DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 269

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pejabat Pengelola BMD; Bab 4. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Bab 5. Pengadaan; Bab 6. Penggunaan; Bab 7. Pemanfaatan; Bab 8. Pengamanan dan Pemeliharaan; Bab 9. Penilaian; Bab 10. Pemindahtanganan; Bab 11. Pemusnahan; Bab 12. Penghapusan; Bab 13. Penatausahaan; Bab 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Bab 15. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Bab 16. BMD Berupa Rumah Negara; bab 17. Ganti Rugi dan Sanksi; Bab 18. Ketentuan Lain-Lain; Bab 19. Ketentuan Peralihan; Bab 20. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;

b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemirdahtanganan BMD;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharan BMD;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
e.mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetu)uan DPRD;
f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan B M D sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan; clan
h.menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 10

Sekretaris daerah sebagai Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui RKBMD;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 11

pe j a b a t Penatausahaan Barang, ditetapkan dengan Keputusan Walikota; ' , u n y a i wewenang dan tanggungjawab: mem] ·J i d b ·il . membantu m e n el i t i Ian m e mb e r ik a n pertimbangan persetujuan dalam ? ,nyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang; [abantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam ~enyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada pengelola Barang; Dipindai dengan Cam Scanner r T

c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
d.membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
f.menyiapkan dokumen penyerahan B M D berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i.menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
j.mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
l.membuat Kartu lnventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
m.memberi label BMD;
n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
o.melakukan stock opname barang persediaan;
p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(4)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. g Dipindai dengan Cam Scanner
1. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan B M D yang memerlukan persetujuan Walikota;
2. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
3. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
4. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
5. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan bo 2 t penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak Jain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
6. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
7. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
8. j.menyusun laporan BMD.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; • menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang; h, mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD; I, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan . J, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. g Dipindai dengan Cam Scanner

Pasal 13

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. ,
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
1. a.jumlah barang yang dikelola;
2. b.beban kerja;
3. c.lokasi;
4. d.kompetensi; dan/atau
5. e.rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 14

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang; berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan, tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 15

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang; berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan B M D kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BM D;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melaluf Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
7. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; clan
9. i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.
(2)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 16

4 () Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang; berwenang dan bertanggungjawab:

a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; g Dipindai dengan Cam Scanner

(2)
(3)
(4)
1. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasl B M D ;
2. d.membantu mengamankan B M D yang berada pada Pengguna Barang;
3. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
4. f.menyiapkan dokumen penyerahan B M D berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
5. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
6. h.menyusun laporan barang semesteran dan thunan;
7. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
8. j.mengajukan Surat Permintaan Harang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
9. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Harang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
10. l.membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
11. m.memberi label BMD;
12. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Harang atas perubahan kondisi fisik HMO berdasarkan pengecekan fisik barang;
13. o.melakukan stock opname barang persediaan;
14. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
15. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Harang dan laporan HMO; dan
16. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Harang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. g Dipindai dengan CamScanner
(1)
(2)a f a n K e d e l a p a n e m u s Haran e m b a n t t Pasal 1 7 Pengurus a r a n g P e m b a n t u d i t e t a p k a n oleh Walikota atas usul Kuasa Penguna B a r a n g melalui P e n g u n a Harang; berwenang dan bertangungjawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan «dan penganggaran BM D;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status pengunaan B M D yang diperoleh dari beban A P B D dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi B M D ;
4. d.membantu mengamankan B M D yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan B M D berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan B M D selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan B M D berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
11. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; I. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
12. m.memberi label BMD;
13. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD;
14. o.melakukan stock opname barang persediaan;
15. p.menyimpan dokumen, antara lain meliputi fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
16. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
17. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna. Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). Dipindai dengan CamScanner «r fTri () p, tk e c a r a langsung maupun tidak langsun£ d. ngurus Barang Pcmhnnlu hn scc.;,1 • -.· I pc111borongan dan i l a e r d a g a n g a n , p ek e r j a a n @rang melakukan kegiatan p e r « ' ' ja ii atas Penjuain 1as. aiu berttndak sebaai p e n! " "",' [,, ~ , nkan egiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya " Dada A P D .
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)

BAB IV

P E R E N C A N A A N K E B U T U H A N B A R A N G M I L I K D A E R A H

Pasal 18

Perencanaan kebutuhan B M D disusun dengan memperhatikan kebutuhan Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat encerminkan kebutuhan riil BMD pada Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 19

Kecuali untuk penghapusan, perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berpedoman pada:

a.standar barang;
b.standar kebutuhan; dan/atau
c.standar harga. Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa sampai dengan huruf c ditetapkan oleh Walikota. Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 20

pe guna Barang atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD et,_~n BMD sesuai standar barang dan standar kebutuhan penga' Dipindai dengan Cam Scanner I • A ' , . 2- z • < U 2 U £ t N U @ o • 5 0g 6 £ o :s -A � g, 0D I 1 D ; do n D z 0 . s:: 2> . P o ? t DP =.., p • U D en £ t U Dipindai dengan CamScanner ¢'

Pasal 24

Peron

a.anaan kebutuhan B M D meliputi pe re nc a n a a n : " g a d a a n B M D yang dituangkan dalam dokumen R K B M D Pengadaan; Pemeliharaan B M D yang dituangkan dalam Dokumen R K B M D c emeliharaan; Pemanfaatan B M D yang dituangkan dalam Dokumen R K B M D Pemanfaatan; " P""indahtanganan B M D yang ituangkan datam Dokumen RKMD mndahtanganan; dan • Penghapusan B M D yang dituangkan d a l a m Dokumen R K B M D Penghapusan. T · ata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan BMD Pada Pengguna Barang

Isi peraturan

Teks269PDFHirarki

Memuat teks peraturan…