DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kupang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah tersebut berisi tentang Perubahan pada pasal 7 dan pasal 12 ayat (1)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk implementasi peran serta masyarakat dalam kebijakan pelayanan parkir di tepi jalan umum serta dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa perparkiran di Kota Kupang, perlu merubah Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
c.bahwa untuk menciptakan kepastian hukum, perubahan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTA KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 234) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah kendaraan di tempat parkir.
(2)Dinas teknis wajib melakukan survey potensi parkir minimal setiap 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Pengelolaan parkir di Tepi jalan umum dapat dikerjasamakan dengan orang pribadi atau Badan yang dianggap mampu mengelola perparkiran.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(3)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas Daerah.
(4)Tata cara pelaksanaan pungutan retribusi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 18 Juli 2016 Diundangkan di Kupang pada tanggal 25 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, BERNADUS BENU LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 04 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 04/ 2016 WALIKOTA KUPANG, JONAS SALEAN JONAS SALEAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I. UMUM Pemerintah Kota Kupang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu potensi yang dimiliki yakni dalam hal pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Berdasarkan fakta empiris, masyarakat telah turut berperan serta dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Walau demikian secara yuridis formal Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum mendukung adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal tersebut karena dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum mengatur bahwa pungutan retribusi dilarang untuk diborongkan. Sebagai bentuk implementasi peran serta masyarakat dalam kebijakan pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum serta dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa perparkiran di Kota Kupang, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut tentu harus dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 264

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011