DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan Daerah sebesar Rp.958.906.589.355,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp.979.657.438.558,00.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloiaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilai!) Rakyat Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedorman Pengelolaan Kéeuangan Daerah; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA MEMUTUSKAN : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan ¥. Pendapatan Daerah Rp. 958.906.589.355,- Belanja Daerah: Rp. 979.657.438.558,- Surplus / (Defisit) Rp. (20.750.849.203,-) 2. Pembiayaan Daerah:3.

a.Penerimaan Rp. 21.950.849.203,- b. Pengeluaran Rp. 1.200.000.000,- Pembiayaan Netto: Rp. 20.750.849.203,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp Berkenaan: - >

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 154.453.194.164,-
b.Dana Perimbangan Rp. 630.806.631.589,-
c.Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 173.646.763.602,- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.Pendapatan Pajak Daerah Rp. 12.802.000.000,-
b.Retribusi Daerah Rp. 5.505.291.550,-
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan 2. Daerah yang dipisahkan Rp. 990.000.000,-
d.Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah Rp. 2.500.000.000,- 6 Bait ’aim Pendapatan Asti Daerah Rp. 132.655.902.614,- yang sah nn- Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 3.
a.Dana Bagi Hasil Rp. 20.072.348.589,-
b.Dana Alokasi Umum Rp. 456.700.561.000,-
c.Dana Alokasi Khusus Rp. 154.033.722.000,- Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a.Pendapatan Hibah Rp. 17.123.720.000,-
b.Dana Darurat Rp. - 4,
c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov.dan Pemda Lainnya
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e.Bant. Keuangan dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya Rp. 20.709.573.301,- Rp. 57.772.687.000,- Rp. 78.040.783.301,-

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung Rp. 437.836.741.649,-
b.Belanja Langsung Rp. 541.820.696.909,- Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin dari: 2.
a.Belanja Pegawai Rp. 316.647.707.344,-
b.Belanja Bunga Rp. -
c.Belanja Subsidi Rp. -
d.Belanja Hibah Rp. 10.911.731.000,-
e.Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.820.000.000,-
f.Belanja Bagi Hasil kepada Rp. 1.893.100.534,- Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
g.Belanja ¥
g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rp. 106.064.202.771,- Pemerintah Desa
h.Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 3.
a.Belanja Pegawai Rp. 85.994.941.868,-
b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 248.505.552.691,-
c.Belanja Modal Rp. 207.320.202.350,-

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Penerimaan Rp. 21.950.849.203,-
b.Pengeluaran Rp. 1.200.000.000,- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.Sisa lebih Perhitungan Anggaran 7 Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 21.950.849.203,
b.Pencairan Dana Cadangan Rp. -
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 2. yang dipisahkan Rp.
d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -
e.Penerimaan Kembali Pemberian R Pinjaman P-
f.Penerimaan Piutang Daerah Rp. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a.Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
b.Penyertaan Modal (Investasi) 3. Pemerintah Daerah Rp. 1.200.000.000,-
c.Pembayaran Pokok Utang Rp. -
d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp. .

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari: 1. 2. Lampiran I Ringkasan APBK; Lampiran II Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; Lampiran III Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Lampiran V Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 4. 6. 7. Lampiran VII ¥. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; Lampiran VII] Daftar Penvertaan Modal (Investasi) Daerah;

9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XI] Daftar Dana Cadangan;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Kota Langsa. Ditetapkan di Langsa pada tanggal 19 Desember 2018 M 11 Rabiul Akhir 1440 H Papatixora LANGSA, 4 — a -~Y USMAN ABDULLAH Diundangkan di Langsa pada tanggal 19. Desember 2018 M 11 Rabiul Akhir 1440 H 2p Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGS AL {VA ALFIAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 15 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (15/132/2018) 7. 8. Lampiran I Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2018 Tanggal 19 Desember 2018 KOTO LANGSA PEMERINTAH KOTA LANGSA ar \dtal RINGKASAN APBK Ses TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR URAIAN JUMLAH URUT 1 2 3 1 PENDAPATAN 958.906.589.355,00 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 154.453.194.164,00 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 12.802.000.000,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.505.291.550,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 990.000.000,00 1.1.4 Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah 2.500.000.000,00 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 132.655.902.614,00 1.2 DANA PERIMBANGAN 630.806.631.589,00 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.072.348.589,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 456.700.561.000,00 1.2. Dana Alokasi Khusus 154.033.722.000,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 173.646.763.602,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 17.123.720.000,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 20.709.573.301,00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 57.772.687.000,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 78.040.783.301,00 2 BELANJA 979.657.438.558,00 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 437.836.741.649,00 2.1.1 Belanja Pegawai 316.647.707.344,00 2.1.4 Belanja Hibah 10.911.731.000,00 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.820.000.000,00 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.893.100.534,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 106.064.202.771,00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 541.820.696.909,00 2.2.1 Belanja Pegawai 85.994.941.868,00 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.505.552.691,00 2.2.3 Belanja Madal 207.320.202.350,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.750.849.203,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 21.950.849.203,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 21.950.849.203,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.200.000.000,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.200.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 20.750.849.203,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 ngsa, 19 Desember 2018 ALI KOTA LANGSA t : Tgk. USMAN ABDULLAH, SE RINGKASAN APBK — relaman 1 3 a

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…