Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2021
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 Pasal
Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 Pasal
Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik -~- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5679);
5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ~ - Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA
MEMUTUSKAN : Menetapkan QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021.
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 942.466.549.165,-, bertambah sebesar Rp. 7.207.951.259,- sehingga menjadi sebesar Rp. 949.674.500.424,- dengan rincian sebagai berikut:
1) Semula Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 14.295.629.133,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.295.629.133,-
1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah =R=P:...:..·_______-1-,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah Netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Pasal 3 Rp. 1.000.000.000,- Rp. 15.295.629.133,- Rp. 0 - ' Pendapatan Daerah sebagaimana angka 1 bersumber dari: dimaksud dalam Pasal 2
1) Semula Rp. 16.982.000.000,- 2) Bertambah Rp. 2.428.884.126,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 19.410.884.126,-
1) Semula Rp. 4.950.100.900,- 2) Bertambah Rp. 1.346.855.236,- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 6.296.956.136,-
1) Semula ~ - 1) Semula Rp. 1.290.000.000,- 2) Berkurang Rp -.- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.290.000.000,-
1) Semula Rp. 110.941.839. 169,- 2) Bertambah Rp. 6.068.804.682,- Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp. 117.010.643.851 ,-
1) Semula Rp. 688.945.165.800,- 2) Berkurang Rp. (13.909.281.107),- Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 675.035.884.693,-
1) Semula Rp. 97.825.043.296,- 2) Berkurang Rp. (2.706 .040.811},- Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 95.119.002.485,-
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :
1) Semula Rp. 640.114.800.762,- 2) Berkurang Rp. 10.761.042.014,- Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 650.875.842.776,-
1) Semula Rp. l 92.469.329.113,- 2) Berkurang Rp. {1.825.568.296),- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 190.624.672.317,-
1) Semula Rp. 3.650.000.000,- 2) Berkurang Rp. (716.695.600),- Jumlah Belanja Tidak Terduga s etelah perubahan Rp. 2.933.304.400,-
1) Semula tt. 1) Semula Rp. 106.232.419.290,- 2) Berkurang Rp. (1.010.826.859),- Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 105.221.592.431 ,-
a . Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 351.642.665.311,- 2) Berkurang Rp. (28.243 .533.530).- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 323.399.131.781 ,-
1) Semula Rp. 218.416.240.294,- 2) Bertambah Rp. 32.227.830.147,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.250.644.070.441,- c . Belanja Hibah 1) Semula Rp. 23.490.346.226,- 2) Bertambah Rp. 1.195.750.000,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan RP. 24.686 .096 .226,-
1) Semula Rp. 46.565.548.931 ,- 2) Bertambah Rp. 5.580.995.397,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 52 . 146.544.328,-
1) Semula Rp. 708.533.200,- 2) Berkurang Rp. (170.615.000),- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 537 .918.200,-
1) Semula Rp. 37.713.520.275,- 2) Bertambah Rp. 6 .020.964.056,- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 43.734.484.331 ,- c . Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula Rp. 72.823.064.736,- 2) Berkurang Rp. (2 .656. 117.352),- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 70.166.947.384,-
1) Semula Rp. 79.453.018.626,- 2) Berkurang Rp. (5 .151.800.000),- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 74.301.218.626,-
1) Semula Rp. 1.771.192.276,- 2) Bertambah Rp. 132.000.000,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah peru bahan Rp. 1. 903. 192. 2 76 ,-
1) Semula Rp. 2.223.029.490,- 2) Bertambah Rp. 347.754.537,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 2.570.784.027,-
1) Semula Rp. 104.009.389.800,- 2) Bekurang Rp. ( 1.358.581.396),- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 102.650.808.404,-
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri atas:
1) Semula Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 14 .295.629.133,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.295.629.133,-
1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. -,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.000.000.0000,-
( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 dengan tata cara sesuai dangan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2021.
dan/atau c . kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
a . kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
c . pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan
Uraian lebih lanjut Perubahan ABPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:
5 . Lampiran V ?t.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)