DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peratura Daerah berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; III. Golongan Retribusi; IV. Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa; V. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; VI. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: VII. Pemungutan Retribusi; VIII. Pemungutan Retribusi; IX. Tata Cara Pembayaran; X. Tata Cara Penagihan; XI. pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; XII. Keberatan; XIII. Pengembalian Kelebihan pembayaran; XIV. Kadaluwarsa Penagihan; XV. Insentif Pemungutan; XVI. Sanksi Administratif; XVII. Ketentuan Penyidikan; XVIII. Ketentuan Pidana; XIX. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retnbus: Pelayanan Tera/Tera Ulang;

c.bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan pungutan dalam pelayanan tera/ tera ulang, perlu adanya pengaturan tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Kota Kupang dalam Pelayanan • Tera/Tera Ulang, perlu adanya penetapan nilai retribusi pelayanan tera/ tera ulang;
a.bahwa sebagai upaya melaksanakan peralihan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya pengaturan mengenai retribusi pelayanan tera/ tera ulang; Menimbang WALIKOTA KUPANG, • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENT ANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG WALIKOTA KUPANG PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR RETRIBUSIPERATURAN DAERAH TENTANG PEu\YANAN TERA/TERA UL.ANG. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRA.h.l'ATDAERAHKOTAKUPANG Dan WALIKOTAKUPANG Dengan Persetujuan Bersama
1. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menetapkan • • - c gt pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTPyang telah ditera.
5. 6.Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
6. 7.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTPadalah UTTPyang wajib ditera dan teraulang.
7. 8.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
8. 9.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. 10.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. • Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
10. 1.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang k.husus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. 2.Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. 3.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13. 4.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat l.TITPdan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. 5.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera • batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM Pl:rlcngkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pciengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang mcnentukan basil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

2.Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, terrnasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah .
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi Iebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang,
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19.Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota untuk memeperingatkan wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang.
20.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Kupang.
21.Daerah adalah Kota Kupang.
22.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. • • Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP yang meliputi :

a.alat ukur panjang; takaran termasuk takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi; alat ukur dari gelas; bejana ukur; tangki ukur tetap; tangki ukur gerak; timbangan otomatis; timbangan bukan otomatis; anak timbangan; alat ukur gaya dan tekanan; meter kadar air; alat ukur cairan dinamis; alat ukur gas; alat ukur energi listrik; perlengkapan UTTP; alat ukur suhu; dan/atau meter air.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTTP.

Pasal 2

b . • c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. o. p. q. •

(1)Prinsip dan sasaran dalarn penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
1. a.biaya operasional;
2. b.biaya perawatan dan pemeliharaan;
3. c.kemampuan masyarakat;
4. d.aspek keadilan; dan
5. e.aspek kepastian hukum.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI a.illn adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan llaaruan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 7

BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAMPENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan :

a.tingkat kesulitan;
b.karakteristik;
c.jenis;
d.kapasitas; dan
e.peralatan pengujian yang digunakan .

Pasal 6

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terrnasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terrnasuk golongan retribusi jasa umum.

Pasal 5

BAB III GOWNGAN RETRIBUSI 9ubjdc Rctribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan trra tera ulang.

BAB III

GOWNGAN RETRIBUSI 9ubjdc Rctribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan trra tera ulang.

Pasal 4

• • t Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan • dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMUNGUTANRETRIBUSI

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. •

Pasal 8

bLaya operasi dan pemeliharaan; biaya bunga; dan c, biaya modal.

(3)Sarana dan prasana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal di tern pat pakai dipersiapkan oleh pemohon/ pemakai/ pemilik UTTP. 111 P-emba raran retribusi ·.an& terutal)g harus chba_y--=-ar--"sc~kali=·&-CCs.;:;.c.;___ rPasal 14
(1)Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
(2)Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…