DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Langsa

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari 20 Pasal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/ 1841/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022;
b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan agar Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan d engan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a d an huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Anggara n Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Unda ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a hun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang&n Negara (lembara n Negara Republik Indonesia · Tahun 2003 Nomor 1 . Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lemba ran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tamba han Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, La poran Keterangan Perta nggungjawaban Kepala D aer a h Kepada Dewan Perwa kilan Rakya t Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 1" Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keua ngan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21.Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Ranca ngan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tenta ng Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25.Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun .~ Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBK Langsa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.843.829.947.536,- (Delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah
b.belanja Daerah Defisit
c.pembiayaan Daera h
1. 1.penerimaan
2. 2.pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pasa l 4 Rp.841.369.518.71 2,- Rp.843.829.947 .536,- Rp. (2.460.428.824),- Rp. 2.960.428.824,- Rp. 500.000.000,- Rp. 2.460.428.824,- Rp. Pendapatan Daerah sebesar Rp.841.369.518.712,- (Dela pan ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupia h), yan g bersumber dari:
a.pendapatan -~
a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.141.963.940.069,- (Seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari : a . pajak Daerah;
1. b.retribusi Daerah;
2. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d . lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16. 915.000. 000, - (Enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) .
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.367.100.900,- (Lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.391.839.169,- (Seratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.678.691.278.643,- (Enam ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.004.620.000,- (Lima ratus delapan puluh miliar empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.686.658.643,- (Sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.714.300.000,- (Dua puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai ?! sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp.20.714.300.000,- (Dua puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.843.829.947.536,- (Delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.625.64 7.403.344,- (Enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.334.577.082.962,- (Tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) .
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.244.398.463.339,- (Dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.517.035.022,- (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.154.822.021,- (Dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).

Pasal 10

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/ 1841/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022;
b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan agar Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan d engan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a d an huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Anggara n Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Unda ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a hun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang&n Negara (lembara n Negara Republik Indonesia · Tahun 2003 Nomor 1 . Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lemba ran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tamba han Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, La poran Keterangan Perta nggungjawaban Kepala D aer a h Kepada Dewan Perwa kilan Rakya t Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 1" Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keua ngan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21.Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Ranca ngan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tenta ng Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25.Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun .~ Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

a.pendapatan Daerah
b.belanja Daerah Defisit
c.pembiayaan Daera h
1. 1.penerimaan
2. 2.pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pasa l 4 Rp.841.369.518.71 2,- Rp.843.829.947 .536,- Rp. (2.460.428.824),- Rp. 2.960.428.824,- Rp. 500.000.000,- Rp. 2.460.428.824,- Rp. Pendapatan Daerah sebesar Rp.841.369.518.712,- (Dela pan ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupia h), yan g bersumber dari:
a.pendapatan -~
a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.141.963.940.069,- (Seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari : a . pajak Daerah;
1. b.retribusi Daerah;
2. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d . lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16. 915.000. 000, - (Enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) .
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.367.100.900,- (Lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.391.839.169,- (Seratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.678.691.278.643,- (Enam ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.004.620.000,- (Lima ratus delapan puluh miliar empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.686.658.643,- (Sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Pasal 8

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.625.64 7.403.344,- (Enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.334.577.082.962,- (Tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) .
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.244.398.463.339,- (Dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.517.035.022,- (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.154.822.021,- (Dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).