DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah : Penyelenggaraan Usaha Minuman Beralkohol, Penggolongan Minuman Beralkohol, Perizinan, Penetapan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Konsumsi, Larangan dan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha, Pengawasan, Produksi, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol (Lembaran Derah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah kota kupang Nomor 240) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/ PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan Minuman Beralkohol; sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 6/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTA KUPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kupang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
3.Walikota adalah Walikota Kupang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kota Kupang.
6.Penyelenggaraan usaha minuman beralkohol, yang selanjunya disebut PUMB adalah suatu sistem, proses, cara dan tindakan yang dilakukan Pelaku usaha dalam menyelenggarakan dan mengadakan usaha minuman beralkohol.
7.Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang berusaha dalam wilayah hukum Daerah Kota Kuapang yang mendistribusikan, menjual minuman beralkohol kepada konsumen.
8.Pemegang izin usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disebut Pemegang izin usaha (PIU) adalah orang perorangan atau badan usaha yang berhak melakukan kegiatan pengadaan, distribusi, pemasaran, dan penjualan minuman beralkohol.
9.Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU adalah suatu surat ketetapan dari pemerintah daerah yang menerangkan dan/atau memberikan izin tempat usaha minuman beralkohol.
10.Tim terpadu pengendali dan pengawasan minuman beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan usaha minuman beralkohol.
11.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasitan padestilasi.
12.Minuman beralkohol tradisional adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan peralatan lokal yang sederhana.
13.Usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat UMB adalah setiap jenis kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan pengadaan, distribusi,pemasaran, dan penjualan minuman beralkohol.
14.Distribusi minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat DMB adalah suatu jenis kegiatan atau usaha untuk menyalurkan minuman beralkohol dari produsen kepada distributor, sub distributor, pengecer, penjual langsung, dan/atau konsumen.
15.Penjualan minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat PMB adalah suatu jenis kegiatan atau usaha untuk menjual minuman beralkohol dari pengecer atau penjual langsung kepada konsumen.
16.Konsumsi minuman beralkohol adalah penggunaan atau pemakaian minuman beralkohol baik untuk kepentingan ritual keagamaan, kepentingan adat-istiadat dan kebudayaan maupun untuk kepentingan kesehatan dan kepentingan pribadi.
17.Pengendalian usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disebut pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menata, mengatur, mengekang, menahan, membatasi volume dan harga, melarang atau menghentikan kegiatan distribusi pemasaran, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.
18.Penyelenggara usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat PUMB adalah orang perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha berdasarkan atau memiliki izin usaha minuman beralkohol di Kota Kupang.
19.Bentuk usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat BUMB adalah setiap jenis usaha minuman beralkohol baik yang berbentuk usaha tetap yang berbadan hukum maupun usaha yang tidak berbadan hukum yang berusaha di Kota Kupang.
20.Tempat usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat TUMB adalah suatu lokasi atau area, gedung atau ruang yang dipakai untuk melakukan usaha minuman beralkohol sesuai izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
21.Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif terhadap setiap aktivitas pelaku usaha dan konsumen minuman beralkohol.
22.Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat (SITU-MB) adalah suatu surat ketetapan dari pemerintah daerah yang menerangkan dan/atau memberikan izin tempat usaha minuman beralkohol
23.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat (SIUP-MB) adalah suatu surat ketetapan dari pemerintah daerah yang memberikan izin perdagangan minuman beralkohol

Pasal 2

Pengawasan dan Pengendalian usaha minuman beralkohol dilakukan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kepastian hukum;
c.manfaat;
d.partisipatif; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 3

Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol bermaksud agar terjaminnya perlindungan, ketertiban, dan ketenteraman dalam usaha minuman beralkohol, dan pencapaian derajat kesehatan tertinggi masyarakat Kota Kupang.

Pasal 4

Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol bertujuan :

a.terwujudnya ketertiban dan keteraturan lalulintas usaha minuman beralkohol;
b.terwujudnya jamin ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat;
c.tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan usaha minuman beralkohol meliputi :
1. a.pengadaan;
2. b.distribusi; dan
3. c.penjualan.
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Produksi industri; dan
2. b.Produksi minuman beralkohol tradisional.

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

(1)Penggolongan minuman beralkohol terdiri atas:
1. a.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua pilih persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Izin penyelenggaraan usaha minuman beralkohol meliputi:
1. a.Izin tempat usaha;
2. b.Izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol; dan
3. c.Izin usaha produksi minuman beralkohol tradisional
(2)Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk pengecer dan penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A cukup memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
(3)Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin dan keterangan penyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setelah pelaku usaha memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin maupun perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pelaku usaha minuman beralkohol wajib menyelenggarakan usaha minuman beralkohol setelah izin diterbitkan.
(2)Dalam hal 3 (tiga) bulan izin diterbitkan, pelaku usaha tidak melakukan usaha maka izin tempat usaha dan izin usahanya dicabut

BAB V

PENETAPAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

(1)Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dangolongan C untuk diminum langsung hanya dapat dijual di:
1. a.hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
2. b.tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Walikota.
(2)Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer yang meliputi:
1. a.Hypermarket;
2. b.Supermarket; dan
3. c.Toko bebas bea.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012