DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Langsa

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian Pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penambahan sarana dan prasarana objek Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kesehatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu merubah/merevisi Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 1 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) sebagaimana telah diubah Dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. PASALI t PASALI Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota kecuali pelayanan pendaftaran.

2.Ketentuan lampiran I-A pada huruf M angka IV diubah dan ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 4 , angka 5 , angka 6 , angka 7 dan ditambah satu huruf yaitu huruf N sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa. Diundangkan di Langsa pada tanggal 5 Oktober 2021 M 28 Shafar 1443 H SEKRETARIS KOTA LANGSl{J Ditetapkan di Langsa pada tanggal 5 Oktober 2021 M 28 Shafar 1443 H 1 f1'IKOTA LANGSA, 1 . USMAN ABDULLAH LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINS! ACEH : ( 12 / 117 /2021) LAMPIRAN I-A :QANUN KOTA LANOSANOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUNKOTA LANOSA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSAT KESEHATAN DESA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA LANOSA M. TARIF LABORATORIUM KESEHATAN KOTA LANOSA NO JENIS PELAYANAN BAHAN PAD (10%) JASA TARIF (Rp) KETERANGAN HABIS PAKAI PELAYANAN 1 2 3 4 5 6 7 IV IMMUNOSEROLOGI 1 Rhematoid Factor 12.500,00 25.00,00 10.000,00 25.000,00 1 (satu) kali uii 2 Tes Keharnilan (HCG) 7.500,00 1.500,00 6.000,00 15.000,00 1 (satu} kali uji 3 Anti Streptorysin O ( ASTO) 12.500,00 2.500,00 10.000,00 25.000,00 1 (satu) kali uji 4 RTPCR 495.000,00 80.000,00 225.000,00 800.000,00 1 (satu) kali uji 5 RAPID TEST SARS Cov 2 82.500,00 15.000,00 52.500,00 150.000,00 1 (satu) kali uji 6 Analisa Gas Daerah (AGDA} 170.500,00 31.000,00 108.500,00 310.000,00 1 (satu) kali uji 7 RAPID TEST ANTIGEN SARS Cov 2 150.000,00 23.000,00 57.000,00 230.000,00 1 (satu} kali uii N. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN NARKOTIKA NO JENIS PELAY ANAN BAHAN PAD (10%) JASA TARIF (Rp) KETERANGAN HABIS PAKAI PELAYANAN 1 2 3 4 5 6 7 1 NARKOTIKA 1 PANEL 1 I Amphetamine (AMP) 42.350,00 7 .700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji
2.Benzoat ?f 1 2 3 4 5 6 7 2 Benzoat (BZD) /Morphine (MOP) 42.350,00 7.700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 3 Opiat (OPI) 42.350,00 7.700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 4 Metamphitamine (MET) 42.350,00 7.700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 5 Ganja (THC) 42.350,00 7.700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 6 Cocaine (COC) 42.350,00 7.700,00 26.950 ,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 2. NARKOTJKA 5 PANEL 1 AMP, BZD, MET,OPI, THC 170.500,00 31.000,00 108.500,00 310.000,00 1 (satu) kali uji -q_fr,rKOTA LANOSA, f . .. ......,~--1.-- __ USMAN ABDULLAH

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penambahan sarana dan prasarana objek Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kesehatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu merubah/merevisi Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 1 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) sebagaimana telah diubah Dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

2.Ketentuan lampiran I-A pada huruf M angka IV diubah dan ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 4 , angka 5 , angka 6 , angka 7 dan ditambah satu huruf yaitu huruf N sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa. Diundangkan di Langsa pada tanggal 5 Oktober 2021 M 28 Shafar 1443 H SEKRETARIS KOTA LANGSl{J Ditetapkan di Langsa pada tanggal 5 Oktober 2021 M 28 Shafar 1443 H 1 f1'IKOTA LANGSA, 1 . USMAN ABDULLAH LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINS! ACEH : ( 12 / 117 /2021) LAMPIRAN I-A :QANUN KOTA LANOSANOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUNKOTA LANOSA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSAT KESEHATAN DESA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA LANOSA M. TARIF LABORATORIUM KESEHATAN KOTA LANOSA NO JENIS PELAYANAN BAHAN PAD (10%) JASA TARIF (Rp) KETERANGAN HABIS PAKAI PELAYANAN 1 2 3 4 5 6 7 IV IMMUNOSEROLOGI 1 Rhematoid Factor 12.500,00 25.00,00 10.000,00 25.000,00 1 (satu) kali uii 2 Tes Keharnilan (HCG) 7.500,00 1.500,00 6.000,00 15.000,00 1 (satu} kali uji 3 Anti Streptorysin O ( ASTO) 12.500,00 2.500,00 10.000,00 25.000,00 1 (satu) kali uji 4 RTPCR 495.000,00 80.000,00 225.000,00 800.000,00 1 (satu) kali uji 5 RAPID TEST SARS Cov 2 82.500,00 15.000,00 52.500,00 150.000,00 1 (satu) kali uji 6 Analisa Gas Daerah (AGDA} 170.500,00 31.000,00 108.500,00 310.000,00 1 (satu) kali uji 7 RAPID TEST ANTIGEN SARS Cov 2 150.000,00 23.000,00 57.000,00 230.000,00 1 (satu} kali uii N. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN NARKOTIKA NO JENIS PELAY ANAN BAHAN PAD (10%) JASA TARIF (Rp) KETERANGAN HABIS PAKAI PELAYANAN 1 2 3 4 5 6 7 1 NARKOTIKA 1 PANEL 1 I Amphetamine (AMP) 42.350,00 7 .700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji
2.Benzoat ?f 1 2 3 4 5 6 7 2 Benzoat (BZD) /Morphine (MOP) 42.350,00 7.700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 3 Opiat (OPI) 42.350,00 7.700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 4 Metamphitamine (MET) 42.350,00 7.700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 5 Ganja (THC) 42.350,00 7.700,00 26.950,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 6 Cocaine (COC) 42.350,00 7.700,00 26.950 ,00 77.000,00 1 (satu) kali uji 2. NARKOTJKA 5 PANEL 1 AMP, BZD, MET,OPI, THC 170.500,00 31.000,00 108.500,00 310.000,00 1 (satu) kali uji -q_fr,rKOTA LANOSA, f . .. ......,~--1.-- __ USMAN ABDULLAH

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012