DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Langsa

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang ...
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17.Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
18.Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran ... (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017-2022.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 yang selanjutnya disingkat RPJP Kota Langsa adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2027.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disingkat RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Langsa untuk periode 5 (lima) tahunan yang ... yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Langsa dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta memerhatikan RPJM Aceh.
11.Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Langsa untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan.
16.Sasaran adalah target capaian pembangunan untuk merumuskan kebijakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara Astronomis Kota Langsa terletak antara 04º24’35.68” - 04º33’47.03” Lintang Utara dan 97º53’14,59” - 98º04’42,16” Bujur Timur. Kota Langsa memiliki 5 Kecamatan dengan 66 Gampong. Berdasarkan peta Provinsi Aceh/BRR, luas Kota Langsa adalah 23.982,93 Ha, dengan panjang garis pantai 26 Km.

Pasal 2

(1)RPJM Kota Langsa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kota Langsa dengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.
(2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Langsa untuk melaksanakan Program Pembangunan yang meliputi strategi, arah kebijakan Pembangunan serta kebijakan keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Langsa dalam 5 (lima) tahun kedepan.
(3)Rincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

(1)RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(2)Perincian RPJM Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pasal 4

(1)RPJM Kota Langsa menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota Langsa, Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa, dan Rencana Kerja Perangkat Kota Langsa serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa.
(2)RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBK setiap tahun.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di daerah. Undang-undang tersebut menuntut perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah untuk dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek penganggaran.

Pasal 5

(1)Pemerintah Kota Langsa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota Langsa.
(2)Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota Langsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa. Ditetapkan di Langsa pada tanggal 7 Maret 2018 M 19 Rabiul Akhir 1439 H WALIKOTA LANGSA, USMAN ABDULLAH Diundangkan di Langsa pada tanggal 7 Maret 2018 M 19 Rabiul Akhir 1439 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, SYAHRUL THAIB LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (7/23/2018) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017-2022 I. UMUM Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan tuntutan dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan politik dan aspiratif. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan dan penawaran rencana pembangunan, dan rakyat memilih serta menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Langsa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara ... Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kota Langsa 2017-2022. Sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/walikota dan wakil bupati/walikota dilantik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Kota Langsa juga memperhatikan hasil evaluasi RPJM Daerah Kota Langsa sebelumnya, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Langsa serta memperhatikan RPJM Aceh. RPJM Daerah Kota Langsa juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Langsa dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan diacu untuk menyusun Rencana Kinerja Perangkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, daerah ... politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…