DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Jenis, Perencanaan, Perolehan dan Lokasi; III. Pengelolaan Pemakaman dan Penguburan Jenazah; IV. Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; V. Data dan Informasi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; VI. Perizinan; VII. Pengangkutan, Pengawalan, Pemindahan dan Penggalian Jenazah atau Kerangka; VIII. Pelaporan; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTA KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kupang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3.Walikota adalah Walikota Kupang.
4.Perangkat Daerah adalah alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
5.Tempat Pengabuan Jenazah yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah atau kerangka serta penyimpanan abu jenazah.
6.Jenazah adalah Jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
7.Pemakaman jenazah adalah serangkaian proses penguburan Jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam.
8.Pengelolaan pemakaman dan pengabuan jenazah adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan jenazah.
9.Pengelola pemakaman dan pengabuan jenazah adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan/atau lembaga swasta.
10.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
12.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13.Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
14.Tanah Wakaf Pemakaman adalah Tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15.Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau pengabuan.
16.Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
17.Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disebut IPPM adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada penanggungjawab dan/atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam.

BAB II

JENIS, PERENCANAAN, PEROLEHAN DAN LOKASI

Pasal 2

Jenis Tempat pemakaman terdiri dari :

a.TPU;
b.TPBU; dan
c.TPK meliputi:
1. 1.Tempat pemakaman keluarga;
2. 2.Tempat pemakaman pahlawan; dan
3. 3.Tempat pemakaman rohaniawan.

Pasal 3

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman bertanggungjawab menyusun rencana induk pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
(2)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai standarisasi penggunaan lahan makam dan standar biaya pelayanan pemakaman, paling rendah memuat:
1. a.kebutuhan lahan pemakaman;
2. b.lokasi pemakaman;
3. c.kebutuhan sarana dan prasarana pemakaman; dan
4. d.site plan Tempat pemakaman.

Pasal 4

(1)Walikota bertanggungjawab menyediakan lahan TPU dan TPK jenis tempat pemakaman pahlawan.
(2)Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
1. a.pengadaan tanah;
2. b.hibah; atau
3. c.wakaf.

Pasal 5

(1)Badan sosial dan/atau badan keagamaan dapat menyediakan lahan TPBU.
(2)Masyarakat dapat menyediakan lahan TPK kecuali jenis Tempat pemakaman pahlawan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyediaan lahan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Ketentuan mengenai perolehan Lahan TPU, TPBU dan TPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 7

(1)Walikota berwenang:
1. a.menetapkan lokasi;
2. b.pemanfaatan lokasi;
3. c.mengambil alih lokasi;
4. d.mengalihkan fungsi lokasi; dan/atau
5. e.menutup lokasi tempat pemakaman.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.nilai agama, sosial dan budaya pada lokasi pemakaman;
2. b.prioritas urutan tempat pemakaman;
3. c.RTRW;
4. d.rencana induk pemakaman; dan
5. e.pertimbangan teknis SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. 1.sosial;
  2. 2.lingkungan;
  3. 3.kesehatan; dan
  4. 4.perumahan rakyat dan tata ruang.
(3)Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pemanfaatan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :

a.pemenuhan kebutuhan lokasi tempat pemakaman; dan
b.pembangunan prasarana dan sarana tempat pemakaman.

Pasal 9

Pengalihan fungsi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum.

Pasal 10

(1)Walikota bertanggungjawab menyediakan Tempat Pengabuan Jenazah.
(2)Dalam hal badan sosial dan/atau badan keagamaan membangun Tempat Pengabuan Jenazah wajib mendapat izin Walikota.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.denda administrasi; atau
d.daya paksa polisional.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…