untuk menampung berbagai aktivitas fisik, sasial, ekanami dan budaya mutlak diperlukan. Bahkan sejalan dengan kemajuan pembangunan wilayah Kata Kupang yang terus meningkat secara pesat akan sangat berdampak baik pada rencana kemajuan wilayah yang diinginkan. Pengembangan BWK Kata Kupang sebagai rancangan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan diharapkan dapat memberikan efek sebar (spread effect) yang nyata bagi tumbuh dan berkembangnya bagian wilayah sekitarnya. Berdasarkan arahan hasil Revisi RTRW Tahun 2023 Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kata Kupang mengacu pada arahan Sistem pusat pelayanan di wilayah Kata Kupang meliputi pusat kegiatan nasional, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan 111-50 ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Sedangkan Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota. Tujuan pembagian wilayah kota yaitu :
1. 1.Memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan sub sistem kota yang mempunyai karakteristik yang spesifik dengan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukungnya.
2. 2.Memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan sub kehidupan kota beserta segala permasalahan yang terkandung di dalamnya untuk merumuskan tindakan pengembangan sesuai kebutuhan, sehingga penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan upaya menciptakan keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan kehidupan kota secara keseluruhan. Maksud dari pembagian wilayah kota adalah:
3. 1.Menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada di setiap bagian wilayah yang direncanakan.
4. 2.Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman pada setiap bagian wilayah kota.
5. 3.Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan setiap kegiatan yang ada dalam bagian wilayah yang direncanakan sebagai upaya pemanfaatan ruang secara optimal.
6. 4.Meningkatkan pembangunan kota melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik komponen masing masing bagian wilayah kota secara terukur, baik menyangkut kuantitas maupun kualitasnya. Pembagian sub pusat pelayanan ditetapkan dengan batas administrasi kelurahan dengan pertimbangan:
7. 1.Agar terbentuk pol a struktur ruang yang relatif lebih jelas dan tegas terutama antara batas-batasnya.
8. 2.Agar dalam pola prediksi dan distribusi penduduk, fasilitas, utilitas, dan jaringan sistem transportasinya akan relatif lebih realistis. Karena sumber data yang ada banyak yang dibatasi oleh batas administrasi (kelurahan dan kecamatan).
9. 3.Pola kedekatan antar batas administrasi menjadi salah satu pertimbangan utama, dalam upaya kesatuan struktur ruang dan hubungan akses antar struktur ruang. Pembentukan sub pusat pelayanan kota dikaitkan pula dengan fungsi dan peran sub pusat pelayanan kota di Kota Kupang dalam melayani skala bagian wilayah kota atau ska la BWP. yang dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network system) antar BWP di wilayah Kota Kupang. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWP satu dengan pusat kegiatan BWP lainya. III-51 BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah, harus diakui bahwa tidak akan pernah bebas dari permasalahan, tantangan dan kendala yang dihadapi. Demikian juga hal yang sama di hadapi oleh Pemerintah Kota Kupang selama dua puluh tahun terakhir ketika mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2 0 0 7- 2 0 2 5 yang di breakdown ke dalam empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Untuk itu evaluasi terhadap berbagai kemajuan dan permasalahan yang dihadapi serta potensi dan isu strategis, akan sangat pen ting dalam mendesain arah kebijakan dan sasaran pokok yang ingin dicapai pada pembangunan jangka panjang kedepan. Termasuk juga mendesain dan merumuskan visi dan misi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kupang selanjutnya. Berdasarkan gambaran di atas, berikut disajikan beberapa permasalahan pokok dan potensi yang diidentifikasi dan ditemukan selama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Ku pang. 3.1.1. Aspek Fisik dan Lingkungan Kewilayahan A. Aspek Fisik Topografi Kota Kupang menunjukan bentuk permukaan mulai dari datar sampai bergelombang yang membentang dari bagian utara sampai ke selatan Kota Kupang. Bagian utara memiliki ketinggian 0 - 50 mdpl yang membentang sepanjang pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 12 km, sedangkan selatan ketinggian berkisar antara 50- 350 mdpl. Dengan kondisi topografi serta perkembangan kota yang ada, menimbulkan beberapa permasalahan yang terkait aspek fisik kewilayahan khususnya dikaitkan dengan peruntukan kawasan. Permasalahan yang berkenaan dengan aspek fisik kewilayahan di Kota Ku pang meliputi :
10. 1.Luas tutupan lahan yang dikaitkan dengan luas RTH masih jauh di bawah luasan yang disyaratkan. Pada tahun 2017 tercatat luas RTH Kota Kupang hanya seluas 19 persen, sementara sesuai arahan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disyaratkan agar ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit 30 persen dari total luas wilayah Kota tersebut. Luasan RTH Kota Kupang diperkirakan akan terus mengalami pengurangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat perkembangan wilayah perkotaan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan permukiman dan atau infrastruktur perkotaan lainnya. Kondisi ini pada gilirannya diperkirakan berdampak pada kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, termasuk RTH kepada peruntukan lainnya.
11. 2.Terdapat kecenderungan ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang atau kawasan sesuai peruntukkan seperti yang tertuang di dalam rencana um urn dan rencana detail peruntukan ruang wilayah di Kota 111-52 Kupang. Bahkan kondisi ini diduga akan semakin diperparah ketika permintaan ruang untuk berbagai kebutuhan semakin meningkat.
12. 3.Kawasan tangkapan air Kata Kupang yang secara fisiografis dan hidrologis menempati wilayah pinggiran Kata Kupang khususnya pada beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Alak. Secara aktual dan masif mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur publik, sebagai respon atas meningkatnya permintaan permukiman dan pemenuhan kebutuhan ruang untuk menampung kemajuan wilayah perkotaan. Dampak penting yang terjadi adalah kelangkaan sediaan air tanah yang penting sebagai sumber suplai kebutuhan air bairn untuk penduduk Kata Kupang. Demikian juga ancaman banjir meningkat ketika musim penghujan tiba sebagai akibat meningkatnya run off
13. 4.Kawasan pantai belum mampu dikelola secara optimal, tidak saja untuk kepentingan ekonomi, akan tetapi termasuk upaya penegakan aturan untuk kepentingan menjaga ancaman kerusakan dan degradasi pantai secara berkelanjutan. Pantai sebagai kawasan publik dengan peran penting sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami banyak distorsi ketika harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Bahkan aturan representatif dan batasan yuridiksi (juridiction boundaries) sebagai alat yang mengikat dalam menegakkan keberadaan ruang publik (termasuk pantai) menjadi lemah dan tidak dipertimbangkan sama sekali ketika harus berhadapan dengan keinginan dan atau saat mengedepankan kepentingan ekonomi. Akibatnya alih fungsi pemanfaatan ruang wilayah pantai yang masif untuk pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi dengan status kepemilikan dan penguasaan secara pribadi (private property rights) menjadi sulit dikendalikan, yang pada gilirannya meminimalkan dan atau menghilangkan fungsi wilayah pantai sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh siapa saja. B. Lingkungan Kewilayahan Permasalahan yang berkaitan dengan aspek lingkungan kewilayahan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
14. 1.Perubahan Iklim Perubahan iklim global seperti el-nino maupun la-nina tidak dapat dipungkiri juga berdampak di Kota Kupang dan sekitarnya. Demikian juga kedudukan geografis yang berbatasan langsung dengan utara benua Australia sering kali terdampak langsung atas perubahan iklim yang terjadi di belahan benua tersebut. Pengalaman badai seroja pada tahun 2021 yang lalu menunjukan bukti yang kuat bahwa ancaman perubahan iklim akan sangat rentan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan wilayah Kata Kupang. Bahkan dengan curah hujan yang rendah serta intensitas yang tinggi ditambah dampak dari perubahan iklim global lainnya, merupakan fenomena alam yang terus dialami sehingga pada gilirannya berdampak negatif secara luas terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, II-53 ancaman sakit menular dan pada gilirannya terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat. Mengantisipasi kondisi yang ada, maka penciptaan kebijakan pemerintah daerah yang responsif dalam mengahadapi potensi perubahan iklim yang mungkin terjadi wajib dilakukan.
15. 2.Daerah Rawan Bencana Kondisi topografi wilayah Kota Ku pang terutama yang menyebar pada bagian timur ke selatan yang bergelombang dan berbukit diperkirakan berpotensi dan rawan terhadap bahaya longsor. Bahkan pada beberapa titik wilayah permukiman terutama yang mendiami pada bantaran kali/sungai (seperti yang ada di kelurahan Naimata, Tuak Daun Merah, Fontein, Naikoten I, Airmata dan lainnya) fenomena longsor sudah dialami, sehingga menghambat aktivitas warga dan perekonomian masyarakat. Terdapat titik patahan di sekitar kelurahan Naimata yang merusak fasilitas umum seperti jalan dan jembatan sehingga sulit untuk dilalui kendaraan bermotor. Berdasarkan kondisi yang dihadapi saat ini dan juga untuk jangka waktu panjang kedepan, maka penegakan terhadap peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang harus dilakukan. Hal ini penting agar supaya selain mengantisipasi dampak perubahan lingkungan terutama pada bagian wilayah yang rawan bencana, maka pada sisi yang lain juga menjamin keteraturan wilayah permukiman yang pada gilirannya menciptakan Kota Kupang dengan RTH yang proporsional sesuai kebutuhannya. Hal ini penting mengingat bahwa wilayah bantaran kali/sungai bukan merupakan wilayah permukiman akan tetapi merupakan bagian wilayah yang wajib dilestarikan sebagai RTH.
16. 3.Emisi Gas Rumah Kaea Potensi peningkatan emisi gas rumah kaca (EGRK) di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Kupang kedepan, pada hakekatnya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian wilayah, pada gilirannya pemenuhan berbagai fasilitas penunjang di satu sisi dan pada sisi lain justru berdampak terhadap meningkatnya EGRK. Peningkatan penggunaan fasilitas pendingin ruangan baik di lingkungan perkantoran, fasilitas publik dan privat diduga berkontribusi terhadap meningkatnya EGRK. Demikian juga meningkatnya jumlah dan penggunaan berbagai kendaraan motor bermesin, dapat dipastikan akan semakin meningkatkan EGRK yang tidak dapat dihindari. Mengantisipasi potensi dampak yang dapat terjadi, maka upaya pengendalian melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan mutlak diperlukan. 3.1.2. Aspek Demografi Aspek kependudukan di suatu wilayah, pada satu sisi merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam menopang kemajuan wilayah tersebut. Akan tetapi pada sisi yang lain dapat berkembang menjadi permasalahan, ketika jumlah penduduk yang ada melampaui kapasitas III-54 dan daya dukung wilayah. Demikian juga ketika disertai dengan kualitas yang rendah, maka pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan secara komprehensif. Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kependudukan di Kota Kupang meliputi antara lain :
a.Tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi baik pertumbuhan alamiah maupun migrasi masuk. Pertumbuhan tertinggi dan positif terjadi di kecamatan Alak, kemudian diikuti di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Kelapa Lima. Sementara tiga kecamatan lainnya yakni kecamatan Kota Lama, Kota Raja dan Oebobo mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Pertumbuhan yang relatif tinggi selain dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (tingkat fertilitas) juga disebabkan oleh arus migrasi masuk. Tingginya migrasi masuk diduga akibat masuknya penduduk dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan atau pindah tugas, demikian juga untuk melanjutkan pendidikan dan atau tujuan lainnya.
b.Disparitas distribusi penduduk yang berdampak pada adanya perbedaan tingkat kepadatan penduduk menurut wilayah kecamatan, di mana kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Kota Lama dan terendah di kecamatan Alak. Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah kecamatan yang ada, lebih disebabkan sempitnya luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk ada. Sementara pada tiga wilayah kecamatan lainnya yang relatif rendah, namun demikian dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah bersangkutan yang relatif tinggi, apabila tidak dikendalikan diperkirakan akan berdampak pada tersedianya ruang permukiman. Terlebih wilayah kecamatan dimaksud seperti kecamatan Maulafa, Alak dan sebagian wilayah kecamatan Kota Raja, merupakan kawasan hinterland dan sekaligus sebagai catchment area yang perlu dijaga kelestariannya.
c.Permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan juga dapat dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah, pemenuhan ketersediaan air bersih dan rasio elektrifikasi. Dapat dikatakan bahwa khusus rasio elektrifikasi untuk kebutuhan rumah tangga sudah relatif sangat rendah. Namun demikian pemenuhan kebutuhan bagi penerangan kota dan Jingkungan hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang harus diatasi. Pemenuhan atas jumlah dan distribusi fasilitas pengelolaan sampah perkotaan masih sangat rendah, baik berupa TPS maupun TPA serta kelembagaan pengelolaannya. Demikian juga permasalahan pencukupan kebutuhan air bersih masih menjadi problematik tersendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa "bencana kelangkaan air bersih" akan dihadapi jika kebijakan penanganannya tidak dapat dilakukan secara holistik dan terencana. Sumber permasalahan utamanya adalah kelangkaan sumber-sumber air bersih dan kelembagaan pengelolaan yang kurang profesional, efisien dan efektif menjadi pemicu kelangkaan air hingga saat ini dan masih t:erus berlangsung. II-55 3.1.3. Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Penduduk Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi ekonomi regional Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.Pertumbuhan ekonomi Kata Kupang relatif lebih tinggi di banding Kabupaten lain serta provinsi NTT. Akan tetapi secara faktual pertumbuhan yang diraih belum mampu mendongkrak kemajuan wilayah dan masyarakat secara optimal. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang harus dimanfaatkan sebagai suatu potensi yang bisa didayagunakan, mengingat yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat menggerakkan perekonomian regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
b.Kontribusi sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibanding sektor primer, namun belum optimal mendorong industri pengolahan yang berbasis produk sektor primer lokal domestik. Peran sektor sekunder dan tersier sebagai ciri wilayah perkotaan yang minim sumberdaya alam penunjang, peran sektor primer tampaknya telah secara nyata menunjukan perannya dalam perekonomian Kata Kupang. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian regional Kota Kupang, yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer, sementara secara bersamaan diikuti dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian permasalahan yang harus diatasi terkait peran dan a tau kontribusi sektor sekunder dan tersier yang terus meningkat harus mampu menghasilkan multiplier effect yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi terkait lainnya, dalam mengembangkan sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berpotensi menjamin pembangunan ekonomi regional dan nasional secara berkelanjutan.
c.Penggerak ekonomi regional Kota Kupang masih didominasi oleh aspek konsumsi, sementara aspek produksi relatif masih sangat rendah perannya. Untuk itu upaya peningkatan pertumbuhan sektor-sektor produksi potensial yang disesuaikan dengan dukungan sumberdaya ekonomi yang ada mutlak diperlukan.
d.Tingkat inflasi Kata Kupang menunjukan fluktuatif pada beberapa tahun terakhir, bahkan pada dua tahun terakhir memperlihatkan tingkat inflasi yang tinggi dibanding rata-rata inflasi nasional dan NTT. Tingginya nilai inflasi Kata Ku pang terutama dipicu oleh sektor transportasi, bahan makanan, tembakau dan kesehatan. Mencermati fenomena yang ada, maka pengendalian terhadap sektor-sektor pemicu sangat dibutuhkan, karena jika tidak dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi regional di Kata Kupang yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi wilayah dan masyarakat Kata Kupang.
e.Persentasi penduduk miskin Kota Kupang sudah cukup rendah dibanding penduduk di kabupaten lain termasuk NTT secara keseluruhan. Akan tetapi jika ditinjau dari aspek ketimpangan kesejahteraan ekonomi penduduk, masih memperlihatkan II-56 ketidakmerataan yang cukup besar. Demikian juga jika dicermati atas indikator kemiskinan ekstrim yang tercermin dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dihadapi saat ini, potensi peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Kupang masih cukup besar. Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kesejahteraan penduduk Kota Ku pang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.lndikator kemajuan pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Pada tahun 2023, HLS tercatat sebesar 16,44 sementara RLS baru sebesar 11,62. Hal ini berarti bahwa masih ditemukan adanya murid/siswa yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, bahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Walaupun ditinjau dari APM, APK dan APS sudah relatif tinggi terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Untuk itu kedepan diperlukan penataan terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang lebih baik sehingga mampu mengakomodir dan memperbaiki mutu pendidikan di Kota Kupang yang lebih baik dan merata.
b.Pengangguran terbuka di Kota Kupang tertinggi dibanding Kabupaten lain di NTT termasuk Provinsi NTT. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun ketimpangan rendah, akan tetapi pengagguran masih merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif rendah, hal ini berarti bahwa angkatan kerja yang tersedia masih banyak yang memerlukan pekerjaan. Untuk itu upaya penyediaan lapangan kerja dengan mengoptimalkan sektor ekonomi potensial merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Ku pang.
c.Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya. Oleh karena itu, SPM menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik di suatu Pemerintah Daerah. Penerapan SPM di Kota Kupang walaupun tergolong tinggi (82%) dibanding kabupaten lain di provinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi belum mampu mencapai 100% seperti yang disyaratkan untuk pencapaian setiap indikator wajib dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Berdasarkan kondisi yang ada, maka sangat diperlukan evaluasi menyeluruh disertai upaya menemukenali faktor penghambatnya sehingga hak-hak minimal wajib diraih oleh masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan. 3.1.4. Daya Saing Daerah Terkait permasalahan yang berkaitan dengan daya saing daerah, diidentifikasi atas kemampuan ekonomi daerah dan sumberdaya manusia yaitu :
a.Pengeluaran perkapita penduduk Kota Kupang mengalami peningkatan, di mana komponen pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan lebih besar dibanding untuk kebutuhan makanan. Hal 111-57 ini berarti bahwa peningkatan daya beli masyarakat harus terus dipertahankan dan atau ditingkatkan mengingat peningkatan harga produk non-makanan yang terus mengalami peningkatan akibat produk industri yang berasal dari luar wilayah.
b.Kata Kupang sebagai pintu masuk utama ke provinsi NTT, maka keberadaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut menjadi penting kedudukannya. Oleh karena itu maka dalam pengelolaannya kedua jenis infrastruktur tersebut langsung dikelola oleh BUMN. Untuk itu kerjasama pemerintah Kata dengan pihak pengelola termasuk perusahan maskapai penerbangan dan pengusaha transportasi laut sangat diperlukan, terutama untuk menekan biaya transportasi yang sering memberatkan penumpang yang menggunakan kedua jasa transportasi tersebut.
c.Distribusi infrastruktur listrik dan juga air minum masih menjadi kendala dan juga kapasitas layanan untuk pemenuhan konsumen di Kata Kupang, disamping itu tidak terencananya secara terintegrasi, menyebabkan pembangunan infrastruktur yang satu mengabaikan jenis infrastruktur lainnya. Khusus penyediaan air bersih baik jumlah maupun kualitas oleh penduduk Kata Kupang masih mengalami kelangkaan air bersih pada saat musim kemarau dan ancaman perubahan iklim yang diperkirakan memperparah ketersediaan air baku di waktu yang akan datang.
d.Dalam konteks investasi baik PMDN maupun PMA menunjukan peningkatan, baik jumlah maupun nilai investasi. Dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kata Ku pang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentifyang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang salah satunya berhubungan dengan perizinan diperoleh angka sebesar 82,29 a tau memperoleh grade 8 yang berarti baik.
e.Permasalahan pada aspek sumberdaya manusia terbaca atas nilai rasio ketergantungan (dependency ratio index), di mana sampai tahun 2 0 2 3 tercatat sebesar 38,86. Nilai rasio ketergantungan yang ada mengindikasikan bahwa masih tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kata Ku pang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan opportunity of labor yang tersedia bagi kemajuan Kata Kupang secara signifikan. II-58 3.1.5. Aspek Pelayanan Umum A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Pada bidang pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah, dapat dikatakan sudah cukup memadai jika dicermati atas dasar indikator wajib yang harus dipenuhi. Namun demikian ha! penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah Murid sudah telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagia semua penduduk usia sekolah.
2. 2.Di bidang layanan kesehatan permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan Universal Child Imunization (UC!); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/ AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajad kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
3. 3.Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transortasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeterisasi masih sangat rendah dan juga jumlah titik lampu PJU yang rendah. Akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah, disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum masih sangat rendah, hal mana disebabkan rendahnya jaringan distribusi II-59 perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada.
4. 4.Masih banyaknya penduduk yang terkategori sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Demikian juga jumlah orang miskin yang masih cukup banyak. Untuk itu diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Ku pang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.
5. 5.Permasalahan yang berkenaan dengan sumberdaya kependudukan terbaca dari partisipasi menu rut gender seperti indeks pembangunan gender. Walaupun hingga saat ini berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan keberpihakan terhadap gender menunjukan peningkatan, akan tetapi harus diakui bahwa potensi permasalahan yang menyertainya tetap tersedia. Sebagai gambaran Indeks Ketimpangan Gender masih termasuk dalam kategori sedang dan di bawah provinsi NTT. Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, Indeks Perlindungan Khusus Anak secara keseluruhan juga menunjukan perbaikkan. Akan tetapi sama seperti aspek lainnya, maka perhatian yang serius untuk pemenuhan berbagai hak atas perempuan dan anak di Kota Kupang harus tetapi menjadi perhatian agar supaya ketercapaian Kota Ku pang yang peduli terhadap berbagai kelompok dan golongan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan dan adil. B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
6. 1.Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang ditandai dengan tingginya jumlah angkatan kerja, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.
7. 2.Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi di Kota Kupang. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian terhadap berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.
8. 3.Penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah. Dari permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, menuntut diterapkankannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan II-60 peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip SR sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.
9. 4.Pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kata Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (pull factor) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.
10. 5.Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan, seperti cakupan peserta KB aktif; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif dan beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah.
11. 6.Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kata Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasarnn layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.
12. 7.Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan kepemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.
13. 8.Masih terbatasnya penyediaan parasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi suasta secara terencana dan berkelanjutan. I1-61
14. 9.Terbatasnya peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.
15. 10.Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpusatakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya. C. Urusan Pemerintahan Pilihan Beberapa aspek yang menjadi urusan pemerintahan pilihan sekaligus berperan pen ting dalam mendongkrak kemajuan Kata Ku pang secara inklusif, dapat diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi yaitu :
a.Aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk perikanan masih sangat rendah dan terbatas, padahal diperkirakan bahwa prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar. Dengan pertimbangan bahwa Kata Kupang yang miskin sumberdaya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.
b.Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (land based aktivity). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk home industri kiranya menjadi pilhan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
c.Pengelolaan dan atau optimalisasi berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dilakukan secara secara maksimal dalam mendongkrak pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kata Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di III-62 atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.
d.Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan. D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal. Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diem ban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2023 PAD Kota Kupang sebesar Rp. 185.818.768.875,41, dengan demikian maka kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 15,62%. Dari total APBD sebesar Rp 1.189.623.642.152,00., Angka ini menggambarkan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Kupang terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi sekitar 84,38%. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Kupang terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga mencapai angka 40-60% dari total APBD Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun kedepan. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Ku pang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan, untuk itu peningkatan kualitas SOM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif. Keseluruhan capaian atas bidang pembangunan di atas, dapat dioptimalkan jika jumlah, kualitas ASN dan sistem penyelenggaraan pembangunan di Kota Ku pang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang perlu dilaksanakan. Untuk itu upaya peningkatan kualitas SDM ASN, jumlah ASN dan sistem yang 111-63 memadai sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan guna mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia. 3.2. Lingkungan Strategis 3.2.1. Tantangan dan Peluang Lingkungan Global Tantangan dan peluang lingkungan global, paling tidak merupakan upaya atas pencapaian target pembangunan global seperti yang tertuang di dalam Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 3 dimensi tujuan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari konsensus SDG's tersebut telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2 0 1 7 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola. Secara ringkas, ke-17 tujuan SDGs adalah sebagai berikut: 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; 2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 10) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; 11) menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15) melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan bentuk tantangan global untuk merespon kemajuan peradaban, yang mana di satu sisi bahwa inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak terhadap meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi II-64 sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan. Aspek inequality inilah merupakan sasaran penting SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keberpihakan terhadap lingkungan. Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi bersumber dari Global Attitudes survey yang dilakukan di 44 negara pada tahun 2014 dan menemukan bahwa 5 hal terbesar yang ditakutkan masyarakat global mengancam kehidupan umat manusia yaitu : (i) Kebencian agama dan etnis; (ii) Ketidaksetaraan; (iii) AIDS dan penyakit menular lainnya; (iv) Senjata nuklir; (v) Polusi dan masalah lingkungan. Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2 0 2 5 - 2045, dalam rangka mewujudkan Visi Nasional yaitu Indonesia Emas 2045, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Target-target SDGs yang direncanakan tercapai pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terealisasi sesuai rencana karena berbagai masalah global yang ada, di antaranya pandemi covid-19 dan konflik geopolitik. Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai akibat terjadinya masalah global yang berkepanjangan. Berdasarkan tantangan global yang dihadapi khususnya yang tertuang di dalam SDGs (tujuan 11), maka secara khusus Kata Kupang dalam dua puluh tahun kedepan dihadapkan pada tantangan dan peluang global untuk ikut serta meraih tujuan SDGs tersebut. Bahkan fenomena perkotaan saat ini dan pada kurun waktu yang akan datang, disparitas jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan tidak terhindarkan. Diperkirakan saat ini 55% penduduk bermukim di wilayah perkotaan, dan angka ini akan terus meningkat di waktu yang akan datang. Jika fenomena ini juga terjadi di Kota Kupang, maka tujuan 11 dari SDGs harus diantisipasi sehingga Kata Kupang dapat menjadi kota dan pusat permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan secara minimal diharapkan dapat tercapai. 3.2.2. Mandat Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi NTT Kata Kupang sebagai bagian dari provinsi NTT, maka kedudukannya sekaligus mengemban mandat yang berkenaan dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, dengan target jangka panjang nasional untuk periode pembangunan jangka panjang 2025-2045. Dari sebanyak 12 arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk wilayah bali-Nusa Tenggara, yang mana jika dikaitkan dengan kedudukan Kata Ku pang, terdapat beberapa yang relevan untuk didorong pengembangannya. Arah kebijakan dimaksud antara l a i n : 111-65
1. 1.Pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal, khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
2. 2.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan dengan pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak.
3. 3.Pengembangan bandara utama (Bandara lnternasional El Tari di Kupang) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane di Wilayah Bali-Nusra.
4. 4.Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum masal di kota besar dimulai dari Kata Ku pang.
5. 5.Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan) khususnya di Wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kata Kupang.
6. 6.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dengan penguatan mitigasi risiko pada Wilayah Bali-Nusra.
7. 7.Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi. Arah kebijakan pembangunan wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional terutama dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu pencapaian atas target nasional diharapkan sekaligus menjawab kebutuhan regional NTT dengan tetap mempertimbangkan aspek kekhasan yang dimiliki saat ini baik dari aspek fisik kewilayahan, sosial budaya kemsyarakatan, ekonomi regional dan stabiltas politik. 3.2.3. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Mengacu pada permasalahan, tantangan, peluang dan potensi yang ada dan dimiliki di Kota Kupang, serta dengan mempertimbangkan target nasional dan regional khususnya dalam pencapaian arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana pada kawasan Bali-Nusa Tenggara, maka beberapa rumusan isu yang dapat diidentifikasi dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan agenda dan sasaran pokok yang akan dicapai pada kurun waktu 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut: Tabel 11!.1. Rumusan Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah No Kelompok Permasalahan Isu Strategis A. Perekonomian Regional dan Kesejahteraan Penduduk Belum optimalnya peran, fungsi dan kedudukan sektor sekunder dan tersier Rendahnya produktivitas
8. 1.untuk mendorong peningkatan kemajuan sektor sekunder dan tersier ekonomi regional dan pemerataan kesejahteraan secara signifikan. IL-66 No Kelompok Permasalahan lsu Strategis Tingginya tingkat pengangguran terbuka Pengangguran dan
9. 2.dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kemiskinan (TPAK) relatif rendah. B. Fisik Kewilayahan dan Demografi Ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang/kawasan termasuk meningkatnya alih fungsi lahan lahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk
10. 1.berbagai kebutuhan penggunaannya. Rendahnya pengendalian Demikian juga rendahnya luas tutupan dan pengawasan lahan yang pada gilirannya berdampak pemanfaatan ruang wilayah pada Rendahnya Ruang Terbuka Hijau dalam meningkatkan (RTH). ketahanan ekonomi dan Belum optimalnya pemanfaatan garis ekologis secara pantai untuk kepentingan lingkungan dan berkelanjutan 2. ekonomi. Termasuk juga lemahnya penegakan aturan dalam menekan ancaman kerusakan dan degradasi lingkungan pantai secara berkelanjutan. Ancaman perubahan iklim, bagian wilayah Belum optimalnya upaya rawan bencana dan peningkatan emisi gas mitigasi dan tatakelola di
11. 3.rumah kaca berpotensi besar dalam lingkup pemerintahan dan mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat dan wilayah masyarakat Tingginya laju pertumbuhan dan disparitas Rendahnya pengendalian 4. distribusi penduduk, yang pada gilirannya pertumbuhan dan berdampak terhadap tingkat kepadatan pemerataan distribusi penduduk antar wilavah kecamatan di Kota permukiman penduduk Kurangnya jumlah dan tidak meratanya distribusi fasilitas publik untuk Ketimpangan distribusi
12. 5.pengelolaan sampah, air bersih, fasilitas public 1 istrik/penerangan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya Belum optimalnya dukungan dan Belum optimalnya keberpihakan pembangunan gender keberpihakan terhahap 6. termasuk hak-hak atas dan perempuan dan anak dalam perempuan berbagai aras kebijakan dan anak partisipasi pembangunan C. Daya Saing Daerah
13. 1.Tingkat Kebutuhan Penduduk Meningkat Rendahnya daya beli Namun Tidak Di Sertai Peningkatan Daya Beli masyarakat
14. 2.Belum optimalnya sistem kelembagaan Rendahnya kualitas layanan investasi. layanan investasi
15. 3.Tingginya depency ratio, sehingga menyebabkan tingginya beban ekonomi Kelangkaan lapangan kerja penduduk produktif di Kota Ku pang. D. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
16. 1.Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan Belum optimalnya layanan bagi masyarakat terutama untuk pendidikan meningkatkan indikatior sepert RLS, HLS, yang APM dan APK yang lebih memadai. berlualitas, adil dan merata.
17. 2.Rendahnya cakupan Universal Child Imunization (UCD, cakupan kepesertaan Belum optimalnya derajad JKN. Demikian juga tingginya indikator AKI dan pemerataan layanan dan AKB, prevalensi stunting dan gizi kesehatan masyarakat buruk.
18. 3.Kondisi prasarana jalan dan jembatan, Rendah dan tidak fasilitas penerangan umum dan layanan meratanya jumlah dan IL-67 No Kelompok Permasalahan Isu Strategis jaringan kelistrikan, serta prasarana kualitas sarana dan layanan air bersih/minum yang rendah. prasarana umum perkotaan Fasilitas penunjang infrastruktur yang terbatas seperti drainase, PJU, jaringan perpipaan. Demikian juga sistem transportasi yang tidak terintegrasi. Rendahnya kebijakan penataan kawasan 4. Tinggi dan meluasnya kawasan permukiman kota yang asri permukiman kumuh. dan terintegrasi dengan sistem perkotaan yang efisien Belum optimalnya 5. capaian layanan sesuai Standar Pelayanan implementasi SPM dan Minimal Belum Maximal kebijakan pelayanan yang sesuai dan memadai. E. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tingginya masalah kesejahreraan sosial
19. 1.(PMKS) yang erat kaitannya dengan kemiskinan masvarakat. Rendahnya ketahanan Tingginya permasalahan di bidang ketenaga sosial dan budaya kerjaan, pemberdayaan perempuan, dan masyarakat kota
20. 2.perlindungan anak, serta rendahnya keberpihakan terhadap kelompok disabilitas dan kelompok lansia. Sistem administrasi kependudukan dan 3. catatan sipil yang belum optimal dalam Rendahnya pengendalian mengendalikan pertumbuhan penduduk arus migrasi dan urbanisasi akibat migrasi masuk yang tinggi. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, terutama berhubungan dengan Belum optimalnya
21. 4.belum tertanganinya permasalahan pembangunan sampah dan juga penegakan terhadap berkelanjutan aturan pengendalian lingkungan hidup. Belum optimalnya layanan Rendahnya efisiensi layanan pemerintahan pemerintahan yang
22. 5.akibat masih rendah dan terbatasnya bermutu, akuntabel dan layanan berbasis TIK. profesional serta berbasis pada TIK Rendahnya pembinaan dan perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap Belum optimalnya 6. kelompok pemuda dalam bidang olah raga pembangunan di bidang dan kebudayaan, terutama dalam kepemudaan mendorong kreativitas masyarakat secara optimal. F. Urusan Pemerintahan Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Terbatasnya fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restoran dengan kalisifikasi Belum 1. yang tinggi. Demikian juga kelompok jasa optimalnyapengembangan perjalanan wisata yang terbatas baik kepariwisataan jumlah maupun kualitas layanan yang memadai. I1-68 No Kelompok Permasalahan Isu Strategis Belum optimalnya layanan penunjang Rendahnya kualitas SDM urusan pemerintahan baik di bidang sistem ASN untuk mendukung
23. 2.layanan kepemerintahan perencanaan, keuangan, kepegawaian, yang akuntabel, mandiri, pengawasan, dan lain sebagainya. profesional dan efisien. Belum optimalnya usaha peningkatan value add dan value chain melalui 3 Kurangnya Industri Pengelahan berbasis hilirisasin produk berbahan produk perikanan, ternak dan tanaman baku perikanan, ternak, dan tanaman dalam mendukung ekonomi hijau dan biru Belum optimalnya sector industry dan perdagangan sebagai sector penggerak
24. 4.perekonomian kota sehingga ketergantungan barang dan jasa dari luarwilayah masih sangat dominan 111-69 Dengan mempertimbangkan ketiga visi yang ada serta mengantisipasi tantangan dan perubahan untuk dua puluh tahun kedepan, terlebih dalam mewujudkan pencapaian visi nasional di tahun 2045, maka visi pembangunan Kota Kupang Tahun 2025-2045 adalah : KOTA KASIH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN" KASIH dalam konteks filosofis mengandung makna yang sangat dalam dan kompleks. KASIH bisa merujuk pada berbagai konsep seperti cinta, belas kasihan, pengorbanan, dan pemahaman yang mendalam tentang kemanusiaan. Kata KASIH jika dikaitkan dengan pernyataan bahasa asli Helong yang terbaca dalam logo Kota Ku pang yaitu "Lilaunol Dael Banan" yang berarti "Bangunlah Aku Dengan Hati Yang Tulus", maka keduanya sangatlah relevan. Dengan demikian kata KASH dalam pernyataan visi Kota Kupang seyogianya harus mewarnai setiap gerak pembangunan di Kota Kupang, di mana pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di setiap daerah termasuk di Kota Kupang, maka pencapaian atas kemajuan dan kemandirian sosial kemasyarakatan merupakan sesuatu yang mutlak untuk diraih. Kata KASIH dalam Visi Kota Kupang, adalah akronim dari Karya (K), Aman (A), Sejahtera (S), Indah (I) dan Harmonis (H). Bahkan Kasih dalam konteks pembangunan Kota Kupang, sarat akan nilai spiritual, moral, historis dan sosial yang terus harus mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang kedepan. Slogan Kasih telah menjadi semacam tagline yang terus digelorakan sejak Kota Kupang masih berstatus sebagai Kota Administratif ketika awal pertama kali mekar dari Kabupaten Kupang. Kondisi faktual Kota Kupang dengan keberagaman etnis, sosial dan budaya, agama, struktur ekonomi dan politik merupakan suatu keniscayaan dan fakta yang ada saat ini. Dengan IV-1 demikian diperlukan suatu semangat kebersamaan dalam bingkai yang sama yaitu KASIH. Semangat Kasih, kiranya akan terus menjadi motivasi yang kuat bagi seiuruh perangkat pelayanan kepemerintahan, masyarakat dan dunia usaha untuk menjadikan Kata Kupang Iebih Berkarya dibawah suasana Kata yang Aman untuk mencapai masyarakat yang Sejahtera. Demikian juga Kata Kupang yang Indah dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang Harmonis pada berbagai aras kehidupan sosiaI dan lingkungan yang ada, merupakan cita-cita luhur yang harus terus digelorakan pada setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada kurun waktu jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. MAJU, mengandung makna serta sekaligus merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kata yang maju adalah kota yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan dalam merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejolak yang diakibatkan oleh perubahan itu. Kemajuan yang dicapai tergambarkan pada kondisi masyarakat yang mengalami perubahan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan/pengetahuan dan juga kondisi sosial yang adaptif terhadap perubahan yang dicapai. Dengan kemajuan yang diraih diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di bidang ekonomi regional. Kemajuan ekonomi ditandai dengan berkembangnya berbagai unit usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang produktif. Demikian juga terjadinya transformasi ekonomi hijau berbasis digital, serta terwujudnya Kata Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di belahan selatan Indonesia umumnya dan NTT khusunya yang terintegrasi secara nasional dan global. Untuk mewujudkan kemajuan dimaksud maka diperlukan transformasi tata kelola penyelenggaraan kepemerintahan yang berintegritas dan adaptif melalui desain dan implementasi peraturan perundang-undangan (regulasi) secara konsisten dan berkeadilan. MANDIRI, mengandung makna bahwa adanya kekuatan internal sebagai hasil dari kemajuan yang dicapai, sehingga kedudukan wilayah dan masyarakat Kata Kupang tetap memiliki kekuatan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar daerah, bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa dan masyarakat yang semakin mengglobal tidak mungkin lagi ada bangsa a tau masyarakat yang mampu hid up sejahtera, adil dan maju dalam kesendirian dan keterisolasian. Karena itu kekuatan ancangan jejaring (networking) merupakan satu prasyarat. Kemandirian adalah hak setiap bangsa dan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, dengan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena itu kemandirian tidal< mengandung pengertian kemandirian secara fisik geografis melainkan secara filosifis yaitu kemandirian menentukan nasib sendiri dan kemandirian secara programatik strategis. Capaian kemandirian yang diinginkan untuk diraih pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan, dan tan pa mengabaikan kemandirian IV-2 pada berbagai bidang kehidupan yang lebih luas, paling tidak dicirikan melalui ketangguhan dan stabilitas di bidang ekonomi, hukum dan politik pemerintahan. Demikian juga kemandirian yang diraih diharapkan menghasilkan suatu masyarakat dan wilayah yang berketahanan sasial dan ekalagi yang kuat. Dari aspek sosial kemasyarakatan dicirikan dengan keluarga yang berkualitas dan keberpihakan gender, serta akan tetap terbuka sebagai indikan dari suatu struktur masyarakat yang inklusif. Ancaman perubahan iklim yang menunjukan intensitasnya pada satu dekade terakhir, dan diprediksi akan semakin meningkat untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan, maka penanganan aspek ekologi harus menjadi fokus prioritas untuk ditangani sejak dini. Untuk itu kemandirian di bidang ekologi terbaca dari masyarakat yang responsif dan berketahanan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim. Demikian juga dari aspek lingkungan fisik, diharapkan tetap terjaganya lingkungan hidup yang berkualitas, serta wilayah yang berketahanan energi yang tinggi serta mandiri dalam pemenuhan pangan bagi kebutuhan masyarakat dan wilayah. BERKELANJUTAN, mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan daerah khususnya di Kata Kupang harus mampu menjamin keberlanjutan baik pada level wilayah maupun masyarakat. Keberlanjutan dimaksud terutama diprioritaskan pada beberapa bidang pembangunan utama, di mana kemajuan dan keberlanjutannya diaharapkan dapat memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi bidang-bidang pembangunan terkait, baik keterkaitan kedepan maupun kebelakang. Kemajuan wilayah yang rnerata yang disertai ketersediaan parasana dan sarana ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan yang merata dan berkualitas pada seluruh bagian wilayah Kata Kupang, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pernbangunan Kata Kupang yang rnerata dan berkeadilan. Keberlanjutan yang diraih di bidang ekonomi, ditunjukan pada kinerja ekonomi hijau dan ekonomi biru (green and blue economic performance) yang terus terjaga pada level yang meingkat dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan nasional. Pilihan terhadap ekonomi hijau dan biru, lebih kepada kedudukan Kata Kupang sebagai kota maritim, sehingga optimalisasi potensi sumberdaya kelautan harus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Demikian juga ekonomi hijau, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam daratan dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya untuk menjamin peningkatan secara terus menerus tanpa mereduksi aspek kualitas lingkungan. Berkelanjutan di bidang sumberdaya manusia, diharapkan terciptanya masyarakat Kata Kupang yang smart (smart city society), yang ditunjukan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) yang semakin meningkat. Berkelanjutan di bidang pemerintahan diharapkan terciptanya tata kepemerintahan yang smart (smart government), yakni pada dua puluh tahun kedepan layanan publik seluruhnya harus berbasis digital (digital public service). IV-3 4.1.1. Sasaran Visi Kota Kupang Dalam rangka mempertahankan konsistensi dan dukungan keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah, maka sasaran visi Kota Kupang diharapkan relevan dengan sasaran visi Nasional dan Provinsi NTT tahun 2025-2045. Adapun Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 adalah:
l.Pendapatan per kapita setara negara maju
1. 2.Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
2. 3.Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat
3. 4.Daya saing sumber daya manusia meningkat
4. 5.lntensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission Sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 a d a l a h :
5. 1.Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju;
6. 2.Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
7. 3.Daya saing daerah yang meningkat;
8. 4.Sumber daya manusia berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif;
9. 5.Pembangunan yang ramah lingkungan dan Penurunan emisi Gas Ru mah Kaea (GRK) menuju net zero emission. Sasaran Visi RPJPD Kota Ku pang Tahun 2025-2045 adalah :
l.Pendapatan per kapita Kota Kupang yang terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita NTT dan Nasional
1. 2.Kemiskinan Kota Kupang diharapkan no! persen di tahun 2045 dengan ketimpangan rendah
2. 3.Daya saing daerah yang meningkat
3. 4.Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif
4. 5.Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission 4.1.2. Indikator Sasaran Visi Daerah Sasaran Visi lndikator Visi Baseline Target 2025 2045
5. 1.Pendapatan per kapita terus PDRB per kapita (Rp meningkat sebagai kontribusi • terhadap pendapatan per Juta) 56,27 79,87 kapita nasional setara negara Kontribusi sektor 1,47 5-10 maju • industri terhadap PDRB (%)
6. 2.Kemiskinan menuju satu Tingkat Kemiskinan (%) 8,61 0 digit dan ketimpangan berkurang Rasia gini (Indeks) 0,38 0,25
7. 3.Daya Saing Daerah yang lndeks Daya Saing meningkat Daerah 3,74 4-4,5
8. 4.Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif Indeks Pembangunan dan inovatif Manusia 82,77 85,00
9. 5.Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan lndeks kualitas e m i s i GRK menuju net zero lingkungan Hidup emission (IKLH) 64,0 70,2 IV-4 4.2. MISI KOTA KUPANG TAHUN 2025-2045 Untuk tercapainya Visi Kota Kupang tahun 2025-2045 di atas, maka Misi Kota Kupang dalam kurun waktu di atas adalah sebagai berikut: Misi I. Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Secara Inklusif Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek universal dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang terus harus diselesaikan atas berbagai permasalahan yang dihadapi dan terus ditingkatkan kemanfaatannya. Untuk itu pendidikan bermutu dan kesehatan untuk semua merupakan sesuatu yang harus diraih pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan. Sebagai ibukota provinsi NTT dengan berbagai kelengkapan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan yang paripurna ketersediaannya, sangat diyakini dukungan tersebut dapat mendongkrak pencapaian kemajuan dan peningkatan derajad pendidikan dan kesehatan yang tinggi. Ketercapaian pendidikan yang berkualitas untuk semua, mulai dari wajib belajar di tingkat PAUD sampai Rata-rata Lama Sekolah selama 16 tahun dilakukan melalui perkuatan pengelolaan tenaga pendidik, revitalisasi pendidikan non formal yang didukung dunia usaha yang solid serta berbasis digitalisasi pendidikan inklusif. Ketercapaian derajad kesehatan yang berkualitas untuk semua ditempuh melalui perkuatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang inklusif serta penyediaan dan pengembangan layanan kesehatan primer pada setiap kelurahan. Penghilangan kasus stunting yang disertai meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat pada seluruh jenjang usia penduduk secara maksimal merupakan target yang harus dicapai pada kurun waktu kedepan. Demikian juga penyediaan tenaga dokter spesialis pada sejumlah rumah sakit pemerintah dan suasta, serta didukung dengan peralatan layanan kesehatan yang lengkap dan menyeluruh. Termasuk juga aspek pengendalian konsumsi dan peredaran produk yang berdampak negatif terhadap derajad kesehatan masyarakat. Kemajuan yang diraih diharapkan tidak saja dialami oleh kelompok masyarakat tertentu, akan tetapi harus mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan memberikan perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat yang rentan seperti kelompok disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak. Misi II. Membangun Ekonomi Kota Berbasis Sektor Jasa Yang Berkelanjutan Konteks pengembangan aspek perekonomian regional Kata IV-5 Kupang tidak terlepas dari ketersediaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta kedudukan wilayah Kata Ku pang dalam konteks geo-economi. Untuk itu peningkatan dan optimalisasi potensi sumberdaya ekonomi yang tersedia diharapkan dapat mendorong pencapaian transformasi ekonomi yang ada, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan wilayah secara berkelanjutan. Kondisi ini lebih didasarkan pada fakta bahwa Kata Kupang yang miskin sumberdaya alam, sehingga membutuhkan strategi lain dengan memanfaatkan kedudukan lokasi (locational rent) dan potensi permintaan (demand drive) yang terus meningkat. Dalam ha! ini pengembangan sektor jasa sebagai sektor penggerak utama pembangunan sektor ekonomi lainnya yang ada dan potensial di Kota Kupang. Demikian juga pengembangan sektor potensial dimaksud harus harus mampu mendukung berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru sehingga keseimbangan lingkungan sebagai prasyarat keberlanjutan dapat kiranya tercapai. Penurunan kemiskinan wilayah dan masyarakat disertai peningkatan penyerapan angkatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru di Kata Ku pang diharapkan sebagai respon atas implementasi agenda transformasi ekonomi, yang antara lain integrasi ekonomi hijau dan ekonomi biru; berkembangnya ekonomi kreatif kerakyatan berbasis digital dan menjadikan Kata Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional bahkan global secara terintegrasi. Hal ini ditunjang kedudukan lokasi Kata Kupang di gerbang selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Australia dan Timar Leste. Pencapaian atas transformasi ekonomi yang diimplementasikan, diharapkan tetap berbasis pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan, teruatama kelompok sektor sekunder dan tersier sebagai lokomotif pembangunan ekonomi regional Kata Kupang secara inklusif. Kondisi ini dipastikan cukup relevan mengingat Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTT telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang utama, sehingga optimalisasi atas berbagai potensi yang dimiliki, diperkirakan pencapaian kemajuan wilayah melalui transformasi ekonomi yang tepat dapat mendorong kemajuan Kata Ku pang secara berimbang dan berkelanjutan. Misi III. Mentransformasi Tatakelola Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Yang Cerdas dan Berintegritas Tatakelola pemerintahan yang bersih, profesional, kolabratif, adaptif, cerdasa dan berintegritas merupakan wujud transformasi di didang tatakelola pemerintahan Kata Kupang yang diharapkan dapat tercipta pada kurun waktu IV-6 jangka panjang kedepan. Hal ini penting mengingat keberhasilan dan ketercapaian pada berbagai bidang pembangunan daerah dan masyarakat tidak akan lepas dari dampak layanan kepemerintahan yang ada. Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kendala tersebut disebabkan fenomena hiper regulatif dan rendahnya kualitas regulasi di pusat dan daerah, dan harus juga diakui bahwa pemerataan pelayanan publik yang prima belum terwujud. Termasuk rendahnya partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi. Pada era digitalisasi yang semakin meningkat dan marak pada seluruh aspek kehidupan, baik langsung maupun tidak langsung juga menuntut layanan publik berbasis elektronik dan inovatif di bidang kepemrintahan (Smart public services Governance) merupakan suatu syarat keharusan yang patut dipenuhi. Untuk itu penataan ulang dan penegakan berbagai regulasi yang berintegritas dan adaptif untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik sebagai bentuk implementatif atas layanan publik kepemerintahan, diharapkan mampu mewujudkan kemajuan pada berbagai bidang pembangunan di Kata Ku pang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Misi IV. Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan Daerah Penegakan supremasi hukum dalam menunjang stabilitas pembangunan ekonomi regional dan nasional serta menopang terlaksananya demokratisasi serta menunjang kepemimpinan daerah dan nasional yang kuat merupakan suatu keharusan dalam rangka menopang kemajuan pembangunan daerah khususnya di Kota Kupang. Pencapaian atas tujuan di atas tidak terlepas atas pentingnya reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan berupa penataan terhadap peraturan di tingkat daerah (Kota Kupang) yang responsif terhadap perubahan yang terjadi. Pentingnya stabilitas hukum terlebih dalam menghadapi situasi di era keterbukaan yang menuntut adanya stabilitas hukum diperkirakan akan berdampak terhadap eksistenti kepemimpinan daerah yang responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Demikian juga bagi para pelaku ekonomi a tau investor sangat menginginkan kepastian hukum ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan untuk berinvestasi. Berdasarkan kondisi di atas, maka upaya penegakan IV-7 hukum dan stabilitas kepemimpinan di Kota Kupang melalui upaya-upaya struktural dengan melibatkan partisipasi masyarakat, interaksi dan interrelasi yang kuat di antara kelompok eksekutif, legislatif dan yudikatif di Kota Kupang secara lebih sinergis dan harmonis, diperkirakan akan berdampak bagi keberlangsungan pembangunan secara lebih berkadilan. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (KIE}. Misi V. Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan Terwujudnya ketahanan sosial-budaya dan ekologi di Kota Kupang merupakan impian nyata yang harus dicapai pada kurun waktu pembangunan jangka panjang dua puluh tahun kedepan, terlebih untuk mendukung pembangunan provinsi NTT dan perwujudan Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disebabkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting dalam menghadapi berbagai perubahan, yang pada gilirannya akan memengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat setiap individu yang berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terus terjaga secara berkelanjutannya. Untuk itu pengendalian pertumbuhan penduduk disertai meningkatnya indeks ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan syarat penting yang harus dicapai secara berkesinambungan. Sebagai wilayah kota dengan berbagai ragam suku, agama dan ras, ragam adat dan budaya serta kearifan lokal yang dimiliki, harus dipandang sebagai kekayaan sosial yang harus dapat dikapitalisasi dalam mendukung kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Demikian juga sebagai kota dengan garis pantai yang cukup panjang, maka pengembangan ketahanan sosial yang memadai diharapkan dapat mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu water front city yang menarik dan berdampak tidak saja bagi kehidupan penduduk akan tetapi juga bagi kemajuan bidang ekonomi dan sosial lainnya. Dengan kemajuan dimaksud, diharapkan Kata Kupang dapat menjadi kota yang ramah bagi kehdupan anak, keadilan gender dan perlindungan bagi penyandang difabilitas. Tantangan perubahan iklim yang terus meningkat dan berdampak bagi kenyamanan dan keamanan lingkungan hidup, maka penanganan dan pengendalian aspek lingkungan hidup menjadi hal penting untuk dikendalikan sejak dini dan berkelanjutan. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, masih tingginya tingkat bencana alam yang IV-8 merupakan bentuk bencana hidrometeorologi, serta mitigasi bencana, sistem peringatan dini dan penanganan pasca bencana masih kurang efektif. Demikian juga pengendalian kerusakan lingkungan hid up belum optimal dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kata Kupang. Meningkatnya produksi sampah sebagai dampak pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi yang meluas, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca (green house emition) menuntut adanya kebijakan yang mampu mengendalikan dampak negatif yang terjadi. Untuk itu tindakan resiliensi terhadap kemungkinan munculnya bencana dan perubahan iklim di Kata Kupang sebagai bentuk kota siaga bencana dan perubahan iklim harus menjadi kebutuhan keseharian tidak saja bagi pemerintah akan tetapi semua masyarakat dan stakheolder pembangunan di Kata Ku pang. Misi VI. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Kota Yang Merata Dan Berkadilan Sebagai Pusat Pelayanan Jasa Pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan memerlukan strategi yang adaptif dan berkeadilan secara sosial dan spasial. Secara sosial berarti pelaksanaan pembangunan disertai capaian hasilnya harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Sementara secara spasial paling tidak ketika terjadi disparitas kemajuan antar bagian wilayah di dalam suatu wilayah perkotaan, harus dieliminir melalui berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan. Atau dengan lain perkataan penciptaan dan pencapaian kemajuan wilayah perkotaan (termasuk Kata Kupang) harus mampu mencapai kondisi kota liveable bagi seluruh penduduk Kata Ku pang pada seluruh bagian wilayah secara merata dan berkadilan. Kata Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT dan merupakan satu-satunya Kota dengan hierarki tertinggi di NTT dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, menjadikan Kata Kupang sebagai wilayah yang sangat menarik untuk di datangi bahkan bermukimnya penduduk pendatang dari luar wilayah. Fakta memperlihatkan bahwa pada saat ini bagian wilayah kecamatan pinggiran Kata Kupang yakni kecamatan Alak, kecamatan Maulafa dan sebagian kecamatan Kelapa Lima merupakan wilayah dengan kemajuan yang relatif tertinggal dibanding bagian wilayah kecamatan lainnya. Selain itu juga bahwa ketiga wilaya kecamatan pinggiran ini saat ini dan diperkirakan untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan, sebagai bagian wilayah yang menarik untuk kawasan permukiman. Dengan IV-9 demikian penyediaan fasilitas publik penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan wilayah merupakan ha! penting untuk dikembangkan dengan strategi dan perencanaan yang tepat. Kemajuan pembangunan wilayah yang merata seluruh bagian wilayah Kota Kupang, diharapkan menciptakan keadilan bagi para pemukim, yang pada dapat pada gilirannya harapan untuk terciptanya Kota Kupang yang aman dan nyaman bagi kebutuhan penduduk menjadi sesuatu yang nyata. Demikian juga tumbuh dan berkembangnya pusat pusat pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara merata, sehingga pada gilirannya mendorong meningkatnya percepatan kemajuan Kota Kupang secara lebih baik. Misi VII. Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Kota Jasa Kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai baik jumlah maupun kualitas harus menjadi fokus untuk ditangani dan dikelola secara optimal. Berbagai macam infratruktur fisik, ekonomi perdagangan, olah raga dan rekreasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga mampu memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan. Infrastruktur jalan, terutama satus jalan kebupaten/kota yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Kupang masih diperlukan peningkatan dan pengembangannya, tidak saja panjang jalan akan tetapi kualitasnya juga masih memerlukan penatannya. Keberadaan infrastruktur jalan dimaksud terutama yang menghubungan antar kecamatan dan atau kelurahan di dalam Kota Kupang, sehingga menghilangkan keterisolasian bagian wilayah akibat ketiadaan jalur jalan penghubung yang dibutuhkan. Harus dipahami dan wajib untuk diimplementasikan bentuk infrastruktur hijau, dalam pengertian bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur dimaksud tidak boleh menghilangkan atau mengorbankan aspek lingkungan dalam ha! ini berbagai jenis tanaman endemik dan atau jenis tanaman lainnya yang merupakan penyumbang oksigen termasuk menekan emisi gas rumah kaca. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keberadaan taman di Kota Ku pang masih jauh di bawah persyaratan minimal sesuai tuntutan Undang-Undang yang berlaku yakni sebesar 30%. Untuk itu pengembangan dan penataan RTH yang bersumber dari berbagai bagian kawasan seperti sepadan pantai, sepadan jalan, dan berbagai bagian ruang lainnya harus menjadi fokus pengembangannya untuk jangka panjang kedepan. Harus diakui bahwa hingga saat ini kebutuhan air bersih, penanganan sampah dan penerangan jalan masih menjadi kendala yang dijumpai di seluruh bagian wilayah Kota Ku pang. IV-10 Ketidak seimbangan suplai air bersih baik jumlah maupun kualitas dengan pemenuhan kebutuhan penduduk masih terus mewarnai dari waktu ke waktu. Bahkan telah mengarah kepada status bencana air bersih terutama ketika memasuki puncak kemarau. Gambaran atas fenomena penyediaan air bersih yang dihadapi, maka upaya penyediaan dengan mengotimalkan berbagai sumber air bersih baik air tanah maupun konservasi air permukaan harus menjadi prioritas pemerinah Kota Kupang melalui revitalisasi lembaga layanan yang ada disertai pengembangan kerjasama antar daerah (daerah Kabupaten Kupang) yang secara geo-hidrologi dan administratif merupakan wilayah tangkapan air utama bagi suplai air tanah baku di Kota Kupang. Demikian juga revitalisasi dan pengembangan infrastruktur jaringan air bersih harus menjadi fokus layanan kedepan, sehingga memampukan pemenuhan air bersih secra berkelanjutan. Masalah persampahan terus mewarnai seluruh bagian wilayah Kota Kupang dari waktu ke waktu. Jumlah produksi sampah domestik yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk/rumah tangga disertai rendahnya ketersediaan infrastruktur berupa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, termasuk lemahnya penanganan petugas kebersihan dan rendahnya partisipasi masyarakat, menjadikan sampah terus merupakan permasalahan ekstrim yang harus dihadapi saat ini. Untuk mengatasi permasalahan sampah, maka selain pembangunan dan penataan infrstruktur penanggulan sampah (TPS dan TPA) yang memadai, juga harus dibarengi dengan institusionalisasi penanggulangan persampahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, revitalisasi layanan penanganan persampahan di tingkat pemerintah Kota Kupang serta upaya recycle dan reuse yang memadai dan berkelanjutan. Permasalahan penerangan jalan terutama pada jalan protokler serta bagian-bagian wilayah yang rawan keamanan harus menjadi prioritas, tidak saja untuk meningkatkan estetika dan keasrian wilayah, akan tetapi juga mencegah ancaman trantibmas. Penggunaan penerangan jalan yang bersumber dari solar cell tampaknya sudah harus dibenahi kembali, mengingat sebagian besar penerangan jalan yang menggunakan sumber energi dimaksud membutuhkan biaya tinggi. Akibatnya umur pakai teknis dan ekonomis menjadi sangat rendah, bahkan kemubasiran pemanfaatannya menjadi sangat tinggi. Infrastruktur lain yang tidak kalah penting dalam menunjang kemajuan pembangunan di Kota Kupang adalah infrastruktur ekonomi dan perdagangan (pasar tradisional dan modern serta pusat perbelanjaan lainnya). Dari kurang lebih 3 IV-11 unit pasar tradisional yang menjadi kewenangan pengelolaannya di bawah PD Pasar Kota Kupang, tampaknya belum mampu memberikan kenyamanan berbelanja bagi konsumen. Kenyamanan dimaksud tidak saja kualitas fasilitas bangunan yang sangat tidak memadai, termasuk juga pengaturan pedagang yang jika disebutkan sangat tidak manusiawi. Untuk itu upaya revitalisasi pengelolaan pasar tradisional sehingga mengarah kepada pengelolaan pasar yang modern harus menjadi prioritas termasuk peningkatan peran dan fungsi Perumda Pasar Kota Kupang yang selama ini bertanggung jawab penuh dalam ha! manajemen pasar di Kota Ku pang. Sebagai kota maritim, dapat dikatakan potensi wisata pantai sangat potensial dan bernilai ekonomi tinggi apabila dapat dikembangkan secara lebih profesional. Kerjasama pemerintah Kota Kupang dengan pihak suasta, serta peningkatan partisipasi warga masyarakat tampaknya dapat menjadi pertimbangan penting kedepan dalam rangka mengoptimalkan potensi wisata pantai/maritim yang ada di Kota Kupang. Jenis infrastruktur lain yang juga sangat penting dalam menampung kegiatan olah raga dan seni baik indoor maupun outdoor harus menjadi fokus pengembangannya kedepan. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur olah raga yang terintegrasi dan bertaraf internasional sehingga mampu menampung berbagai event olah raga dan seni level nasional dan internasional. Dengan tersedianya infrastruktur dimaksud, diperkirakan akan dapat mendorong peningkatan kemajuan Kota Kupang pada berbagai aspek terkait, seperti kesehatan, ekonomi dan dan rekreasi secara inklusif dan berkesinambungan. Misi VIII. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kota Jasa Kesinambungan pembangunan di suatu wilayah antar waktu pelaksanaan tidak saja dalam jangka waktu pendek dan menengah, akan tetapi untuk jangka panjang merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Demikian juga terkait dengan pencapaian pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Kupang sebagai kota jasa yang dirancang untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan diharapkan dapat berlangsung secara bertahap lima tahunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah serta pelaksanaan setiap tahunnya. Kesinambungan pembangunan ditandai pencapaian atas dengan meningkat pelaksanaan dan terjaganya akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah di Kota Kupang, perkuatan pengendalian pembangunan melalui implementasi sistem manajemen resiko secara konsisten, IV-12 peningkatan dan penyajian sistern data terpadu secara elektronik sebagai sarana transformasi dan konfirrnasi tentang tata kelola pernbangunan, dan pada gilirannya menjamin keberlangsungan pernbiayaan pernbangunan yang inovatif rnelalui peningkatan berkelanjutan. investasi secara konsisten dan 4.3. Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kota Kupang dengan Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT, dan Visi, Misi RPJPN Tahun 2025-2045 Visi dan Misi RPJPD Kota Kupang sebagaimana yang telah dijabarkan, pada hakekatnya harus selaras dengan Visi dan Misi Provinsi NTT dan Visi dan Misi yang tertuang dalarn RPJPN, seperti yang tersaji pada Tabel berikut: RPJPD Provinsi Nusa RPJPD Kota Kupang No RPJPN 2025-2045 Tenggara Timur Tahun 2025-2045 Tahun 2025-2045 VISI Negara Kesatuan Nusa Tenggara Timur Republik Indonesia Maju, Mandiri dan Kota Kasih Yang Maju, yang Bersatu, Berkelanjutan guna Mandiri Dan Berdaulat, Maju dan Mewujudkan Indonesia Berkelanjutan Berkelaniutan Emas 2045 Sasaran Visi Pendapatan per kapita Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai Kota Ku pang yang terus Pendapatan per kapita kontribusi terhadap meningkat sebagai 1 setara negara maju pendapatan per kapita kontribusi terhadap nasional setara negara pendapatan per kapita maju; NTT dan nasional Kemiskinan Kota Kemiskinan menuju Kemiskinan menuju 0% Ku pang diharapkan nol 2 0% dan ketimpangan dan ketimpangan persen di tahun 2045 berkurang berkurang; dengan ketimpangan rendah Kepemimpinan dan 3 pengaruh di Dunia Daya saing daerah yang Daya saing daerah yang internasional meningkat; meningkat meningkat Daya saing sumber Sumber daya manusia Sumber daya manusia 4 daya manusia berdaya saing tinggi, yang berdaya saing meningkat adaptif, dan inovatif; tinggi, adaptif, dan inovatif Pembangunan yang ramah Pembangunan yang lntensitas emisi GRK lingkungan dan Penurunan ramah lingkungan dan 5 menurun menuju net emisi GRK menuju net zero penurunn emisi GRK zero emission emission. menuju net zero emission Misi Mewujudkan Sumber Daya Meningkatkan Mutu dan Transformasi Sosial Manusia NTT yang Berdaya Aksesibilitas Pendidikan, 1 Kesehatan dan Saing dan Terlindungi Hak Perlindungan Sosial Dasarnya Secara lnklusif Transformasi Ekonomi Membangun Ekonomi NTT Membangun Ekonomi 2 yang maju dan berdaya Kota Berbasis Sektor saing berbasis ekonomi Jasa Yang Berkelanjutan hijau dan ekonomi biru 3 Transformasi Tata Mengembangkan tata Mentransformasi Kelola Kelola Pemerintahan yang Tatakelola Untuk IV-13 RPJPD Provinsi Nusa RPJPD Kota Kupang No RPJPN 2025-2045 Tenggara Timur Tahun Tahun 2025-2045 2025-2045 akuntabel, berintegritas, Meningkatkan Mutu inovatif dan adaptif. Pelayanan Publik Yang Cerdas dan Berintegritas Supremasi Hukum, Meningkatkan supremasi Menegakan Supremasi stabilitas dan hukum yang menjamin Hukum, Stabilitas 4 ketangguhan diplomasi keadilan, kepastian, Ekonomi, Demokrasi stabilitas ekonomi dan dan Kepemimpinan demokrasi Daerah Mewujudkan Meningkatkan 5 Ketahanan Sosial Pembangunan yang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi inklusif dan berketahanan Budaya dan Ekologi sosial budava dan ekologi Perkotaan Mewujudkan Mewujudkan Mewujudkan Pembangunan Pembangunan Kewilayahan Pembangunan Wilayah 6 Kewilayahan yang yang merata dan Kota Yang Merata Dan Merata dan Berkeadilan Sebagai Berkeadilan berkeadilan Pusat Pelayanan Jasa Mewujudkan Mewujudkan Sarana Sarana dan Prasarana Dan Prasarana 7 yang Berkualitas dan Pembangunan sarana dan Berkualitas Yang Ramah Ramah Lingkungan prasarana yang berkualitas Lingkungan Untuk dan ramah lingkungan Mendukung Kota jasa Mewujudkan Mewujudkan Mewujudkan Kesinambungan 8 Kesinambungan Kesinambungan Pembangunan Kota Pembangunan Pembangunan daerah Jasa IV-14 B A B V ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1. ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045, diperlukan arah kebijakan pembangunan pada setiap periodisasi pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan ini memuat prioritas pembangunan dan capaiannya dalam setiap periodisasi agar terjamin kesinambungan pembangunan yang berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045. Arah dan prioritas kebijakan pembangunan jangka panjang ini dirumuskan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang disesuaikan dengan konteks pembangunan di Kota Kupang. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan ini juga mengandung kebijakan, strategi dan sinergi implementasi pembangunan pada setiap periode. Pada bagian ini disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Ku pang untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada 4 (empat) periode RPJMD tahun 2025-2045 (Tabel V.1). TabelV.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 ARAH KEBIJAKAN MISI Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 Meningkatkan Pemenuhan Penguatan Terwujudnya Mutu dan layanan dasar Percepatan Daya Saing Sumberdaya Aksesibilitas kesehatan, pembangunan SOM yang Manusia Kota Pendidikan, pendidikan SOM yang berkelanjutan Ku pang yang Kesehatan dan dan berkualitas dan unggul, berdaya Perlindungan perlindungan dan inklusi pelayanan saing dan Sosial Secara sosial secara sosial yang sejahtera Inklusif inklusif inklusif Penguatan Pemenuhan rantai nilai Peningkatan Peningkatan untuk Membangun infrastruktur produktivitas meningkatkan pendapatan dan Perekonomian dasar untuk industrialisasi lapangan kerja daya saing Kota Berbasis mendukung barang dan dan ekonomi Sektor Jasa hilirisasi untuk Yang ekonomi hijau jasa sektor pendapatan mewujudkan Berkelanjutan dan ekonomi ekonomi hijau sektor jasa kota tanpa dan biru kota berbasis biru kota ekonomi hijau kemiskinan dan biru Mentransformas Reformasi tata Perluasan tata i Tatakelola kelola Percepatan kelola Mewujudkan Untuk pemerintaham peningkatan pemerintahan birokrasi Meningkatkan kota yang mutu ASN dan Mutu Pelayanan bermutu dan digitalisasi yang kompetitif pemerintahan Publik dengan beri ntegri tas pelayanan dan pelayanan kota berkelas publik yang dunia ASN Cerdas dan berbasis smart publik inovatif Berintegritas city V-1 ARAH KEBIJAKAN MISI Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 Memperkuat Memantapkan pilar-pilar Memperluas masyarakat Menegakan supremasi budaya taat kota yang Supremasi Hukum Melalui hukum, adil, bebas Mewujudkan Hukum, peningkatan demokrasi dan korupsi, Kota Kupang Stabilitas kesadaran stabilitas menjunjung yang adil, Ekonomi, hukum demokratis, Demokrasi dan masyarakat, keamanan tinggi hukum, aman dan damai berbasis HAM, Kepemimpinan demokrasi dan masyarakat demokrasi dan stabilitas keamanan perdamaian Memantapkan Mewujudkan ketahanan kemandirian Mewujudkan Meningkatkan Memperkuat sosial budaya manusia dan Pembangunan Ketahanan ketahanan dan ekologi masyarakat Kota Kupang Sosial Budaya sosial budaya kota untuk kota serta yang dan Ekologi dan ekologi mendukung daya dukung berkelanjutan kota berbasis kemajuan alam/ secara sosial, Perkotaan masyarakat sosial-budaya lingkungan budaya, dan dan yang ekologis lingkungan berkelanjutan Mewujudkan Memperluas Mendorong Mewujudkan Mewujudkan Pembangunan pemerataan percepatan keunggulan, kesejahteraan Wilayah Kota pembangunan pembangunan keterkaitan secara merata Yang Merata dan antar-wilayah antar wilayah dan dan berkeadilan Berkadilan penyedia jasa dalam kluster daya saing pada semua Sebagai Pusat an tar sub-sub Pelayanan Jasa kota jasa wilayah kota wilayah kota Mewujudkan Memperluas Memantapkan Sarana dan Mempercepat akses penyediaan Mewujudkan Prasarana Kota pembangunan masyarakat mutu prasarana dan Berkualitas sarana dan terhadap prasarana dan sarana kota jasa Yang Ramah prasarana dan sarana kota yang modern, prasarana yang adil, ramah Lingkungan perkotaanjasa sarana Untuk yang ramah perkotaan inklusif, lingkungan Mendukung lingkungan yang ramah mudah, murah dan berdaya dan ramah saing Kota Jasa lingkungan lingkungan Memantapkan sistem Memperkuat pengendalian keberlanjutan Mena ta sistem pemerintahan sistem dan manajemen sebagai wujud tata kelola data terpadu tata Kelola pembiayaan Mewujudkan Mewujudkan yang disertai Pembangunan pembangunan Kesinambungan perkuatan yang inovatif melalui Kesinambungan Pembangunan kinerja dan peningkatan Pembangunan Kupang Kota Kota Jasa penyelenggara transparan dan Jasa pemerintahan sehingga pemantapan untuk menuju menjamin investasi Kota Jasa. pencapaian secara keberlanjutan konsisten dan Kupang Kota berkelanjutan. Jasa. Sela in itu, Arah Kebijakan Pembangunan Oaerah perlu menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik Kota Kupang dalam ha! ini terkait untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). v-2 <' t U j z j z "' zT 0 z "' "' z r 0 > "'2 z "' > 0 2 2 2> I"" • £ U U • 3 u U + U U 2 • z c c e c c t 0 0 c c c O 7 - c -. ( J E E • c 5 3 3 • G 2 -- £± 5 2 • • C e 2 h t # C - £ E · a = 2 2 c :, z 0 f E z £ • r p 2 2 er ¢ 4 ,.., 2 0. c V, V,. n £E a A £ z £ £ Li 2 rr c 2V, .: • e D c c = ± £ z z = • 5 ° z p 0 2 2 £ z £; 0 • e a = # 7 2 :, ., :, . £ " z ?; • 0.. - • E V, ;,;- 5 E U U z ~ £ V, e 2 £ :, c 2 gs . 0 £ A s 5 A • g a a = ¢? 5 '< £ ±; 5 02 z z z ., • f z A A •i -7 ¢ U 2 z _ -· D n 5 = s = " _ ,., "' e E a 6 - ± "O 5 , • c • :, . £ ., 0 : 2 £ 0 "' <1) • z c E a a 0 A 5 = 3• : 5 5 = 5 2 - % JC A > A • c £ 2 s 5 2 E 0 L . 0 C n i 2 r ° ;,;- ,., • £ ¢ - U ,.., "' E 5 ; < . • V, . 6 2 2, > V, V, 2 • 7' > :, "' C. <1) ., · g - 1 2 ( U :i: = 2 0 ... D = 7 = n - = 5D g r 3 ± 5 = 5 ., rr • ¢ D e • -· p 0 ;,: 0 £ . c = A p .- % < :, ] 2 2 Z i £ £ • -. g ? h e ° 0 p 2L 2 !2:a • rt e - V, 3 V, E ± -. » 5 :, z2 6 A z 7 2 c = = E !:!. - g = 6 -.. z . ., :, 3 -} " ...,, > = , A D 4 2 C. 'Cl c £ • ;,: 9 c £ 2 <1) :, • 2 0D t A • D > 7 n z n ;:; • z :, 0 2 a 2 0 ., A ;,;- '< 2 z E., 0 V, 2 C ., U A A - -· 2 5 2-· ° A V, C :, £: 0 :.n £ c z n ±2 2 • 0. D % 5 3V, :, > % z u V, e er z 0
10. 2.2> 2 a :, :, a a "' -· ., ., '< 0.. • N 2 c 2 o D C C A 0.: .: 2 z V, ., (D • z ., :, z 5 2 ., c ., V, ., (JO 2;,;- 20 2 ° ., --· p c '< -- L£ z U L + L n 3 2 ., V, • • c 2 .,. z = 2 :, 2 2 0 e "O 2 nn 2 A ., n C V, 2: z ., u . 2 p 5 s 3 £ = U., n - ° V, ' c., 2 .-. 0 z ., = % D 3 3 sc r _ • ., LA .. t e ., "' :,- ,., i ° 5A D • • ; 5 5 ;,;-:, :,- = 2 ;,;- • • n • . JC • t e ; t <' <' <' < <' < < L e ' 0 L ¢ t ~o "C t c = ± 0w ., • < <' = <' < < < < ' 0 c z "C o cG .;-A» ° "'D •N "C D e s 2 w ., • < ' <' < < < < LI e "' c z 5c o g z o c •< 6 A L < ' <' < < < < 0 -· ' e Z o ¢ ~ Vl 1 N 2>., 2 z : 0 a -· -·Ql :,;- Ql = "'1 ., A •,.,, o' ., 3 Ql ... -·... t::, A 0 ., 2> Ql ., 2 • ;,: 0D O" "';,;- "':, ] ] ., D 2 • • • (/) ] z i3' 2 N ., O" 0 5 5 N "' :<U !:!.f N ...,, N 0 c:, A "'U D ., "' • ;,: 0,.., 2 7 •U 2 •70 3

(1)2 • < < <' < < < < < < < < < < < < < < < < < < < N 'ti < . N -, ' w' 0 2 0 (!) ~ c N 'ti e s w ., = ' 0 £ 0 s3 » N 'ti e s w ., ( ' 0 N Q. c c 3 v < , P a 0 -·' 0 N Q. 0 ACit TT ;,: 0 z 0 z - <' 'U < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < v °t g e e ' 0 Z 0 t ~c U > 0.., e s 5w .., Q, = ' 0 0 ; .,, 0 "' 0 3 5A ° <II A •? A e , A w .., :; g = �' 0 p .,, o 0 z � w c %e R 0 -·' 0 £ 0 A "' <' 'O < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < N "O 9 s % 'I we ' 0 t 2 0 t ~.., N "O e s z = ' 0 N Z 0 0 W N D N "O e . w ., g w ' 0 L o 0 o g o ? 6 A = ' 0 L 0 ? A U1 U , 0 •C °"' < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < v e , N -, g 0 ; o t ~o N "O e s w .., => 0 N C. 0 ,. W N .A» N "O e % gI 0 L c 0 g o v e s R a 0 -·0 N Q. 0 ? A "' <' 'co <' <' <' <' < < < < < < < < < < < < < < < < < c ] z ;,;; z C. 2
(1)E • 2 c z 5 • V, A 4 < < < < < < < < N "C °N ., g ' 0 Z c 0 ~ c N "C °w ., = ' 0 N C. c 0 W N » > e , % ' ' 0 N C. o o � > c s R 0 -· ' 0 p 0 ~ 01 < < < < <' <' < <¢ < <' <' <' y ~e ; t a Un ' 0 t 0 ~ o "Cl ? 0 u e s o· % Q,C ' 0 0 t p "Cl 0 c k 5.A» ,:- "'2 ? •A e s A w ., =g w :z:, ' 0 ; =c 0 z a c N "Cl s R C = ' 0 t p o 0 ~ AU 2. 0 = 0 D ; 2 ° E g 5 5 g •..,, -·., 2 5 • C: • 2 ° 3 c 5 3 = 35 <' < <' <' < <' < < <' < <' < < < <' <' <. <' < < < < <' <' < < <' < < < N -,:, ° • P % t a c ' <' < < <' <' < < < < < <' <' < <' < O 5 5 = . E 2 V, •V, '"I C: • •0 0. 2 0 0 <; <' < N '-a °t (I 0 t £ o 0 ~o <' < <' <' < <' <' <' <' <' <' <' <' < <, <' N '-a s ; a +. 0 £ o 0 W N A» <' < <' <' <' < < < .., z z V, r 0 ;o s: > V, 0. 2 OJ E 5 ( • • CT 2 •¢ "'p •OJ g s °7p _ . E o 5 %% . = .o D _. z 5 4 z 5 5 5 <I) • 5 •2 • °0 5 4 c ., 5 � OJ £ ., z OJ z 00 7 <I) •::, •OJ ::, t cD 5 ., 3 OJ 0 r 4 OJ 2 <' < < <, <' < <' < < N '1l e s t ; U 0 t 0 (1) ' <¢ '... N <' < < < <' < < <' <' <' <' < <' <' <' <' < < N '1l °G2 0 -' • ' 0 £ 0 98 A» < <' < < <' <' < < < v • s LL C i ' 0 p 0 P (J1 <' <' < <' < <' <' <' < < < < < < <' < 2 D • r 2 z • • UL 2 0 < < < <' <' < <' < > < , N ., 'I = ' 0 t o 0 > ~o N "C < s w ., 0 -·' 0 t £ c 0 W N b» N "C 6 R 0 -·' 0 t p c P A U 'O 0D 0 2 •0 7 z E 0 • < < < <' < <' <' <¢ <' <' < <' < < <' <' < < <' <' < < < < <' <' < < < <' <' <' < <' <' < <' <' < <' N "C < . N -, L r ' 0 p 0 (1) > ~-c, N "C ° 6 w .., 0 -·' 0 N Z 0 W N A» "O cD • � • "' "' • "O 0D E O" 2 • z •2 ? 3
(1)5 C ::l "tl
(1)0 z: 7 0 5 E •D U g D •I0¢ 2 ; { = ; Z z :E < < < < < < < < < < < < < < < < < < <' < < v e s w ., . 0 t £ 0 8 A» < < < < < < T hk ksasaran Po 0 Daerah Kota Kupang a un 2025-2045 Target No Sasaran Pokok Arah lndikator Utama Baseline Target Ket. Pembangunan Pembangunan 2025 2045 Usia Harapan Hidup 70,11 1. (UIIIIJ 80 Kesehatan Ibu dan Anak:
1. a.Angka Kematian bu (per 100.000 9/100.000 0 kelahiran hidup)
  1. 2.b. Angka Kematian Bayi (per 1000 56 0 kelahiran hidup) Meningkatkan c. Prevalensi 26,6 6,7 derajat kesehatan stunting (%) 1 masyarakat Kota Kesehatan untuk
2. d.Persen gizi buruk 9,34 0 Kupang yang semua Cakupan UC tinggi 3. (Universal Child 72,5 100 [munization)
  1. 4.Prevalensi HIV/AIDS 0,28 0 Insidensi kasus
  2. 5.tuberkolosis per 742 0 100.000 penduduk Cakupan 6. kepesertaan dalam 78,27 100 jaminan kesehatan nasional (JKN) 7. Peningkatan Perdana Paripurn Akreditas RSUD a Hasil Pembelajaran
3. a.Rata-rata Lama 11,61 15,00 8. Sekolah (tahun)
4. b.Harapan Lama 16,43 18,00 Sekolah (tahun) c.Literasi SD 61% 100% SM 71.32% 100% Mewujudkan Pendidikan d. Numerasi 2. pendidikan yang berkualitas SD 42,97% 100% berkualitas, adil yang adil dan SM 50,29% l00% dan relevan merata Akses pendidikan 85,84 100 yang adil 9.
5. a.APM PAUD, 1 : 1 5 , 4 5 1 . 1 1 SD/SMP b.APK PAUD, 1 : 1 1 , 9 6 1 : 8 SD/SMP Rasio kontribusi 10. sektor jasa 3.436,13 5.093,21 pendidikan terhadap (Juta Rp) (uta Rp) PDRB 1 1 . Persentase penduduk 8,61 0 miskin Meningkatnya Reformasi sistem Persentase
  1. 3.perlindungan perlindungan 12. kepesertaan pekerja 35,79 55 sosial sosial dalam jaminan tenaga kerja 13. Persentase PMKS 43,6 100 tertangani 5.3 SASARAN POKOK RPJPD KOTA KUPANG TAHUN 2025-2045 Sasaran pokok RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang di dalamnya menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif sebagaimana pada tersaji pada Tabel V.3. Tabel V.3. I V-16 14. Indeks Kota layak 530,55 901 anak 1000 Tingkat
  2. 15.Pertumbuhan 3,93 6-7 Ekonomi (%) Rasio kontribusi 16. scktor industri 1,47 6,47 pcngolahan tcrhadap PDRB Daya Saing Daerah dan Penerapan Ekonomi Hijau
6. a.Indeks daya saing 2,45 4-4,5 daerah Mewujudkan Peningkatan 17. b. Indeks Ekonomi kemajuan produktivitas Hijau Daerah NA NA
  1. 4.ekonomi hijau dan ekonomi c. Porsi EBT dalam biru berbasis berbasis ekonomi Bauran Energi NA NA hilirisasi biru dan hijau Primer (%) Pengembangan 18. UM KM dan Koperasi
7. a.Jumlah UMKM 17.475 50.000
8. b.Jumlah koperasi 607 1.500 Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif: 19.
9. a.Rasio kontribusi sektor pariwisata 9,55 15,75 terhadan PDRB Tingkat kemakmuran masyarakat Mewujudkan a. PDRB per kapita 36,81 Jt 60 Jt masyarakat Kota Peningkatan Kupang yang b. Tingkat
  1. 5.sejahtera, adil dan pendapatan dan
  2. 20.Pengangguran pemerataan 5,69 0 merata ekonomi Terbuka (TPT)
10. c.Tingkat Partisipasi 64,75 100 Angkatan Kerja (TPAK Mewujudkan 21. Indeks reformasi 64,07 80 Birokrasi birokrasi Smart City pemerintahan berkelas dunia
  1. 22.Government: Indeks 2,22 5 Mengembangkan SPBE pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan berorientasi pemerintah Kota berintegritas dan
  2. 6.pelayanan Kupang yang 23. akuntabel: Opini WTP wTp berbasis Smart akuntabel dan PK City dan efisien berintegritas Meningkatkan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik: pelayanan publik
  3. 24.Indeks Pelayanan 82,84 90-95 yang bermutu dan adil Publik Meningkatkan Angka kejahatan per Meningkatkan kepastian dan 100.000 penduduk
  4. 7.jaminan 25. 3,69 0 kepastian hukum keamanan dan (crime rate) ketaatan hukum Stabilitas Mewujudkan Rasio Pajak 13,27 8. Ekonomi stabilitas ekonomi 26. Daerah terhadap 9,91-10,18 13,54 yang dinamis PDRB (%) 27. Indeks Demokrasi 77,39 90 Indonesia Meningkatkan Keadilan dan Konsolidasi Kesetaraan Gender menuju mutu kehidupan
11. a.Indeks 9. demokrasi masyarakat yang Pembangunan 97,23 100 substansial demokratis, adil 28. Gender dan setara
12. b.Indeks Pemberdayaan 75,22 100 Gender Efektivitas Mengembangkan Indeks inovas
  1. 10.Kepemimpinan kepemimpinan 29. daerah 19,44 80 Daerah inovatif di daerah v-17 Memperkuat ketahanan sosial melalui penguatan Indeks Kualitas keluarga, 30 Keluarga 67,62 75,50 pengendalian Meningkatkan penduduk dan 1 I. Ketahanan Sosial ketahanan pangan dan Budaya Menciptakan kota multikultur dan 31. Indeks Kota Toleran 5,95 8,00 damai Meningkatnya Indeks Pembangunan peran pemuda dan 32. Pemuda 52,17 75,00 olah raga Kualitas Lingkungan H i d u p :
13. a.Indeks Kualitas Lingkungan 64,07 70,2 Hidup
14. b.Rumah tangga
  1. 33.dengan akses NA NA sanitasi aman (%)
15. c.Timbulan Meningkatnya Sampah Terolah Meningkatkan keseimbangan di Fasilitas NA NA
  1. 12.Ketahanan lingkungan yang Pengolahan Ekologi berkelanjutan Sampah (%) Ketercukupan air per 56,26 120
  2. 34.kapita (l/kap/hari) Persentase sampah yang dikelola dengan
  3. 35.3R (reduction, reuse, 8,5 15 recycle) Kemampuan 36. menurunkan Gas 27,27 41 Emisi Rumah Kaca (%) Pembangunan Membangunan 13. wilayah kota wilayah kota yang
  4. 37.Indeks Gini ratio 0,39 0,25 secara adil dan adil dan merata merata sesuai tata ruang Membangun Persen panjang jalan Mewujudkan infrastruktur kota
  5. 38.kota kondisi baik 61,74 100 14. Infrastruktur yang terpadu dan perkotaan yang Persentase drainase terintegrasi fungsional serta
  6. 39.baik 2,22 50 ramah lingkungan 40. Persentase rumah 83,73 JOO Mewujudkan lavak huni Persentase areal pembangunan Membangun 41. kawasan kumuh 6,08 0 15 permukiman pemukiman kota Persentase layanan perkotaan yang yang terjangkau terjangkau, sehat dan sehat
  7. 42.sanitasi rumah 81,61 100 tangga dan asri Persentase layanan 43. air minum 43,05 90 Mewujudkan pembangunan Membangun kota kota yang bermitigasi Indeks Risiko
  8. 16.bermitigasi bencana dan 44. bencana 99,53 75 bencana dan bersiaga bencana masyarakat siaga bencana Mewujdukan Menguatkan Kemandirian fiskal: kemandirian Persentase PAD 17. daerah secara kemandirian fiskal 45. terhadap APBD 20,25 42,45 berkelanjutan daerah 5.4 Transformasi Super Prioritas (Game Changers) Kota Kupang Untuk mempercepat pencapaian visi jangka panjang Kata Kupang 2025-2045 maka diperlukan upaya transformasi super prioritas (game changers) yang digunakan untuk mempercepat transformasi pembangunan sebagaimana pada Tabel V.4. V-18 Tabel V.4. Upaya TranformatifSuper Prioritas (Game Changers) Kata Ku pang Tahun 2025-2045 Arah Pembangunan Transformasi Transformasi Super Prioritas (Game Changers)
  9. 1.Percepatan wajib belajar 13 tahun (khusus pra sekolah 1 tahun dan pendidikan dasar SD-SMP)) Transformasi Sosial 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
  10. 3.Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
  11. 4.lndustrialisasi komoditas unggulan local
  12. 5.Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan Transformasi Ekonomi produksi talenta digital
  13. 6.Integrasi infrastruktur konektivitas perkotaan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi Transformasi Tata Kelola 7. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi
  14. 8.Penyediaan dan Peningkatan kualitas data statistic sectoral dan geospasial kota Kupang dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Pemerintahan dalam Negeri untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan
  15. 9.Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan Supremasi Hukum, pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan Stabilitas dan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan Kepemimpinan perencanaan fiscal Indonesia 10. Reformasi energi terbarukan dan pengembangan smart urhan farming Ketahanan Sosial
  16. 11.Penguatan karakter dan jati diri bangsa 12 Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir Budaya dan Ekologi
  17. 13.Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan Kekua tan strategis dan berkedudukan utama Kota Kupang yang memiliki keunggulan geo geo-politik sebagai kota terselatan Indonesia dan sebagai ibukota Provinsi NTT dan Kotamadya Kupang dalam pembangunan 20 tahun ke depan akan menjadi "Kota Industri dan Jasa" untuk mendorong ekonomi hijau dan biru di "Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nsantara". lndustri manufaktur yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang diproduksi oleh daerah-daerah hinterland Kota Kupang dan kabupaten lainnya di NTT. Industri manufaktur ini dikelola dengan ramah lingkungan. Selain itu, sebagai kota jasa, Kota Kupang memiliki potensi besar dalam penyediaan layanan jasa, yaitu: (1) jasa ekonomi (keuangan dan perbankan, perdagangan, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif,); (2) jasa transportasi dalam mendukung konektivitas antar pulau di NTT, baik mobilisasi manusia maupun ekspor-impor melalui moda transportasi darat, laut dan udara; (3) jasa sosial seperti jasa pendidikan (pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pendidikan non-formal), kesehatan (rumah sakit rujukan provinsi), agama dan budaya. V-19 JASA EKONO Ml KOTA INDUSTRI DAN JASA BERBASIS EKONOMI HIJAU DAN BIRU JASA SOSIAL Gambar V.1 Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Dalam Kerangka Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru di Kata Kupang V-20 Dokumen RPJPD Kota Kupang ini merupakan pedoman bagi :
  18. 1.Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan dokumen Jain di bawahnya;
  19. 2.Mendukung Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah serta Nasional;
  20. 3.Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan antar pemangku kepentingan di Kota Kupang; perencanaan,antara4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  21. 5.Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
  22. 6.Memastikan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil capaian pelaksanaan RPJPD Kota Kupang secara akuntabel dan berkelanjutan. OTA KPA,}

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…