DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kupang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2022, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Kota Kupang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada tanggal 1 Desember Tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12.Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 217); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG Dan WALI KOTA KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2022, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.112.762.400.526
b.Belanja Daerah Rp. 1.134.358.342.845 Defisit/Surplus Rp. (21.595.942.319)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 38.095.942.319
2. 2.Pengeluaran Rp. 16.500.000.000 Pembiayaan Netto Rp. 21.595.942.319 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.112.762.400.526 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.550.982.758 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.120.000.000 (Seratus Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.271.000.000 (Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.464.982.758 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.695.000.000 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 855.345.567.768 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 788.805.261.432 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.540.306.336 (Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.865.850.000 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). yang terdiri atas :

a.Pendapatan Hibah;
b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;

(1)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
(2)Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.365.850.000 ( Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.134.358.342.845 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 973.594.812.071 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 539.293.686.433 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.212.183.413 ( Empat Ratus Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.619.570.000 (Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.469.372.225 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.917.071.309 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah, yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.620.000.000 (Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.761.409.724 (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.701.713.230 ( Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.861.015.655 (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.972.932.700 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.846.459.465 (Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…