DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Langsa

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 Pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2021. Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Republik Lembaran Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik -~- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ~ - Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Langsa. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Anggaran Pendapan dan Belanja Kota Langsa yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Kota Langsa yang ditetapkan dengan Qanun.
5.Pendapatan Daerah adalah Semua hak Pemerintah Daerah baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah Semua kewajiban Pemerintah Daerah, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran dan berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali sisa lebih perhitungan anggaran.

Pasal 2

APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 942.466.549.165,-, bertambah sebesar Rp. 7.207.951.259,- sehingga menjadi sebesar Rp. 949.674.500.424,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. 941.466.549.165,-
b.Berkurang Rp. (7.087.677.874),- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 934.378.871.291,-
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah Rp. 942.466.549.165,- Rp. 7.207.951.259,- Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 949.674.500.424,-
1. 3.Pembiayaan ,!
2. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 14.295.629.133,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.295.629.133,-
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah =R=P:...:..·_______-1-,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah Netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Pasal 3 Rp. 1.000.000.000,- Rp. 15.295.629.133,- Rp. 0 - ' Pendapatan Daerah sebagaimana angka 1 bersumber dari: dimaksud dalam Pasal 2
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
a.Semula
b.Bertambah Rp. 134.163.940.069,- Rp. 9.844.544.044,- Jumlah Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Pendapatan Transfer Rp. 144.008.484.113,-
a.Semula Rp. 786.770.209.096,-
b.Berkurang Rp. (16.615.321.918),- Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 770 .154.887.178,-
1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a . Semula Rp. 20.532.400.000,-
b.Berkurang Rp. 316.900.000,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 20.215.500.000,-

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 16.982.000.000,- 2) Bertambah Rp. 2.428.884.126,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 19.410.884.126,-
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 4.950.100.900,- 2) Bertambah Rp. 1.346.855.236,- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 6.296.956.136,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula ~ - 1) Semula Rp. 1.290.000.000,- 2) Berkurang Rp -.- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.290.000.000,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 110.941.839. 169,- 2) Bertambah Rp. 6.068.804.682,- Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp. 117.010.643.851 ,-
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pu.sat 1) Semula Rp. 688.945.165.800,- 2) Berkurang Rp. (13.909.281.107),- Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 675.035.884.693,-
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah 1) Semula Rp. 97.825.043.296,- 2) Berkurang Rp. (2.706 .040.811},- Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 95.119.002.485,-
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentan Peraturan Perundang- undangan yaitu:
1. b.Semula Rp. 20.532.400.000,-
2. c.Berkurang Rp. (316.900.000),- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 20.215.500.000,-

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp. 640.114.800.762,- 2) Berkurang Rp. 10.761.042.014,- Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 650.875.842.776,-
b.Belanja Modal 1) Semula Rp. l 92.469.329.113,- 2) Berkurang Rp. {1.825.568.296),- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 190.624.672.317,-
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.650.000.000,- 2) Berkurang Rp. (716.695.600),- Jumlah Belanja Tidak Terduga s etelah perubahan Rp. 2.933.304.400,-
d.Belanja Transfer 1) Semula tt. 1) Semula Rp. 106.232.419.290,- 2) Berkurang Rp. (1.010.826.859),- Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 105.221.592.431 ,-

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber atas : a . Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 351.642.665.311,- 2) Berkurang Rp. (28.243 .533.530).- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 323.399.131.781 ,-
1. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 218.416.240.294,- 2) Bertambah Rp. 32.227.830.147,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.250.644.070.441,- c . Belanja Hibah 1) Semula Rp. 23.490.346.226,- 2) Bertambah Rp. 1.195.750.000,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan RP. 24.686 .096 .226,-
2. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 46.565.548.931 ,- 2) Bertambah Rp. 5.580.995.397,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 52 . 146.544.328,-
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula Rp. 708.533.200,- 2) Berkurang Rp. (170.615.000),- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 537 .918.200,-
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula Rp. 37.713.520.275,- 2) Bertambah Rp. 6 .020.964.056,- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 43.734.484.331 ,- c . Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula Rp. 72.823.064.736,- 2) Berkurang Rp. (2 .656. 117.352),- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 70.166.947.384,-
3. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1) Semula Rp. 79.453.018.626,- 2) Berkurang Rp. (5 .151.800.000),- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 74.301.218.626,-
4. e.Belanja -~
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 1.771.192.276,- 2) Bertambah Rp. 132.000.000,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah peru bahan Rp. 1. 903. 192. 2 76 ,-
(3)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
1. a.Semula Rp. 3.650.000.000,-
2. b.Berkurang Rp. (716.695.600),- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.933.304.400,-
(4)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 h uruf d terdiri atas :
1. a.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 2.223.029.490,- 2) Bertambah Rp. 347.754.537,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 2.570.784.027,-
2. b.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 104.009.389.800,- 2) Bekurang Rp. ( 1.358.581.396),- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 102.650.808.404,-

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 14 .295.629.133,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.295.629.133,-
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. -,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.000.000.0000,-

Pasal 8

(1)Penerim aan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a , terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu:
1. a.Semula Rp. 2 .000.000.000,-
2. b.Bertambah Rp. 1 4 .295.629.133 ,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 16.295.629. 133,-
(2)Pengeluaran Pembiayaan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b , terdiri atas penyertaan modal daerah yaitu:
1. a.Semula Rp. 1.000.000.000,- b . Bertambah .-?f'
2. b.Bertambah """R"""p-'-.-------=-0.,_,- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 9

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 dengan tata cara sesuai dangan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2021.

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alarn, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c . kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
1. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c . pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan
2. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan ABPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 5 . Lampiran V ?t.
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Peru bahan APBK;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan rancangan Peru bahan APBK;
9.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2021. Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Republik Lembaran Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik -~- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ~ - Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Langsa. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Anggaran Pendapan dan Belanja Kota Langsa yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Kota Langsa yang ditetapkan dengan Qanun.
5.Pendapatan Daerah adalah Semua hak Pemerintah Daerah baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah Semua kewajiban Pemerintah Daerah, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran dan berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali sisa lebih perhitungan anggaran.

Pasal 2

APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 942.466.549.165,-, bertambah sebesar Rp. 7.207.951.259,- sehingga menjadi sebesar Rp. 949.674.500.424,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. 941.466.549.165,-
b.Berkurang Rp. (7.087.677.874),- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 934.378.871.291,-
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah Rp. 942.466.549.165,- Rp. 7.207.951.259,- Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 949.674.500.424,-
1. 3.Pembiayaan ,!
2. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 14.295.629.133,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.295.629.133,-
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah =R=P:...:..·_______-1-,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah Netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Pasal 3 Rp. 1.000.000.000,- Rp. 15.295.629.133,- Rp. 0 - ' Pendapatan Daerah sebagaimana angka 1 bersumber dari: dimaksud dalam Pasal 2
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
a.Semula
b.Bertambah Rp. 134.163.940.069,- Rp. 9.844.544.044,- Jumlah Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Pendapatan Transfer Rp. 144.008.484.113,-
a.Semula Rp. 786.770.209.096,-
b.Berkurang Rp. (16.615.321.918),- Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 770 .154.887.178,-
1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a . Semula Rp. 20.532.400.000,-
b.Berkurang Rp. 316.900.000,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 20.215.500.000,-

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 16.982.000.000,- 2) Bertambah Rp. 2.428.884.126,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 19.410.884.126,-
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 4.950.100.900,- 2) Bertambah Rp. 1.346.855.236,- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 6.296.956.136,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula ~ - 1) Semula Rp. 1.290.000.000,- 2) Berkurang Rp -.- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.290.000.000,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 110.941.839. 169,- 2) Bertambah Rp. 6.068.804.682,- Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp. 117.010.643.851 ,-
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pu.sat 1) Semula Rp. 688.945.165.800,- 2) Berkurang Rp. (13.909.281.107),- Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 675.035.884.693,-
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah 1) Semula Rp. 97.825.043.296,- 2) Berkurang Rp. (2.706 .040.811},- Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 95.119.002.485,-
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentan Peraturan Perundang- undangan yaitu:
1. b.Semula Rp. 20.532.400.000,-
2. c.Berkurang Rp. (316.900.000),- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 20.215.500.000,-

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp. 640.114.800.762,- 2) Berkurang Rp. 10.761.042.014,- Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 650.875.842.776,-
b.Belanja Modal 1) Semula Rp. l 92.469.329.113,- 2) Berkurang Rp. {1.825.568.296),- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 190.624.672.317,-
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.650.000.000,- 2) Berkurang Rp. (716.695.600),- Jumlah Belanja Tidak Terduga s etelah perubahan Rp. 2.933.304.400,-
d.Belanja Transfer 1) Semula tt. 1) Semula Rp. 106.232.419.290,- 2) Berkurang Rp. (1.010.826.859),- Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 105.221.592.431 ,-

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber atas : a . Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 351.642.665.311,- 2) Berkurang Rp. (28.243 .533.530).- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 323.399.131.781 ,-
1. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 218.416.240.294,- 2) Bertambah Rp. 32.227.830.147,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.250.644.070.441,- c . Belanja Hibah 1) Semula Rp. 23.490.346.226,- 2) Bertambah Rp. 1.195.750.000,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan RP. 24.686 .096 .226,-
2. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 46.565.548.931 ,- 2) Bertambah Rp. 5.580.995.397,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 52 . 146.544.328,-
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula Rp. 708.533.200,- 2) Berkurang Rp. (170.615.000),- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 537 .918.200,-
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula Rp. 37.713.520.275,- 2) Bertambah Rp. 6 .020.964.056,- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 43.734.484.331 ,- c . Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula Rp. 72.823.064.736,- 2) Berkurang Rp. (2 .656. 117.352),- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 70.166.947.384,-
3. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1) Semula Rp. 79.453.018.626,- 2) Berkurang Rp. (5 .151.800.000),- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 74.301.218.626,-
4. e.Belanja -~
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 1.771.192.276,- 2) Bertambah Rp. 132.000.000,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah peru bahan Rp. 1. 903. 192. 2 76 ,-
(3)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
1. a.Semula Rp. 3.650.000.000,-
2. b.Berkurang Rp. (716.695.600),- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.933.304.400,-
(4)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 h uruf d terdiri atas :
1. a.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 2.223.029.490,- 2) Bertambah Rp. 347.754.537,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 2.570.784.027,-
2. b.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 104.009.389.800,- 2) Bekurang Rp. ( 1.358.581.396),- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 102.650.808.404,-

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 14 .295.629.133,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.295.629.133,-
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. -,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.000.000.0000,-

Pasal 8

(1)Penerim aan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a , terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu:
1. a.Semula Rp. 2 .000.000.000,-
2. b.Bertambah Rp. 1 4 .295.629.133 ,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 16.295.629. 133,-
(2)Pengeluaran Pembiayaan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b , terdiri atas penyertaan modal daerah yaitu:
1. a.Semula Rp. 1.000.000.000,- b . Bertambah .-?f'
2. b.Bertambah """R"""p-'-.-------=-0.,_,- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 9

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alarn, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c . kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
1. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c . pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan
2. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan ABPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 5 . Lampiran V ?t.
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Peru bahan APBK;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan rancangan Peru bahan APBK;
9.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2022