DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. KTR; III. Larangan dan Kewajiban; IV. Peran Serta Masyarakat; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Penghargaan; VII. Ketentuan Penyidikan; VIII. Ketentuan Pidana; IX. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat 1. :2. 1.3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4.5. 2.6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
7.8. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTA KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kupang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Walikota adalah Walikota Kupang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
9.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10.Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
11.Iklan Rokok, selanjutnya disebut Iklan adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
12.Promosi Rokok, selanjutnya disebut Promosi adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
13.Sponsor Rokok, selanjutnya disebut Sponsor adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, bersama-sama ataupun individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.
14.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
15.Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
18.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
20.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
21.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
22.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
23.Tempat umum adalah sarana tempat tertutup yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
24.Tempat lainnya adalah sarana tempat terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
25.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26.Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
27.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 2

Penetapan KTR berdasarkan Asas :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.perlindungan hukum;
c.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d.keterpaduan;
e.Keadilan;
f.keterbukaan dan peran serta masyarakat;
g.akuntabilitas; dan
h.perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan.

Pasal 3

Tujuan penetapan KTR adalah :

a.terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
d.melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
e.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB II

KTR

Pasal 4

KTR meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.fasilitas olahraga;
g.tempat kerja; dan
h.tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 5

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan dalam keputusan walikota.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h menyiapkan tempat khusus untuk merokok.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tempat khusus untuk merokok diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum/tempat lain yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

Pasal 7

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melarang setiap orang merokok dalam wilayah KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
4. d.memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda atau petunjuk atau peringatan KTR diatur dalam Peraturan Walikota.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan; atau
3. c.pencabutan izin.
(4)Pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberian Sanksi Administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah; dan/atau
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan KTR.
(2)Walikota dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR, meliputi Kepala:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
3. c.Kantor Agama Kota Kupang melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja;
7. g.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum;
8. h.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan terhadap seluruh KTR; dan
9. i.Perangkat Daerah selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
(3)Pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.
(4)Pengoordinasian pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pembinaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
(2)Pelaksanaan pembinaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
1. a.fasilitasi;
2. b.bimbingan dan/atau penyuluhan;
3. c.pemberdayaan masyarakat; dan
4. d.menyiapkan petunjuk teknis.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…