DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; III. Golongan Retribusi; IV. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; V. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; VI. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; VII. Wilayah Pemungutan; VIII. Pemungutan Retribusi; IX. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; X. Masa Retribusi; XI. Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi; XII. Pemanfaatan Retribusi; XIII. Tata Cara Penagihan; XIV. Kadaluwarsa Penagihan; XV. Insentif Pemungutan; XVI. Peninjauan Tarif; XVII. Ketentuan Penyidikan; XVIII. Ketentuan Pidana; XIX. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Menimbang WALIKOTAKUPANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAKUPANG PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSIPENGUJIANKENDARAANBERMOTOR 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
4.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
5.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATKOTAKUPANG Dan WALIKOTAKUPANG Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679}; 3

6.Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, ditunjuk sebagai tenaga penguji, memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
7.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
8.Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
9.Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
10.Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11.Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/ atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
12.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
13.Masa uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. '
14.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala. 4 ' tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
15.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkaladan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
16.Tanda samping/stiker adalah tanda yang dipasang dibagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji berkala sebuah kendaraan bermotor.
17.Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian dan harus selalu disertakan pada kendaraan bermotor.
18.Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19.Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ a tau untuk 5 '

c.biaya numpang uji;

(3)Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dibedakan menurutjenis kendaraan bermotor, meliputi:
1. a.taxi atau mobil penumpang sedan sampai dengan 4 (empat) seat;
2. b.pick up;
3. c.taxi atau mobil penumpang sedan sampai dengan 8 (delapan) seat; ( 1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
(2)Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), adalah :
1. a.pengujian berkala pertama;
2. b.pengujian berkala perpanjang masa berlaku;

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 2

24.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
26.Walikota adalah Walikota Kupang.
27.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
28.Daerah adalah Kota Kupang. 6 \

k.Melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan arah sinar lampu utama;
l.Memeriksa kincup roda depan;
m.Memeriksa akurasi alat penunjuk kecepatan kendaraan;
n.Memeriksa sistim suspense dan system kernudi; ( 1) Pelayanan Pengujian Berkala Pertama sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
a.Pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;
b.Melakukan timbang berat kendaraan;
c.Mengukur dimensi kendaraan;
d.Menghitung daya angkut dan menentukan kelas jalan;
e.Melakukan pengetokan nomor kontrol pada chasis kendaraan;
f.Membuat tanda samping sesuai peruntukan;
g.Memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;
h.Memeriksan sistim penerangan dan sistim kelistrikan;
1. 1.Melakukan pemeriksaan emisi gas buang dan ketebalan asap gas buang;
j.Melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan/atau suara knalpot;

BAB II

NAMA,OBJEK,SUBJEKDANWAJIBRETRIBUSI

Pasal 4

i.tronton; J. tempelan/gandengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) feet;
k.mixer; dan
l.tractor head.

(4)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.
1. e.bus midi/bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) seat;
2. f.bus maxi/bus besar 25 (dua puluh lima) seat ke atas;
3. g.truck mini;
4. h.truck besar; seat;
5. d.bus mini/bus kecil 10 (sepuluh) sarnpai dengan 16 (delapan belas) 7 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

o.Memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan
p.memeriksa kedalaman alur ban.

(2)Pelayanan pengujian berkala perpanjang masa berlaku sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.Pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;
2. b.Memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;
3. c.Memeriksa nomor mesin dan kelistrikan;
4. d.Memeriksa kedalaman alur ban;
5. e.Melakukan pemeriksaan Emisi gas buang (mesin bensin) dan ketebalan asap gas buang (mesin diesel);
6. f.Melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan atau suara knalpot;
7. g.Melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dana rah sinar lampu utama;
8. h.Melakukan pemeriksaan kemampuan rem utama dan rem parker;
9. i.Memeriksa kincup roda depan; J. Memeriksa akurasi alat petunjuk kecepatan kendaraan;
10. k.Memeriksa sistim suspense dan system kemudi;
  1. 1.Memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan
11. m.memeriksa kedalaman alur ban
(3)Pelayanan biaya numpang uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf c, meliputi :
1. a.Memeriksa administrasi surat kendaraan (rekomendasi persetujuan numpang uji dari daerah asal, serta surat keterangan tanda lapor di wilayah hukum Polda NTI);
2. b.Menimbang dan mengukur ulang dimensi kendaraan bermotor sesuai data buku uji dari daerah asal agar dapat menyesuaikan kelas jalan yang ada di wilayah NTI; dan
3. c.Pemeriksaan selanjutnya sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf b. 8 ' bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya belanja dan biaya modal. ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan

Pasal 9

BABV PRINSIPDANSASARANPENETAPANTARIFRETRIBUSI Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan kendaraan wajib uji,

Pasal 8

BAB IV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Golongan Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Golongan Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 7

Pasa16 9 Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut Retribusi atau Pemohon Retribusi.

Pasal 13

(1)Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Ketentuan mengenai Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 11

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menutup sebagian biaya pengujian kendaraan bermotor.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…