Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang. Ditetapkan di Kupangpada J tanggal 10 April 2 0 2 5 [ [w "A K U P A N G,f Diundangkan di Kupang pada tanggal 10 April ee ] JP]. SEKRETARIS DAEI ' O T A K U P A N G " IGNASIUS REPELITA LEGA LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 01 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINS! NUSA TENCGARA T I M U R : 0 1 / 2 0 2 5 PENJELASAN... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045 I. UMUM Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan cita Juhur kehidupan berbangsa dan bernegara yakni "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Upaya mewujudkan cita Iuhur tersebut melalui pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan dan terintegrasi antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini tentu merupakan konsekuensi logis dari keberadaan amanat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah provinsi / kabupaten / kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menu rut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan dilakukan secara terencanan dalam sistem pembangunan nasional yang meliputi: 1) rencana pembangunan jangka Panjang pusat dan daerah; 2) rencana pembangunan jangka menengah pusat dan daerah; dan 3) rencana pembangunan jangka Pendek pusat dan daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut juga berlaku dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang. Mengakhiri periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang tahun 2005 - tahun 2025, maka disusunlah Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Hukum Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan kota kupang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Landasan filosofis dari penyusunan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 adalah: "bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan... LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KOTA KU PANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045 ISi DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan proses perubahan multi-dimensional yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian masyarakat sejahtera dengan memperhatikan kelangsungan hidup antar-generasi. Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan manifestasi dari cita-cita bangsa dan negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan terintegrasi antara pusat dan daerah dengan mendayagunakan seiuruh potensi bangsa di tengah tantangan global yang dinamis. Pembangunan di era pembangunan jangka panjang reformasi telah kedua 2025-2045 memasuki tahapan yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka itu, daerah sesuai kewenangannya diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Menurut Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang. Demikian juga dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Penjabaran lebih lanjut sebagai pedoman penyusunan perencanaan 1-1 diatur dalarn Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah. Pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 tahun 2017 ditegaskan bahwa perencanaan pernbangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pernerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kemudian, penyusunan perencanaan daerah harus berdasarkan pada empat prinsip, yaitu (a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pernbangunan nasional; (b) dilakukan pemerintah daerah bersarna para pernangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan, (d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Menurut Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, bahwa penyusunan RPJPD tahun 2020-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini RPJPD ini adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RPJPD Kata Kupang Tahun 2025-2045 memperhatikan:
1.Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengernbangan daerah.
2.RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045.
3.Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Kupang Tahun 2007-2025 untuk penyusunan RPJPD Kata Kupang Tahun 2025-2045.
4.Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pernbangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tarnpung lingkungan, serta isu-isu strategis dalarn Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2025-2045.
5.Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kupang No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Kupang, yang -2 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Kata Ku pang Tahun 2023-2043.
6.Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Pariwisata, Rencana lnduk percepatan pembangunan pulau sumba tahun 2023 - 2042 dan Dokumen Rencana lnduk lainnya.
Secara historik, RP)PD Kota Kupang 2025-2045 disusun setelah RPJPD 2007- 2025 berakhir. lmplementasi RPJPD Kata Kupang 2007 2025 dengan visi: Kata Kupang yang Maju, Mandiri dan Adil, kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan pendek Kota Kupang yang terimplementasi dalam periodisasi kepemimpinan Walikota Kupang dari S.K. Lerik (2002 2007), Daniel Adoe (2007-2012), Jonas Salean (2012-2017), Jefri Riwu Kore (2017-2022), Penjabat Walikota George M. Hadjoh (2022-2023) dan Penjabat Walikota Fahrensy Priestly Funay (2023-2024). Masing-masing kepala daerah dalam kepemimpinannya sesuai periodisasi pemerintahan telah berkontribusi terhadap kemajuan Kota Kupang dalam berbagai dimensi kehidupan dan menjadi fundasi untuk dilanjutkan dalam pembangunan jangka panjang 2025-2045. Pembangunan Kota Kupang ke depan, selain berbasis pada capaian pembangunan sebelumnya, perlu secara serius memperhatikan keunikan Kota Kupang dan keseimbangan lingkungan yang selaras dengan prinsip kota berkelanjutan. Sebab, menurut Bappenas, diperkirakan pada 2045 sekitar 70 persen populasi penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Implikasinya, ke depan dalam pembangunan Kota Kupang perlu diprioritaskan beberapa masalah krusial, yaitu pembangunan rendah karbon dengan ruang terbuka hijau 30 persen, konservasi daerah tangkapan air, sistem pengelolaan sampah modern, mitigasi pengurangan risiko kenaikan permukaan air laut, percepatan pembangunan perumahan, pengembangan transportasi publik dan smart city. Dari aspek manusia, pembangunan kota digagas dengan berpusat pada manusia dengan menciptakan masyarakat urban yang inklusif, sehat, cerdas dan sejahtera. Pembangunan kota berwajah manusia ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dengan menciptakan lingkungan kota yang ramah anak, ramah disabilitas, ramah kaum muda, ramah lansia, ramah gender dan ramah kaum miskin urban. Dengan demikian, melalui penyusunan RPJPD ini, maka pada tahun 2045 diharapkan Kota Kupang dapat menjadi kota termaju di bagian selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkontribusi maksimal terhadap pencapaian Indonesia Emas. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 terdiri dari: Jangka 1) dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang 2025-2045; dan 2) Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kota I-3 Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kata Ku pang Tahun 2025-2045. Dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 meliputi:
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6856);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor I-4 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
8.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1-5 Tata Cara (Lembaran 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); Program Negara
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2 0 1 7 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 112);
2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133); dan
26.Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031.
I-6 tentang Sistem Negara Republik Data 2019 Selain itu juga terdapat legislasi semu yang juga dipedomani sebagai dasar materi muatan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kota Ku pang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:
1.Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrern;
2.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/S] Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023; dan
3.Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/S], Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kata Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 meliputi:
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856).
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokurnen Rencana Pembangunan Daerah lainnya. 1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Penyusunan RPJPD Kota Ku pang tahun 2025-2045 mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Analisis koherensi visi Pembangunan nasional dan daerah bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap Pembangunan jangka Panjang Kota Kupang. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, secara khusus arah pengembangan 1-7 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Kupang. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan perbatasan sebagai kekuatan ekonomi selatan-selatan dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia. 1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 2045 dengan visi: 'Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai provinsi kepulauan terutama kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpengaruh langsung terhadap Kota Kupang, secara khusus pada pengembangan l 25% umumnya tersebar di wilayah bagian selatan kota. Gambaran kemiringan lereng adalah sebagai berikut: • Daerah dengan kemiringan lereng 0-15 %, yang merupakan dataran landai dan datar • Daerah dengan kemiringan lereng 15-25%, yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, 11-3 • Daerah dengan kemiringan lereng 25-40%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit dengan tingkat kelerengan tergolong curam. Gambaran sebaran kondisi topografi wilayah Kota Kupang yang ditunjukkan dari garis kontur dan titik tinggi tempat-tempat yang berada di wilayah Kota Kupang dapat d i l i h a t pada Peta Ketinggian Lahan dan Peta Kelerengan Lahan. • Gambar 11.2 Peta Ketinggian Lahan Sumber: Revisi RTRW Kota Kupang,2023 • . -! Gambar 11.3 Peta Kelerengan Kota Kupang Sumber : Revisi RTRW Kota Kupang, 2023 I-4 2.1.3 Luas Tutupan Lahan Pemanfaatan fungsi lingkungan hid up oleh manusia menggambarkan pola pemanfaatan sumber daya alam yang direpresentasikan melalui jenis penutupan lahannya, sehingga ketika terjadi perubahan jenis tutupan lahan (land covering), maka dapat dipastikan telah terjadi perubahan kinerja dari jasa lingkungan hidup, sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Kupang pada tahun 2023 jumlah luas tutupan lahan kota kupang seluas 22,50 persen dari total luas kota kupang berupa tutupan lahan yang dibangun. Persaingan peruntukan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di Kota Kupang, sebagaimana terjadi pula di daerah lain, menimbulkan alih fungsi lahan. Secara regulasi pemerintah telah mengatur perlindungan lahan seperti Undang- undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, ada juga Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akan tetapi dalam alih fungsi lahan masih terus terjadi. Pemicu utama dari alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk dan berbagai efek domino dari pemenuhan kebutuhan penduduk. Laju peningkatan pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan penggunaan lahan untuk berbagai tataguna seperti lahan non pertanian yang meliputi lahan untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, industri, infrastruktur irigasi dan transportasi, dan lainnya. Tutupan lahan dominan di Kota Kupang adalah Permukiman, diikuti Hutan Lahan Kering Sekunder dan Pertanian Lahan Kering. 2.1.4 Daya Dukung Pangan Lahan merupakan komponen penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi memengaruhi ketersediaan lahan di suatu daerah. Lahan tidak pernah bertambah, tetapi kebutuhan akan lahan terus bertambah setiap tahun, dialihfungsikan menjadi perumahan dan fasilitas lainnya. Sebagai daerah yang terus berkembang, ketersediaan lahan di Kota Kupang menurun akibat kegiatan pembangunan dan investasi. Ketersediaan lahan di sini terus mengalami tekanan yang berdampak pada kemampuan menyediakan pangan. Penentuan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Status daya dukung pangan Kota Kupang mampu swasembada pangan dalam arti jumlah pendudukanya telah melampaui jumlah penduduk optimal. Kata Kupang dapat bekerja sama dengan Bulog dalam penyediaan beras, bekerja sama dengan Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Rote Ndao dalam hal penyediaan pangan, dapat pula melalui program-program yang dikembangkan untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman, misalnya melalui program intensifikasi tanaman pangan, sehingga dapat menaikkan indeks pertanaman. Berdasarkan dokumen KLHS RP]PD Kota Kupang tahun 2023 daya dukung lingkungan hidup untuk I1-5 penyediaan pangan kota Kupang merupakan agresi nilai DDLH seluruh grit-grit pada wilayah bersangkutan, yang pada tahun 2010, 2015, dan 2022 nilainya berkisar 0,03-0,05 atau dalam kategori sudah terlampaui / tidak aman. 2.1.5 Daya Dukung Penyediaan Air Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang. Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Prinsip dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup adalah membandingkan antara nilai ketersediaan jasa lingkungan dengan kebutuhan populasi dalam suatu wilayah jasa lingkungan. Dengan prinsip tersebut, penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Berdasarkan data KLHS RP/PD Kota Kupang tahun 2023 jumlah kebutuhan air total adalah sebesar 750,26 juta m/tahun sementara ketersediaanya sebesar 175,41 juta m/tahun, sehingga statusnya devisit sebesar 574,85 juta m/tahun. 2.1.6 Jasa Ekosistem 2.1.6.1 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD Kota Kupang memiliki jasa ekosistem penyediaan pangan yang rendah, Dari enam kecamatan yang ada di Kota Kupang terdapat 3 kecamatan yang memiliki potensi penyedia pangan berkategori sangat tinggi, yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, dan Kecamatan Maulafa dengan total luas 107,21 ha. Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP28) yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi merupakan upaya kunci agar daya dukung pangan tetap dalam kondisi baik. Berdasarkan data BPS Kota J(upang tahun 2024 luas Jahan sawah menu rut jenis pengairan untuk irigasi teknis sebesar 58,17 persen dan tadah hujan sebesar 41,83 persen dari total keseluruhan jumlah luas lahan sawah dikota kupang. 2.1.6.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Kupang mampu mendukung kebutuhan hid up bagi warganya, namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk tentu sedikit banyak akan menganggu ketersediaan air bersih. Karena itu potensi ketersediaan air bersih untuk mensuport kebutuhan masyarakat sangatlah perlu. Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang. Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air 11-6 air tahunannya bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD Kota Kupang menunjukkan dominasinya berada pada kategori sangat rendah mencakupi luas 10.260,36 ha atau 64,52% dari total luas jasa yang tersedia. Persentase luas lahan yang memberikan jasa penyediaan air bersih berkategori sangat tinggi hanya mencapai 0,01% (1,27 ha) terdapat di Kecamatan Kelapa Lima, namun terdapat area seluas 25,14 ha (0,16%) yang berpotensi memberikan jasa ekosistem penyedia air berkategori tinggi yang terdistribusi pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Alak (15,33 ha atau 0,10%), Kelapa Lima (9,06 ha atau 0,06%), dan Maulafa (0,75 ha). (Sumber data: PDAM Kata Kupang tahun 2023) 2.1.6.3 Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hid up sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hid up secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Secara menyeluruh dominasi daya tampung lingkungan jasa ekosistem (JE) pendukung tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Kupang pada kategori rendah dengan luas 9.431,23 ha, meliputi 59,31% diikuti kategori tinggi mencakup 4.811,60 ha (30,26%) dan kategori sedang mencakupi area seluas 1.659,80 ha atau 10,44%. Potensi area terluas dalam memberikan jasa ekosistem ini yang berkategori sedang tinggi dikontribusi oleh Kecamatan Alak (3.601,83 ha a tau 22,65%) dan Kecamatan Maulafa (2.544,22 ha atau 15,99%). Sedangkan kecamatan yang menjadi pendukung terkecil adalah Kota Lama (1,73 ha) dan Oebobo (69,59 ha). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.4 Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata Perkembangan pariwisata di Kota Kupang memiliki potensi wisata yang tinggi dan berpengaruh terhadap eksistensi penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang dalam hal ini terkait penyediaan jasa rekreasi dan Ekowisata. Distribusi luas jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata menunjukkan dominasinya pada kategori sangat rendah seluas 8.686,73 ha (54,62%) dari total luas jasa yang tersedia, diikuti kategori rendah 4.898,73 ha (30,80%), dan kategori sedang seluas 1.684,81 ha (10,59%). Kategori tinggi dan sangat tinggi total luasnya 632,28 (3,98%), yang tersebar pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Alak, Maulafa, dan Kelapa Lima. (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.5 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim lsu perubahan iklim adalah isu yang saat ini telah dianggap sebagai isu global, karena dampaknya yang mulai dirasakan di berbagai wilayah. Perubahan ekosistem, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, 11-7 serta perkembangan-perkembangan lainnya menyebabkan kondisi iklim dirasakan mengalami perubahan. Hal tersebut antara lain dapat diindikasikan dengan naiknya suhu udara pada beberapa wilayah di dunia. Berdasarkan data distribusi luas jasa ekosistem pengaturan iklim maka luas lahan yang mendukung jasa i n i paling dominan pada kategori rendah mencapai 11.732,67 ha (73,78%), diikuti kategori sedang dengan luas 2.208,97 ha (13,89%) dan kategori tinggi seluas 1.681,11 ha (10,57%). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.6 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Pada saat kini permasalahan terkait ketersediaan air semakin dirasakan, pasokan air untuk keperluan semakin berkurang yang berakibat pada penurunan kapasitas produksi. Demikian halnya dengan ketersediaan air bersih yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya. Ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan menyebabkan kebutuhan akan air menjadi semakin tinggi. Disisi lain, kondisi hutan yang rusak juga akan berdampak terganggunya fungsi pengendalian banjir dan erosi. Gangguan tata air ini dapat menimbulkan banjir yang merusak berbagai aset ekonomi seperti jalan, bangunan atau pemukiman, areal pertanian dan saat musim kemarau debit air menyusut dan kelangkaan air bersih terjadi Kata Kupang. Secara umum potensi daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem pengaturan tata air di Kata Kupang berkemampuan rendah dengan luas mencapai 10.091,32 ha meliputi 63,46% dari total luas jasa yang tersedia. Posisi kedua masuk dalam kategori sedang 3.161,02 ha atau 19,88%. Potensi jasa berkategori sangat tinggi hanya seluas 615,03 ha (3,87%) terdistribusi pada tiga wilayah, yaitu Alak (394,68 ha atau 2,48%), Maulafa luas 2 1 1 , 1 8 ha (1.33%), dan Kelapa Lima (9,17 ha atau 0,06%). Sementara kecamatan Kata lama memberi kontribusi terkecil terhadap pengaturan tata air. (Berdasarkan basil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.7 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir Ekosistem yang produktif beserta segala jasanya dapat menyediakan sumberdaya untuk manusia dan pilihan-pilihan yang ada dapat dimanfaatkan untuk melawan bencana alam. Ekosistem yang tertata dengan baik akan mengurangi resiko dan kerentanan, sementara ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena mempertinggi resiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian atau penyakit. Sedangkan distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir menurut kecamatan menunjukkan dominasi potensinya berada pada tingkat sangat tinggi dengan persentase luas 62,13%; sedangkan persentase jasa ini yang masuk kategori sedang dan tinggi berturut-turut sebesar 16,33% dan 20,18%. Jasa ekosistem berkategori rendah hanya mencakupi area seluas 215,88 ha atau 1,36% total luas daratan Kata Kupang. Tidak ada wilayah 1-8 kecamatan yang menjadi penyedia utama jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir berkategori sangat rendah.(Berdasarkan hasil analisis KLI-1S RPJPD tahun 2023) 2.1.6.8 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor. Dari sudut pandang lingkungan, bencana longsor adalah fenomena yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem secara besar-besaran. Hal ini dapat merusak lahan pertanian, hutan, infrastruktur, dan pemukiman manusia, serta dapat memicu perubahan ekologis yang signifikan. luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor Kota Kupang menunjukkan dominasinya pada kategori sedang seluas 11.625,70 ha (73,11%) diikuti kategori tinggi seluas 2.578,93 ha (16,22%) dan kategori rendah seluas 1.697,15 ha (10,67%), sedangkan kategori sangat tinggi hanya seluas 0,84 ha (0,01 %) yang terdapat di Kecamatan Kela pa Lima. (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023). Dari total luas jasa yang tersedia, dua kecamatan yang menjadi pendukung utama yakni Alak dan Maulafa. Sementara kecamatan yang menyediakan daya tampung terkecil adalah Kota Lama clan Oebobo. 2.1.6.9 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hulan dan Lahan Hasil analisis data tiga proksi daya tampung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan berhasil mengklasifikasikan empat kategori berdasarkan kisaran nilai koefisien jasa ekosistem (KJE), mulai dari sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Nilai koefisien jasa ekosistem (KJE) tertinggi berdasrkan betang alam, tutupan lahan, dan vegetasi asli adalah 5.00 atau berkategori sangat tinggi. Kombinasi bentang alam, tutupan lahan clan vegetasi asli yang menghasilkan nilai KJE tertinggi ini adalah: Jenis vegetasi asi hutan monsun tepian sungai malar hijau dan tutupan lahan berupa permukiman, sawah,tanah kosong dan tubuh air berkombinasu dengan seluruh jenis bentang alam. Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Kupang menunjukan pada kategori sangat rendah 0,00 ha (0,00%) diikuti kategori rendah 215,88 ha (1,36%) dan kategori sedang 2.597,50 ha (16,32%), kategori tinggi 3.208,68 ha (20,17%), seclangkan kategori sangat tinggi 34.680,59 ha (62,08%) yang terdapat di Kecamatan Alak sebesar 27.551,20 ha (38,94%). (Berdasarkan basil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.10 Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan pemurnian limbah tentang peran yg dimainkan ekosistem dalam filtrasi dan dekomposisi limbah organik dan polutan di air serta asimilasi dan detoksifikasi senyawa melalui proses tanah dan subtanah. Sebagai contoh lahan basah rnenyingkirkan polutan berbahaya dari air dengan menjebak logarn dan materi organik dan mikroba tanah menghancurkan limbah organik sehingga tidak begitu berbahaya. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh bahan pencemar (limbah) yang berasal dari berbagai sumber. Keberadaan limbah di lingkungan I1-9 harus ditangani secara tepat karena selain berpotensi menjadi polutan, keberadaan limbah dapat mengganggu keindahan, kenyamanan dan kesehatan. Karena keberadaannya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem itulah, limbah harus ditangani secara bijak seperti dengan cara mengurangi penggunaan barang tertentu (reduce), pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle). Alam sendiri mempunyai kemampuan untuk mengolah limbah agar tidak memberikan dampak. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh jenis limbah/sampah dan kondisi lingkungan. Kota Kupang sebagai suatu kesatuan ekosistem juga memiliki potensi dalam pengaturan pengolahan dan penguraian limbah. Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang berkategori tinggi sebesar 85,19% a tau seluas 13.546,75 ha, terdistribusi pada seluruh wilayah kecamatan, yaitu: Alak seluas 5089,17 ha (32,00%), Maulafa (4711,74 ha atau 29,63%), Oebobo (1473,12 ha atau 9,26%), Kelapa Lima (1273,29 ha atau 8,01%), Kota Raja (708,30 ha atau 4,45%) dan Kata Lama (291,13ha atau 1,83%). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2.1.6.11 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati suatu wilayah tergantung dari kondisi lingkungannya. Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pendukung biodiversitas menunjukkan bahwa terdapat 4 Kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem pendukung biodiversitas berkategori sangat tinggi dengan total luasan hanya 50,53 ha (0,32%), terluas adalah Kecamatan Alak (20,71 ha), selanjutnya Maulafa (16,25 ha), Kelapa Lima (11,83 ha) dan yang tersempit adalah Kata Lama (1,73 ha). (Berdasarkan has ii analisis KLHS RPJPD tahun 2023) 2 .1. 7 Kondisi Hidrologis dan Klimatologis Wilayah Kata Kupang merupakan daerah yang kering, di mana pada saat musim kemarau sering mengalami krisis air bersih. Kata Kupang hanya dilewati oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya. Sumber utama ketersediaan air di Kata Kupang adalah berasal dari curah hujan. Berdasarkan data curah hujan dari tujuh stasiun pengukur hujan yang terdapat di Kota Kupang dan sekitarnya, rata-rata hujan tahunan Kata Kupang adalah sebesar 1.589 mm. Dari hasil analisis tahun 2023 dalam buku Revisi RTRW Kata Kupang diperoleh potensi ketersediaan air di Kata Kupang adalah 53.123.070 n3 Namun demikian dengan kondisi jenis tanah dan sistem batuan induk yang ada, menyebabkan potensi kehilangan air tanah cukup besar pada gilirannya berdampak pada kelangkaan ketersediaan air. Secara I1-10 umum, iklim Kota Kupang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum, Kota Kupang memiliki iklim tropis dan kering (semi arid) dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata rata 8 jam per hari. Dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April -- November, sedangkan musim hujan pada bulan Desember - Maret. Keadaan seperti ini terjadi setiap tahun dengan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Hal ini menjadikan Kata Kupang sebagai wilayah yang tergolong kering. Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2024), curah hujan di Kata Kupang tahun 2023 sebesar 2.202,7 mm dengan jumlah 120 hari hujan dan curah hujan bulanan berkisar antara 1,0-640,5 mm. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari sebesar 640,5 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 19 hari. Curah hujan terendah pada bulan Mei sebesar 1,0 mm. Sementara itu, kecepatan angin rata-rata bulanan berkisar antara 2,0-6,0 Knot. Kecepatan angin maksimum bulanan berkisar 7-12 Knot, dimana kecepatan maksimum tertinggi terjadi pada bulan Juli 2023 sebesar 12 Knot. Tekanan udara rata-rata berkisar antara 1005,5 1012,7 milibar. 2.1.8 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kegiatan sektor pertambangan dan penggalian tidak banyak berkembang di Kata Kupang. Peranan sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung relatif stabil dan kecil. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, sektor ini menyumbang hanya sekitar 0,09 persen terhadap PDRB Kata Kupang. Hasil usaha penggalian lebih banyak digunakan untuk sektor konstruksi dan industri (seperti pembuatan tegel dan batu batako). Pemakaian bahan galian o\eh sektor konstruksi lebih besar dibanding dengan sektor lainnya sehingga naik turunnya output dari sektor ini mengikuti perkembangan sektor konstruksi. Bahan galian yang menjadi bahan untuk konstruksi lebih banyak didatangkan dari wilayah Kabupaten Ku pang yang menjadi lokasi bahan galian seperti pasir dan batu. Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 23,93 milyar rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Produksi pertambangan di Kata Kupang menurut jenis bahan galian ditunjukkan pada Tabel 11.2 Tabel 11.2 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menu rut Jenis Bahan Galian di Kota Kupang Jenis Luas Izin Luas Produksi Nama Usaha No Bahan Perusahaan Pertambang Area (Ton/Tah Galian an (Ha) (Ha) un) I Batu Semen Kupang 22,6 0,5 82,095 Kapur (1),PT I1-11 2 Tanah Semen Kupang 20 Liat (1),PT - - 3 Batu Fresly Jaya, CV 1,4 Kapur - - Total 44 0,5 82,095 Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT (2019) Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman has ii tam bang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Terdapatnya bahan galian di suatu tempat erat kaitanya dengan kondisi geologi daerah tersebut. Kondisi geologi yang dimaksud adalah posisi lempeng kulit bumi, baik lempeng samudera maupun lempeng benua yang saat ini dapat dilihat dari rekaman stratigrafi. Indonesia terletak pada lempeng benua yang di bagian selatan adalah penunjaman lempeng samudera. Posisi dari bagian lempeng tersebut mulai dari ujung penunjaman sampai menjauhinya akan mengontrol sebaran bahan galian. Pada wilayah ujung penunjaman atau di daerah kontak suatu batuan dengan batuan beku intrusi banyak ditemukan jenis bahan galian yang berasal dari batuan metamorf, seperti asbes, marmer, mika dan garnet. Hasil pembekuan magma yang terbentuk di bagian dalam kulit bumi akan menghasilkan batuan beku, seperti granit, diabas, diorit dan juga dapat menghasilkan urat-urat kuarsa yang mengandung bijih emas. Batuan beku dalam yang bersifat asam mengandung logam tertentu seperti tembaga, besi dan lainnya. Batuan beku luar hasil kegiatan vulkanisme dapat menghasilkan lava, rempah-rempah vulkanik yang berukuran pasir sampai bongkah antara lain basalt, andesit, batu apung, tuf dan pasir vulkanik. Sedangkan batuan beku yang dekat permukaan berupa basalt dan andesit. Melalui proses sedimentasi dari hasil rombakan batuan yang ada dapat diendapkan bahan galian seperti emas sekunder, pasir besi, batugamping klastik dan lainya. Batu gamping non klastik terbentuk di daerah pantai sampai laut dangkal yang dibangun oleh organ is me laut seperti koral, Algae, Foraminifera dan lainnya. Endapan lempung dapat terbentuk di darat sampai laut dalam. Endapan lempung yang terbentuk di laut dangkal biasanya mengandung karbonat (gampingan) dan dinamakan napal. Sementara pasir dapat terbentuk di sungai, pantai dan laut dangkal. Pasir kuarsa terbentuk di laut dangkal dan juga di pantai atau di darat yang merupakan hasil rombakan batuan beku asam seperti granit. 2.1.9 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan dan ekosistem perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologik yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, genetik (varietas/ras) dan ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang berbeda kerena setiap ekosistem merupakan habitat dari suatu komunitas. Dengan kata lain, keragaman sepsies sangat dipengaruhi oleh tipe ekosistem. I1-12 Keanekaragaman hayati baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem merupakan sumber daya alam (SDA) yang sangat kompleks, karena SDA ini terdapat dalam jumlah yang terbatas sekalipun keanekaragamannya sangat tinggi. Selain itu, walaupun mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (renewable), sumberdaya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya. Permasalahan tersebut tercermin dari tinggginya tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dari kepunahan. Keterancaman tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu (a) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan, termasuk secara ilegal; dan (b) kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Kompleksitas sumberdaya alam hayati tersebut bertambah dengan tingginya jumlah dan laju pertambuhan penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, sehingga tekanan terhadap keanekaragaman hayati semakin tinggi. Pengenalan akan keragaman hayati menjadikan modal untuk memahami sumber daya potensial bagi pembangunan berkelanjutan. Karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu wilayahpun dapat tergambar dari keragaman hayati tersebut. Species hidup dan berevolusi dalam habitat alam yang kompleks di dalam suatu sistem di mana keanekaragaman ekosistem membentuk aneka species ikutan. Bila terjadi kerusakan pada species tertentu secara langsung berpengaruh pada eksistem pada umumnya termasuk manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, inventarisasi keragaman hayati yang ada di daerah Kata Kupang merupakan sesuatu yang urgen. Keanekaragaman hayati di Kota Kupang terdapat di Kawasan Taman Wisata Alat Laut (TWAL) Teluk Kupang. TWAL ini terdapat dalam dua wilayah yaitu Kata Kupang dan Kabupaten Kupang. Kawasan TWAL yang melewati wilayah Kota Kupang terdiri atas Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kata Lama. Kawasan Laut di Kata Kupang dan Kabupaten Kupang ditunjuk sebagai Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 18/Kpts-11/1993 tanggal 28 Januari 1993 dengan luasan 50.000 hektar yang terbentang sepanjang pantai Teluk Kupang, termasuk Pulau Burung, Pulau Kera, Pulau Kambing, dan Pulau Semau. Kemudian ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:423/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999 dengan luas 62.450,60 Ha dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TWAL Teluk Kupang Periode 2018 s/d 2027 Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan luasan 63.881,79 Ha (BBKSDA NTT, 2023). Potensi-potensi yang ada di TWAL Teluk Kupang terdiri atas: 1 Ekosistem Mangrove yang memanjang dari pesisir Paradiso, Oesapa, Tanah Merah, Oebelo, Nunkurus, Pariti hingga sebagian pesisir pantai Pulau Semau terutama di bagian Timur. Ekosistem mangrove terluas adalah di Oebelo. I1-13 2 Ekosistem terumbu karang yang terdapat di sepanjang pesisir TWAL Teluk Kupang kecuali di bagian Tanah Merah, Oebelo, Nunkurus dan Pariti. Hal ini disebabkan tingginya tingkat sedimentasi sehingga menyebabkan turbiditas perairan tinggi (keruh) dan tidak sesuai untuk habitat pertumbuhan karang. 3 Ekosistem padang lamun terdapat di sepanjang perairan TWAL Teluk Kupang yang merupakan daerah peralihan dari ekosistem pasir putih sebelum mencapai ekosistem terumbu karang. Ekositem yang ada di TWAL Teluk Kupang searah jarum jam dari atas yaitu ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan pasir putih. 2.1.10 Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah Pola penggunan lahan di Kata Kupang dipengaruhi oleh aktifitas perkembangan dan pergerakan penduduk yang berdampak pada semakin meluasnya lahan-lahan yang awalnya masih berupa lahan kosong berkembang menjadi permukiman. Berdasarkan hasil Revisi RTRW Kota Kupang tahun 2023 pola penggunaan lahan di Kata Kupang terbagi menjadi dua yaitu pola penggunan lahan terbangun dan pola penggunan lahan non terbangun. Pola penggunan lahan terbangun dicirikan dengan terdapatnya konstruksi bangunan diatas lahannya yang berupa fasilitas fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan RTH dan lain sebagainya yang diatas lahannya terdapat konstruksi bangunan. Sedangkan untuk pola penggunaan lahan non terbangun kebalikan dari pola penggunaan lahan terbangun dimana diatas lahan tidak terdapat konstruksi bangunan seperti pertanian, perkebunan, semak belukar, pekarangan dan lain sebagainya yang diatas lahannya tidak terdapat konstruksi bangunan. Selanjutnya mengamati penyebaran masing-masing jenis penggunaan lahan dalam wilayah Kota Kupang, pada tahun 2010 penggunaan lahan didominasi oleh semak belukar 8.398,95 Ha. Dan tahun 2013 penggunaan lahan didominasi oleh padang rumput 6.894,23 Ha sehingga dapat dikatakan terjadinya pembukaan lahan dari semak belukar menjadi padang rumput untuk peternakan dan perkebunan serta kawasan terbangun yang pada tahun 2019 penggunaan lahan tersebut didominasi oleh area terbangun dengan luas area 6.152,86 Ha sebagai alih fungsi lahan dari aktivitas pembukaan lahan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kata Kupang nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kata Kupang tahun 2 0 1 1 - 2031 penggunaan lahan di Kata Kupang terdiri atas: 2.1.10.1 Kawasan Lindung Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, Kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya. Secara umum arahan pengembangan kawasan lindung dilakukan dengan mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 30% dari luas lahan kota, memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, dan 11-14 mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung. Penetapan kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang ini bertujuan untuk mencegah berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di dalam maupun di sekitar kawasan lindung. Jenis, dan kriteria kawasan lindung telah diatur dalam Keppres No. 57 Tahun 1989 dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990. Kawasan lindung di maksud terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan pantai, sungai, waduk dan lain sebagainya. 8erdasarkan hasil analisis Revisi RTRW Tahun 2023 luasan Kawasan Lindung 1.910,27 ha atau baru mencapai 1,99 % dari luas wilayah Kota Kupang. 2.1.10.2 Kawasan Budidaya Penetapan arahan pengembangan kawasan budidaya pada dasarnya diarahkan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya alam dan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kriteria untuk mendelineasikan kawasan budidaya secara umum bertitik tolak dari faktor kesesuaian dan kemampuan lahan. Sebagai wilayah perkotaan, maka kawasan budidaya lebih potensial diperuntukkan bagi pengembangan permukiman. Kawasan budidaya yang diarahkan bagi pengembangan fasilitas perumahan yang diatur secara berjenjang berdasarkan arahan kepadatan bangunan agar tercipta lingkungan perumahan yang nyaman, aman, dan sehat. Berdasarkan hasil analisis Revisi RTRW Tahun 2023 luasan Kawasan Budidaya 14.023,41 ha atau baru mencapai 88,01 % dari luas wilayah Kota Kupang Kawasan perumahan di wilayah Kota Kupang diarahkan sebagai berikut:
1.Kawasan perumahan/permukiman kepadatan tinggi dengan arahan kepadatan sekitar 40 - 60 unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona Pusat Kota dan Zona Kota Secara Umum, yaitu pada kawasan BWK I dan BWK IH yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kata Raja, Kata Lama, Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah Kecamatan I ·- 5 - - :, "Cl z " r E,._ ,._ U • • 5 5 ,._ • 5 • z £ V, " V, ,._ " u 0 u " " 2 ·- z 0 • U "• • z • • .4 • 2- [ • z - 5 2- • co z z £ c .4 "' z C " E • z .!'? � iii .¥ J3 0 r • a c "' V, U r: ± • z " 2 •0 " 2.. ¥4 " • "• v,' cc c 4 "' • £ ± = 2 A.
z c t r-- o M • rl "' co cocc rl c , z £ c = r £ � " r r " 5 "' "' " "' "' (/) - z z s " • a � � c ¥ •h "- 2¢ =65 10.825 2.48 15.770 3.56 16.751 3.68 17.567 3.75 19.168 4.10 Total 434.972 100 442.758 100 455.847 100 468.913 100 466.632 100 S u m b e r : BPS Kota Kupang. Tahun 2020-2024 (diolah) Aspek daya saing adalah rasio ketergantungan yang merupakan indikator demografis yang sangat penting karena indikator ini berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Nilai rasio ketergantungan (dependency ratio index) diperoleh melalui perbandingan antara jumlah usia tidak produktif (0 14 tahun d a n > = 65 tahun) dengan usia produktif (15-64 tahun). lll-29 44 43 42 41 40 39 38 37 36 42,76 A / »s» / » 39,05 38,93 38,g �==-------"' 2019 2020 2021 2022 2023 Rata Rata Rasio Ketergantungan Gambar 11.17 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota I 65 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Ku pang Tahun 2025-2045 Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kupang pada kelompok usia 15-65 tahun sebanyak 372.913 jiwa meningkat menjadi sebanyak 567.047 jiwa pada tahun 2045. Demikian juga pada kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia > 65 tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan membandingkan kelompok umur produktif (15-65 tahun) dengan kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun dan > I1-44 65 tahun) diperoleh indeks dependency ratio (rasio ketergantungan) pada tahun 2025-2045 sebagaimana tersaji pada Gambar 11.25 44,89 38,88 / 42,01 41,60 204520402030 2035 Gambar 11.25 Rasia Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Kupang Tahun 2025-2045 2025 Gambar 11.25 di atas, menunjukan terjadi peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2030 sebesar 44,89% yang meningkat dari 38,38% pada tahun 2025. Selanjutnya akan terus menurun sampai tahun 2045 menjadi sebesar 41,60%. Angka rasio ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2045 terdapat kurang lebih sebanyak 41-42 penduduk usia non produktif dari 100 jiwa penduduk usia produktif. 2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi penduduk merupakan aspek penting yang wajib diperhitungkan, demi menjamin keberlangsungan kesejahteraan penduduk Kota Ku pang kedepan. Untuk itu proyeksi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, air minum, listrik dan penerangan, tempat pengelolaan sampah, fasilitas layanan kesehatan, dan lain sebagianya mutlak diperlukan. 2.7.2.1 Kebutuhan Prasarana TempatTinggal Kebutuhan prasarana tempat tinggal diasumsikan sama dengan jumlah rumah tangga yang hidup dan bermukim di Kota Kupang. Dengan asumsi bahwa rata-rata jumlah jiwa dalam setiap rumah tangga di Kota Ku pang sebanyak 5 orang, maka diperkirakan jumlah kebutuhan tempat tinggal di Kota Kupang seperti tersaji pada Garn bar 11.26 10000,000 8000,000 6000,000 4000,000 2000,000 U,UUU umah Penduduk Jumlah RT/Tempat Tinggal Tambahan Tempat Tinggal 2025 517,791 103,558 9.776 2030 583.721 116,744 13,186 1..- my. 51.- 2035 2040 2045 653,689 727,047 802,955 130,738 145,409 160,591 13,994 14,672 15.182 Gambar 11.26 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Tinggal di Kota Kupang Tahun 2025-2045 111-45 Jika diasumsikan bahwa jumlah tempat tinggal pada tahun 2023 sebagai tahun dasar adalah sama dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1 1 3 . 6 2 0 , maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan kebutuhan rumah tinggal sebanyak 9.776 unit. Demikian juga kebutuhan tempat tinggal terus mengalami peningkatan sampai tahun 2045, di mana total tempat tinggal sebanyak 160.591unit yang meningkat sebanyak 15.182 unit dibanding dengan tahun 2040. Berdasarkan gambaran di atas, maka sangat diperlukan kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam melakukan penataan ruang permukiman, terutama dalam mengantisipasi lonjakan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang ada. Penataan dimaksud terutama dalam mengantisipasi arus urbanisasi dan atau migrasi penduduk dari luar wilayah yang terbanyak bekerja di sektor informal. Demikian juga bahwa penataan dimaksud untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman baru tanpa kendali yang berpotensi terciptanya kawasan kumuh yang meluas. 2.7.2.2 Kebutuhan Air Bersih Untuk mencapai standar hidup yang layak, maka salah satu prasarana yang wajib terpenuhi adalah air bersih. Menurut SNI 19 6728.1-2002 kebutuhan air Domestik penduduk perkotaan diperkirakan sebanyak 120 liter /orang/hari. Angka ini tampaknya terus mengalami peningkatan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan tidak saja untuk konsumsi, akan tetapi juga untuk kegiatan produktif lainnya. Dengan demikian dalam memperkirakan kebutuhan air bagi masyarakat Kota Kupang, digunakan standar minimal sebesar 200 liter/orang/hari. Berdasarkan asumsi dan standar yang ada, diperkirakan jumlah kebutuhan air bagi penduduk Kota Kupang pada tahun 2025 sebesar 37.798.734 liter atau sebesar 37.798 m3 dan akan terus meningkat menjadi sebanyak 58.615.702 liter atau 58.615 m3 pada tahun 2045. Pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih ini diharapkan dapat teratasi dengan memanfaatkan sumber air bersih baikyang ada di dalam wilayah Kota Ku pang maupun yang bersumber dari wilayah Kabupaten Kupang. Hasil analisis potensi ketersediaan air di Kota Kupang tercatat sebesar 53.123.070 m3 pada tahun 2002. Akan tetapi tampaknya potensi ketersediaan ini semakin berkurang akibat perubahan iklim dan curah hujan, luas tutupan lahan sebagai kawasan tangkapan air yang semakin berkurang akibat perubahan fungsi ruang dan berbagai aktivitas fisik lainnya. Permasalahan tata kelola air bersih tidak saja berkaitan dengan upaya konservasi sumber-sumber air baku dan atau air tanah, akan tetapi aspek kelembagaan pengelolaan juga masih memerlukan penataan yang lebih memadai. Dampak yang muncul adalah sering terjadi kelangkaan air bersih bagi penduduk Kota Ku pang, tidak saja dalam ha! kuantitas akan tetapi juga pada aspek kualitas air. Dengan kondisi tersebut di atas, maka upaya pemenuhan kebutuhan air penduduk perlu dilakukan dengan berbagai kebijakan pengelolaan air secara lebih memadai. 2.7.2.3 Kebutuhan Listrik dan Penerangan I1-46 Pemenuhan kebutuhan listrik untuk mendukung berbagai aktivitas domestik dan a tau produktif serta penerangan merupakan aspek pen ting yang memerlukan perhatian lebih dan segera dapat teratasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa walaupun rasio elektrifikasi hampir mencapai 100%, akan tetapi masih dijumpai beberapa bagian wilayah kelurahan pinggiran Kota Kupang yang belum mendapatkan layanan listrik dan penerangan secara memadai. Asumsi yang digunakan untuk menghitung prayeksi kebutuhan listrik di dasarkan pada jumlah penduduk, yakni sebanyak 450 Volt/jiwa/tahun dengan jumlah gardu setiap 200 KVA. Untuk itu berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Kupang yang ada pada tahun 2 0 2 5 dibutuhkan pasokan listrik sebanyak 233.006 Volt dengan gardu sebanyak 1.165 buah. Jumlah ini akan terus meningkat sampai tahun 2045 dibutuhkan pasokan listrik sebanyak 361.330 Volt dengan gardu sebanyak 1.807 buah, sebagaimana tersaji pada Gambar II.27 400000,000 350000,000 300000.000 250000,000 200000,000 150000.000 100000,000 50000,000 UU 2025 2030 2035 Jumlah Penduduk 517,791 583,721 653,689 Kebut. Lstrik (450 V/Jiwa) 233.006 262.674 294.160 Gardu Lstrik (setiap 200 KVA) 1.165 1.313 1.471 2040 2045 727,047 802,955 327.171 361.330 1.636 1.807 Gambar IL.27 Jumlah Kebutuhan Listrik Di Kota Ku pang Tahun 2025-2045
2.7.2.4 Prasarana Pengelolaan Sampah Persampahan di Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan, tidak saja membutuhkan perhatian pemerintah akan tetapi juga partisipasi masyarakat.
Kelangkaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan juga Tempat Pembuatan Akhir (TPA) baik jumlah maupun distribusi atas sampah yang dihasilkan penduduk Kata Kupang sering menjadi kendala, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Bahkan perilaku penanganan sampah di tingkat penduduk juga semakin memperparah permasalahan persampahan di Kata Kupang. Berdasarkan jumlah penduduk diproyeksikan jumlah sampah yang dihasilkan di Kata Kupang pada tahun 2025 sebanyak kurang lebih 188.288 m3, sehingga kebutuhan kontainer sampah dengan kapasitas 12 m3/unit sebanyak 15.691 unit. Pada tahun 2045 Jumlah produksi sampah diproyeksikan terus meningkat sebanyak 291.984 m3 dengan kebutuhan kontainer sebanyak 24.332 unit (Gambar 11.28). II1-47 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400.000 300,000 200,000 100,000 ,UUU Jumlah Penduduk Produksi Sampah (m3) Kebutuhan Kontainer Sampah (12 m3/unit) 2025 517,791 188,288 15.,691 2030 583,721 212,262 17,689 237,705 19,809 264,381 22,032 2045 802,955 291,984 24,332 2035 2040 653,689 727,047 Gambar 11.28 Jumlah Produksi Sampah dan kebutuhan Kontainer Sampah Di Kota Kupang Tahun 2025-2045 Penanganan terhadap permasalahan sampah di Kata Kupang tampaknya tidak cukup hanya sampai kepada penyediaan TPS maupun TPA yang memadai, akan tetapi bagaimana merubah perilaku masyarakat/penduduk dalam penanganan sampah yang dihasilkannya. Untuk itu kebijakan pemerintah Kata Kupang harus dirumuskan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, bahkan jika memungkinkan peningkatan nilai tambah dari produksi sampah yang dihasilkan harus menjadi prioritas kedepan. 2.8 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kota Kupang untuk dua puluh tahun kedepan harus menjadi fokus perhatian penting, mengingat sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur dinamika perkembangannya sangat pesat. Dinamika perkembangan tersebut semakin dipicu oleh tingginya arus urbanisasi penduduk dari luar Kota Kupang yang datang dan bermukim yang pada gilirannya berimplikasi terhadap permintaan ruang wilayah yang semakin meningkat, tidak saja untuk permukiman akan tetapi untuk pemenuhan akan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian perencanaan pemanfaatan ruang wilayah sekaligus penataan terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah harus didesain sedemikian rupa, sehingga tidak saja menjamin atas pemenuhan kebutuhan ruang akan tetapi sekaligus menjadi pusat pertumbuhan baru yang efisien dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Kupang Tahun 2 0 1 1 - 2 0 3 1 secara tegas telah ditetapkan beberapa sistem pusat pelayanan kota, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat pelayanan kota selanjutnya dibedakan kedalam pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan dengan fungsinya masing-masing. Untuk sub pusat pelayanan kota dibagi kedalam 7 bagian wilayah kota (BWK) yaitu:
a.BWK 1 meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Oebobo dan sebagian kecamatan Kata Lama, dengan pusatnya terletak di kelurahan Naikoten I 111-48
b.BWK II meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Oebobo dan sebagian kecamatan Kota Lama, dengan pusatnya terletak di sekitar kawasan pasar Oebobo kelurahan Fatululi
c.BWK III meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah kelurahan Liliba di kecamatan Oebobo dengan pusat terletak di pertigaan Kelurahan Oesapa dan Oesapa Barat (Bundaran Undana).
d.BWK IV meliputi sebagian kecamatan Alak, dan sebagian kecil kecamatan Maulafa dengan pusat terletak di kelurahan Alak.
e.BWK V meliputi sebagian kecamatan Maulafa serta sebagian kelurahan Liliba dan kelurahan Oebufu kecamatan Oebobo dengan pusat terletak di kelurahan Kolhua
f.BWK VI meliputi kelurahan Naioni kecamatan Alak dan kelurahan Fatukoa kecamatan Maulafa dengan pusat terletak di kelurahan Naioni.
g.BWK VII meliputi sebagian kelurahan Sikumana, sebagian kelurahan Bello dan sebagian kelurahan Kolhua di kecamatan Maulafa dan sebagian kecamatan Alak dengan pusat terletak di kelurahan Bello.
Selanjutnya untuk pusat lingkungan yang ada tersebar pada ketujuh BWK dengan rinciannya :
a.BWK I dilengkapi dengan 1 pusat lingkungan yaitu di kelurahah Fatubesi
b.BWK II dilengkapi dengan 2 pusat lingkungan yaitu di kelurahan Oesapa dan kelurahan Tuak Daun Merah
c.BWK I I I dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu di kelurahan Lasiana, kelurahan Oesapa dan kelurahan Penfui.
d.BWK IV dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu kelurahan Namosain, kelurahan Manulai II dan kelurahan Alak.
e.B W K V dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu kelurahan Liliba, kelurahan Oebofu dan kelurahan Oepura.
f.BWK VI dilengkapi dengan 2 pusat lingkungan yaitu kelurahan Fatukoa, dan kelurahan Naioni.
g.BWK VII dilengkapi dengan satu pusat lingkungan yaitu di kelurahan Kolhua.
Dari sejumlah pusat pelayanan yang ada, masing-masingnya mengemban fungsi yang spesifik sesuai peruntukan terutama untuk mendukung kemajuan kota sekaligus menjamin tumbuh kembangnya Kota Kupang secara efisien dan berkelanjutan. Demikian juga bahwa pusat-pusat dan sub pusat pelayanan dimaksud kelak menjadi pusat pertumbuhan wilayah Kota Kupang yang pada gilirannya memberikan dampak kemajuan tidak saja pada aspek ekonomi akan tetapi pada aspek sosial dan fisik kewilayahan bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Pusat pelayanan kota diarahkan pada: a). Kawasan perkantoran gubernur NTT sebagai pusat pelayanan pemerintahan provinsi NTT, perdagangan dan jasa dan pertanian lahan basah; b). Kawasan Kata Lama sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, kawasan rekreasi bahari, reklamasi pantai dan kawasan rekreasi kuliner, dan c). Kawasan Kota Baru sebagai pusat pelayanan pemerintahan Kota II 1-49 Kupang, pendidikan, perdagangan dan jasa serta taman kota yang mendukung reklamasi. Dari ketujuh Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai sub pusat pelayanan masing-masingnya mengemban fungsi sekaligus mendukung arah pengembangan Kota Ku pang, y a i tu :
a.BWK I memiliki arah pengembangan sebagai kawasan perdagangan, pangkalan pendaratan ikan (PP), kawasan pemerintahan provinsi, kawasan pelayanan kesehatan dan kawasan permukiman, kawasan pariwisata dan reklamasi pantai dengan intensitas kegiatan tinggi.
b.BWK II memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pelayanan pemerintahan kota, perdagangan, pariwisata, dan reklamasi pantai dan permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi.
c.BWK III memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, pusat pariwisata, kepadatan transportasi udara dan darat, kawasan pantai dan kawasan permukiman dengan pelayanan reklamasi sedang.
d.BWK IV memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan industri, pergudangan, kawasan strategis minapolitan, pelabuhan perikanan, pariwisata, reklamasi pantai, permukiman dan pusat listrik tenaga diesel Tenau serta tempat pengembangan sebagai kawasan kepadatan sedang, perdagangan dan pembuangan akhir sampah.
e.BWK V memiliki arah pengembangan permukiman jasa.
f.BWK VI memiliki arah pengembangan permukiman terbatas, kawasan agropolitan, kawasan pekuburan dan kawasan konservasi untuk kepentingan resapan air.
g.BWK VII memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan permukiman terbatas, kawasan agropolitan, kawasan pekuburan dan kawasan konservasi untuk kepentingan pengamanan tangkapan air untuk rencana bendungan Kolhua.
Dalam konteks pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kata Kupang, maka pengerahan pembangunan khususnya pada BWK sebagai pusat pelayanan dasar harus dikembangkan secara konsisten, mengingat pemenuhan kebutuhan ruang wilayah untuk menampung berbagai aktivitas fisik, sasial, ekanami dan budaya mutlak diperlukan. Bahkan sejalan dengan kemajuan pembangunan wilayah Kata Kupang yang terus meningkat secara pesat akan sangat berdampak baik pada rencana kemajuan wilayah yang diinginkan. Pengembangan BWK Kata Kupang sebagai rancangan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan diharapkan dapat memberikan efek sebar (spread effect) yang nyata bagi tumbuh dan berkembangnya bagian wilayah sekitarnya. Berdasarkan arahan hasil Revisi RTRW Tahun 2023 Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kata Kupang mengacu pada arahan Sistem pusat pelayanan di wilayah Kata Kupang meliputi pusat kegiatan nasional, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan 111-50 ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Sedangkan Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota. Tujuan pembagian wilayah kota yaitu :
1.Memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan sub sistem kota yang mempunyai karakteristik yang spesifik dengan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukungnya.
2.Memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan sub kehidupan kota beserta segala permasalahan yang terkandung di dalamnya untuk merumuskan tindakan pengembangan sesuai kebutuhan, sehingga penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan upaya menciptakan keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan kehidupan kota secara keseluruhan.
Maksud dari pembagian wilayah kota adalah:
1.Menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada di setiap bagian wilayah yang direncanakan.
2.Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman pada setiap bagian wilayah kota.
3.Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan setiap kegiatan yang ada dalam bagian wilayah yang direncanakan sebagai upaya pemanfaatan ruang secara optimal.
4.Meningkatkan pembangunan kota melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik komponen masing masing bagian wilayah kota secara terukur, baik menyangkut kuantitas maupun kualitasnya.
Pembagian sub pusat pelayanan ditetapkan dengan batas administrasi kelurahan dengan pertimbangan:
1.Agar terbentuk pol a struktur ruang yang relatif lebih jelas dan tegas terutama antara batas-batasnya.
2.Agar dalam pola prediksi dan distribusi penduduk, fasilitas, utilitas, dan jaringan sistem transportasinya akan relatif lebih realistis.
Karena sumber data yang ada banyak yang dibatasi oleh batas administrasi (kelurahan dan kecamatan).
3.Pola kedekatan antar batas administrasi menjadi salah satu pertimbangan utama, dalam upaya kesatuan struktur ruang dan hubungan akses antar struktur ruang.
Pembentukan sub pusat pelayanan kota dikaitkan pula dengan fungsi dan peran sub pusat pelayanan kota di Kota Kupang dalam melayani skala bagian wilayah kota atau ska la BWP. yang dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network system) antar BWP di wilayah Kota Kupang. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWP satu dengan pusat kegiatan BWP lainya. III-51 BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah, harus diakui bahwa tidak akan pernah bebas dari permasalahan, tantangan dan kendala yang dihadapi. Demikian juga hal yang sama di hadapi oleh Pemerintah Kota Kupang selama dua puluh tahun terakhir ketika mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2 0 0 7- 2 0 2 5 yang di breakdown ke dalam empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Untuk itu evaluasi terhadap berbagai kemajuan dan permasalahan yang dihadapi serta potensi dan isu strategis, akan sangat pen ting dalam mendesain arah kebijakan dan sasaran pokok yang ingin dicapai pada pembangunan jangka panjang kedepan. Termasuk juga mendesain dan merumuskan visi dan misi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kupang selanjutnya. Berdasarkan gambaran di atas, berikut disajikan beberapa permasalahan pokok dan potensi yang diidentifikasi dan ditemukan selama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Ku pang. 3.1.1. Aspek Fisik dan Lingkungan Kewilayahan A. Aspek Fisik Topografi Kota Kupang menunjukan bentuk permukaan mulai dari datar sampai bergelombang yang membentang dari bagian utara sampai ke selatan Kota Kupang. Bagian utara memiliki ketinggian 0 - 50 mdpl yang membentang sepanjang pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 12 km, sedangkan selatan ketinggian berkisar antara 50- 350 mdpl. Dengan kondisi topografi serta perkembangan kota yang ada, menimbulkan beberapa permasalahan yang terkait aspek fisik kewilayahan khususnya dikaitkan dengan peruntukan kawasan. Permasalahan yang berkenaan dengan aspek fisik kewilayahan di Kota Ku pang meliputi :
1.Luas tutupan lahan yang dikaitkan dengan luas RTH masih jauh di bawah luasan yang disyaratkan. Pada tahun 2017 tercatat luas RTH Kota Kupang hanya seluas 19 persen, sementara sesuai arahan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disyaratkan agar ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit 30 persen dari total luas wilayah Kota tersebut. Luasan RTH Kota Kupang diperkirakan akan terus mengalami pengurangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat perkembangan wilayah perkotaan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan permukiman dan atau infrastruktur perkotaan lainnya. Kondisi ini pada gilirannya diperkirakan berdampak pada kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, termasuk RTH kepada peruntukan lainnya.
2.Terdapat kecenderungan ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang atau kawasan sesuai peruntukkan seperti yang tertuang di dalam rencana um urn dan rencana detail peruntukan ruang wilayah di Kota 111-52 Kupang. Bahkan kondisi ini diduga akan semakin diperparah ketika permintaan ruang untuk berbagai kebutuhan semakin meningkat.
3.Kawasan tangkapan air Kata Kupang yang secara fisiografis dan hidrologis menempati wilayah pinggiran Kata Kupang khususnya pada beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Alak. Secara aktual dan masif mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur publik, sebagai respon atas meningkatnya permintaan permukiman dan pemenuhan kebutuhan ruang untuk menampung kemajuan wilayah perkotaan. Dampak penting yang terjadi adalah kelangkaan sediaan air tanah yang penting sebagai sumber suplai kebutuhan air bairn untuk penduduk Kata Kupang. Demikian juga ancaman banjir meningkat ketika musim penghujan tiba sebagai akibat meningkatnya run off
4.Kawasan pantai belum mampu dikelola secara optimal, tidak saja untuk kepentingan ekonomi, akan tetapi termasuk upaya penegakan aturan untuk kepentingan menjaga ancaman kerusakan dan degradasi pantai secara berkelanjutan. Pantai sebagai kawasan publik dengan peran penting sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami banyak distorsi ketika harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Bahkan aturan representatif dan batasan yuridiksi (juridiction boundaries) sebagai alat yang mengikat dalam menegakkan keberadaan ruang publik (termasuk pantai) menjadi lemah dan tidak dipertimbangkan sama sekali ketika harus berhadapan dengan keinginan dan atau saat mengedepankan kepentingan ekonomi. Akibatnya alih fungsi pemanfaatan ruang wilayah pantai yang masif untuk pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi dengan status kepemilikan dan penguasaan secara pribadi (private property rights) menjadi sulit dikendalikan, yang pada gilirannya meminimalkan dan atau menghilangkan fungsi wilayah pantai sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh siapa saja.
B. Lingkungan Kewilayahan Permasalahan yang berkaitan dengan aspek lingkungan kewilayahan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1.Perubahan Iklim Perubahan iklim global seperti el-nino maupun la-nina tidak dapat dipungkiri juga berdampak di Kota Kupang dan sekitarnya.
Demikian juga kedudukan geografis yang berbatasan langsung dengan utara benua Australia sering kali terdampak langsung atas perubahan iklim yang terjadi di belahan benua tersebut. Pengalaman badai seroja pada tahun 2021 yang lalu menunjukan bukti yang kuat bahwa ancaman perubahan iklim akan sangat rentan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan wilayah Kata Kupang. Bahkan dengan curah hujan yang rendah serta intensitas yang tinggi ditambah dampak dari perubahan iklim global lainnya, merupakan fenomena alam yang terus dialami sehingga pada gilirannya berdampak negatif secara luas terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, II-53 ancaman sakit menular dan pada gilirannya terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat. Mengantisipasi kondisi yang ada, maka penciptaan kebijakan pemerintah daerah yang responsif dalam mengahadapi potensi perubahan iklim yang mungkin terjadi wajib dilakukan.
2.Daerah Rawan Bencana Kondisi topografi wilayah Kota Ku pang terutama yang menyebar pada bagian timur ke selatan yang bergelombang dan berbukit diperkirakan berpotensi dan rawan terhadap bahaya longsor.
Bahkan pada beberapa titik wilayah permukiman terutama yang mendiami pada bantaran kali/sungai (seperti yang ada di kelurahan Naimata, Tuak Daun Merah, Fontein, Naikoten I, Airmata dan lainnya) fenomena longsor sudah dialami, sehingga menghambat aktivitas warga dan perekonomian masyarakat. Terdapat titik patahan di sekitar kelurahan Naimata yang merusak fasilitas umum seperti jalan dan jembatan sehingga sulit untuk dilalui kendaraan bermotor. Berdasarkan kondisi yang dihadapi saat ini dan juga untuk jangka waktu panjang kedepan, maka penegakan terhadap peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang harus dilakukan. Hal ini penting agar supaya selain mengantisipasi dampak perubahan lingkungan terutama pada bagian wilayah yang rawan bencana, maka pada sisi yang lain juga menjamin keteraturan wilayah permukiman yang pada gilirannya menciptakan Kota Kupang dengan RTH yang proporsional sesuai kebutuhannya. Hal ini penting mengingat bahwa wilayah bantaran kali/sungai bukan merupakan wilayah permukiman akan tetapi merupakan bagian wilayah yang wajib dilestarikan sebagai RTH.
3.Emisi Gas Rumah Kaea Potensi peningkatan emisi gas rumah kaca (EGRK) di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Kupang kedepan, pada hakekatnya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian wilayah, pada gilirannya pemenuhan berbagai fasilitas penunjang di satu sisi dan pada sisi lain justru berdampak terhadap meningkatnya EGRK.
Peningkatan penggunaan fasilitas pendingin ruangan baik di lingkungan perkantoran, fasilitas publik dan privat diduga berkontribusi terhadap meningkatnya EGRK. Demikian juga meningkatnya jumlah dan penggunaan berbagai kendaraan motor bermesin, dapat dipastikan akan semakin meningkatkan EGRK yang tidak dapat dihindari. Mengantisipasi potensi dampak yang dapat terjadi, maka upaya pengendalian melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan mutlak diperlukan. 3.1.2. Aspek Demografi Aspek kependudukan di suatu wilayah, pada satu sisi merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam menopang kemajuan wilayah tersebut. Akan tetapi pada sisi yang lain dapat berkembang menjadi permasalahan, ketika jumlah penduduk yang ada melampaui kapasitas III-54 dan daya dukung wilayah. Demikian juga ketika disertai dengan kualitas yang rendah, maka pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan secara komprehensif. Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kependudukan di Kota Kupang meliputi antara lain :
a.Tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi baik pertumbuhan alamiah maupun migrasi masuk. Pertumbuhan tertinggi dan positif terjadi di kecamatan Alak, kemudian diikuti di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Kelapa Lima. Sementara tiga kecamatan lainnya yakni kecamatan Kota Lama, Kota Raja dan Oebobo mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Pertumbuhan yang relatif tinggi selain dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (tingkat fertilitas) juga disebabkan oleh arus migrasi masuk. Tingginya migrasi masuk diduga akibat masuknya penduduk dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan atau pindah tugas, demikian juga untuk melanjutkan pendidikan dan atau tujuan lainnya.
b.Disparitas distribusi penduduk yang berdampak pada adanya perbedaan tingkat kepadatan penduduk menurut wilayah kecamatan, di mana kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Kota Lama dan terendah di kecamatan Alak. Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah kecamatan yang ada, lebih disebabkan sempitnya luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk ada. Sementara pada tiga wilayah kecamatan lainnya yang relatif rendah, namun demikian dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah bersangkutan yang relatif tinggi, apabila tidak dikendalikan diperkirakan akan berdampak pada tersedianya ruang permukiman. Terlebih wilayah kecamatan dimaksud seperti kecamatan Maulafa, Alak dan sebagian wilayah kecamatan Kota Raja, merupakan kawasan hinterland dan sekaligus sebagai catchment area yang perlu dijaga kelestariannya.
c.Permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan juga dapat dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah, pemenuhan ketersediaan air bersih dan rasio elektrifikasi.
Dapat dikatakan bahwa khusus rasio elektrifikasi untuk kebutuhan rumah tangga sudah relatif sangat rendah. Namun demikian pemenuhan kebutuhan bagi penerangan kota dan Jingkungan hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang harus diatasi. Pemenuhan atas jumlah dan distribusi fasilitas pengelolaan sampah perkotaan masih sangat rendah, baik berupa TPS maupun TPA serta kelembagaan pengelolaannya. Demikian juga permasalahan pencukupan kebutuhan air bersih masih menjadi problematik tersendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa "bencana kelangkaan air bersih" akan dihadapi jika kebijakan penanganannya tidak dapat dilakukan secara holistik dan terencana. Sumber permasalahan utamanya adalah kelangkaan sumber-sumber air bersih dan kelembagaan pengelolaan yang kurang profesional, efisien dan efektif menjadi pemicu kelangkaan air hingga saat ini dan masih t:erus berlangsung. II-55 3.1.3. Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Penduduk Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi ekonomi regional Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.Pertumbuhan ekonomi Kata Kupang relatif lebih tinggi di banding Kabupaten lain serta provinsi NTT. Akan tetapi secara faktual pertumbuhan yang diraih belum mampu mendongkrak kemajuan wilayah dan masyarakat secara optimal. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang harus dimanfaatkan sebagai suatu potensi yang bisa didayagunakan, mengingat yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat menggerakkan perekonomian regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
b.Kontribusi sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibanding sektor primer, namun belum optimal mendorong industri pengolahan yang berbasis produk sektor primer lokal domestik. Peran sektor sekunder dan tersier sebagai ciri wilayah perkotaan yang minim sumberdaya alam penunjang, peran sektor primer tampaknya telah secara nyata menunjukan perannya dalam perekonomian Kata Kupang. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian regional Kota Kupang, yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer, sementara secara bersamaan diikuti dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian permasalahan yang harus diatasi terkait peran dan a tau kontribusi sektor sekunder dan tersier yang terus meningkat harus mampu menghasilkan multiplier effect yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi terkait lainnya, dalam mengembangkan sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berpotensi menjamin pembangunan ekonomi regional dan nasional secara berkelanjutan.
c.Penggerak ekonomi regional Kota Kupang masih didominasi oleh aspek konsumsi, sementara aspek produksi relatif masih sangat rendah perannya. Untuk itu upaya peningkatan pertumbuhan sektor-sektor produksi potensial yang disesuaikan dengan dukungan sumberdaya ekonomi yang ada mutlak diperlukan.
d.Tingkat inflasi Kata Kupang menunjukan fluktuatif pada beberapa tahun terakhir, bahkan pada dua tahun terakhir memperlihatkan tingkat inflasi yang tinggi dibanding rata-rata inflasi nasional dan NTT. Tingginya nilai inflasi Kata Ku pang terutama dipicu oleh sektor transportasi, bahan makanan, tembakau dan kesehatan.
Mencermati fenomena yang ada, maka pengendalian terhadap sektor-sektor pemicu sangat dibutuhkan, karena jika tidak dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi regional di Kata Kupang yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi wilayah dan masyarakat Kata Kupang.
e.Persentasi penduduk miskin Kota Kupang sudah cukup rendah dibanding penduduk di kabupaten lain termasuk NTT secara keseluruhan. Akan tetapi jika ditinjau dari aspek ketimpangan kesejahteraan ekonomi penduduk, masih memperlihatkan II-56 ketidakmerataan yang cukup besar. Demikian juga jika dicermati atas indikator kemiskinan ekstrim yang tercermin dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dihadapi saat ini, potensi peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Kupang masih cukup besar.
Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kesejahteraan penduduk Kota Ku pang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.lndikator kemajuan pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Pada tahun 2023, HLS tercatat sebesar 16,44 sementara RLS baru sebesar 11,62. Hal ini berarti bahwa masih ditemukan adanya murid/siswa yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, bahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Walaupun ditinjau dari APM, APK dan APS sudah relatif tinggi terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Untuk itu kedepan diperlukan penataan terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang lebih baik sehingga mampu mengakomodir dan memperbaiki mutu pendidikan di Kota Kupang yang lebih baik dan merata.
b.Pengangguran terbuka di Kota Kupang tertinggi dibanding Kabupaten lain di NTT termasuk Provinsi NTT. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun ketimpangan rendah, akan tetapi pengagguran masih merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif rendah, hal ini berarti bahwa angkatan kerja yang tersedia masih banyak yang memerlukan pekerjaan. Untuk itu upaya penyediaan lapangan kerja dengan mengoptimalkan sektor ekonomi potensial merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Ku pang.
c.Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya. Oleh karena itu, SPM menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik di suatu Pemerintah Daerah. Penerapan SPM di Kota Kupang walaupun tergolong tinggi (82%) dibanding kabupaten lain di provinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi belum mampu mencapai 100% seperti yang disyaratkan untuk pencapaian setiap indikator wajib dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.
Berdasarkan kondisi yang ada, maka sangat diperlukan evaluasi menyeluruh disertai upaya menemukenali faktor penghambatnya sehingga hak-hak minimal wajib diraih oleh masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan. 3.1.4. Daya Saing Daerah Terkait permasalahan yang berkaitan dengan daya saing daerah, diidentifikasi atas kemampuan ekonomi daerah dan sumberdaya manusia yaitu :
a.Pengeluaran perkapita penduduk Kota Kupang mengalami peningkatan, di mana komponen pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan lebih besar dibanding untuk kebutuhan makanan. Hal 111-57 ini berarti bahwa peningkatan daya beli masyarakat harus terus dipertahankan dan atau ditingkatkan mengingat peningkatan harga produk non-makanan yang terus mengalami peningkatan akibat produk industri yang berasal dari luar wilayah.
b.Kata Kupang sebagai pintu masuk utama ke provinsi NTT, maka keberadaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut menjadi penting kedudukannya. Oleh karena itu maka dalam pengelolaannya kedua jenis infrastruktur tersebut langsung dikelola oleh BUMN. Untuk itu kerjasama pemerintah Kata dengan pihak pengelola termasuk perusahan maskapai penerbangan dan pengusaha transportasi laut sangat diperlukan, terutama untuk menekan biaya transportasi yang sering memberatkan penumpang yang menggunakan kedua jasa transportasi tersebut.
c.Distribusi infrastruktur listrik dan juga air minum masih menjadi kendala dan juga kapasitas layanan untuk pemenuhan konsumen di Kata Kupang, disamping itu tidak terencananya secara terintegrasi, menyebabkan pembangunan infrastruktur yang satu mengabaikan jenis infrastruktur lainnya. Khusus penyediaan air bersih baik jumlah maupun kualitas oleh penduduk Kata Kupang masih mengalami kelangkaan air bersih pada saat musim kemarau dan ancaman perubahan iklim yang diperkirakan memperparah ketersediaan air baku di waktu yang akan datang.
d.Dalam konteks investasi baik PMDN maupun PMA menunjukan peningkatan, baik jumlah maupun nilai investasi. Dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kata Ku pang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentifyang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang salah satunya berhubungan dengan perizinan diperoleh angka sebesar 82,29 a tau memperoleh grade 8 yang berarti baik.
e.Permasalahan pada aspek sumberdaya manusia terbaca atas nilai rasio ketergantungan (dependency ratio index), di mana sampai tahun 2 0 2 3 tercatat sebesar 38,86. Nilai rasio ketergantungan yang ada mengindikasikan bahwa masih tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kata Ku pang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan opportunity of labor yang tersedia bagi kemajuan Kata Kupang secara signifikan.
II-58 3.1.5. Aspek Pelayanan Umum A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.Pada bidang pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah, dapat dikatakan sudah cukup memadai jika dicermati atas dasar indikator wajib yang harus dipenuhi. Namun demikian ha! penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah Murid sudah telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagia semua penduduk usia sekolah.
2.Di bidang layanan kesehatan permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan.
Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan Universal Child Imunization (UC!); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/ AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajad kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
3.Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transortasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeterisasi masih sangat rendah dan juga jumlah titik lampu PJU yang rendah. Akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah, disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum masih sangat rendah, hal mana disebabkan rendahnya jaringan distribusi II-59 perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada.
4.Masih banyaknya penduduk yang terkategori sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Demikian juga jumlah orang miskin yang masih cukup banyak. Untuk itu diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Ku pang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.
5.Permasalahan yang berkenaan dengan sumberdaya kependudukan terbaca dari partisipasi menu rut gender seperti indeks pembangunan gender. Walaupun hingga saat ini berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan keberpihakan terhadap gender menunjukan peningkatan, akan tetapi harus diakui bahwa potensi permasalahan yang menyertainya tetap tersedia. Sebagai gambaran Indeks Ketimpangan Gender masih termasuk dalam kategori sedang dan di bawah provinsi NTT. Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, Indeks Perlindungan Khusus Anak secara keseluruhan juga menunjukan perbaikkan. Akan tetapi sama seperti aspek lainnya, maka perhatian yang serius untuk pemenuhan berbagai hak atas perempuan dan anak di Kota Kupang harus tetapi menjadi perhatian agar supaya ketercapaian Kota Ku pang yang peduli terhadap berbagai kelompok dan golongan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan dan adil.
B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang ditandai dengan tingginya jumlah angkatan kerja, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.
2.Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi di Kota Kupang. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian terhadap berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.
3.Penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah. Dari permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, menuntut diterapkankannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan II-60 peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip SR sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.
4.Pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kata Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (pull factor) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.
5.Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan, seperti cakupan peserta KB aktif; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif dan beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah.
6.Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kata Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasarnn layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.
7.Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan kepemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.
8.Masih terbatasnya penyediaan parasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi suasta secara terencana dan berkelanjutan.
I1-61
9.Terbatasnya peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.
10.Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpusatakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.
C. Urusan Pemerintahan Pilihan Beberapa aspek yang menjadi urusan pemerintahan pilihan sekaligus berperan pen ting dalam mendongkrak kemajuan Kata Ku pang secara inklusif, dapat diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi yaitu :
a.Aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk perikanan masih sangat rendah dan terbatas, padahal diperkirakan bahwa prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar. Dengan pertimbangan bahwa Kata Kupang yang miskin sumberdaya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.
b.Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas.
Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (land based aktivity). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk home industri kiranya menjadi pilhan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
c.Pengelolaan dan atau optimalisasi berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dilakukan secara secara maksimal dalam mendongkrak pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kata Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di III-62 atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.
d.Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal. Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diem ban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2023 PAD Kota Kupang sebesar Rp. 185.818.768.875,41, dengan demikian maka kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 15,62%. Dari total APBD sebesar Rp 1.189.623.642.152,00., Angka ini menggambarkan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Kupang terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi sekitar 84,38%. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Kupang terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga mencapai angka 40-60% dari total APBD Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun kedepan. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Ku pang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan, untuk itu peningkatan kualitas SOM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif. Keseluruhan capaian atas bidang pembangunan di atas, dapat dioptimalkan jika jumlah, kualitas ASN dan sistem penyelenggaraan pembangunan di Kota Ku pang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang perlu dilaksanakan. Untuk itu upaya peningkatan kualitas SDM ASN, jumlah ASN dan sistem yang 111-63 memadai sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan guna mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia. 3.2. Lingkungan Strategis 3.2.1. Tantangan dan Peluang Lingkungan Global Tantangan dan peluang lingkungan global, paling tidak merupakan upaya atas pencapaian target pembangunan global seperti yang tertuang di dalam Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 3 dimensi tujuan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari konsensus SDG's tersebut telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2 0 1 7 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola. Secara ringkas, ke-17 tujuan SDGs adalah sebagai berikut: 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; 2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 10) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; 11) menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15) melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan bentuk tantangan global untuk merespon kemajuan peradaban, yang mana di satu sisi bahwa inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak terhadap meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi II-64 sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan. Aspek inequality inilah merupakan sasaran penting SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keberpihakan terhadap lingkungan. Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi bersumber dari Global Attitudes survey yang dilakukan di 44 negara pada tahun 2014 dan menemukan bahwa 5 hal terbesar yang ditakutkan masyarakat global mengancam kehidupan umat manusia yaitu : (i) Kebencian agama dan etnis; (ii) Ketidaksetaraan; (iii) AIDS dan penyakit menular lainnya; (iv) Senjata nuklir; (v) Polusi dan masalah lingkungan. Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2 0 2 5 - 2045, dalam rangka mewujudkan Visi Nasional yaitu Indonesia Emas 2045, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Target-target SDGs yang direncanakan tercapai pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terealisasi sesuai rencana karena berbagai masalah global yang ada, di antaranya pandemi covid-19 dan konflik geopolitik. Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai akibat terjadinya masalah global yang berkepanjangan. Berdasarkan tantangan global yang dihadapi khususnya yang tertuang di dalam SDGs (tujuan 11), maka secara khusus Kata Kupang dalam dua puluh tahun kedepan dihadapkan pada tantangan dan peluang global untuk ikut serta meraih tujuan SDGs tersebut. Bahkan fenomena perkotaan saat ini dan pada kurun waktu yang akan datang, disparitas jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan tidak terhindarkan. Diperkirakan saat ini 55% penduduk bermukim di wilayah perkotaan, dan angka ini akan terus meningkat di waktu yang akan datang. Jika fenomena ini juga terjadi di Kota Kupang, maka tujuan 11 dari SDGs harus diantisipasi sehingga Kata Kupang dapat menjadi kota dan pusat permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan secara minimal diharapkan dapat tercapai. 3.2.2. Mandat Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi NTT Kata Kupang sebagai bagian dari provinsi NTT, maka kedudukannya sekaligus mengemban mandat yang berkenaan dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, dengan target jangka panjang nasional untuk periode pembangunan jangka panjang 2025-2045. Dari sebanyak 12 arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk wilayah bali-Nusa Tenggara, yang mana jika dikaitkan dengan kedudukan Kata Ku pang, terdapat beberapa yang relevan untuk didorong pengembangannya. Arah kebijakan dimaksud antara l a i n : 111-65
1.Pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal, khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
2.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan dengan pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak.
3.Pengembangan bandara utama (Bandara lnternasional El Tari di Kupang) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane di Wilayah Bali-Nusra.
4.Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum masal di kota besar dimulai dari Kata Ku pang.
5.Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan) khususnya di Wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kata Kupang.
6.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dengan penguatan mitigasi risiko pada Wilayah Bali-Nusra.
7.Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.
Arah kebijakan pembangunan wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional terutama dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu pencapaian atas target nasional diharapkan sekaligus menjawab kebutuhan regional NTT dengan tetap mempertimbangkan aspek kekhasan yang dimiliki saat ini baik dari aspek fisik kewilayahan, sosial budaya kemsyarakatan, ekonomi regional dan stabiltas politik. 3.2.3. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Mengacu pada permasalahan, tantangan, peluang dan potensi yang ada dan dimiliki di Kota Kupang, serta dengan mempertimbangkan target nasional dan regional khususnya dalam pencapaian arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana pada kawasan Bali-Nusa Tenggara, maka beberapa rumusan isu yang dapat diidentifikasi dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan agenda dan sasaran pokok yang akan dicapai pada kurun waktu 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut: Tabel 11!.1. Rumusan Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah No Kelompok Permasalahan Isu Strategis A. Perekonomian Regional dan Kesejahteraan Penduduk Belum optimalnya peran, fungsi dan kedudukan sektor sekunder dan tersier Rendahnya produktivitas
1.untuk mendorong peningkatan kemajuan sektor sekunder dan tersier ekonomi regional dan pemerataan kesejahteraan secara signifikan.
IL-66 No Kelompok Permasalahan lsu Strategis Tingginya tingkat pengangguran terbuka Pengangguran dan
2.dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kemiskinan (TPAK) relatif rendah.
B. Fisik Kewilayahan dan Demografi Ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang/kawasan termasuk meningkatnya alih fungsi lahan lahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk
1.berbagai kebutuhan penggunaannya. Rendahnya pengendalian Demikian juga rendahnya luas tutupan dan pengawasan lahan yang pada gilirannya berdampak pemanfaatan ruang wilayah pada Rendahnya Ruang Terbuka Hijau dalam meningkatkan (RTH). ketahanan ekonomi dan Belum optimalnya pemanfaatan garis ekologis secara pantai untuk kepentingan lingkungan dan berkelanjutan 2.
ekonomi. Termasuk juga lemahnya penegakan aturan dalam menekan ancaman kerusakan dan degradasi lingkungan pantai secara berkelanjutan. Ancaman perubahan iklim, bagian wilayah Belum optimalnya upaya rawan bencana dan peningkatan emisi gas mitigasi dan tatakelola di
3.rumah kaca berpotensi besar dalam lingkup pemerintahan dan mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat dan wilayah masyarakat Tingginya laju pertumbuhan dan disparitas Rendahnya pengendalian 4.
distribusi penduduk, yang pada gilirannya pertumbuhan dan berdampak terhadap tingkat kepadatan pemerataan distribusi penduduk antar wilavah kecamatan di Kota permukiman penduduk Kurangnya jumlah dan tidak meratanya distribusi fasilitas publik untuk Ketimpangan distribusi
5.pengelolaan sampah, air bersih, fasilitas public 1 istrik/penerangan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya Belum optimalnya dukungan dan Belum optimalnya keberpihakan pembangunan gender keberpihakan terhahap 6.
termasuk hak-hak atas dan perempuan dan anak dalam perempuan berbagai aras kebijakan dan anak partisipasi pembangunan C. Daya Saing Daerah
1.Tingkat Kebutuhan Penduduk Meningkat Rendahnya daya beli Namun Tidak Di Sertai Peningkatan Daya Beli masyarakat
2.Belum optimalnya sistem kelembagaan Rendahnya kualitas layanan investasi. layanan investasi
3.Tingginya depency ratio, sehingga menyebabkan tingginya beban ekonomi Kelangkaan lapangan kerja penduduk produktif di Kota Ku pang.
D. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan Belum optimalnya layanan bagi masyarakat terutama untuk pendidikan meningkatkan indikatior sepert RLS, HLS, yang APM dan APK yang lebih memadai.
berlualitas, adil dan merata.
2.Rendahnya cakupan Universal Child Imunization (UCD, cakupan kepesertaan Belum optimalnya derajad JKN. Demikian juga tingginya indikator AKI dan pemerataan layanan dan AKB, prevalensi stunting dan gizi kesehatan masyarakat buruk.
3.Kondisi prasarana jalan dan jembatan, Rendah dan tidak fasilitas penerangan umum dan layanan meratanya jumlah dan IL-67 No Kelompok Permasalahan Isu Strategis jaringan kelistrikan, serta prasarana kualitas sarana dan layanan air bersih/minum yang rendah. prasarana umum perkotaan Fasilitas penunjang infrastruktur yang terbatas seperti drainase, PJU, jaringan perpipaan. Demikian juga sistem transportasi yang tidak terintegrasi.
Rendahnya kebijakan penataan kawasan 4. Tinggi dan meluasnya kawasan permukiman kota yang asri permukiman kumuh. dan terintegrasi dengan sistem perkotaan yang efisien Belum optimalnya 5. capaian layanan sesuai Standar Pelayanan implementasi SPM dan Minimal Belum Maximal kebijakan pelayanan yang sesuai dan memadai. E. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tingginya masalah kesejahreraan sosial
1.(PMKS) yang erat kaitannya dengan kemiskinan masvarakat.
Rendahnya ketahanan Tingginya permasalahan di bidang ketenaga sosial dan budaya kerjaan, pemberdayaan perempuan, dan masyarakat kota
2.perlindungan anak, serta rendahnya keberpihakan terhadap kelompok disabilitas dan kelompok lansia.
Sistem administrasi kependudukan dan 3. catatan sipil yang belum optimal dalam Rendahnya pengendalian mengendalikan pertumbuhan penduduk arus migrasi dan urbanisasi akibat migrasi masuk yang tinggi. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, terutama berhubungan dengan Belum optimalnya
4.belum tertanganinya permasalahan pembangunan sampah dan juga penegakan terhadap berkelanjutan aturan pengendalian lingkungan hidup.
Belum optimalnya layanan Rendahnya efisiensi layanan pemerintahan pemerintahan yang
5.akibat masih rendah dan terbatasnya bermutu, akuntabel dan layanan berbasis TIK. profesional serta berbasis pada TIK Rendahnya pembinaan dan perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap Belum optimalnya 6.
kelompok pemuda dalam bidang olah raga pembangunan di bidang dan kebudayaan, terutama dalam kepemudaan mendorong kreativitas masyarakat secara optimal. F. Urusan Pemerintahan Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Terbatasnya fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restoran dengan kalisifikasi Belum 1. yang tinggi. Demikian juga kelompok jasa optimalnyapengembangan perjalanan wisata yang terbatas baik kepariwisataan jumlah maupun kualitas layanan yang memadai. I1-68 No Kelompok Permasalahan Isu Strategis Belum optimalnya layanan penunjang Rendahnya kualitas SDM urusan pemerintahan baik di bidang sistem ASN untuk mendukung
2.layanan kepemerintahan perencanaan, keuangan, kepegawaian, yang akuntabel, mandiri, pengawasan, dan lain sebagainya.
profesional dan efisien. Belum optimalnya usaha peningkatan value add dan value chain melalui 3 Kurangnya Industri Pengelahan berbasis hilirisasin produk berbahan produk perikanan, ternak dan tanaman baku perikanan, ternak, dan tanaman dalam mendukung ekonomi hijau dan biru Belum optimalnya sector industry dan perdagangan sebagai sector penggerak
4.perekonomian kota sehingga ketergantungan barang dan jasa dari luarwilayah masih sangat dominan 111-69 BAB IV VIS! DAN MIS! KOTA KUPANG TAHUN 2025-2045 4.1. VIS! KOTA KUPANG TAHUN 2025-2045 Visi pembangunan Kota Kupang tahun 2025-20245 disusun dengan mempertimbangkan visi nasional tahun 2025-2045 serta kelanjutan dari visi pembangunan Kota Kupang Tahun 2 0 0 7 - 2 0 2 5 sebelumnya. Visi nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 adalah : "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Demikian juga pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pembangunan jangka panjang daerah menetapkan tahun 2025-2045 telah menetapkan visi : "Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045". Sementara itu periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Daerah (RPJPD) Kota Kupang tahun 2007-2025 yang lalu, Kota Ku pang menetapkan v i s i : "Kota Kupang yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera".
Dengan mempertimbangkan ketiga visi yang ada serta mengantisipasi tantangan dan perubahan untuk dua puluh tahun kedepan, terlebih dalam mewujudkan pencapaian visi nasional di tahun 2045, maka visi pembangunan Kota Kupang Tahun 2025-2045 adalah : KOTA KASIH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN" KASIH dalam konteks filosofis mengandung makna yang sangat dalam dan kompleks. KASIH bisa merujuk pada berbagai konsep seperti cinta, belas kasihan, pengorbanan, dan pemahaman yang mendalam tentang kemanusiaan. Kata KASIH jika dikaitkan dengan pernyataan bahasa asli Helong yang terbaca dalam logo Kota Ku pang yaitu "Lilaunol Dael Banan" yang berarti "Bangunlah Aku Dengan Hati Yang Tulus", maka keduanya sangatlah relevan. Dengan demikian kata KASH dalam pernyataan visi Kota Kupang seyogianya harus mewarnai setiap gerak pembangunan di Kota Kupang, di mana pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di setiap daerah termasuk di Kota Kupang, maka pencapaian atas kemajuan dan kemandirian sosial kemasyarakatan merupakan sesuatu yang mutlak untuk diraih. Kata KASIH dalam Visi Kota Kupang, adalah akronim dari Karya (K), Aman (A), Sejahtera (S), Indah (I) dan Harmonis (H). Bahkan Kasih dalam konteks pembangunan Kota Kupang, sarat akan nilai spiritual, moral, historis dan sosial yang terus harus mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang kedepan. Slogan Kasih telah menjadi semacam tagline yang terus digelorakan sejak Kota Kupang masih berstatus sebagai Kota Administratif ketika awal pertama kali mekar dari Kabupaten Kupang. Kondisi faktual Kota Kupang dengan keberagaman etnis, sosial dan budaya, agama, struktur ekonomi dan politik merupakan suatu keniscayaan dan fakta yang ada saat ini. Dengan IV-1 demikian diperlukan suatu semangat kebersamaan dalam bingkai yang sama yaitu KASIH. Semangat Kasih, kiranya akan terus menjadi motivasi yang kuat bagi seiuruh perangkat pelayanan kepemerintahan, masyarakat dan dunia usaha untuk menjadikan Kata Kupang Iebih Berkarya dibawah suasana Kata yang Aman untuk mencapai masyarakat yang Sejahtera. Demikian juga Kata Kupang yang Indah dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang Harmonis pada berbagai aras kehidupan sosiaI dan lingkungan yang ada, merupakan cita-cita luhur yang harus terus digelorakan pada setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada kurun waktu jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. MAJU, mengandung makna serta sekaligus merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kata yang maju adalah kota yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan dalam merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejolak yang diakibatkan oleh perubahan itu. Kemajuan yang dicapai tergambarkan pada kondisi masyarakat yang mengalami perubahan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan/pengetahuan dan juga kondisi sosial yang adaptif terhadap perubahan yang dicapai. Dengan kemajuan yang diraih diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di bidang ekonomi regional. Kemajuan ekonomi ditandai dengan berkembangnya berbagai unit usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang produktif. Demikian juga terjadinya transformasi ekonomi hijau berbasis digital, serta terwujudnya Kata Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di belahan selatan Indonesia umumnya dan NTT khusunya yang terintegrasi secara nasional dan global. Untuk mewujudkan kemajuan dimaksud maka diperlukan transformasi tata kelola penyelenggaraan kepemerintahan yang berintegritas dan adaptif melalui desain dan implementasi peraturan perundang-undangan (regulasi) secara konsisten dan berkeadilan. MANDIRI, mengandung makna bahwa adanya kekuatan internal sebagai hasil dari kemajuan yang dicapai, sehingga kedudukan wilayah dan masyarakat Kata Kupang tetap memiliki kekuatan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar daerah, bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa dan masyarakat yang semakin mengglobal tidak mungkin lagi ada bangsa a tau masyarakat yang mampu hid up sejahtera, adil dan maju dalam kesendirian dan keterisolasian. Karena itu kekuatan ancangan jejaring (networking) merupakan satu prasyarat. Kemandirian adalah hak setiap bangsa dan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, dengan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena itu kemandirian tidal "'2 z "' > 0 2 2 2> I"" • £ U U • 3 u U + U U 2 • z c c e c c t 0 0 c c c O 7 - c -. ( J E E • c 5 3 3 • G 2 -- £± 5 2 • • C e 2 h t # C - £ E · a = 2 2 c :, z 0 f E z £ • r p 2 2 er ¢ 4 ,.., 2 0. c V, V,. n £E a A £ z £ £ Li 2 rr c 2V, .: • e D c c = ± £ z z = • 5 ° z p 0 2 2 £ z £; 0 • e a = # 7 2 :, ., :, . £ " z ?; • 0.. - • E V, ;,;- 5 E U U z ~ £ V, e 2 £ :, c 2 gs . 0 £ A s 5 A • g a a = ¢? 5 ' A • c £ 2 s 5 2 E 0 L . 0 C n i 2 r ° ;,;- ,., • £ ¢ - U ,.., "' E 5 ; V, V, 2 • 7' > :, "' C. = , A D 4 2 C. 'Cl c £ • ;,: 9 c £ 2 7 n z n ;:; • z :, 0 2 a 2 0 ., A ;,;- ' % z u V, e er z 0
2.2> 2 a :, :, a a "' -· ., ., ' ., 2 z :
0 a -· -·Ql :,;- Ql = "'1 ., A •,.,, o' ., 3 Ql ... -·... t::, A 0 ., 2> Ql ., 2 • ;,: 0D O" "';,;- "':, ] ] ., D 2 • • • (/) ] z i3' 2 N ., O" 0 5 5 N "' : 0.., e s 5w .., Q, = ' 0 0 ; .,, 0 "' 0 3 5A ° 0 N C. 0 ,. W N .A» N "O e % gI 0 L c 0 g o v e s R a 0 -·0 N Q. 0 ? A "' e , % ' ' 0 N C. o o � > c s R 0 -· ' 0 p 0 ~ 01 V, 0. 2 OJ E 5 ( • • CT 2 •¢ "'p •OJ g s °7p _ . E o 5 %% . = .o D _. z 5 4 z 5 5 5 ~o N "C ~-c, N "C ° 6 w .., 0 -·' 0 N Z 0 W N A» "O cD • � • "' "' • "O 0D E O" 2 • z •2 ? 3
(1)5 C ::l "tl
(1)0 z: 7 0 5 E •D U g D •I0¢ 2 ;
{ = ; Z z :E < < < < < < < < < < < < < < < < < < <' < < v e s w ., . 0 t £ 0 8 A» < < < < < < T hk ksasaran Po 0 Daerah Kota Kupang a un 2025-2045 Target No Sasaran Pokok Arah lndikator Utama Baseline Target Ket. Pembangunan Pembangunan 2025 2045 Usia Harapan Hidup 70,11 1. (UIIIIJ 80 Kesehatan Ibu dan Anak:
a.Angka Kematian bu (per 100.000 9/100.000 0 kelahiran hidup)
2.b. Angka Kematian Bayi (per 1000 56 0 kelahiran hidup) Meningkatkan c. Prevalensi 26,6 6,7 derajat kesehatan stunting (%) 1 masyarakat Kota Kesehatan untuk
d.Persen gizi buruk 9,34 0 Kupang yang semua Cakupan UC tinggi 3. (Universal Child 72,5 100 [munization)
4.Prevalensi HIV/AIDS 0,28 0 Insidensi kasus
5.tuberkolosis per 742 0 100.000 penduduk Cakupan 6.
kepesertaan dalam 78,27 100 jaminan kesehatan nasional (JKN) 7. Peningkatan Perdana Paripurn Akreditas RSUD a Hasil Pembelajaran
a.Rata-rata Lama 11,61 15,00 8.
Sekolah (tahun)
b.Harapan Lama 16,43 18,00 Sekolah (tahun) c.Literasi SD 61% 100% SM 71.32% 100% Mewujudkan Pendidikan d. Numerasi 2.
pendidikan yang berkualitas SD 42,97% 100% berkualitas, adil yang adil dan SM 50,29% l00% dan relevan merata Akses pendidikan 85,84 100 yang adil 9.
a.APM PAUD, 1 : 1 5 , 4 5 1 . 1 1 SD/SMP b.APK PAUD, 1 : 1 1 , 9 6 1 : 8 SD/SMP Rasio kontribusi 10.
sektor jasa 3.436,13 5.093,21 pendidikan terhadap (Juta Rp) (uta Rp) PDRB 1 1 . Persentase penduduk 8,61 0 miskin Meningkatnya Reformasi sistem Persentase
3.perlindungan perlindungan 12.
kepesertaan pekerja 35,79 55 sosial sosial dalam jaminan tenaga kerja 13. Persentase PMKS 43,6 100 tertangani 5.3 SASARAN POKOK RPJPD KOTA KUPANG TAHUN 2025-2045 Sasaran pokok RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang di dalamnya menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif sebagaimana pada tersaji pada Tabel V.3. Tabel V.3. I V-16 14. Indeks Kota layak 530,55 901 anak 1000 Tingkat
15.Pertumbuhan 3,93 6-7 Ekonomi (%) Rasio kontribusi 16.
scktor industri 1,47 6,47 pcngolahan tcrhadap PDRB Daya Saing Daerah dan Penerapan Ekonomi Hijau
a.Indeks daya saing 2,45 4-4,5 daerah Mewujudkan Peningkatan 17. b. Indeks Ekonomi kemajuan produktivitas Hijau Daerah NA NA
4.ekonomi hijau dan ekonomi c. Porsi EBT dalam biru berbasis berbasis ekonomi Bauran Energi NA NA hilirisasi biru dan hijau Primer (%) Pengembangan 18.
UM KM dan Koperasi
a.Jumlah UMKM 17.475 50.000
b.Jumlah koperasi 607 1.500 Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif:
19.
a.Rasio kontribusi sektor pariwisata 9,55 15,75 terhadan PDRB Tingkat kemakmuran masyarakat Mewujudkan a. PDRB per kapita 36,81 Jt 60 Jt masyarakat Kota Peningkatan Kupang yang b. Tingkat
5.sejahtera, adil dan pendapatan dan
20.Pengangguran pemerataan 5,69 0 merata ekonomi Terbuka (TPT)
c.Tingkat Partisipasi 64,75 100 Angkatan Kerja (TPAK Mewujudkan 21.
Indeks reformasi 64,07 80 Birokrasi birokrasi Smart City pemerintahan berkelas dunia
22.Government: Indeks 2,22 5 Mengembangkan SPBE pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan berorientasi pemerintah Kota berintegritas dan
6.pelayanan Kupang yang 23. akuntabel: Opini WTP wTp berbasis Smart akuntabel dan PK City dan efisien berintegritas Meningkatkan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik:
pelayanan publik
24.Indeks Pelayanan 82,84 90-95 yang bermutu dan adil Publik Meningkatkan Angka kejahatan per Meningkatkan kepastian dan 100.000 penduduk
7.jaminan 25. 3,69 0 kepastian hukum keamanan dan (crime rate) ketaatan hukum Stabilitas Mewujudkan Rasio Pajak 13,27 8.
Ekonomi stabilitas ekonomi 26. Daerah terhadap 9,91-10,18 13,54 yang dinamis PDRB (%) 27. Indeks Demokrasi 77,39 90 Indonesia Meningkatkan Keadilan dan Konsolidasi Kesetaraan Gender menuju mutu kehidupan
a.Indeks 9.
demokrasi masyarakat yang Pembangunan 97,23 100 substansial demokratis, adil 28. Gender dan setara
b.Indeks Pemberdayaan 75,22 100 Gender Efektivitas Mengembangkan Indeks inovas
10.Kepemimpinan kepemimpinan 29.
daerah 19,44 80 Daerah inovatif di daerah v-17 Memperkuat ketahanan sosial melalui penguatan Indeks Kualitas keluarga, 30 Keluarga 67,62 75,50 pengendalian Meningkatkan penduduk dan 1 I. Ketahanan Sosial ketahanan pangan dan Budaya Menciptakan kota multikultur dan 31. Indeks Kota Toleran 5,95 8,00 damai Meningkatnya Indeks Pembangunan peran pemuda dan 32. Pemuda 52,17 75,00 olah raga Kualitas Lingkungan H i d u p :
a.Indeks Kualitas Lingkungan 64,07 70,2 Hidup
b.Rumah tangga
33.dengan akses NA NA sanitasi aman (%)
c.Timbulan Meningkatnya Sampah Terolah Meningkatkan keseimbangan di Fasilitas NA NA
12.Ketahanan lingkungan yang Pengolahan Ekologi berkelanjutan Sampah (%) Ketercukupan air per 56,26 120
34.kapita (l/kap/hari) Persentase sampah yang dikelola dengan
35.3R (reduction, reuse, 8,5 15 recycle) Kemampuan 36.
menurunkan Gas 27,27 41 Emisi Rumah Kaca (%) Pembangunan Membangunan 13. wilayah kota wilayah kota yang
37.Indeks Gini ratio 0,39 0,25 secara adil dan adil dan merata merata sesuai tata ruang Membangun Persen panjang jalan Mewujudkan infrastruktur kota
38.kota kondisi baik 61,74 100 14.
Infrastruktur yang terpadu dan perkotaan yang Persentase drainase terintegrasi fungsional serta
39.baik 2,22 50 ramah lingkungan 40.
Persentase rumah 83,73 JOO Mewujudkan lavak huni Persentase areal pembangunan Membangun 41. kawasan kumuh 6,08 0 15 permukiman pemukiman kota Persentase layanan perkotaan yang yang terjangkau terjangkau, sehat dan sehat
42.sanitasi rumah 81,61 100 tangga dan asri Persentase layanan 43.
air minum 43,05 90 Mewujudkan pembangunan Membangun kota kota yang bermitigasi Indeks Risiko
16.bermitigasi bencana dan 44.
bencana 99,53 75 bencana dan bersiaga bencana masyarakat siaga bencana Mewujdukan Menguatkan Kemandirian fiskal: kemandirian Persentase PAD 17. daerah secara kemandirian fiskal 45. terhadap APBD 20,25 42,45 berkelanjutan daerah 5.4 Transformasi Super Prioritas (Game Changers) Kota Kupang Untuk mempercepat pencapaian visi jangka panjang Kata Kupang 2025-2045 maka diperlukan upaya transformasi super prioritas (game changers) yang digunakan untuk mempercepat transformasi pembangunan sebagaimana pada Tabel V.4. V-18 Tabel V.4. Upaya TranformatifSuper Prioritas (Game Changers) Kata Ku pang Tahun 2025-2045 Arah Pembangunan Transformasi Transformasi Super Prioritas (Game Changers)
1.Percepatan wajib belajar 13 tahun (khusus pra sekolah 1 tahun dan pendidikan dasar SD-SMP)) Transformasi Sosial 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
3.Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
4.lndustrialisasi komoditas unggulan local
5.Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan Transformasi Ekonomi produksi talenta digital
6.Integrasi infrastruktur konektivitas perkotaan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi Transformasi Tata Kelola 7. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi
8.Penyediaan dan Peningkatan kualitas data statistic sectoral dan geospasial kota Kupang dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Pemerintahan dalam Negeri untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan
9.Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan Supremasi Hukum, pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan Stabilitas dan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan Kepemimpinan perencanaan fiscal Indonesia 10. Reformasi energi terbarukan dan pengembangan smart urhan farming Ketahanan Sosial
11.Penguatan karakter dan jati diri bangsa 12 Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir Budaya dan Ekologi
13.Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan Kekua tan strategis dan berkedudukan utama Kota Kupang yang memiliki keunggulan geo geo-politik sebagai kota terselatan Indonesia dan sebagai ibukota Provinsi NTT dan Kotamadya Kupang dalam pembangunan 20 tahun ke depan akan menjadi "Kota Industri dan Jasa" untuk mendorong ekonomi hijau dan biru di "Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nsantara".
lndustri manufaktur yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang diproduksi oleh daerah-daerah hinterland Kota Kupang dan kabupaten lainnya di NTT. Industri manufaktur ini dikelola dengan ramah lingkungan. Selain itu, sebagai kota jasa, Kota Kupang memiliki potensi besar dalam penyediaan layanan jasa, yaitu: (1) jasa ekonomi (keuangan dan perbankan, perdagangan, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif,); (2) jasa transportasi dalam mendukung konektivitas antar pulau di NTT, baik mobilisasi manusia maupun ekspor-impor melalui moda transportasi darat, laut dan udara; (3) jasa sosial seperti jasa pendidikan (pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pendidikan non-formal), kesehatan (rumah sakit rujukan provinsi), agama dan budaya. V-19 JASA EKONO Ml KOTA INDUSTRI DAN JASA BERBASIS EKONOMI HIJAU DAN BIRU JASA SOSIAL Gambar V.1 Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Dalam Kerangka Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru di Kata Kupang V-20 BAB VI PENUTUP Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang milik Kota Kupang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. Visi, misi dan arah pembangunan terse but dibuat dalam kerangka berpikir yang berkesinambungan dan saling mendukung antara satu dengan Jainnya. Dokumen RPJPD Kota Kupang ini merupakan pedoman bagi :
1.Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan dokumen Jain di bawahnya;
2.Mendukung Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah serta Nasional;
3.Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan antar pemangku kepentingan di Kota Kupang;
perencanaan,antara4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5.Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
6.Memastikan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil capaian pelaksanaan RPJPD Kota Kupang secara akuntabel dan berkelanjutan.
OTA KPA,}